cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal NESTOR Magister Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 535 Documents
 12   13   14   15   16 
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PONTIANAK SEBAGAI KOTA PEDULI HAM CECILIA VERONICA SIMANJUNTAK, S.H. NPM. A2021151042, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tesis ini menitik beratkan pada Perlindungan Terhadap Hak-Hak  Perempuan Dan Anak Di Kota Pontianak Sebagai Kota Peduli HAM. Dari penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di peroleh kesimpulan. 1. Faktor penghambat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak  perempuan oleh  Pemerintah Kota Pontianak Sebagai Kota Peduli HAM yaitu kualitas peraturan perundang undangan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, penegakan hukum yang kurang atau tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat, kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya penguasaan hukum dari sebagian aparat penegak hukum. 2. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkana peran pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan yaitu memperkuat sistem perlindungan perempuan  dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan  dari berbagai tindak kekerasan, melalui: penguatan sistem perundangundangan terkait dengan perlindungan anak dan perempuan  dari berbagai tindak kekerasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia.     2   ABSTRACT This analysis focuses on the Protection of Women's Rights And Children In Pontianak City As A City Concerned Human Rights. From the research authors use normative juridical research methods, in obtaining conclusions. 1. Inhibiting factors provide protection and fulfillment of the rights of children and women related to the fulfillment of women's rights by Pontianak City Government as City of Human Rights that is the quality of legislation that has not been in accordance with the expectations of the community, law enforcement is less or not wise because it is contradictory With the aspirations of society, legal awareness is still low as a result of low quality of human resources, low legal control of some law enforcement officers. 2. Efforts should be made to improve the role of Pontianak Municipality in providing protection and fulfillment of the rights of children and women by strengthening the protection system of women from various acts of violence, including the crime of trafficking in persons (TPPO). Increase the institutional capacity of women's protection from various acts of violence, through: strengthening of legislation systems related to the protection of children and women from various acts of violence, capacity building of human resources
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MEMASUKAN PRODUK SEGAR HORTIKULTURA KE WILAYAH KALIMANTAN BARAT DARI MALAYSIA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN NPM. A2021161088, SUCI APRIYANTI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Setiap pemasukan produk pertanian ke Indonesia harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sehingga produk pertanian tersebut aman dan bermutu. Produk hortikultura impor wajib dan dituntut memperhatikan aspek standar mutu dan keamanan produk, ketersediaan produk dalam negeri, persyaratan kemasan, perlabelan dan perlindungan terhadap keselamatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. Selama ini pelaku yang membawa produk pertanian secara ilegal dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah akan ditangkap pihak berwajib, contohnya pada bulan November 2016 Polresta Pontianak Kota mengamankan 2,5 ton kentang dan 77 karung bawang merah yang masuk ke Kota Pontianak tanpa dokumen resmi sebanyak 2,5 ton kentang akhirnya disita jajaran Mapolresta Pontianak Kota di Pasar Flamboyan, Pontianak Selatan Sementara 77 karung bawang disergap Tim Jatanras Polresta Pontianak di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas, Pontianak Timur, selanjutnya pada bulan Februari 2017 Polresta Pontianak Kota berhasil mengamankan bawang merah diduga ilegal berjumlah 220 karung atau 4,4 ton itu rencananya hendak dipasarkan di sejumlah Pasar Tradisional di Kota Pontianak. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Peraturan apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang memasukan produk segar hortikultura ke wilayah Kalimantan Barat dari Malaysia yang tidak memenuhi standar mutu & keamanan pangan? Dan Bagaimana sebaiknya penerapan UU terhadap pelaku yang memasukan produk segar hortikultura ke wilayah Kalimantan Barat dari Malaysia yang tidak memenuhi standar mutu & keamanan pangan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Selama 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2016 dan tahun 2017 proses hukum terhadap pelaku yang memasukan produk segar hortikultura ke wilayah Kalimantan Barat dari Malaysia yang tidak memenuhi standar mutu & keamanan pangan hanya dilakukan pengamanan terhadap barang bukti kemudian dilimpahkan kepada Balai Karantina Kelas I Pontianak dan Perlunya menerapkan ketentuan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura yakni apabila setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/ atau keamanan pangan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kata kunci : Penegakan hukum, Hortikultura dan Standar Mutu ABSTRACT Every import of agricultural products to Indonesia must meet the established requirements so that the agricultural products are safe and quality. Imported horticultural products shall be required to pay attention to aspects of quality standards and product safety, availability of domestic products, packaging requirements, labeling and protection of human, animal, plant and environmental safeguards. During this time the perpetrators who carry agricultural products illegally and not equipped with legal documents will be arrested the authorities, for example in November 2016 Police Pontianak City securing 2.5 tons of potatoes and 77 sacks of red onion that goes to the city of Pontianak without official documents as much as 2 , 5 tons of potatoes finally confiscated ranks Mapolresta Pontianak City in Flamboyan Market, South Pontianak While 77 sacks of onions ambushed Tim Jatanras Police Pontianak on Jalan Panglima Aim, Bahari Mas Complex, East Pontianak, then in February 2017 Pontianak City Police succeeded in securing the suspected onion illegal amounted to 220 sacks or 4.4 tons of it is planned to be marketed in a number of Traditional Markets in Pontianak City. The issues that will be discussed in this research are as follows: What regulations can be imposed on the perpetrators who include fresh horticultural products to West Kalimantan from Malaysia that do not meet the standards of quality & food security? And how should the law be applied to the actors who include fresh horticultural products to West Kalimantan from Malaysia that do not meet the standards of quality & food security?The research method used in this research is empirical juridical approach method. During the last 2 (two) years from 2016 and 2017 the legal process against the actors who import fresh horticultural products to West Kalimantan from Malaysia that do not meet the standards of quality & food safety is only done to secure the evidence then delegated to the First Class Quarantine Center Pontianak and the necessity of applying the provision in Article 128 of Act Number 13 of 2010 concerning Horticulture, ie if every person distributing certain imported horticultural products that do not meet the quality standard and / or food safety shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) or a fine of not more than Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). Keywords: Law enforcement, Horticulture and Quality Standards
UPAYA POLDA KALIMANTAN BARAT DALAM MENERAPKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI INTERNAL POLRI ROBERT MARIHOTTUA DAMANIK, SH A.2021141063, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis discusses West Kalimantan Regional Police Efforts in Implementing the Government Regulation No. 2 of 2003 on the Police Disciplinary Regulations for Members To Achieve Good Governance and Clean Government In Polri.Dari Internal research results of this thesis can be concluded that the factors that influence the adoption of Government Regulation No. 2 2003 About the disciplinary Code for members of the Police in the perspective of good governance and clean government is the internal factor of the national police that the legislation on the implementation of the law enforcement discipline INP still there is a regulation that is not clearly and unambiguously, multi interpretation giving rise to legal uncertainty and justice, as a result of law are relatively often subjective, there are still among Leaders unit as Ankum that have not fully give attention on the implementation of the law enforcement duties discipline police members including the officers Provos Police, the level of understanding and application of the rule of law by Penyildik Provos Police in the investigation of the case breach of discipline is still low, the level of discipline, awareness and compliance with national Police on disciplinary rules are binding and apply to her still relatively low so that breaches of discipline remains the case, there are still a lot of intervention, the intervention of the police official in the implementation of the law enforcement discipline of members of the police so that the results of law enforcement is achieved is still relatively subjective and disciplinary law enforcement police members often seem less transparent. While external factors is the slow pace of economic recovery the government resulted in the welfare of members of the police have not been felt, triggering the growth of legal action against the law members of the police, there are legislators who skeptif and vocal voiced about the inability of the police in carrying out their duties as law enforcement, maintainer Kamtibmas and protector and public servants, for their political interests ride with, their efforts certain government agencies on behalf of the interests of the community to put the police institution under a particular department, there are still many negative views of the national police of the state officials, political elite, public officials and the public so that the response to the National Police also negative although the pace of reform has been carried out by organizations Police Still the of interference from state officials, political elite towards the implementation of police duties affect law enforcement discipline of members of the Police, the agency Kompolnas yet fully functioning properly because of product performance is merely giving advice to the president about the main tasks, functions and the role of the police, there are NGOs who are skeptical of the implementation of police duties especially in law enforcement, the level of public trust in the police is low fear of dealing with the police, as a result of the perception of the past where police in facing community to further highlight the violence that is ultimately less concerned for supervising and reluctant to complain about negative action members of the police, even if a complaint but reluctant to testify so that the difficulties in conducting the investigation and utilization of mass media in disseminating information overload and cornering still there is corruption in the body PolriUpaya to do West Kalimantan Regional Police in Law Enforcement Discipline Share Police members in the perspective of good governance and clean government is doing Renewal Regulations Police Professional Code of conduct; Confirming Gait Propam Police As Garda Leading Member2Discipline Law Enforcement Police; Breeding Police Profession, Professional Commitment Implementation and Institutional Revitalization Police.Keywords: Role of the Indonesian Armed Forces, In Security, the Frontier Army.ABSTRAKTesis ini membahas Upaya Polda Kalimantan Barat Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri Guna Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Di Internal Polri.Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri dalam perspektif good governance & clean government adalah Faktor Internal polri yaitu pada peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penegakan hukum disiplin Anggota Polri masih ada aturan hukumnya yang tidak jelas dan tegas, multi tafsir sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan keadilan, akibatnya penerapan hukumnya relatif sering bersifat subyektif, masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri, tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyildik Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran disiplin masih rendah, tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi, masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif dan penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan. Sedangkan faktor eksternal yaitu lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri, masih ada anggota legislatif yang skeptif dan vocal menyuarakan tentang ketidakmampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pemelihara Kamtibmas serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, karena adanya kepentingan politik yang memboncengi, adanya usaha instansi pemerintah tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk menempatkan institusi Polri dibawah suatu departemen tertentu, masih banyak pandangan negatif terhadap polri dari pejabat negara, elit politik, pejabat publik maupun masyarakat sehingga respon kepada Polri juga negatif walaupun langkah reformasi telah dilakukan oleh organisasi Polri, Masih adanya interpensi pejabat negara, elit politik terhadap pelaksanaan tugas Polri mempengaruhi penegak hukum disiplin anggota Polri, lembaga Kompolnas belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena produk kinerjanya baru sebatas pemberian saran kepada Presiden tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Polri, masih ada LSM yang bersifat skeptic atas pelaksanaan tugas Polri khusunya dalam penegakan hukum, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah takut berurusan dengan Polri, sebagai akibat persepsi masa lampau dimana Polri dalam mengahadapi masyarakat lebih menonjolkan kekerasan yang pada akhirnya kurang peduli untuk melakukan pengawasan dan enggan mengadukan tindakan negatif anggota Polri, kalaupun mengadukan akan tetapi enggan memberikan kesaksian sehingga kesulitan dalam melakukan penyidikannya dan Pemanfaatan media masa dalam menyebarluaskan informasi yang berlebihan dan menyudutkan masih adanya KKN dalam tubuh PolriUpaya yang harus dilakukan Polda Kalimantan Barat Dalam Penegakan Hukum Disiplin Bagi Anggota Polri dalam perspektif good governance & clean government adalah dengan melakukan Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri; Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri; Pemuliaan Profesi Polri, Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri.Keywords: Efforts Police, In Realize, Good Governance, Clean Government.
PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK ATAS BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI APBDBERDASARKAN PERATURAN BPK RI NOMOR 2 TAHUN 2015 jo. PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 SURYANSYAH, S.T. NPM.A2021151025, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.095 KB)

Abstract

ABSTRACT This research is aimed to analyse the political parties’ progress reports which fund is obtained from APBD. Based on  BPK’s audit reports on 2017, there are seven political parties, which are Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional and Partai Hanura, which have not arranged their reports accordingly to BPK Regulation Number 2/ 2015 jo Minister of Home Affairs Regulation Number 77/2014. This research is conducted by reviewing the laws and regulations which are compared to the general practices on several political parties in Mempawah Region. There are various reasons why these progress reports are not arranged in line with the laws and regulations, which are: the lack of knowledge of parties’ officials in understanding the laws, the lack of socialization and awareness regarding the procedures of organizing and reporting the reports and the lack of trainings regarding the organizing of the progress report of financial support. The Government of Mempawah is suggested to apply administrative penalties to political parties which disobey the rules. By applying the penalty, it is expected that political parties will present their progress report better, in line with the laws and regulation and more accountable.  Keywords : progress reports   ABSTRAK Penelitian ini menganalisa laporan pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat tujuh partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura belum disusun sesuai Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.   Penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundangundangan) yang berlaku dikaitkan dengan praktek yang terjadi lapangan pada beberapa partai politik di Kabupaten Mempawah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban partai politik tidak sesuai aturan diantaranya keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami aturan, tidak dilakukannya sosialisasi aturan terkait tata cara penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan serta belum diadakannya pelatihan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan.  Pemerintah daerah Kabupaten Mempawah diharapkan menerapkan sanksi administratif kepada partai politik yang melanggar aturan. Penerapan sanksi akan mendorong partai politk dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan lebih baik, sesuai aturan dan akuntabel.  Kata kunci : Laporan pertanggungjawaban
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN KERUGIAN PT PLN (PERSERO) AKIBAT PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK TANPA ALAS HAK OLEH BUKAN PELANGGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR : 0088-Z.P/DIR/2016 TENTANG PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK NPM. A2021161002, ARIF ANDIKA PUTRA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTesis ini berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Kerugian PT PLN (Persero) Akibat Pemakaian Tenaga Listrik Tanpa Hak Oleh Bukan Pelanggan Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik”. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa secara yuridis normatif, PT PLN (Persero) berwewenang untuk melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik di Indonesia. PT PLN (Persero) berbentuk Perseoran sehingga dalam menjalankan perusahaan dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan. Salah satu tujuan dibentuknya Perseroan adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Dalam rangka mendapatkan keuntungan, PT PLN (Persero) berusaha untuk mengurangi kerugian terhadap pemakaian tenaga listrik oleh Bukan Pelanggan. Untuk mengurangi kerugian tersebut, PT PLN (Persero) melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggannya. Dalam melaksanakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), PT PLN (Persero) sesuai dengan prosedur yang ada. Setiap temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dan bukan pelanggan mempunyai sanksi masing – masing tergantung jenis pelanggarannya. Untuk pelanggan, PT PLN (Persero) sudah mempunyai dasar hukum yang kuat berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sebagai legal standing untuk menindak dan memberikan sanksi. Namun untuk Bukan Pelanggan, yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan PT PLN (Persero) maka akan dikenakan aturan sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang mana dikenakan Tagihan Susulan IV (TS IV). Penindakan terhadap Bukan Pelanggan ini dilakukan dengan kesepakatan antara PT PLN (Persero) dengan Pelanggan untuk dikenakan TS IV. Apabila Bukan Pelanggan tidak menyetujui pengenaan TS IV tersebut, maka PT PLN (Persero) dapat mengajukan Bukan Pelanggan tersebut ke ranah hukum (hukum pidana). Oleh karena itu, TS IV yang disepakati antara PT PLN (Persero) dengan Bukan Pelanggan adalah sebuah bentuk hukum baru (kesepakatan korban dan pelaku). Hal ini merupakan bentuk penerapan Hukum Progresif di Perusahaan yang mana hukum itu bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan memperbaiki keadaan akibat terjadinya pelanggaran (Pemakaian tenaga listrik).Kata Kunci : Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Bukan Pelanggan.ABSTRACTThis thesis is untitled “Juridical Analysis of PT PLN (Persero)’s Loss Settelement Due To The Use of Electicity Power Without Rights by Non – Customers Based on the Decree of The Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 About Managing Electricity Usage”. Through literature study using the normative juridical law approach, it can be conclude that in Juridical Normative manner, PT PLN (Persero) has the authority to carry out electric power usage control (P2TL) based on the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 concerning control Use of Electric Power as a follow-up to the Regulation of The Minister of Energy and Mineral Resourches Number 33 od 2014 concerning The Level of Service Quality and Cost Related to Electric Power Distribution by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). PT PLN (Persero) is a state – Owned Enterprise taht is given assignment to provide electricity in Indonesia. PT PLN (Persero) is in the form of a company so that in carrying out the company, it shoul be based on Law Number 40 of 2007. One of objectives of the establishment of the company is to gain profits in running a bussines. In order to gain profit, PT PLN (Persero) strives to reduse losses from the use of electricity by Non-Customers. To reduce this losses, PT PLN (Persero) carries out the Control of Electricity Usage (P2TL) and as a form of service to its customers. In carrying out the control of Electicity Usage (P2TL), PT PLN (Persero) is in accordance with the existing procedures. Any finding of violation of committed by customers and Non-customers have their respective sanction depending on the type of violation. For customer, PT PLN (Persero) has a strong legal basis in the form of Power Purchase Agreement (SPJBTL) as a legal standing to take action and impose sanction. Howerver, for Non-Customers, there is no legal relationship at all with PT PLN (Persero) it will be subject to rules in accordance with the Decree of The Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 0088-Z.P/DIR/2016 Concerning Control of Electricity Usage which is subject to IV Subsequent Bill (TS IV). This action againts non-customers is carried out with the agreement between PT PLN (Persero) and the customer to subject to TS IV. If the Non-customers does not approved the imposition of the TS IV, the PT PLN (Persero) may submit the Non-customers to realm of law (criminal law). Therefore, the TS IV agreed between PT PLN (Persero) and Non-customers is a new form of Law (agreement between victims and perpetartors). This is a form of application of Progressif Law in Companies where the Law aims to restore balance and improved due to violations (use of electicity).Keywords: Controlling Electicity Power Usage (P2TL), Non-customers
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUBU RAYA DALAM MENGAKOMODIR ASPIRASI MASYARAKAT DI DAERAH PEMILIHANNYA ERA HERLINA, SH A.21212045, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam penulisan tesis ini, penulis melaksanakan study kasus di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dimana kabupaten ini terbentuk dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 24 Oktober 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Pemekaran Kabupaten Pontianak sebagai akselerasi dari mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui Undang-Undang Republik undonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat terbentuklah Kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Pontianak.Anggota DPRD jelas mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Melalui kegiatan reses yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD inilah sebagai sarana yang menjembatani pelaksanaan kewajibannya.Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya, dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam setiap kali reses dan pada saat masa reses dapat dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakatApakah pada saat reses semua aspirasi masyarakat yang diserap dan ditampung oleh anggota DPRD dapat terakomodir dalam APBD tahun berikutnya? Karena masih ada pelaksanaan reses di trimester III dan Trimester IV. Namun ada beberapa upaya yang dilakukan kegiatan reses dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Kubu Raya sesuai kebutuhan.Kata kunci : Efektifitas, Masa reses, Anggota Dewan dan Kabupaten Kubu Raya2ABSTRACTIn this thesis, the authors carried out a study of cases in Kubu Raya West Kalimantan province where the district is formed by taking into account the aspirations of the people as outlined in the decision of Parliament Pontianak District No. 21 of 2005 dated October 24, 2005 regarding the approval of the Establishment Division of Pontianak regency as the acceleration of the welfare community, through undonesia Republic Act No. 35 of 2007 on the Establishment of Kubu Raya In West Kalimantan Province formed a new district carved out of Pontianak regency.Parliament members clearly have an obligation to fight for the people's welfare; absorb and collect the aspirations of constituents through regular working visits; accommodate and follow the aspirations and complaints; and gives it a moral and political responsibility to the constituents in his constituency. Through recess activities carried out by the Members of Parliament here as a means of bridging the implementation of its obligations.Recess implementation of Member of Parliament Kubu Raya, implemented not later than 6 (six) working days in each recess and during the recess can be used by members of Parliament individually or in groups to visit constituency to absorb the aspirations of the peopleWhether at recess all the aspirations of the people are absorbed and accommodated by legislators can be accommodated in the budget next year? Because there is still a recess implementation trimester Trimester III and IV. However, there are some efforts made recess activities with the preparation of the Local Government Work Plan in Kubu Raya as needed.Keywords: Effectiveness, recess time, Board Member and Kubu Raya
PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI WILAYAH PERBATASAN DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIDEPORTASI (Studi Di Wilayah Hukum Perbatasan Kalbar- Serawak Malaysia) MUHAMMAD HENDRA PUTRA, SH. A21213090, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This thesis discusses the role of local authorities in border areas to protect Indonesian citizens who were deported (Study On Jurisdiction Border Kalbar- Sarawak Malaysia). research using legal research methods sociological juridical conclusion, that Based on the analysis of data and information that has been done, it can be seen a few things, first: Pattern handling citizen who was deported by the local authorities in the border region is coordinative that involve several regional work units ( SKPD) to form Task Force (Task Force) to handle the deportan. However, in practice have not shown the maximum performance due to lack of coordination between SKPD SKPD and limited role in addressing the deportan. Second: All local governments (provincial, district, or city) in four areas of research, has formed provisions (decision governor, regent or mayor) is the legal basis for the Task Force in coordinating team handles citizens who are deported. Forms of protection of the rights of deportan in deportation proceedings, not defined in the regulation, but the rights are protected deportan of obligations or Main Tasks and function of each SKPD in the Task Force team which handles citizens who are deported. Third: the constraints faced by local governments in the process of handling citizens who are deported are mostly citizen or deported migrant workers is not a resident in their respective local governments. This led to difficulties in budget allocation through the budget that should be reserved for residents of each area. Some SKPD revealed that the operating costs of handling the deportan can not be supported by every SKPD budget attached to tupoksinya. Besides the local government of origin deportan not all have concern for the residents of the area to provide assistance. In the case of facilities, until now the local government has not been providing shelter for the deportan. In terms of deportan, many who want to return to work in Malaysia, but did not have immigration documents because most passports taken by the Malaysian authorities. The condition is often utilized certain parties to send them back to Malaysia by way illegal. Keywords: Role, Local Government, at the Frontier.           ABSTRAK Tesis ini membahas peran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat di wilayah perbatasan dalam melindungi warga negara indonesia yang dideportasi (Studi Di Wilayah Hukum Perbatasan Kalbar- Serawak Malaysia). penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa Pola Penanganan Yang Dilakukan Oleh  Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Diwilayah Perbatasan Kalbar-Sarawak Malaysia Dalam Melindungi WNI Yang Di Deportasi, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan payung hukum kebijakan melalui Kementerian Luar Negeri, yakni Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai perlindungan terhadap buruh migran Indonesia di luar negeri yang mengalami masalah, termasuk masalah deportasi. Pola penanganan perlindungan diatur secara lebih khusus dengan beberapa peraturan, yakni Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah dan Keluarganya (TK-PTKIB), Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sebagai panduan pelaksanaan perlindungan di daerah, Gubernur dan Bupati/Walikota di daerah entry point (wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia), transit dan daerah asal TKI kemudian membentuk Satgas secara lintas sektoral dengan tugas operasional untuk menangani penerimaan dan pemulangan TKIB dan PMBS dari Malaysia. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menjadi entry point para deportan, menjadi pihak yang paling berperan dalam melakukan penanganan perlindungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola penanganan WNI yang dideportasi oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan, bersifat koordinatif dengan melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pada setiap provinsi atau kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani para deportan. Di dalam Satgas ditunjuk satu instansi yang menjadi koordinator dalam pelaksanaan penanganan WNI yang dideportasi. Namun demikian pelaksanaan koordinasi diantara SKPD yang tergabung dalam Satgas belum memperlihatkan kinerja yang maksimal karena kurangnya koordinasi diantara SKPD. Seperti yang berlaku pada Tim Satgas di Sumatera Utara dimana Pemerintah Daerah Provinsi Sumut hanya sebatas memfasilitasi pembentukan tim melalui Keputusan Gubernur. Sementara itu, pelaksanaan penanganan pemberangkatan dan pemulangan TKI dilakukan oleh BP3TKI (yang berkedudukan sebagai Sekretaris Tim) berkoordinasi dengan instansi lainnya. Demikian juga di provinsi lain, ada beberapa SKPD yang merasa telah melakukan banyak hal dalam penanganan para deportan, namun instansi lain merasa kurang berperan dalam tim Satgas. Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Di Wilayah Perbatasan.
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1951 JO UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003. M. AMIN, SH, A2021131019, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis focuses on labor inspection by the Department of Manpower and Transmigration, Local Government Kubu Raya On Enterprises industries based on Law No. 3 of 1951 jo Law No. 13 of 2003. From the study authors to use sociological methods of legal research is obtained conclusion: 1). that labor inspectors have conducted performance based on Standard Operating Procedures. Pelasaksanaaan on the labor inspection found several violations of the rules and regulations perudang employment include: many industrial companies that pay wages do not match and under the Minimum Wages District (UMK) Rp. 1.500.000, - and many workers who do not use a safety device in the works to keep safety as well as many industrial companies that were reported total work force does not correspond to the amount of labor sesungguhnya.selain, many companies do not report heavy equipment such as boilers, generator and transport equipment (forklift, loder, cran, eksvator, elevators) to the Department of Labor and Transmigration Kubu Raya. 2). That the factors that led to the weakness of the labor inspection in industrial companies in the county highway in sebakan camp 2 (p), namely: policy factors of the district government stronghold highway law firms and cultural factors. 3). That the efforts made by the Department of Labor and Transmigration Kubu Raya to improve the labor inspection at the company idustri is a) .Intensitas continuously improved labor inspection to industrial companies, because of the more intensive supervision kertenagakerjaan done, will be able to minimize occur violation towards regulation labor laws. b) .Melakukan training of candidates for employment as well2as perform pegawas proposed to the government stronghold district highway inspectors to carry adder relatively very little. c). Volume socialization or counseling to industrial companies regarding labor legislation is continuously improved, so that the owner or the awareness of corporate leaders really understand the significance and implications of labor protection laws and regulations of the company. d). Proposing an employee to serve as a Civil Servant Investigators (investigators) to conduct investigation and simultaneously pendindakan against companies that violate labor rules as long as it is not owned by a local government district highway stronghold. The suggestions are: 1). Accelerate the process of hiring an employee inspectors, so that employees pegawas employment relatively very sedikti can perform their tasks more efficiently and effectively due to increased labor inspectors resources. 2). Accelerate the span of control or infection to industrial companies that violations of labor laws and regulations of the invitation can be minimized.ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Pada Perusahaan-Perusahaan industri berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1951 jo Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis di peroleh kesimpulan : 1). bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan telah melaksanakan kinerjanya berdasarkan Standard Operasional Prosedur. Atas pelasaksanaaan pengawasan ketenagakerjaan tersebut ditemukan beberapa pelanggaran terhadap aturan perudang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi : masih banyak perusahaan industri yang membayar Upah tidak sesuai dan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp. 1.500.000,- dan banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pengaman dalam bekerja untuk menjaga keselamatan serta banyak perusahaan-perusahaan industri yang yang melaporkan jumlah tenaga kerjanya tidak sesuai dengan jumlah tenaga kerja sesungguhnya.selain itu, banyak perusahaan yang tidak melaporkan alat-alat berat seperti boiler, genzet dan alat angkut (forklip, loder, cran, eksvator, lift) kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya. 2). Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masih lemahnya pengawasan ketenagakerjaan pada perusahaan-perusahaan industri di kabupaten kubu raya di sebakan 2 (hal) yakni : faktor kebijakan dari pemerintah3daerah kabupaten kubu raya dan faktor budaya hukum perusahaan. 3). Bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan pada perusahaan idustri adalah a).Intensitas pengawasan ketenagakerjaan terus ditingkatkan terhadap perusahaan-perusahaan industri, karena semakin intensif pengawasan kertenagakerjaan dilakukan, akan semakin dapat meminimalisir terjadi pelanggararan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. b).Melakukan pelatihan-pelatihan terhadap calon pegawas ketenagakerjaan serta melakukan pengusulan kepada pemerintah daerah kabupaten kubu raya untuk melakukan penambah pengawas ketenagakerjaan yang relatif sangat sedikit. c). Volume sosialisasi atau penyuluhan terhadap perusahaan industri mengenai peraturan perundangan ketenagakerjaan secara terus menerus ditingkatkan, agar kesadaran pemilik atau pemimpin perusahaan benar-benar mengerti tentang arti penting perlindungan tenaga kerja serta implikasi peraturan perundang undangan terhadap perusahaan. d). Pengusulan pegawai untuk dijadikan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan dan sekaligus pendindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan yang selama ini memang belum dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten kubu raya. Saran-saran adalah : 1). Mempercepat proses pengangkatan pegawai menjadi pegawai pengawas ketenagakerjaan, agar pegawai pegawas ketenagakerjaan yang relatif sangat sedikti dapat menjalankan tugas-tugasnya lebih efisien dan efektif karena bertambahnya sumber daya pegawai pengawas ketenagakerjaan. 2). Mempercepat rentang waktu pengawasan atau infeksi ke perusahaan-perusahaan industri agar pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan perundangan udangan ketenagakerjaan dapat diminimalisir.
PRAKTEK PENGALIHAN ATAU OPER KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH OBJEK HAK TANGGUNGAN (Studi Di Bank Tabungan Negara Kota Pontianak) BERTHA, SE NPM.A2021151011, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Praktek Pengalihan Atau Oper Kredit Kepemilikan Rumah Objek Hak Tanggungan (Studi Di Bank Tabungan Negara Kota Pontianak). Penelitian menggunakan penelitian yang digunakan ada 2 (dua) yaitu penelitian lapangan yang bersifat yuridis empiris dan dengan studi pustaka (penelitian kepustakaan) yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Praktek Pengalihan atau oper kredit atas pemilikan rumah yang masih dibebani hak tanggungan ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Bahwa dalam oper kredit yang berganti adalah debiturnya dan berdasarkan KUHPerdata, terhadap setiap pengalihan hutang dari debitur lama kepada debitur barn dapat dilakukan melalui cara delegasi (pemindahan) atau dengan cara pembaharuan utang (Novasi Subyektif Pasif). Hak Tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada. Oleh karenanya dalam oper kredit pemilikan rumah, Hak Tanggungan tetap melekat pada tanah berikut bangunan di atasnya (rumah) yang dialihkan tersebut kecuali jika telah dilakukan pencoretan/roya terhadap Hak Tanggungan tersebut Praktek oper kredit pemilikan tanah dan bangunan di atasnya (rumah) sebenarnya ada suatu penyimpangan hukum yang dilegalisasikan dalam peristiwa hukum di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan hukum pertanahan mengenai sifat terang dan tunai serta mengenai klausul tentang perlunya sepengetahuan bank. Pengalihan atau oper kredit rumah dapat terjadi dengan sepengetahuan bank dan tanpa sepengetahuan bank yaitu dapat dilakukan dengan cara oper kredit langsung melalui bank (alih debitur), oper kredit di hadapan Notaris dan oper kredit di bawah tangan. Kelemahan dan kelebihan dan cara-cara tersebut berbeda-beda masing-masingnya. Selain itu, ada cara lain yaitu oper kredit dengan pelunasan sisa kredit yang diikuti dengan jual beli biasa.Perlindungan hukum terhadap penerima pengalihan atau oper kredit kepemilikan rumah yang beritikad baik mengenai hak dari si pihak penerima pengalihan kredit (pembeli) yang telah beritikad baik, melakukan pembayaran angsuran kredit hingga lunas sesuai dengan kesepakatan. Solusi yang dapat dilakukan oleh pembeli adalah berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak bank tentang adanya peralihan kredit tersebut dengan membawa bukti-bukti pelunasan dan dokumen oper kredit tersebut. Hal ini perlu dilakukan karena pada umumnya bank hanya mengacu pada Perjanjian Kredit yang telah baku mengenai ketika terjadi peralihan kredit kepada pihak ketiga yaitu umumnya klausul perjanjian kredit tersebut menyatakan bahwa debitur harus memberitahukan kepada kreditur (bank) untuk persetujuan. Kata Kunci: Pengalihan, Kepemilikan Rumah Objek Hak Tanggungan 2 ABSTRACT This thesis discusses the issue of the Practice of Transfer Or Operation of Home Ownership Credit of Object of Mortgage Rights (Study at State Savings Bank of Pontianak City). The research used the research used there are 2 (two) that is field research that is juridical empirical and with literature study (library research) which is juridical normative. From the results of analysis and discussion to get the conclusion that is: the practice of transfer or opera credit on home ownership that is still burdened by dependent rights from the legislation applicable in Indonesia That in the operational credit that changed is the debtor and based on the Civil Code, against any transfer of debt from the old debtor To new debtors can be done through the way of delegation (transfer) or by way of renewal of debt (Passive Favorite Novasi). The Deposit right still follows his object in the hands of whoever the object is. Therefore, in the house mortgage operation, the Deposit Rights remain attached to the land and the subsequent building (the house) is transferred unless it has been deleted / roya on the Deposit Rights The operational practice of the ownership credit of the land and the building thereon is actually a Legal irregularities legalized in legal events in the community, especially in relation to land law concerning the nature of light and cash and the clause of the need for the knowledge of the bank. The transfer or operation of the home loan may occur with the knowledge of the bank and without the knowledge of the bank that can be done by way of direct credit through bank (over the debtor), credit operates in the presence of Notary and credit operations under the hand. Weaknesses and advantages and ways are different each. In addition, there is another way of credit operations with the repayment of the remaining credits followed by the usual sale and purchase. The legal protection of a transfer recipient or a good home ownership loan of the right of the recipient of the transfer of credit (buyer) who has good intentions, Payment of credit installment until paid in accordance with the agreement. The solution that can be done by the buyer is to consult the bank first about the transfer of credit by bringing the proof of payment and the credit documents. This is necessary because in general the bank only refers to the Credit Agreement that has been standardized when there is a transfer of credit to a third party that is generally the clause of the credit agreement states that the debtor must notify the creditor (bank) for approval. Keyword : Transfers, Ownership of Objects
ANALISIS KEWENANGAN BALAI KARANTINA PERTANIAN DENGAN DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TERKAIT LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK HEWAN (Studi di Kalimantan Barat) NPM. A2021161049, DRH. DEVI KUSUMANINGRUM
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTesis ini berjudul “Analisis Kewenangan Balai Karantina Pertanian dengan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Terkait Lalu Lintas Hewan Dan Produk Hewan (Studi di Kalimantan Barat)”. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa secara yuridis normatif, wewenang mengenai lalu lintas hewan dan produk hewan yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak bersifat atribusi (wewenang asli) yang merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Sedangkan wewenang mengenai lalu lintas hewan dan produk hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan bersifat delegasi karena adanya penyerahan wewenang dari Gubernur Kalimantan Barat melalui Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak dan Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak. Adapun sebab-sebab wewenang mengenai lalu lintas hewan dan produk hewan dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak dan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan adanya sikap ego sektoral dari masing-masing lembaga pemerintah tersebut, dimana menurut Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengawasan dalam hal lalu lintas hewan dan produk hewan di luar wilayah kerja karantina, terlalu memaksakan kehendak dengan alasan adanya perintah dari Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak dan Hasil Bahan Asal Hewan/Ternak, dan salah dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dimilikinya. Sedangkan menurut Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak tidak secara tegas mempersyaratkan rekomendasi dalam lalu lintas hewan dan produk hewan karena tidak memiliki payung hukum, dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak tidak memiliki kewenangan tentang penerapan rekomendasi dalam lalu lintas hewan dan produk hewan. Mekanisme penyelesaian secara hukum apabila terjadi benturan wewenang antara Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak dan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dalam lalu lintas hewan dan produk hewan yang berhubungan dengan kesehatan hewan dapat dilakukan dengan cara penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Lex Generalis dan asas Lex Posteriori Derogat Legi Lex Priori, serta mengenyampingkan sikap ego sektoral dari masing-masing lembaga pemerintah tersebut.Kata Kunci : Wewenang, Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan.   ABSTRACTThis thesis is entitled "Analysis of the Authority of Agricultural Quarantine Center with the Department of Food, Animal Husbandry and Animal Health Related to Traffic of Animals and Animal Products (Study in West Kalimantan)". Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the juridical normative, authority on animal and animal product traffic carried out by the First Class Pontianak Agricultural Quarantine Center is attributed (the original authority) which is the authority to make a decision (besluit) which directly sourced to Law No. 16 of 1992 on Animal Quarantine, Fish and Plants. While the authority concerning animal and animal product traffic carried out by the Department of Food, Animal Husbandry and Animal Health is delegation due to the transfer of authority from the Governor of West Kalimantan through the Regulation of the Governor of West Kalimantan Province Number 26 Year 2008 concerning the Importation and Expenditure of Animals/Livestock, Animal Origin/Livestock and Animal Products/ Livestock. The causes of authority on animal and animal product traffic are carried out by the First Class Pontianak Agricultural Quarantine Office and the Animal Husbandry and Animal Health Service of West Kalimantan Province due to the sectoral ego attitudes of each government agency, which according to the Agricultural Quarantine Class I Pontianak, Department of Food, Animal Husbandry and Animal Health of West Kalimantan Province supervise in animal and animal product traffic outside quarantine work area, overly impose the will by reason of existence of command from West Kalimantan Provincial Governor Regulation Number 26 Year 2008 regarding Import and Expenditure Animals/Livestock, Animal Origin/Livestock and Animal Products/Livestock, and misinterpret the laws and regulations it possesses. Meanwhile, according to the Department of Food, Animal Husbandry and Animal Health of West Kalimantan Province, the First Class Agricultural Quarantine Center Pontianak does not expressly require recommendations in animal and animal product traffic because it does not have a legal umbrella, and Class I Pontianak Agricultural Quarantine Office has no authority on the application recommendations in cross-animal and animal products. A legal settlement mechanism in the event of a conflict of authority between the First Class Pontianak Agricultural Quarantine Office and the Animal Husbandry and Animal Health Service of West Kalimantan Province in animal and animal product traffic related to animal health can be done by applying Lex Specialis Derogat Legi Lex Generalis and Lex Posteriori Derogat Legi Lex Priori's principle, as well as putting aside the sectoral ego attitudes of each of these government agencies.Keywords: Authority, Traffic Animals and Animal Products.

Page 14 of 54 | Total Record : 535

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2009 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 9, No 2 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 2 Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 1 Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 8, No 1 (2012): Jurnal Nestor - 2012 - 1 Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 2 Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 1 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 2 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 1 More Issue