Garuda - Garba Rujukan Digital

EFFECTIVENESS OF HEALTH SERVICES TO NARAPIDANA BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 58 YEAR 1999 REGARDING CONDITIONS OF THE PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION OF AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF RESISTANCE IN FRAMEWORK NARRICAN RIGHTS IN THE INSTITUTION PROTE ARIE SUNANDAR, S.S.T. NPM. A2021141025, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis Thesis This thesis that the effectiveness of health services to prisoners based on Government Regulation No. 58 of 1999 on Terms of Procedures for the Implementation of Authority and Responsibility of Prisoners 'Care in the Framework of Fulfillment of Prisoners' Rights In Prison Class IIA Pontianak. The approach method used in this research is the sociological juridical approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that the effectiveness of fulfilling the right of prisoners to get the proper health service in Prison Class IIA Pontianak has not run well. Various obstacles faced by the prisons, these constraints include over capacity, HIV / AID that occurred in Class I Correctional Institution Pontianak, still lack of officers in Prison Class IIA Pontianak and also the prison is still constrained budget problem limited. The impact of various obstacles faced by the prison is the care by health workers to the prisoners who are suffering from the disease has not done well and health facilities or medical equipment and medicines in the clinic is not sufficient to support the health of the prisoners in Penitentiary Class IIA Pontianak. The Prison Class IIA Pontianak provides services and care, which are related to health and food services for prisoners. The Penitentiary Efforts provide services and care to HIV / AIDS prisoners. Recommendation: it is better that Classification Prison Service of IIA Pontianak is filled in accordance with the amount of cell capacity of 1 room 8 people so that the process of guidance and health for the prisoners runs more effectively and well. Parties Prisons Class IIA Pontianak also need to consider the effort of expansion of land / area in Prison Class IIA Pontianak related over capacity that is happening. Adding the number of specialists to specialists such as doctors, nurses and psychologists to maximize the healthcare process and also add some experts in the processing of food such as chefs and nutritionists so that the food given to the inmates meets the standards. Planning a budget to complement facilities that can support the needs of prisoners such as making improvements to the storage of food by providing a clean special room accompanied by a temperature control so that existing foodstuffs are not easily damaged. Parties Prisons Class IIA Pontianak also need to consider to develop existing health facilities such as providing ward for the prisoners and complete the type of drugs provided.Keywords: Effectiveness, Health Service, Prisoners.2ABSTRAKTesis ini Tesis Ini bahwa efektivitas pelayanan kesehatan terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan Dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak belum berjalan baik. Berbagai macam kendala yang dihadapi pihak Lapas, kendala - kendala tersebut antara lain adalah over capacity, HIV/AID yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, masih kurangnya petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dan juga pihak Lapas masih terkendala masalah anggaran dana yang terbatas. Dampak yang ditimbulkan dari berbagai kendala yang dihadapi pihak lapas ialah Perawatan oleh petugas kesehatan kepada para Narapidana yang sedang menderita penyakit belum dilakukan dengan baik dan fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat â€“ obatan yang ada di klinik belum memadai untuk menunjang kesehatan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak memberikan pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan untuk para narapidana. Upaya Lembaga Pemasyarakatan memberikan pelayanan dan perawatan terhadap narapidana yang terkena HIV/AIDS. Rekomendasi : sebaiknya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak di isi sesuai dengan jumlah kapasitas selnya 1 kamar 8 orang agar proses pembinaan dan kesehatan bagi narapidana berjalan lebih efektif dan baik. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak juga perlu mempertimbangkan adanya upaya perluasan lahan/kawasan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak terkait over capacity yang sedang terjadi. Menambahkan jumlah petugas yang ada terkhusus pada tenaga medis seperti dokter, perawat dan psikolog agar proses pelayanan kesehatan berjalan lebih maksimal dan juga melakukan penambahan beberapa petugas yang ahli dalam proses pengolahan makanan seperti koki dan ahli gizi agar makanan yang diberikan kepada para narapidana memenuhi standar. Melakukan perencanaan anggaran untuk melengkapi fasilitas â€“ fasiitas yang dapat menunjang kebutuhan para narapidana seperti melakukan perbaikan pada tempat penyimpanan bahan makanan dengan menyediakan ruangan khusus yang bersih disertai dengan pengatur suhu agar bahan makanan yang ada tidak mudah rusak. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak juga perlu mempertimbangkan untuk melakukan pengembangan fasiltas kesehatan yang ada saat ini seperti menyediakan ruang rawat bagi narapidana dan melengkapi jenis obat â€“ obatan yang disediakan.Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Kesehatan, Narapidana.

PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVER) HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERADA DILUAR NEGERI OLEH KEJAKSAAN BIDANG INTELIJEN NPM. A2021161046, AMBO RIZAL CAHYADI,SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pengembalian Aset (Asset Recover) Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Berada Diluar Negeri Oleh Kejaksaan Bidang Intelijen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Proses Pelayanan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Dari Tindak Pidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri Yang Dilakukan Kejaksaan Bidang Intelijen Pada Saat Ini yaitu Tahap Pertama dari rangkaian proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah tahap pelacakan aset. Tahap ini merupakan tahap di mana dikumpulkannya informasi mengenai aset yang dikorupsi dan alat-alat bukti. Tahap kedua adalah tahap pembekuan atau perampasan aset. Kesuksesan investigasi dalam melacak aset-aset yang diperoleh secara tidak sah memungkinkan pelaksanaan tahap pengembalian aset berikutnya, yaitu pembekuan atau perampasan aset. Tahap ketiga adalah tahap penyitaan aset-aset. Penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang untuk mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas aset-aset hasil tindak pidana korupsi. Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau negara korban.Kata Kunci : Pengembalian Aset, Pidana Korupsi, Diluar Negeri Â AbstractThis thesis discusses Asset Recover Results from Corruption Crimes that Are Abroad by the Intelligence Prosecutor's Office. The approach method used in this research is the normative-sociological approach. From the results of this thesis research, it was found that the Asset Recovery Service Process Outcome of Abroad Corruption Crimes Conducted by the Attorney General's Office of Intelligence at this time is the First Stage of a series of asset seizure processes resulting from corruption. This stage is the stage where information is collected about assets that are corrupted and evidence. The second stage is the stage of freezing or appropriation of assets. The success of investigations in tracking assets that are acquired illegally allows the next stage of asset recovery, namely freezing or seizing assets. The third stage is the phase of confiscation of assets. Foreclosure is an order of a court or an authorized body to revoke the rights of the perpetrator of a corruption act against the assets resulting from a criminal act of corruption. The fourth stage of a series of asset returns resulting from a criminal act of corruption is the surrender of assets resulting from corruption to the victim or victim country.Keywords: Asset Returns, Corruption Crimes, Abroad

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PONTIANAK) NIM. A2021161073, SYECH WALID S, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the diversion of narcotics crime against children (Case Study In Sambas District). From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Implementation of Diversity Against Children Perpetrators of Narcotics Crime Based on Law Number 11 Year 2012 About Child Criminal Justice System. In the review of the legal position of the diversion of drug abusers of children in the perspective of the development of law pidanamerupakan non-penal policy measures handling criminal child friendly, because handling is diverted from the path of the juvenile justice system. Diversion start from the assumption that the process of the treatment of children through the juvenile justice system is more likely negative than positive for the development of drug abusers anak.Berkaitan with penanganananak, main problems arising from the criminal justice process child or a criminal verdict is stigma attached to convicted drug abuse after Finished criminal justice process. The tendency to increase the abuse of narcotics by children, to encourage efforts to overcome and handling it specifically in the field of child criminal law.Diversion start from the assumption that the process of the treatment of children through the juvenile justice system is more likely negative than positive for the development of drug abusers anak.Berkaitan with penanganananak, main problems arising from the criminal justice process child or a criminal verdict is stigma attached to convicted drug abuse after Finished criminal justice process. The increasing tendency of drug abuse by children, encourages the effort of handling and handling it specifically in the field of child criminal law. Diversi with Restorative Justice approach in its development is a settlement of child crime cases that have been practiced by various countries, including in Indonesia as stipulated in Law no. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Child and Government Regulation no. 65 The year 2015. The concept of diversion set forth in the Indonesian Criminal Justice System is the obligation to undertake Diversity at every stage of the judicial process (Investigations, Prosecutions and Courts). The arrangement of diversion in the direction of narcotics perpetrators for the future of the implemented diversion concept In Indonesia is only a component of the improvement of the structure of the Criminal Justice System as an alternative to formal criminal justice, by placing Diversity efforts at every stage of the judicial process (Investigation, Prosecution and Courts). The concept of diversion is not much different from the divergence concept applied in Australia, Police Diversion. This is based on the consideration of the Police as the first gate to handle children in conflict with the law to determine whether a child will proceed to the judicial or other informal proceedings such as penal mediation. In relation to the handling of child abuse drug narcotics police as the discretionary authority holder should conduct Diversity through the program Medical rehabilitation and social rehabilitation without being faced with a criminal justice process.Keywords: Diversity, Crime, Narcotics, Children. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Petugas Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Tugas Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Dilembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatn Klas II A Pontianak). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Bentuk perlindungan hukum saat sekarang ini bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan ialah pelaksanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan oleh petugas pemasyarakatan dalam kaitannya dengan warga binaan yang melakukan perbuatan melawan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungan kehidupannya. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dan sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Kualitas petugas termaksud di dalamnya kualitas kesejahteraan merupakan satu hal yang sangat dominan dalam mempengaruhi kinerja pemasyarakatan. Dan hak-hak dari para petugas pelaksana terutama hak untuk mendapatkan perlindungan dan memperoleh kenyamanan dalam bekerja.Bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksankan tugas terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana dilembaga pemasyarakatan pada masa yang akan datang ialah kejelasan kedudukan dan fungsi perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan, kejelasan hukum jaminan perlindungan hukum terhadap petugas pemasyarakatan serta Pembaharuan atau Rancangan Undang-Undang yang mengatur Bentuk perlindungan hukum bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksankan tugas terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana dilembaga pemasyarakatan untuk masa yang akan datang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Petugas, Pemasyarakatan.

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH TERUTAMA BERUPA PEMENUHAN ATAS UPAH YANG LAYAK (Studi di Kabupaten Sanggau) IWAN NOVIAR, S.ST. A 2021131011, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (542.728 KB)

ABSTRAKMendapatkan pekerjaan dan Penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional setiap warga negara indonesia, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 pasal 27 ayat (2). Di Indonesia, selain mendapatkan pekerjaan yang sangat sulit (angka pengangguran masih tinggi), permasalahan terkait upah yang layak juga mendapat sorotan serius. Upah yang diterima pekerja di Indonesia(khususnya di Kabupaten Sanggau) umumnya masih dibawah besaran upah minimum yang mana upah minimum tersebut hanya diperuntukkan bagi pekerja lajang dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Belum lagi upah minimum yang telah ditetapkan tersebut masih dibawah nilai Kebutuhan Hidup Layak). Belum lagi jika berbicara upah lembur yang diterima pekerja yang tidak sesuai dengan perhitungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebutlah yang juga berpengaruh signifikan terhadap kasus perselisihan hubungan industrial yang ada. Ini menunjukkan banyaknya pelanggaran terkait ketentuan ketenagakerjaan (dibidang pengupahan). Untuk itulah dalam penelitian ini ada 2 (dua) permasalahan yang akan di jawab, pertama adalah bagaimana efektifitas peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja terutama atas pemenuhan upah yang layak. Kedua adalah bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan efektifitas pengawasan ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam optimalisasi pemenuhan hak pekerja terutama atas upah yang layak.2Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis.Penelitian ini berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan tadi dimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih sangat minim atautidak optimal dalam pengawasan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas pemenuhan upah yang layak. Tidak optimalnya pemerintah daerah kabupaten sanggau dalam hal ini karena beberapa aspek, yaitu aspek personel, aspek pendanaan, dan aspek kelembagaan. Untuk itulah dalam saran atau rekomendasi penelitian ini terhadap permasalahan yang ada adalah membenahi ketiga aspek tersebut.Kata Kunci : Upah yang Layak, Efektifitas Peran Pemerintah Daerah, Efektifitas Pengawasan Ketenagakerjaan.

PELAKASANAAN PASAL 7 AYAT (2) HURUF b UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Terhadap Penanggulangan Bencana Daerah Oleh Kodam XII/Tpr di Provinsi Kalimantan Barat) MUHAMMAD WIRYAWAN RADIYANTO, SH A.2021141059, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses exercising Article 7 Paragraph (2) Letter B Law of the Republic of Indonesia Number 34 Year 2004 on TNI In Indonesia Administration System (Study Against Regional Disaster By KODAM XII / TPR in West Kalimantan Province). The method used in this research is normative-sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that the implementation of Article 7 Paragraph (2) Letter b Law Act No. 34 of 2004 About TNI in the system of state administration of the Republic of Indonesia, the TNI Indonesia as the main component, whereas in the face of non-military threats put organizations government outside the defense sector as the main element. In the deployment and use of military force, TNI under the President. But specifically in terms of the deployment of Indonesian National Armed Forces to confront armed threats, the President must be approved by the House of Representatives, except in emergencies. But the deployment of military force in non-war military operations, authority and responsibility for the deployment of military force currently on the President without the approval of the House of Representatives, but as elected representatives of the Board of Representatives must also approve the deployment of military force in non-war military operations. That the implementation of Military Operations Other Than War by TNI regional military command XII / TPR In West Kalimantan in relation to the role and tasks of military command in disaster management is expected to create a military front to the "professional" in carrying out humanitarian relief operations. Professionalism in question must be measured not only on the amount of "service" given to the state and nation, but also should be measured by the extent of support provided to military command both in terms of budget and in terms of roles and tasks assigned in disaster management efforts. For the military command should get a stronger role in disaster relief efforts not only in the emergency response phase as it has done so far but is expected KODAM can participate more actively in the pre-disaster and post-disaster in the future. In order to get a "role" to expect the military command should be able to formulate the role and tasks at each stage of disaster management. The role and the task will be formulated when the military command has a strategy to achieve them. The strategy is comprised of three phases: first, the concept of legislation to formulate a joint military-civilian staff in the Steering Committee BPBDs; formulate both RO and SOP Disaster joint military command and the local government and the third defines roles and tasks to create preparedness for Regional Command of the entire community as part of disaster mitigation efforts.Keywords: Relief, Disaster, By Kodam XII / TPR, West Kalimantan Province.ABSTRAKTesis ini membahas Pelakasanaan Pasal 7 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ( Studi Terhadap Penanggulangan Bencana Daerah Oleh Kodam XII/Tpr di Provinsi Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa pelaksanaan Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Undang-undang-Undang nomor 34 tahun 2004 Tentang TNI dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, sedangkan dalam dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Namun khusus dalam hal pengerahan kekuatan2Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali dalam keadaan darurat. Namun pengerahan kekuatan TNI dalam operasi militer non perang, kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, padahal sebagai wakil rakyat Dewan Perwakilan Rakyat harus pula menyetujui pengerahan kekuatan TNI dalam operasi militer non perang. Bahwa pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang Oleh TNI di wilayah Kodam XII/Tpr Di Kalimantan Barat dalam kaitannya dengan peran dan tugas Kodam dalam penanggulangan bencana ke depan diharapkan menciptakan TNI yang â€œprofesionalâ€ dalam menjalankan operasi bantuan kemanusiaan. Profesionalisme yang dimaksud haruslah dapat diukur bukan hanya dari besarnya â€œpengabdianâ€ yang diberikan kepada negara dan bangsa, namun juga harus dapat diukur dari besarnya dukungan yang diberikan kepada Kodam baik itu dari sisi anggaran maupun dari sisi peran dan tugas yang diberikan dalam usaha penanggulangan bencana. Untuk itu Kodam harus mendapatkan peran yang lebih didalam usaha penanggulangan bencana tidak hanya dalam masa tanggap darurat seperti yang telah dilakukan selama ini namun diharapkan Kodam dapat lebih berpartisipasi aktif pada masa pra-bencana maupun pada masa pasca bencana. Dalam rangka mendapatkan â€œperanâ€ yang diharapkan maka Kodam harus dapat merumuskan peran dan tugasnya pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Peran dan tugas tersebut akan dapat terumuskan apabila Kodam mempunyai strategi untuk menggapainya. Strategi yang dimaksud terdiri dari 3 tahapan yakni pertama merumuskan legislasi konsep staf gabungan militer-sipil dalam Tim Pengarah BPBD; kedua merumuskan RO dan Protap Penanggulangan Bencana bersama antara Kodam dan Pemda dan yang ketiga merumuskan peran dan tugas Komando Kewilayahan untuk menciptakan kesiapsiagaan seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari usaha mitigasi bencana. Kata Kunci: Penanggulangan, Bencana Daerah, Oleh Kodam XII/Tpr, Provinsi Kalimantan Barat.

GANTI RUGI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TERHADAP PIHAK PENERIMA SEBAGAI PEMEGANG HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN WATER FRONT CITY TIA MASARI, S.H NPM.A2021151052, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the indemnification by local government of Sambas Regency Against the Receiving Party as the Right Holder of Land for Development of Water Front City. From the result of this thesis research, it can be concluded that the implementation of the compensation for the right to the land affected by Water Front City Development in Sambas Regency, West Kalimantan Province still adheres to the principle of upholding the respect of the land holders. The local government of Sambas regency to this day is still approaching in a musyawarah, this is because the nature of the meeting is inherent in every side of community life in the district. Even personally the Regent of Sambas asks the owner / holder of the Land Rights, to release the right to his land for development purposes. The price offered by the Sambas Regency Government has been well above the market value and the Land Sales Value of Land (NJOP). The size of justice is difficult to determine, especially when it is associated with the application of a rule. Justice is one of the legal ideals that depart from human moral values. On the procurement of land for Water Front City Development, Sambas District Government seeks to make sense of justice for the owner / holder of Land Rights can be fulfilled. The intended justice is if the owner / holder of Land Rights has received compensation that is deemed adequate, because the compensation has been beneficial and give them a better life. The obstacles faced by Sambas District Government in the procurement of land for Water Front City Development is due to the unresolved agreement between Sambas Regency Government and one owner / holder of Land Rights. In the event of inadequate compensation provided by the government, because the owner / holder of the Land Owner feels that the land in which the house is standing has a Historical Value for family members who have lived for 50 years. It can be interpreted that the economic value of the land has not been able to replace the historical value of land and houses that have been in descending place, because the land and the house has given a lot of social meaning and deep memories for family members either in joy or sorrow or in other words The existence of emotional bond between the owner with the land and the building tersebut.Upaya undertaken by the Regional Government of Sambas Regency in this case prefer deliberation, in order not to appear the impression society is hurt as a result of the release or release of the Right to the Land for development, so Against one person Owner / holder of Right to Land who has not yet waived his land rights, Sambas Regency Government does not take the Deliberation effort. Keywords: Compensation, Water Front City, Holders of Land Rights 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Ganti Rugi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Terhadap Pihak Penerima Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Water Front City . Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap Hak Atas Tanah yang terkena Pembangunan Water Front City di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tetap berpegang pada prinsip menjunjung tinggi penghormatan terhadap pemegang lahan ha katas tanah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sampai saat ini tetap melakukan pendekatan secara musyawarah, hal ini disebabkan karena sifat musyawarah tersebut melekat erat dalam setiap sisi kehidupan masyarakat di Kabupaten. Bahkan secara pribadi Bupati Sambas meminta kepada pemilik/pemegang Hak Atas Tanah itu, untuk melepaskan hak atas tanahnya guna kepentingan pembangunan. Harga yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas telah berada jauh di atas nilai pasaran dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah. Ukuran keadilan memang sulit untuk ditentukan, apalagi jika dikaitkan dengan penerapan suatu peraturan. Keadilan merupakan salah satu cita-cita hukum yang berangkat dari nilai-nilai moral manusia. Pada pengadaan tanah untuk Pembangunan Water Front City ini, Pemerintah Kabupaten Sambas berupaya agar rasa keadilan bagi pemilik/pemegang Hak Atas Tanah dapat terpenuhi. Keadilan yang dimaksudkan adalah jika pemilik/pemegang Hak Atas Tanah telah memperoleh ganti kerugian yang dirasa memadai, karena ganti kerugian tersebut telah dapat bermanfaat dan memberikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam pengadaan tanah untuk Pembangunan Water Front City disebabkan belum tercapainya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sambas dengan satu orang pemilik/pemegang Hak Atas Tanah. Dalam hal belum memadainya ganti kerugian yang diberikan pemerintah tersebut, karena pemilik/pemegang Hak Atas Tanah merasa bahwa tanah di mana berdiri bangunan rumah tersebut mempunyai Nilai Historis bagi para anggota keluarga yang sudah berdiam kurang lebih 50 tahun. Dapat diartikan bahwa Nilai Ekonomis tanah belum dapat menggantikan Nilai Historis tanah dan rumah yang telah secara turun-menurun ditempati, disebabkan bahwa tanah dan rumah tersebut telah banyak memberikan makna sosial dan kenangan yang sangat mendalam bagi anggota keluarga baik dalam suka maupun duka atau dengan perkataan lain adanya ikatan emosional antara pemilik dengan tanah dan bangunan tersebut.Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam hal ini lebih memilih musyawarah, agar tidak ada memunculkan kesan warga masyarakat disakiti sebagai akibat dilepaskan atau dibebaskannya Hak Atas Tanah tersebut untuk pembangunan, sehingga Terhadap satu orang pemilik/pemegang Hak Atas Tanah yang belum mau melepaskan hak atas tanahnya, Pemerintah Kabupaten Sambas tidak menempuh upaya Musyawarah. Kata Kunci : Ganti Rugi, Water Front City, Pemegang Hak Atas Tanah

PERANAN PEMERINTAH DAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KONFLIK ANTARA KELOMPOK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Studi Di Kabupaten Ketapang) NPM. A2021161023, YOSEP DAPEL, S.H
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Peranan Pemerintah Dan Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antara Kelompok Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Studi Di Kabupaten Ketapang) . Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik antar kelompok di Kabupaten Ketapang Kurangnya lapangan kerja dan Masalah Minuman Keras, Karena adanya Konflik yang belum terselesaikan, Faktor kesenjangan Sosial, Faktor komunikasi yang kurang sehingga kerap terjadi Ketersinggungan dan Faktor adanya Profokator, Konflik antar kelompok di Kabupaten Ketapang adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (sosialrelation). Masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial, sehingga selalu saja terjadi konflik antara warga-warga masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial.Kata Kunci : Penanganan Konflik Antar KelompokÂ AbstractThis thesis discusses the Role of Government and Police in Preventing and Combating Conflict Between Groups Based on Government Regulation Number 2 of 2015 concerning Implementation Regulation of Law Number 7 of 2012 concerning Social Conflict Management (Studies in Ketapang District). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it can be concluded that the factors that cause conflict between groups in Ketapang Regency Lack of employment and liquor problems, due to unresolved conflicts, factors of social inequality, lack of communication factors that often occur offsets and factors Profokator, Conflict between groups in Ketapang Regency is a social phenomenon that is always present in every society in every period of time. Conflict is an integral part of people's lives because conflict is one of the products of social relations (social relations). The community consists of a large number of social relations, so there is always conflict between the citizens involved in social relations.Keywords: Intergroup Conflict Management

PERBUATAN PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU. RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DALAM UU. RI NOMOR 20 TAHUN 2001) JULI ANTORO HUTAPEA NIM. A2021141005, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

2001)OLEH:JULI ANTORO HUTAPEANIM. A2021141005ABSTRAKTindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dalam penanganan memerlukan tekad dan usaha yang kuat dari pemerintah tidak terkecuali aparat penegak hukum. Sejalan dengan kemajuan perkembangan zaman pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak lagi melakukan perbuatannya dengan cara â€“ cara yang konvensional dan sederhana, tetapi saat ini sudah menggunakan cara â€“ cara yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan komunikasi. Saat ini pelaku Tindak Pidana korupsi sudah berasal dari berbagai kalangan baik pegawai negeri maupun swasta bahkan penyelenggara negara, terkait dengan pelaku kejahatan ini muncul pula modus Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan Pungutan Liar (Pungli) pada pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.Terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakuan Pungutan Liar (Pungli) saat dilakukan upaya penegakan hukumnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang â€“ Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang â€“ Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, namun dalam praktiknya dipersidangan Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya unsur â€œmemaksaâ€ yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.2Hambatan dan kesulitan yang dihadapi tersebut membuat aparat penegak hukum yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan perbuatan Pungutan Liar (Pungli) harus berpikir lebih kritis untuk membuat terobosan melapis pasal â€“ pasal baru yang dipersangkakan kepada pelaku, tidak lagi terbatas pada Pasal 12 huruf e sebagaimana tersebut di atas.Penelitian ilmiah ini hadir untuk memberikan gambaran dan sudut pandang lain dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku â€“ pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan modus perbuatan Pungutan Liar (Pungli) dengan mencoba membuat alternative pengenaan pasal lain diluar Pasal 12 huruf e yang saat ini masih terus diterapkan dalam menangani kasus Pungutan Liar oleh oknum Pegawai Negeri maupun Penyelenggara Negara.Hadirnya pemikiran dari penulis untuk menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang â€“ Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang â€“ Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 hendaknya dipandang sebagai langkah penegakan hukum yang progresif dengan tetap berpegang pada norma undang â€“ undang bukan dalam kerangka mencari â€“ cari kesalahan pelaku.Diharapkan dengan terbukanya wawasan aparat penegak hukum baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dilembaga peradilan, membuat pembuktian dan penjeratan pelaku â€“ pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan modus melakukan Pungutan Liar (Pungli) kepada masyarakat dapat lebih mudah dijerat dan dijatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan (preventif) bagi calon pelaku lainnya.Kata kunci : Pungutan Liar, Pasal 12 huruf e, Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3, kecurangan, sogokan, tindak pidana korupsi, Penegakan Hukum Progresif.3ABSTRACTOne of the extra ordinary crime is corruption, which need extra effort and will from law enforcement and others parties that involved. As the world develop, corruption have been develop also, this can be seen from the method, which use advance technology and the development of communication. Nowadays, the suspects of corruption crime from variety of working field in the government, from ordinary employee to higher rank officers, such as minister or governor, and even private field employee. As the suspect comes from variety field of job, the methods or modus operation also variety, one of it is pungutan liar or extortion for certain government program or policy.For corruption suspect with modus operandi extortion, the government has certain act, which called Act 12 e Law 31 Year 1999 about Corruption Crime Act which change and add up with Law 20 year 2001, but in the field prosecutors faced difficulty in the process of verification, the prosecutors hard improve that extortion have bees done by coercion or not.The difficulties that the prosecutor face, make another law enforcement have to be more conscientious and critical for extortion, and be able to make new acts that can cover or overcome all kinds of corruption acts. This research is use to give a certain description and new point of view towards extortion and how to overcome it; also from this research the writer able to make new alternative for extortion, besides from Act 12 e, which still use by law enforcement for extortion case.With this research, the writer use Law 31 Year 1999 about Corruption Crime Act, Act 2 number 1 and Act 3, which change and add up with Law 20 year 2001, should see how law enforcement take action towards the corruption crime suspect and new modus operandi of the corruption crime as one of the act from progressive enforcement law, and not using the law as wrongdoing with false accused to the suspect.With this research, the writer expected all the readers, especially for all law enforcements, such as prosecutors, judges, police investigators, and so on. So, all the readers able to describe the extortion's evidence and without false accused towards the suspect; beside that the society will be easy to recognised extortion act toward them or what happened around the society itself. Besides that, the suspects will punished according their action, and warned the others not to do extortion as a preventing action for the law enforcements.Glossary: Extortion, Act12 e, Act 2 number (1) or Act 3, Progressive Law Enforcement.

PERANAN ASOSIASI LOGISTIK DAN FORWARDER INDONESIA (ALFI/ILFA) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI BIDANG JASA ANGKUTAN PETI KEMAS (Studi di Kota Pontianak) NPM. A2021161083, STEPANUS, ST., SE
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Â Tesis ini membahas tentang peranan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) dalam mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang jasa angkutan peti kemas di Kota Pontianak. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi ALFI/ILFA Pontianak dalam mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang jasa angkutan peti kemas dan upaya yang dilakukan ALFI/ILFA Pontianak untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang jasa angkutan peti kemas. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa peranan ALFI/ILFA Pontianak untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang jasa angkutan peti kemas masih belum maksimal. Hal ini terbukti dari pihak ALFI/ILFA Pontianak yang tidak mengetahui jika kenaikan tarif jasa angkutan peti kemas yang dilakukan oleh para pengusaha jasa angkutan peti kemas secara sepihak dapat dikategorikan sebagai praktek persaingan usaha tidak sehat dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi ALFI/ILFA Pontianak dalam mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang jasa angkutan peti kemas, dalam hal terjadinya kenaikan tarif jasa angkutan peti kemas yang dilakukan oleh para pengusaha jasa angkutan peti kemas secara sepihak, antara lain: tidak adanya laporan dari pengguna jasa angkutan peti kemas atas terjadinya kenaikan tarif jasa angkutan peti kemas yang dilakukan oleh para pengusaha jasa angkutan peti kemas secara sepihak; kurangnya pengetahuan hukum dari Pengurus ALFI/ILFA Pontianak mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga menganggap kenaikan tarif jasa angkutan peti kemas yang dilakukan oleh para pengusaha jasa angkutan peti kemas secara sepihak bukan praktek persaingan usaha tidak sehat; dan adanya benturan kepentingan antara ALFI/ILFA, Otoritas Pelabuhan, perusahaan jasa angkutan peti kemas, dan pengguna jasa angkutan peti kemas, sehingga sulit untuk menindak para pengusaha jasa angkutan peti kemas yang menaikkan tarif jasa angkutan peti kemas secara sepihak. Upaya yang dilakukan ALFI/ILFA Pontianak untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang jasa angkutan peti kemas atas terjadinya kenaikan tarif jasa angkutan peti kemas yang dilakukan oleh para pengusaha jasa angkutan peti kemas di Kota Pontianak secara sepihak adalah: melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa angkutan peti kemas, seperti Otoritas Pelabuhan, perusahaan jasa angkutan peti kemas, dan pengguna jasa angkutan peti kemas untuk melaporkan setiap adanya kenaikan tarif jasa angkutan peti kemas yang dilakukan oleh para pengusaha jasa angkutan peti kemas secara sepihak; dan memberikan sanksi kepada pengusaha jasa angkutan peti kemas yang menaikkan tarif jasa angkutan peti kemas tanpa adanya persetujuan dari ALFI/ILFA dan Menteri Perhubungan, baik sanksi peringatan maupun teguran keras sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) ALFI/ILFA.Â Kata Kunci: Â Â Peranan, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jasa Angkutan Peti Kemas.Â Â ABSTRACTÂ This thesis discusses the role of the Indonesian Logistics and Forwarder Association (ILFA) in preventing monopolistic practices and unfair business competition in the field of container transportation services in Pontianak City. The objective of this research is to reveal and analyze the constraints faced by ILFA Pontianak in preventing monopolistic practices and unfair business competition in the field of container transportation services and the efforts made by Pontianak ALFI / ILFA to prevent monopolistic practices. and unfair business competition in the field of container transportation services. Through literature study using the empirical legal approach method, it can be concluded that the role of ILFA Pontianak to prevent monopolistic practices and unfair business competition in the container transportation service sector is still not optimal. This is evident from the ILFA Pontianak who do not know if the increase in the tariff of container transportation services carried out by container transport service entrepreneurs unilaterally can be categorized as unfair business competition practices and violate the provisions of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. As for the constraints faced by ILFA Pontianak in preventing the occurrence of monopolistic practices and unfair business competition in the field of container transportation services, in the event of an increase in the tariff of container transportation services carried out by the container transport operators unilaterally, among others : there is no report from users of container transportation services for the unilateral increase in container transportation services carried out by container transport service entrepreneurs; lack of legal knowledge from ILFA Pontianak Management regarding Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, so as to assume unilateral container transportation service tariff increases conducted by employers of container transportation services are not business competition practices not healthy; and there is a conflict of interest between ILFA, Port Authority, container transportation service companies, and users of container transportation services, making it difficult to crack down on container transportation service entrepreneurs who raise the tariff of container transportation services unilaterally. Efforts made by ILFA Pontianak to prevent the occurrence of monopolistic practices and unfair business competition in the field of container transportation services for the occurrence of tariff increases in container transportation services carried out by container transport service entrepreneurs in Pontianak City unilaterally are: coordinating with parties related to container transport services, such as the Port Authority, container transportation service companies, and container transport service users to report any increase in the rates of container transportation services carried out by container transport service entrepreneurs unilaterally; and sanctioning container transportation service entrepreneurs who raise the tariff of container transportation services without the approval of ILFA and the Minister of Transportation, both warning sanctions and strong reprimand in accordance with the ILFA Articles of Association.Â Keywords: Â Â Â Â Role, Indonesian Logistics and Forwarder Association (ILFA), Unfair Business Competition, Container Transportation Services.

Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Bentuk Penahanan Pada Sidang Pengadilan Tipikor) ABDUL SELAMAT NAZAR, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThat the application of the principle of equality before the law in the enforcement of criminal law has not been implemented as a spirit that has been outlined by the Criminal Procedure Code which uphold Human Rights to rule out all forms of differences and backgrounds that exist in the accused of corruption. It is as in the Court Tipokor on PN. Semarang, PN. Jakarta, PN. Bandung, PN. Gorontalo, PN. Pontianak, which accused of corruption remains partly performed backing by the Court (Judge) in the form of placement in Hold State House, and the other remained stationed at the State House Hold. Judging from the background of the accused were transferred to City Detention form of detention is the defendant who has a position of political office (Mayor), civil servants (Sekretris Parliament), the Contractor, head of state, while the holder is not transferable form civil servants accused of category III Employees and Contractors. This shows the principle of equality before the law has not been implemented by the court (judge) because of the position or status (both politically and economically).Key words : equality before the lawAbstrakBahwa penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum pidana saat ini belum terlaksana sebagaimana yang menjadi semangat yang telah digariskan oleh KUHAP yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mengenyampingkan segala bentuk perbedaan dan latar belakang yang ada pada para terdakwa tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Tipokor pada PN. Semarang, PN. Jakarta, PN. Bandung, PN. Gorontalo, PN. Pontianak, yang mana terdakwa tindak pidana korupsi sebagian tetap dilakukan penahan oleh Pengadilan (Hakim) dalam bentuk penempatannya dalam Rumah Tahan Negara, dan yang lainnya tetap ditempatkan pada Rumah Tahan Negara. Dilihat dari latar belakang terdakwa yang dialihkan bentuk penahanannya menjadi Tahanan Kota adalah terdakwa yang mempunyai kedudukan dari jabatan politik (Walikota dan DPRD), PNS (Sekretris DPRD), Kontraktor, Kepala BUMN, sedangkan yang tidak dialihkan bentuk penahannya adalah terdakwa yang berstatus PNS Golongan III dan Pegawai Kontraktor. Ini menunjukan asas equality before the law belum dilaksanakan oleh Pengadilan (Hakim) karena kedudukan atau status (baik secara politik maupun ekonomi).Kata Kunci : equality before the law

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA