Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PETUGAS LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA DI SUNGAI RAYA NPM. A2021161081, Drs, ANDREAS. CP.F.SERY, S.Pd.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTÂ This Thesis Entitled The Role of Officers of Special Child Development Institutions (SCDI) in the Development of Children Sentenced to Criminal in Sungai Raya. The process of fostering a criminal child with an adult prisoner must be different. Since the enactment of Law 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children, Child Correctional Institution was changed to Special Child Development Institutions (SCDI). The guidance of a child in a Special Child Development Institutions (SCDI) aims to allow a criminal child when he returns to the community to comply with legal values and norms and not to commit any further violations. Based on this the authors formulate three problems, 1) What is the Role of Officers of Special Child Development Institutions (SCDI) in the fostering of children who are sentenced to criminal in Sungai Raya. 2) what factors are inhibiting the Role of Officers of the Special Child Development Institutions (SCDI) in the fostering of children convicted of criminal offenses in Sungai Raya. 3) How is the follow-up to the factors that hamper the Role of Officers of Special Child Development Institutions (SCDI) in the fostering of children sentenced to criminal in Sungai Raya. In formulating the problem the authors use the method of sociological jurisdiction related data collection and interviews with the Superintendent of Special Child Development Institutions (SCDI) Sungai Raya. Based on the results of the research, the author thoroughly revealed that, 1) The role of Officers of Special Child Development Institutions (SCDI) in providing guidance to the students of criminal that is guiding and nurturing criminal students,the forms of implementation of guidance in the Institute of Special Child Development Institutions (SCDI) Sungai Raya is a) personality development consisting of religious education and character, formal education package B and Package C, legal awareness, b) development of independence namely physical coaching activities, skill development, which is making of brick, AC and Computer service. 2) In the implementation of the guidance of criminal students encountered several obstacles that hinder the implementation of coaching, the budget funding for the needs of coaching and training has not been fulfilled. Efforts made by the Special Child Development Institutions (SCDI) staff on Sungai Raya requested the addition of a classroom for learning activities to pursue package B andÂ Package C of a criminal child and to request a budget for guidance and skill training to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Kalimantan as the person in charge Institute for Special Child Development Institutions (SCDI).Â Keywords: Special Child Development Institutions (SCDI), Child Development Criminal.Â ABSTRAKTesisi ini berjudul Peran Petugas Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) dalam Pengembangan Anak-Anak yang Dijatuhi Pidana di Sungai Raya. Proses membina seorang anak kriminal dengan tahanan dewasa harus berbeda. Sejak diberlakukannya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pemasyarakatan Anak diubah menjadi Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI). Bimbingan seorang anak di Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) bertujuan untuk mengizinkan seorang anak kriminal ketika ia kembali ke masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai dan norma-norma hukum dan tidak melakukan pelanggaran lebih lanjut. Berdasarkan hal ini penulis merumuskan tiga masalah, 1) Apa Peran Petugas Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) dalam membina anak-anak yang dijatuhi pidana di Sungai Raya. 2) faktor apa saja yang menghambat Peran Petugas Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) dalam membina anak-anak yang dihukum karena pelanggaran kriminal di Sungai Raya. 3) Bagaimana tindak lanjut faktor-faktor yang menghambat Peran Petugas Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) dalam membina anak-anak yang dijatuhi pidana di Sungai Raya. Dalam merumuskan masalah penulis menggunakan metode pengumpulan data yurisdiksi sosiologis terkait dan wawancara dengan Superintendent Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) Sungai Raya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis secara menyeluruh mengungkapkan bahwa, 1) Peran Petugas Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa pidana yang membimbing dan membina mahasiswa kriminal, bentuk-bentuk pelaksanaan bimbingan di Institut Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI) Sungai Raya adalah) pengembangan kepribadian yang terdiri dari pendidikan agama dan karakter, paket pendidikan formal B dan Paket C, kesadaran hukum, b) pengembangan kemandirian yaitu kegiatan pembinaan fisik, pengembangan keterampilan, yang adalah pembuatan bata, AC dan layanan Komputer. 2) Dalam pelaksanaan bimbingan siswa kriminal dijumpai beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pembinaan, anggaran pendanaan untuk kebutuhan pembinaan dan pelatihan belum terpenuhi. Upaya yang dilakukan oleh staf khusus Child Development Institutions (SCDI) di Sungai Raya meminta penambahan ruang kelas untuk kegiatan belajar untuk mengejar paket B dan Paket C dari seorang anak kriminal dan untuk meminta anggaran untuk pelatihan bimbingan dan keterampilan ke Kantor Regional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat sebagai penanggung jawab Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI).Â Kata Kunci: Lembaga Pengembangan Anak Khusus (SCDI), Pidana Pembangunan AnakÂ

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL TEBELING DALAM KAITANNYA DENGAN KEPENTINGAN SERTA HAK-HAK MASYARAKAT PEMILIK TANAH DI KECAMATAN SUNGAI TEBELIAN KABUPATEN SINTANG HERMANTO, SH A.2021141039, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis research raised the question of government policy Sintang in the construction of an international airport tebeling in relation to the interests and the rights of landowners in Sungai Tebelian Sintang. This study uses research methods sociological juridical approach. The survey results revealed that the impact of the problems posed by the assignment policy development International Airport Tebeling Sintang among other landowners who have not been certified to be not able to take care of the process of certification of land belonging to them, in terms of their land to be acquired is not carried out the process of restitution, community landowners felt disadvantaged because they can not buy and sell, can not rent out, can not pledge, and so forth, while the land they have not done the process of compensation and landowners also can not enjoy or utilize the land belongs to those who have not done the process compensation, because it is prohibited by local governments to perform various activities in the area which will be built to the airport, while the compensation is based on the taxable value (NJOP) in 2008. Obstacles encountered in the implementation of land procurement for public interest associated with the construction of the airport in Sungai Tebelian Sintang include a determination of the amount of compensation and the basis for calculating / SVTO it is difficult to reach an agreement, the difficulty level terrain portion is forest bawas former fields of society which is still held by SKT, difficult to record, identify landowners, there are some landowners who do not want to waive his right, and the difficulty of determining the boundaries of land owned by the community non certificates. Recommendation is land acquisition for public interest must observe the principles of respect for community rights over land, the basis of payment of compensation is not based solely on SVTO in 2008, but adapted to SVTO time compensation payment was made, and the payment of compensation is very important to begin immediately, and this is also to avoid speculation on the land.ABSTRAKPenelitian tesis ini mengangkat masalah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam pembangunan bandara internasional tebeling dalam kaitannya dengan kepentingan serta hak-hak masyarakat pemilik tanah di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dengan pendekatan Sosiologis. Dari headline sebuah media berita regional diketahui bahwa Dampak permasalahan yang ditimbulkan dengan kebijakan penetapan pembangunan Bandara International Tebeling Kabupaten Sintang antara lain masyarakat pemilik tanah yang belum bersertifikat menjadi tidak bisa mengurus proses pensertifikatan tanah milik mereka, pada hal tanah mereka yang akan dibebaskan belum dilakukan proses ganti rugi, masyarakat pemilik tanah merasa dirugikan karena mereka tidak bisa melakukan transaksi jual beli, tidak bisa menyewakan, tidak bisa mengagunkan, dan lain sebagainya, sementara tanah mereka belum dilakukan proses ganti rugi dan masyarakat pemilik tanah juga tidak bisa menikmati atau memanfaatkan tanah milik mereka yang belum dilakukan proses ganti rugi, karena dilarang oleh pemerintah daerah untuk melakukan berbagai aktivitas di areal yang akan dibangun Bandar Udara, sedangkan pemberian ganti rugi didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2008. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikaitkan dengan pembangunan Bandar Udara di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang antara lain penentuan besarnya ganti rugi dan dasar penghitungan/NJOP-nya sulit mencapai kata sepakat, tingkat kesulitan medan yang sebagian adalah hutan bawas bekas ladang masyarakat yang masih dikuasai secara SKT, sulitnya mendata, mengidentifikasi masyarakat pemilik tanah, ada sebagian masyarakat pemilik tanah yang tidak mau melepaskan haknya, dan sulitnya menentukan batas-batas tanah non sertifikat milik masyarakat. Rekomendasi yang diberikan adalah pembebasan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah, dasar pembayaran ganti rugi tidak hanya didasarkan pada NJOP tahun 2008, tetapi disesuaikan dengan NJOP saat pembayaran ganti rugi itu dilakukan, dan pelaksanaan pembayaran ganti rugi sangat penting artinya untuk segera dilaksanakan, dan hal ini juga untuk menghindari terjadinya spekulasi terhadap tanah tersebut.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam Pembangunan Bandara Internasional Tebeling.

IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN R.I. NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA GUSTI HIJRAH SYAHPUTRA, S.H.I NPM.A21212033, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi pada Kejaksaan Negeri Mempawah). Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan upaya meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa peranan Kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Mempawah dalam kenyataannya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyuluhan dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah hanya 4 (empat) kali dalam setahun yang dibagi dalam per triwulan. Tolok ukur berhasil atau tidaknya kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah dapat dilihat dari jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Mempawah. Adapun kendalakendala yang menghambat peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut: (a) Kurangnya personil untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) Luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah; (c) Minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (d) Terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya untuk meningkatkan peranan Kejaksaan Negeri Mempawah dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat ditempuh dengan cara: (a) Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah kerja Kejaksaan Negeri Mempawah. Misalnya: penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan sebulan sekali; (b) Melakukan penambahan personil di Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mempawah untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan (c) Mengajukan permohonan penambahan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2 ABSTRACT This thesis discusses the role of the Public Prosecution Service in the field of public order and public order to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) Sub-Paragraph a of Law Number 16 Year 2004 concerning the Attorney of the Republic of Indonesia (Study at State Prosecutor Mempawah). In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the obstacles that hamper the role of the State Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities and efforts to increase the role of Public Prosecutor Mempawah in the field of public order and general peace to organize upgrading activities Public legal awareness. Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the role of Public Prosecutor Office in the field of public order and general peace to organize public awareness raising activities based on Article 30 Paragraph (3) Sub-Paragraph a of Law Number 16 Year 2004 regarding the Attorney General of the Republic of Indonesia to Attorney Negeri Mempawah in reality still not maximal. This is because the frequency of counseling and legal enforcement conducted by the Intelligence Section of the State Prosecutor Mempawah only 4 (four) times a year divided in quarterly. The benchmark of success or failure of legal awareness activities carried out by the Intelligence Section of State Prosecutor Mempawah can be seen from the number of criminal acts that occurred and the number of cases handled by the State Prosecutor Mempawah. The obstacles that impede the role of the Public Prosecution Service in the area of public order and general peace to organize public awareness raising activities are as follows: (a) Lack of personnel to organize public awareness raising activities; (b) The extent of the work area of the Mempaks Negeri Kejaksaan; (c) Lack of budget to organize public awareness raising activities; And (d) Limited time to organize public awareness raising activities. Efforts to increase the role of the Public Prosecution Service in public order and general peace to organize public awareness raising activities can be pursued by: (a) Increasing the frequency of organizing awareness raising activities in the working area of the Defense Prosecutor's Office. For example: the implementation of public awareness raising activities carried out once a month; (b) Increase personnel in the Intelligence Section of the Public Prosecutor's Office to conduct public awareness raising activities; And (c) Applying for additional budget to organize public awareness raising activities.

KEBIJAKAN PELAYANAN BPJS KESEHATAN DALAM KAITANNYA DENGAN BIAYA TAMBAHAN NAIK KELAS PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PEMANGKAT NPM. A2021161019, JULI ASTUTI. SKM
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the health service BPJS policy in relation to the additional cost of upgrading treatment classes at the General Hospital of Pemangkat Region. The method used in this research is Normative - Sociological approach. The conclusion of this thesis that the Policy of BPJS Health Services in Public Hospital Pemangkat Based on Article 25 paragraph (2) Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2017 About About Health Service Tariff Standard in the Implementation of Health Insurance Program. Service Policy BPJS Health In Relation With Additional Costs Increase Class Treatment At General Hospital District Pemangkat. Basically BPJS health will bear all the cost of BPJS patient during the process by the patient to get health service in accordance with the procedure, but for some cases, for example patient of BPJS that hospitalized, BPJS participants have to pay own additional cost if participant choose to take care class . Participants of BPJS Kesehatan consist of grade 1, class 2 and grade 3, to 3 classes can be selected by participants BPJS mandri from non-worker group participants and also non-wage workers (PBPU). Constraints faced by the General Hospital Pemangkat area to provide services through BPJS Health caused by several factors namely Internal Factors there are some internal barriers in providing services for patients participating BPJS facilities or building hospital needs to be done renovation and addition of facilities medical to support the optimal service performance subsequent from the officer registration section BPJS participants only consisted of one person so that if many patients want to seek treatment then the officer is difficult in serving the patient. And External Factors (Outside): Some obstacles that come from outside (External) affects the performance of service participants BPJS the lack of socialization provided by the organizers BPJS against service users, making it difficult for the Hospital as there are some patients who complain to the hospital because the patient BPJS had previously agreed to go up in the inpatient class room but after the patient finished getting service from the hospital, the patient complained to the hospital until management needs to be lowered therein. Efforts made by the local government in overcoming the problem of BPJS associated with the additional cost of upgrading classes in the General Hospital Pemangkat area that is the quality of service Pemudang Pemangkat determines the lift consumer satisfaction, Convenience place of service to serve patients In Hospital Pemangkat, ease in service process, reliability aspect (reliability) of medical officer at Regional General Hospital of Pemangkat and Meticulously Officer In Serving Patient Participant BPJS, Have Clear Standard In Serving Patient Participant BPJS and Servant Serving With No Discriminative (discriminating).Key Word: Policy, Service, Health BPJS, Supplement, Upgrade, Care. ABSTRAKTesis ini membahas tentang kebijakan pelayanan BPJS kesehatan dalam kaitannya dengan biaya tambahan naik kelas perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaha pendekatan Normatif - Sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini bahwa Kebijakan Palayanan BPJS Kesehatan di RSUD Pemangkat Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Kebijakan Pelayanan BPJS Kesehatan Dalam Kaitannya Dengan Biaya Tambahan Naik Kelas Perawatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat. Pada dasarnya BPJS kesehatan akan menanggung seluruh biaya pasien BPJS selama proses yang ditempuh pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur, akan tetapi untuk bebera kasus, misalnya untuk pasien BPJS yang dirawat inap, peserta BPJS harus membayar sendiri biaya tambahan apabila peserta memilih naik kelas perawatan. Peserta BPJS Kesehatan terdiri dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, ke 3 kelas tersebut bisa dipilih oleh peserta BPJS mandri dari golongan peserta Bukan Pekerja dan juga golongan pekerja bukan penerima upah (PBPU). Kendala-kendala yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat untuk memberikan pelayanan melalui BPJS Kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Faktor Internal ada beberapa hambatan yang terkait dari internal dalam memberikan pelayanan bagi pasien peserta BPJS yaitu fasilitas atau bangunan rumah sakit perlu dilakukan renovasi serta penambahan fasilitas medis guna mendukung kinerja pelayanan yang optimal selanjutnya dari petugas bagian pendaftaran pasien peserta BPJS hanya terdiri satu orang sehingga apabila pasien banyak yang ingin berobat maka petugas tersebut kesulitan dalam melayani pasien. Dan Faktor Eksternal (dari luar) : Beberapa hambatan yang datang dari luar (Eksternal) mempengaruhi dengan kinerja pelayanan peserta BPJS yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara BPJS terhadap pengguna layanan, sehingga menyulitkan pihak Rumah Sakit seperti adanya beberapa pasien yang complain terhadap rumah sakit karena pasien BPJS tersebut sebelumnya sudah menyetujui untuk naik kelas kamar rawat inap namun setelah pasien selesai mendapatkan pelayanan dari rumah sakit, pasien tersebut komplain terhadap rumah sakit hingga manajemen perlu diturunkan didalamnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan BPJS terkait dengan biaya tambahan naik kelas perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat yaitu Kualitas pelayanan RSUD Pemangkat sangat menentukan tangkat kepuasan konsumen, Kenyamanan tempat melakukan pelayanan guna melayani pasien Di Rumah Sakit Daerah Pemangkat, kemudahan dalam proses pelayanan, aspek kehandalan (reliability) petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dan Kecermatan Petugas Dalam Melayani Pasien Peserta BPJS, Memiliki Standar Yang Jelas Dalam Melayani Pasien Peserta BPJS serta Pegawai Melayani Dengan Tidak Diskriminatif (membeda-bedakan).Kata Kunci: Kebijakan, Pelayanan, BPJS Kesehatan ,Tambahan, Naik Kelas, Perawatan.

OPTIMALISASI PENANGGULANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS ILLEGAL SECARA PENAL DAN NON PENAL GUNA MEMINIMALISIR KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT SUDARMIN, S.Ik A.21212042, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the efforts to control illegal gold mining activities, whether conducted by a licensed company or society that done conventionally. The background of this thesis is based on facts that show that Bengkayang is one district that is very rampant illegal gold mining activities, especially those carried out by the community. It is not independent of the various factors which led to the illegal gold mining activities, both as social, legal and economic factors. Since the enactment of Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining, requires each community to conduct mining activities has artisanal mining license (IPR) issued by the local government. However, the difficulty of publishing mechanism causes people reluctant to file IPR, as a result of illegal gold mining practices often happens in Bengkayang. As for the impact of these activities can be felt well physically, such as damage to the ecosystem environment, pollution of river water and soil, mine accidents to the spread of diseases due to the use of hazardous chemicals in the process of illegal gold mining, while the impact of non-physical including the loss of government revenue from the mining sector, investment climate that is not conducive to the emergence of social conflict.However, it is undeniable that today there are still many barriers faced by the police, especially the Police Bengkayang in tackling the rampant activities of illegal gold mining, which were related to the limited resources of the police, still overlapping issuance of a mining permit, yet the realization of synergy between law enforcement officers in the handling of criminal acts in the field of mining to the legal culture of society with regard to the lack of public knowledge of the legislation. In response to these conditions, to optimize the response activities of illegal gold mining, then steps are taken by the Police Bengkayang through the efforts of penal, including increased resource capabilities police in tackling the crime of illegal gold mining, increase intensive coordination with relevant agencies and seek the application of Article plated against perpetrators of illegal gold mining. As efforts intensify non penal done through guidance andsupervision of mining community, encouraging governments to provide convenience for the mining community and change the mindset of people to carry out mining environment concept (good mining practice).Keywords: prevention of illegal mining, law enforcementABSTRAKTesis ini membahas mengenai upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal, baik yang dilakukan oleh perusahaan berizin maupun masyarakat yang dilakukan secara konvensional. Latar belakang penulisan tesis ini didasarkan pada fakta yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Kabupaten yang sangat marak aktivitas penambangan emas ilegal, terutama yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong timbulnya aktivitas pertambangan emas ilegal, baik faktor sosial, hukum maupun faktor ekonomi. Sejak diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mewajibkan setiap masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan untuk memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) yang diterbitkan pemerintah daerah. Akan tetapi, sulitnya mekanisme penerbitan IPR menyebabkan masyarakat enggan mengajukan IPR, akibatnya praktek penambangan emas ilegal semakin marak terjadi di Kabupaten Bengkayang. Adapun dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut dapat dirasakan baik secara fisik, seperti kerusakan ekosistem lingkungan hidup, pencemaran air sungai dan tanah, kecelakaan tambang hingga penyebaran penyakit akibat penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses penambangan emas ilegal, sementara dampak non fisik diantaranya hilangnya pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan, iklim investasi yang tidak kondusif hingga timbulnya konflik sosial.Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih banyak hambatan yang dihadapi oleh jajaran kepolisian, khususnya Polres Bengkayang dalam menanggulangi maraknya aktivitas penambangan emas ilegal, diantaranya terkait dengan keterbatasan sumber daya Polri, masih adanya tumpang tindih penerbitan izin usaha pertambangan, belum terwujudnya sinergitas antar aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana dibidang pertambangan hingga budaya hukum masyarakat yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Menyikapi kondisi tersebut, maka untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan kegiatan penambangan emas ilegal, maka dilakukan langkah-langkah oleh Polres Bengkayang melalui upaya penal, meliputi peningkatan kemampuan sumber daya Polri dalam menanggulangi tindak pidana penambangan emas ilegal, meningkatkan koordinasi intensif denganinstansi terkait dan mengupayakan penerapan pasal berlapis terhadap pelaku penambangan emas ilegal. Adapun upaya non penal dilakukan melalui mengintensifkan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat penambang, mendorong pemerintah untuk memberi kemudahan bagi masyarakat penambang serta mengubah pola pikir masyarakat untuk melaksanakan penambangan berwawasan lingkungan (good mining practice).Kata kunci : penanggulangan penambangan ilegal, penegakan hukum

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENGRUSAKAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) DI WILAYAH DISTRIK NAVIGASI KELAS III PONTIANAK BERDASARKAN PASAL 174 JO. PASAL 316 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN FREDERICK LA MBODJA, S.H. NPM. A2021151066, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di masa yang akan datang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dilakukannya proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak adalah: (a) Tidak diketahuinya pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); (b) Luasnya wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas III Pontianak; dan (c) Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang melakukan penjagaan terhadap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).Â Adapun upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di masa yang akan datang dengan cara: (a) Mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dengan memproses secara hukum berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran agar pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) tidak dapat lolos dari jerat hukum; dan (b) Menambah sarana pemantau dan pengawas berupa kamera visual di setiap Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk mengetahui secara jelas pelaku pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di wilayah Distrik Navigasi Kelas III Pontianak agar dapat ditangkap dan diproses secara hukum berdasarkan Pasal 174 jo. Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.Â Â Kata KunciÂ : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Pengrusakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Â 2Â Â Â Â ABSTRACT Â This thesis discusses the enforcement of criminal law against perpetrators of Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District based on Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the factors that influence the non-enforcement of criminal law against the perpetrators of destruction of the Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District pursuant to Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping, and the enforcement of criminal law against the perpetrators of the Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District under Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 regarding the Sailing in the future. Through the literature study using the empirical legal approach method, it can be concluded that the factors that influence the criminal law enforcement process against the perpetrators of destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District are: (a) Not knowing the perpetrators of destruction Sailing Navigation Supporting Facilities (SNSF); (b) The extent of the working area of Pontianak Class III Navigation District; and (c) Lack of human resources guarding the Sailing Navigation Support Facility (SNSF). The criminal law enforcement efforts against the perpetrators of the Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District pursuant to Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 regarding Future Shipping by: (a) Takes strict action against the perpetrator of destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District by processing in law based on Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping in order that the perpetrators of the Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) can not escape legal harassment; and (b) Adding monitoring and monitoring facilities in the form of visual cameras in every Sailing Navigation Support Facility (SNSF) to know clearly the perpetrators of the Destruction of Sailing Navigation Support Facility (SNSF) in Pontianak Class III Navigation District area to be arrested and processed by law under Article 174 jo. Article 316 of Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping.Â Â Â Keywords: Criminal Law Enforcement, Perpetrators Destruction of Sailing Navigation Support Facilities (SNSF).

PERTANGGUNGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT WALIKOTA SINGKAWANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL DI KOTA SINGKAWANG NPM. A2021141084, ANDREAS WIDIHANDOKO, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the Criminal Accountability of Officials of Singkawang Mayor in Criminal Acts of Corruption at National Agricultural Renewal Program in Singkawang City. From the results of this thesis research obtained the conclusions of officials who issued a recommendation in the process of agrarian reform is legally responsible for the error objects and subjects in the implementation of agrarian programs in the city of Singkawang. If the Mayor of Singkawang misconducts the procedure can cause two blades, on the one hand is an act in the field of administrative law because authority comes from an institutionalized power while the officer has the ability to take public legal action, and on the other is a crime corruption when the elements of corruption offense are clearly proven. Duties and Responsibilities Regional Office of West Kalimantan BPN to Project Implementers National Agrarian Reform Program (PPAN) in Land Reduction Land Objects Object 2008 Fiscal Year is As Main Function, Duties and Responsibilities Regional Office of the National Land Agency of West Kalimantan Province coordinate, conduct supervision, including monitoring and evaluation. Implementing the field at the Land Office of Singkawang City implementing the National Agrarian Reform Project (PPAN) in Land Reduction Land Landform Object 2008 is the Head of Section of Land Arrangement and Arrangement (Kasi P3), because Head of P3 Section is responsible in the field. Head of Land Office as responsible in Land Office level of Singkawang And In accordance with its authority Head of Regional Office and Head of Land Office is responsible for the success of activities in the region. The land title certificate issued by the errors in the content of the recommendation declared as a criminal act by the court is still a proof of land rights that led to the implementation of the National Agrarian Reform Project (PPAN) Project in Land Reduction Land Landform Object 2008 by the Team or Task Force formed not in accordance with mechanism or procedure that is not following guidance to Directive of Redundubusi Land Activity Object of 2008 landreform and mechanism which not according to procedure. Evidence is a matter (goods and non-goods) prescribed by law, which may be used to substantiate the indictment, suit, or claim, or to refuse any indictment, suit, or claim. on the evidences of criminal proceedings, the evidence referred to herein shall be a matter (goods and non-goods) prescribed by law, which may be used to substantiate charges and demands, as well as to refuse indictments and prosecutions. Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code provides that which is included in the legal evidence. The criminal justice process may directly invalidate or annul the certificate of land submitted as evidence in a criminal case. Against the Land Acquisition Certificate of PPAN Project in Land Reduction Land Landform Objects for Fiscal Year 2008 is based on Article 12 of Regulation of Head of Land Agency R.I No. 3 of 1999 on the delegation of authority granting and cancellation of the decision on the granting of land rights of the state, jo Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of BPN No. 9 of 1999 on the procedures for granting and cancellation of land rights and management. That a legal defect in its publication can be canceled if it has received an inkracht decision from the court. The Criminal Justice Can Instantly Eliminate or Cancel the Certificate on Land Proposed as Evidence in Criminal Cases for Land which is designated as Land Land Objects The National Agrarian Reform Project Project (PPAN) in Land Reduction Land Landform Object 2008 in Pangmilang urban village is Land palm oil plantation Private Owners Enterprises on behalf of KEDDY Als AKIAK, where the origin of the land is obtained by KEDDY Als AKIAK by buying from Sdra. PI'I family of 420 (Four Hundred and Twenty) Fields / Ha, and land owned by Sdra. PI'I family is controlled since 1965, and has been issued Certificate / Statement since 1993 by Pangmilang Village Chief, where since 2004 the land was made land of Oil Palm Plantation By KEDDY als AKIAK. Keywords: Accountability, Crime, Corruption, Program, Agrarian Reform, National. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Pertanggungungjawaban Pidana Pejabat Walikota Singkawang Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Program Pembaharuan Agraria Nasional Di Kota Singkawang. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan pejabat yang mengeluarkan rekomendasi dalam proses pembaharuan agraria bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan objek dan subyek dalam pelaksanaan program agraria di Kota Singkawang. Jika Walikota Singkawang melakukan kesalahan prosedur dapat menimbulkan dua mata pisau, disatu sisi merupakan sebuah tindakan dalam lapangan hukum administrasi sebab kewenangan (authority) bersumber dari kekuasaan yang dilembagakan/diformalkan sedangkan si pejabat memiliki kemampuan melakukan tindakan hukum publik, dan disisi lain merupakan sebuah tindak pidana korupsi manakala unsur delik korupsi nyata-nyata terbukti. Tugas dan bertanggungjawab Kantor Wilayah BPN Kalbar pada Pelaksana Proyek Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2008 adalah Sebagai Fungsi Utama, Tugas dan tanggungjawab Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalbar melakukan koordinasi, melakukan pembinaaan, melakukan pengawasan serta pengendalian termasuk monitoring dan evaluasi. Pelaksana dilapangan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang yang melaksanakan Proyek Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2008 adalah Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan ( Kasi P3 ), sebab Kepala Seksi P3 sebagai penanggungjawab di lapangan. Kepala Kantor Pertanahan sebagai penanggungjawab di tingkat Kantor Pertanahan Kota Singkawang Dan Sesuai dengan Kewenangannya Kepala Kantor Wilayah dan Kepala kantor Pertanahan bertanggungjawab atas keberhasilan kegiatan di wilayahnya. Sertifikat hak atas tanah yang terbit dari adanya kesalahan isi rekomendasi dinyatakan sebagai tindak pidana oleh pengadilan masih merupakan bukti hak atas tanah yang menyebabkan pelaksanaan Proyek Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2008 oleh Tim atau satuan Tugas yang telah dibentuk tidak sesuai dengan mekanisme maupun Prosedur yaitu tidak mengikuti panduan kepada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistrubusi Tanah Obyek landreform tahun 2008 dan Mekanisme yang tidak sesuai prosedur. Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan. mengenai pembuktian pada persidangan pidana, alat bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan dan tuntutan, maupun guna menolak dakwaan dan tuntutan. Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa yang termasuk dalam alat-alat bukti yang sah. Proses peradilan pidana dapat secara langsung meghapuskan atau membatalkan sertipikat atas tanah yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas tanah Proyek PPAN dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2008 tersebut berdasarkan pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pertanahan R.I No. 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara, jo Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang tatacara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan pengelolaan. Bahwa sertipkat yang cacat hukum dalam penerbitannya, dapat dibatalkan apabila sudah mendapat putusan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan. Adapun Peradilan Pidana Dapat Secara Langsung Meghapuskan Atau Membatalkan Sertipikat Atas Tanah Yang Diajukan Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana karena Tanah yang ditetapkan sebagai Obyek Tanah landreform Proyek Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dalam Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2008 di kelurahan Pangmilang adalah Lahan perkebunann Kelapa sawit Milik Pribadi Pengusaha atas nama KEDDY Als AKIAK, dimana asal usul tanah didapat oleh KEDDY Als AKIAK dengan cara membeli dari Sdra. PI?I sekeluarga seluas 420 (Empat Ratus Dua Puluh ) Bidang/Ha, dan tanah milik Sdra. PI?I sekeluarga dikuasai sejak tahun 1965, serta telah diterbitkan Surat Keterangan/Pernyataan sejak tahun 1993 oleh Kepala Desa Pangmilang, dimana sejak tahun 2004 tanah tersebut dijadikan lahan Pekebunan kelapa Sawit Oleh KEDDY als AKIAK. Kata Kunci : Pertanggungungjawaban, Tindak Pidana, Korupsi, Program, Pembaharuan Agraria, Nasional

ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 62/PID.SUS/PT KORUPSI/2014/PN.PTK) PERMADI SYAHIDS PUTRA., S.Ik A.2021141064, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis discusses the analysis of criminal sentencing by the judge in the corruption case (Study of Decision No. 62 / Pid.Sus / Pt Corruption / 2014 / Pn.Ptk). The method used in this research is the empirical normative approach. From the results of this thesis can be concluded that considerations of Criminal Justice dropped the lighter because the state finances can not be justified by the defendant relatively little in Decision No. 62 / PID.SUS / PT. CORRUPTION / 2014 / PN.PTK not appropriate for the purpose of preventing and combating Corruption in UUPTPK and also not to give deterrent effect to the Corruptor. This can be seen in the explanation UUPTPK and it is supported by both the theory of Interest Criminalization Criminalization of Interest absolute, relative and combined. Karenakan in Decision No. 62 / PID.SUS / PT. CORRUPTION / 2014 / PN.PTK not leave the prevention of crime by making criminal threats are severe enough to scare would-Â¬calon officials and provide improvements or education for criminals (Verbeterings Theorie) chief villain is given "education" be criminal, in order to he was later able to return to society. In a better mental state and useful An official candidate if aware of the threat that is quite heavy hoped would be deterred and Decision No. 62 / PID.SUS / PT. CORRUPTION / 2014 / PN.PTK not provide a guarantee of public keteriban (rechtsorde) way is to hold these norms state convict. Will work as a criminal threat warning (Waarschuwing) and mempertakutinya. The basic consideration in the judge convict the defendant Drs.Askiman MM in Decision No. 62 / PID.SUS / PT. CORRUPTION / 2014 / PN.PTK in criminal cases of corruption Article 3 of Law number 20 of 2001 jo Law No. 31 of 1999 which is a basic consideration that judges juridical consideration of judges in terms of the law, based on the evidence available, whether the actions of the defendant meets the elements of article 3, namely: Favorable yourself or another person or a corporation, Abusing authority of opportunity or means exist for office or position, financial Adverse country or state economy. In addition to the judges juridical considerations also use non-judicial considerations that consideration be seen from the non-legal aspects In considering the severity of corruption judge must consider things that aggravate and alleviate the defendant. The judge also obliged to consider the qualities of good and evil of the accused as well as the state-private keaadan in considering the criminal dijatuhkann.Selain Act No. 48 of 2009 on Judicial Power is relevant to be referred to by the judges as the basis for consideration of the judge in the verdict. indicators of success Hakim role in the eradication of corruption in Indonesia is measured instead of the number of defendants who have been convicted of corruption, but if the judge's ruling has been fair and them already consider matters referred to above.Keywords: Analysis, Imposition of Penalties, Criminal, In Case, Corruption.AbstrakTesis ini membahas tentang analisis penjatuhan hukuman pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Pt Korupsi/2014/Pn.Ptk). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Petimbangan Hakim menjatuhkan Pidana ringan karena keuangan negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa relatif sedikit dalam Putusan Nomor : 62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK tidak sesuai dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi dalam UUPTPK dan juga untuk tidak memberikan efek jera bagi Koruptor. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan UUPTPK dan hal ini dukung oleh teori Tujuan Pemidanaan baik dalam Tujuan Pemidanaan absolut, relatif maupun gabungan. Karenakan dalam Putusan Nomor : 62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK tidak memberikan pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjabat dan memberikan perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (Verbeterings theorie) kepala penjahat diberikan â€œpendidikanâ€ berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat. Dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna Seorang calon penjabat apabila mengetahui adanya ancaman yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya dan Putusan Nomor : 62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK tidak memberikan jaminan terhadap keteriban umum (rechtsorde) caranya ialah mengadakan norma-norma tersebut negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan (Waarschuwing) dan mempertakutinya. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa Drs.Askiman MM pada Putusan Nomor : 62/PID.SUS/PT. KORUPSI/2014/PN.PTK dalam perkara pidana korupsi pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yakni dasar pertimbangan hakim yuridis yaitu pertimbangan hakim yang dilihat dari segi hukum, berdasarkan alat-alat bukti yang ada, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal 3 yaitu : Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang dilihat dari aspek non hukumÂ¸ yakni Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana korupsi hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa. Hakim juga wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh serta keadaan-keaadan pribadinya dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkann.Selain itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman relevan untuk dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.Indikator keberhasilan peranan Hakim dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diukur bukan dari banyaknya terdakwa korupsi yang telah dihukum, namun apakah putusan hakim sudah adil dan diantaranya sudah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas.Kata Kunci: Analisis, Penjatuhan Hukuman, Pidana, Dalam Perkara, Tindak Pidana Korupsi.

KEBIJAKAN NON PENAL OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI MELALUI PENYULUHAN P2TP2A DALAM MENANGGULANGI KEKERASAN TERHADAP ANAK NPM. A2021151031, ERMAWATI PUSPITASARI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK?Kebijakan Non Penal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Melalui Penyuluhan P2TP2A Dalam Menanggulangi Kekerasan Terhadap Anak.? Permasalahan anak sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh manusia yang kemampuan fisik, mental dan sosialnya masih terbatas untuk merespon berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya. Lebih tragis lagi jika dicermati bahwa dalam berbagai kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang tua atau keluarga.Bagaimanapun kita tidak pernah boleh melupakan puluhan ribu anak lain yang tidak mampu bertahan mengalami perlakuan buruk, dan jutaan anak lainnya yang sampai saat ini masih menderita. Satu-satunya obat bagi wabah kekerasan terhadap anak ini adalah mencegahnya agar tidak terjadi. Salah satu kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut adalah dengan dibentuknya P2TP2A. Child Protective Services merupakan program preventive penyuluhan dari P2TP2A yang mana model penyuluhan dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok mikro dan kelompok makro. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peranan P2TP2A dalam menyelenggarakan upaya perlindungan anak dari kekerasan. Jika dilihat dari tujuan diadakannya penelitian ini, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mencoba menggambarkan P2TP2A dalam menyelenggarakan program-program perlindungan anak kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta di lapangan, apakah program-program P2TP2A tersebut memang benar dapat menanggulangi kekerasan terhadap anak atau tidak.Hasil dari penyuluhan dengan model Child Protective Services ini dapat diketahui bahwa P2TP2A memang benar menyelenggarakan penyuluhan pada kelompok mikro dan kelompok makro. Namun pelaksanaan kegiatan penyuluhan tersebut memiliki kendala. Kendala yang dimaksud adalah minimnya anggaran penyuluhan dan kurangnya tenaga penyuluh. Diperlukan suatu konsep agar dapat mensiasati kendala-kendala tersebut, salah satunya adalah penyuluhan melalui mass media.Kata kunci: model penyuluhan, P2TP2A, penanggulangan kekerasan terhadap anak ABSTRACT?Non Penal Policy Made by Regional Government of Melawi through P2TP2A Counselling to Overcome Violence on Children.?Problem of child abuse are highly dramatic and heart-breaking because they are experienced by human being who are physically, mentally and socially limited to respond risk and dangers that they are facing. When we observe, it is even more tragic because in many cases the problem are performed by people who basically should take care of and protect them such as parent and relatives. Whatever the reason, we may not ignore thousand of other children who fail to survive, having treated badly and other millions of children who are currently still suffering. The only curer for these violence problems is to prevent them happening. NOne of the policies to prevent such problems occurring again is by the establishment of P2TP2A. Child Protective Services constitutes as a preventive action, in the form of counselling, provided by P2TP2A where the participants are divided into two groups, micro and macro. The research aims at identifying how far the role of P2TP2A in providing protective services to children from violence. This research was descriptive in nature, attempting to provide a picture of how P2TP2A carried out their programs on children protection. Then, it was linked to fact in the field to seek whether or not such programs could really overcome violence cases on children. Result of the counselling with child protective services model indicated that P2TP2A indeed carried out programs to micro and macro groups. However, the implementation of the counselling had several challenges, for example the lack of budget and human resources to conduct the counselling program. Therefore, there is a need for a concept to deal with these challenges. One of them is by conducting a counselling through mass media.Keywords : counselling model, P2TP2A, overcoming violence on Children

TANGGUNG JAWAB KPU TERHADAP PELAKSANAAN HAK PILIH WARGA NEGARA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKY ALOYSIUS DING, SH. A.21212007, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis studies raised the question "Responsibilities of the Commission of Implementation Suffrage Citizens On Election of Members of Provincial Parliament by Law No. 8 of 2012 on General Election of Members of the House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Regional Representatives Council (Studies in the City Pontianak)". This study uses normative law research that is supported by empirical research/ sociological. The survey results revealed that the implementation of the right to vote of citizens in general elections members of the Regional Representatives Council (DPRD) in Pontianak not run as expected, because many people / citizens who have the right to vote are not registered in DPT or can not use their voting rights , The number of registered voters in the legislative election in Pontianak in 2014 both enrolled in the DPT, DPTb, deposits, and as many as 425 646 people DPKTb voters and exercise their voting rights as much as 314 313 voters or by 73.84%. If the number of voters who registered as many as 425 646 people compared to the number of potential voters Pontianak city population as much as 469 480 people, then there are 43 834 people who have the right to vote but are not registered or lose the right to vote in legislative elections in 2014 or by 9.34%. Efforts community / citizen who can not exercise their voting rights at the general election members of the Regional Representatives Council (DPRD) Pontianak City to report to the authorities and members of the Commission or anyone who caused it happened may be subject to criminal sanction as stipulated in Law OF No. 8 of 2012 for eliminating the constitutional ights of citizens to vote.Recommendations are: the Commission as an institution is given the authority to draw up the final voters list should work professionally and prepare DPT properly, so that no citizen who lost their constitutional rights in the legislative elections; and the Active Stetsel system in legislative elections, every citizen should actively look DPS / DPT, and if his name is not listed in the DPS / DPT, the concerned should submit an entry to be fixed, so that the concerned do not lose their constitutional rights.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA