cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal NESTOR Magister Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 535 Documents
 34   35   36   37   38 
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TRANSNASIONAL PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-MALAYSIA NPM. A2021161044, MUNAWAR RAHIM, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional peredaran narkotika melalui perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Malaysia. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional peredaran narkotika melalui perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Malaysia sulit dilaksanakan, dan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional peredaran narkotika melalui perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Malaysia di masa yang akan datang. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional peredaran narkotika melalui Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia-Malaysia sulit untuk dilaksanakan dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi beserta lampirannya tidak menyebutkan kewajiban dari kedua negara untuk menyerahkan pelaku kejahatan narkotika, tetapi hanya penyerahan pelaku kejahatan yang bersangkutan dengan obat-obatan berbahaya, sistem hukum yang dianut oleh kedua negara berbeda, di mana Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) sedangkan Malaysia menganut sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) sehingga mempengaruhi dalam proses penegakan hukum pidana, dan petugas Malaysia sengaja membiarkan terjadinya peredaran narkotika di wilayah Indonesia karena menyangkut dengan kepentingan politik dari negaranya dan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional peredaran narkotika melalui Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia-Malaysia di masa mendatang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: melakukan ekstradisi atas dasar perjanjian dan hubungan baik atau timbal balik (Resiprositas), dan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi beserta lampirannya.Kata Kunci:     Upaya Penegakan Hukum, Kejahatan Transnasional, Narkotika, Ekstradisi.    ABSTRACT This thesis discusses law enforcement efforts against transnational crime of narcotics circulation through extradition treaty between Indonesia-Malaysia. It also aims to disclose and analyze the causes of law enforcement efforts against transnational narcotics trafficking through extradition treaties between Indonesia and Malaysia, and law enforcement efforts against transnational crime of narcotics through extradition treaties between Indonesia and Malaysia in the future which will come. Through the literature study using empirical legal approach method, it is concluded that the causes of law enforcement efforts against transnational crime of drug trafficking through Extradition Agreement between Indonesia and Malaysia are difficult to be implemented due to Law Number 9 Year 1974 on Ratification of Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Malaysian Government Regarding Extradition and its annexes do not mention the obligations of both countries to surrender the perpetrators of narcotics crimes, but only the surrender of criminals concerned with dangerous drugs, the legal system adopted by the two different countries, where Indonesia adheres to the Continental European legal system (Civil Law) while Malaysia adheres to the Anglo Saxon (Common Law) law system that influences the criminal law enforcement process, and Malaysian officials deliberately allow the circulation of narcotics in the territory of Indonesia as it concerns with the political interests of his country and the legal protection of his nationals. Law enforcement efforts against transnational crime of drug trafficking through the Extradition Agreement between Indonesia and Malaysia in the future can be done in the following ways: extradition on the basis of agreement and good or reciprocity, and revise Law Number 9 of 1974 on Ratification of Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia Regarding Extradition and Law No. 1 of 1979 on Extradition and its annexes.Keywords:   Law Enforcement Efforts, Transnational Crime, Narcotics, Extradition.
TUGAS DAN KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN PENUNTUTAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKASAAN REPUBLIK INDONESIA ANTONIUS, SH. A.2021141100, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis discusses the prosecutor's duties and position the institution as enforcers prosecution in the presidential system of government based on Law Number 16 Year 2004 About the Prosecutors of the Republic of Indonesia. The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis can be concluded that the RI Attorney THAT notch as executor Prosecution Authority and the position of the Attorney General Government System In accordance with Article 19 paragraph (20) in conjunction with Article 22 of Law No. 16 of 2004 can be concluded that the Attorney General is not independent. This is due to the attorney general is appointed and dismissed by the President. The position of the prosecutor that the placement of RI as part of the prosecution is that the power of attorney was not set explicitly in the Constitution of 1945. The arrangement is only implied implicit in Article II of the Transitional Provisions of the 1945 Constitution and the 1945 Constitution after the changes in Article 24 paragraph (3). Understanding Attorney and the Attorney General included in the scope of judicial power. Article 24 paragraph (1) of the Act of 1945 states that, "Judicial Power (Rechtelijke Macht) carried out by a Supreme Court and other judicial bodies. Thus Attorney as part of the Executive Power related to the judicial authority in law enforcement. Based on Law Attorney of the Republic of Indonesia, His stature and the role of the Prosecutor in the law enforcement system in Indonesia as stipulated in the Act. No. 16 of 2004 on the Attorney RI, namely the institutional position of Attorney as an institution of government (executive power) is a government elements or assistant to the president with the principal task of the functions and authority in the field of prosecution related to the judicial authority in law enforcement. In the process of law enforcement, where the Attorney expected to be independent and have independent and professional apparatus as executive power of the State in the field of law enforcement proportionally. The role of the Prosecutor in the administration of criminal justice is, is contained in the (United Nations) Guidelines on the Role of Prosecutors in 1990 the United Nations Guidelines BangsaTentang Prosecutors. Position Attorney in the state system is a public prosecutor in a criminal case which is representing the State and society, as well as state attorney in the civil lawsuits and state administration.Keywords: Task, Status, Organization Attorney, Prosecution Authority.ABSTRAKTesis ini membahas tugas dan kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-2Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejakasaan Republik Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Bahawa Kedudukan Kejaksaan RI sebagai pelaksana Kekuasaan Penuntutan dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Pemerintahan Berdasarkan Pasal 19 ayat (20) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Jaksa Agung tidak Independen. Hal ini disebabkan jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Bahwa penempatan Kedudukan kejaksaan RI sebagai bagian dari Kekuasaan penuntutan yaitu bahwa Kejaksaan tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturannya hanya tersirat secara implisit dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan UUD 1945 sesudah perubahan dalam Pasal 24 ayat (3). Pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, ”Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Dengan demikian Kejaksaan sebagai bagian dari Kekuasaan Eksekutif yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum. Berdasarkan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia, Kedudukan dan peran lembaga Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, kedudukan kelembagaan yaitu Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan (kekuasaan eksekutif) adalah sebagai unsur pemerintah atau pembantu presiden dengan tugas pokok fungsi dan wewenang di bidang penuntutan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum, di mana Kejaksaan diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang profesional sebagai pelaksana kekuasaan Negara di bidang penegakan hukum secara proporsional. Peranan Kejaksaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana ini, termuat dalam (United Nations) Guidelines on the Role of the Prosecutors pada tahun 1990 Pedoman Perserikatan Bangsa-BangsaTentang Para Jaksa. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.Kata Kunci: Tugas, Kedudukan, Lembaga Kejaksaan, Kekuasaan Penuntutan.
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UU NO.17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Kota Pontianak) DIMAS PRAYOGA S.H. NPM.A2021151038, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Sejatinya ada 3 fungsi pokok Pemerintah yang harus dijalankan dengan sungguhsungguh oleh Pemerintah di manapun dan di tingkat apapun, karena jika ketiga fungsi pokok ini dilaksanakan degan baik maka sebenarnya persoalan sosial ekonomi dan pembangunan dapat terjawab dengan mudah. Tugas pokok Pemerintah tersebut adalah tugas pembangunan, tugas pemberdayaan dan tugas pelayanan. Namun fakta banyak membuktikan Pemerintah sepertinya kewalahan menjalankan fungsi-fungsi pokoknya ini, pemerintah seperti kebingungan mencari skala prioritas dan kehilangan strategi fungsi mana lebih dulu akan dijalankan. Secara teortitik fungsi pelayanan tentu menjadi fungsi primer, tetapi pada fungsi primer ini pula pemerintah sering tidak maksimal melakukan kebijakannya. Oleh karenanya pemerintah mestinya berbagi peran dengan berbagai pihak agar agenda dan program bagi masyarakat dapat tercapai dengan maksimal. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah mendeskripsikan peran pemerintah kota dalam masalah bidang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Pemberdayaan ormas ini tentu mempunyai dampak yang sangat positif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia pada umumnya dan Kota Pontianak secara khususnya.  Kata Kunci : Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, UU No. 17 Tahun 2013   2  Abstract There are three main functions of the Government Which should be taken seriously anywhere and at any level, because if implemented well, then the socio-economic problems and development can be completed easily. The main tasks of the Government are development , empowerment and services. But many facts prove the Government seems to be overwhelmed to carry out these basic functions, they are confused to find the priority scale and lose the function strategy which first must be done. Theoretically, the service function becomes the primary function, but in this primary function, the government is often not maximally perform its policy. Therefore the government should share the role with various parties, so that the program for the citizens can be achieved maximally. The purpose of writing this thesis is to describe the role of city government in the field of empowerment of social organizations. The empowerment of these mass organizations certainly has a very positive impact on social, economic and political development in Indonesia in general and especially Pontianak City.  Keywords : Civil Organisation, State Government, Empowerment, UU No. 17 Tahun 2013
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KARET AKIBAT RENDAHNYA HARGA JUAL KOMODITAS KARET ALAM DI KABUPATEN SINTANG BERDASARKAN KETETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR SEMBILAN BELAS TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI NPM. A.2021161017, ALBED SANTY
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan komitmen responsif pemerintah. Namun demikian, petani/pekebun karet di kabupaten Sintang masih mengalami permasalahan karena rendahnya harga jual karet. Oleh karena itu maka diperlukan penelitian untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan, alasan melakukan, dan cara melakukan: Perlindungan Hukum Terhadap Petani Karet Akibat Rendahnya Harga Jual Komoditas  Karet Alam  Di Kabupaten Sintang Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor Sembilan Belas Tahun Dua Ribu Tiga Belas Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Kata kunci : perlindungan,hukum,harga, karet. ABSTRACT  Act Number 19 of 2013 concerning Farmer Protection and Empowerment is a government responsive commitment. However, rubber farmers/planters in Sintang district still experience problems due to low rubber prices. Therefore, research was needed to find out the efforts that have been done, the reasons for doing, and how to do Legal Protection for Rubber Farmers Due to Low Selling Prices of Natural Rubber Commodities in the Sintang Regency Based on the Decree of the Act Number Nineteen In The Year of Two Thousand and Thirteen In respect of Farmers Protection and Empowerment. Keywords: Protection, law, rubber, price
KEWAJIBAN BANK KALBAR DALAM PEMBERIAN INFORMASI KEPADA DEBITUR SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN KREDIT TERKAIT IMBAL JASA PERTANGGUNGAN H. SYAMSURRIZAL, SH NIM. A.2021141054, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A B S T R A KPenelitian Tesis Ini Mengangkat Masalah “Analisis Kewajiban Bank Kalbar dalam Pemberian Informasi Kepada Debitur Sehubungan dengan Pemberian Kredit Terkait Imbal Jasa Pertanggungan”.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Informasi mengenai Imbal Jasa yang merupakan kewajiban Pihak Bank Kalbar untuk disampaikan kepada debitur/konsumen tidak dilaksanakan dengan baik oleh Bank Kalbar karena imbal jasa terjkait dengan perjanjian penjaminan yang pasti merupakan prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak Debitur/konsumen yang menimbulkan hak untuk memperoleh restitusi/refund premium karena penghentian kredit sebelum jangka waktu atau lebih dikenal dengan nama Topup apabila memperbaharui kembali fasilitas kreditnya, sehingga nasabah debitur/konsumen dirugikan, karena dilapangan tidak dilaksanakan oleh para petugas/kasi kredit.Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan tidak sampainya informasi kepada debitur/konsumen terkait dengan imbal jasa antara lain: Sebelum Perjanjian Kredit tersebut ditandatangani oleh debitur hanya disuruh membaca setiap halaman perjanjian kredit, dalam Perjanjian Kredit antara debitur dengan Bank Kalbar, tidak ada diperjanjikan tentang pengembalian imbal jasa penjaminan/premi asuransi kredit apabila kredit dilunasi lebih cepat atau sebelum jatuh tempo jangka waktu kredit, tidak diinformasikan perusahaan asuransi yang menjadi penjamin serta resiko-resiko yang dicover, Perusahaan Penjamin/Lembaga Penjamin hanya bisa melakukan restitusi/ refund premium imbal hanya diketahui apabila ada pengajuan dari pihak Bank Kalbar, debitur memiliki kebutuhan yang sangat mendesak, yang diinginkan adalah kredit segera dicairkan, tidak peduli Perusahaan Penjamin/Asuransi yang digunakan untuk menjamin kredit yang diberikan oleh Bank Kalbar, tidak ada waktu menjelaskan kepada debitur mengenai imbal jasa atau restitusi/refund untuk yang topup dikarenakan pada saat-saat tertentu banyak debitur yang mengajukan kredit, mendesak agar kreditnya cepat dicairkan, masih ada petugas yang kurang peduli untuk menyampaikan informasi kepada debitur mengenai penyampaian informasi tentang imbal jasa, termasuk pengembalian/restitusi/refund yang merupakan hak dari debitur yang melakukan Topup, Bank Kalbar kurang fokus untuk melakukan2proses restitusi/refund premium kepada pihak Lembaga Penjamin/Perusahaan Asuransi.Upaya-upaya yang dilakukan oleh Manajemen Bank Kalbar pada tanggal 19 Maret 2014 telah menyurati seluruh Cabang Bank Kalbar memberikan Petunjuk Teknis Restitusi Premi melalui surat nomor : KRD/KP-ADK/112 khusus kredit-kredit yang penjaminannya melalui Perusahaan PT.Askrida, Pada tanggal 13 Oktober 2014, Direksi Bank Kalbar melakukan addendum perjanjian dengan perusahaan penjamin PT.(Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dengan menambahkan satu pasal khusus yakni dengan menambahkan pasal antara 8 dan 9 yakni pasal 8a yang mengatur tentang Restitusi/Refund Premium, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan PT.(Persero) Asuransi Jasa Indonesia, pada tanggal 17 Juni 2016 menambah pada pasal 9 ayat (7) khusus untuk refund premium/restitusi atas topup kredit, tanggal 22 Desember 2015 Direksi Bank Kalbar menyurati Cabang-cabang bagi debitur-debitur yang melaksanakan topup tanpa harus menutup fasilitas yang lama sehingga tidak perlu melakukan restitusi/refund premium, cukup membuat perjanjian baru dengan tambahan kredit,di setiap Rapat Pemimpin (Rapim) Catur Wulan, seluruh pemimpin Cabang dalam menyalurkan kredit kepada Pegawai Negeri, harus menginformasi mengenai imbal jasa termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian penjaminan dengan pihak penjamin, memerintahkan seluruh Pemimpin Cabang tetap fokus melakukan sosialisasi mengenai informasi imbal jasa.Rekomendasi yang diberikan adalah Bank Kalbar dalam rangka memberikan perlindungan Konsumen/debitur hendaknya lebih fokus terutama petugas-petugas kredit pada saat menyalurkan kredit menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban dengan pembayaran imbal jasa, Melaksanakan Kebijakan-Kebijakan yang telah dibuat Pihak Manajeman Bank Kalbar sehubungan dengan imbal jasa terkait restitusi/refund premium kepada lembaga Penjamin/asuransiKata Kunci : Pemberian Kredit, Imbal Jasa Pertanggungan, Asuransi, maklumat, laporan, wajib pajak
KAJIAN TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELURAHAN SADAR HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT (Studi Kota Pontianak) TRI NOVIANTI WULANDARI, S.H NPM. A2021151041, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.176 KB)

Abstract

ABSTRACT This thesis discusses the Study of the Effectiveness of Formation and Development of Law Awareness Villages in Efforts to Increase Compliance Law Society (Study Pontianak City). From the results of research using sociological law research methods that see the law as a social phenomenon, in contrast to the normative law that views the law as the norms of legislation, it can be deduced that the Formation and Development of Village Consciousness in Pontianak City in order to improve the compliance of community law Not yet effective due to budget constraints for legal awareness activities, limited facilities and infrastructure, limited human resources, coordination and communication has not been synergized between related institutions, no strong umbrella act for the implementation of Village Consciousness in Pontianak run optimally. For that, there needs to be efforts in overcoming it as an effort to streamline the Formation and Development of Village Awareness Law on the improvement of Public Legal Compliance in general and in particular the Village Sadar Law in Pontianak City, namely the need for changes in regulatory reform / umbrella act governing the Mechanism of Coaching and Establishment of Legal Awareness Villages as well as changes in standardization of Village Consciousness criteria, based on a minimum of 4 (four) dimensions, namely: Legal Information Access Dimensions, Dimensions of Legal Implementation, Dimensions of Justice and the Dimensions of Democracy and Regulation. All of this is done by proposing the revision of Head of National Legal Development Board Regulation Number: PHN.HN.03.0573 Year 2008 on the Establishment and Development of Conscious Family Law and Village Consciousness Awareness.  Keywords: Law Awareness Village, Legal Compliance Society         2  ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai Kajian Terhadap Efektifitas  Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat(Studi Kota Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, berbeda dengan hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif perundang–undangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di  Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat belum efektif disebabkan keterbatasan anggaran untuk kegiatan kelurahan sadar hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi dan komunikasi belum bersinergis antar instansi terkait, belum adanya umbrella act yang kuat agar pelaksanaan Kelurahan Sadar Hukum di Kota Pontianak berjalan optimal. Untuk itu, perlu adanya upaya dalam mengatasinya sebagai upaya mengefektifkan Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum terhadap peningkatan  Kepatuhan Hukum Masyarakat pada umumnya dan khususnya pada Kelurahan Sadar Hukum yang ada di Kota Pontianak, yaitu perlu adanya perubahan penyempurnaan regulasi/ umbrella act yang mengatur Mekanisme Pembinaan dan  Pembentukan  Kelurahan Sadar Hukum  serta perubahan standarisasi  kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum , yang didasarkan minimum 4 (empat) dimensi, yaitu : Dimensi Akses Informasi Hukum, Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Keadilan serta Dimensi Demokrasi dan Regulasi. Kesemuanya dilakukan dengan diusulkannya revisi Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.HN.03.0573 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.   Kata Kunci :  Kelurahan Sadar Hukum,  Kepatuhan Hukum Masyarakat
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT-ALAT BERAT/BESAR PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 1/PUU-X/2012 NPM. A2021151036, RICKO ADIANTO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTesis ini membahas tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/Puu-X/2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh bahwa Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-X/2012 Sudah Berjalan Optimal. Optimalisasi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat/Besar Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-X/2012, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan Pemohon mengenai Pengujian Undang-Undang (PUU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) No. 1/PUU-X/2012. Pajak Alat Alat Berat dan Alat-Alat Besar merupakan pajak yang dipungut oleh oleh Provinsi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah “Kendaraan Bermotor alat - alat berat atau alat - alat besar adalah alat - alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen”.Kata Kunci : Pemungutan Pajak, Alat-Alat Berat. AbstractThis thesis discusses the Optimization of Heavy Equipment Tax Collection at the Financial Management Agency and Regional Revenue of West Kalimantan Province after the Decision of the Constitutional Court Number: 1 / Puu-X / 2012. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis study, it was found that the collection of tax on heavy equipment at the Financial Management Agency and Regional Revenue of West Kalimantan Province after the decision of the Constitutional Court Number: 1 / PUU-X / 2012 was running optimally. Optimizing Tax Collection of Heavy Equipment at the Financial Management Agency and Regional Revenue of West Kalimantan Province After the Decision of the Constitutional Court Number: 1 / PUU-X / 2012, which the Constitutional Court (MK) Decision rejected all Petitioners' petitions regarding Testing the Law (PUU) No. 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies (PDRD Law) No. 1 / PUU-X / 2012. The tax on heavy equipment and large equipment is a tax collected by the province. Since the enactment of Law No. 28 of 2009 concerning Regional taxes and Regional Retributions, and the Regional Regulation of West Kalimantan Province Number 8 of 2010 concerning Regional Taxes "Motorized Vehicles - heavy equipment or large equipment - are tools that can move / move place and not permanently attached ".Keywords: Tax Collection, Heavy Equipment.
PERAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI AIR TERKAIT DENGAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK/IZIN OPERASIONAL BAGI KAPAL PEDALAMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA. JASMAN,S.St.Pi A.202113010, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis discusses the role of the local government of West Kalimantan Province in the development of water transport systems associated with the provision of route permits / operating permit for inland vessels inland across districts / cities. From the research we concluded that: Transportrasi River has the potential to be developed in West Kalimantan. Tranportrasi development in the Kapuas River, West kaimantan require a comprehensive study to look at the various aspects that are at the Kapuas river, such as: laulintas conditions, traffic volume, passenger characteristics, ownership of transport operations, condition of physical infrastructure transportrasi, and institutional transport air.Pelaksanaan granting route permits / operating permit for inland vessels cross the Regency / City in West Kalimantan conducted in accordance with Kepmenhub KM. 73 Year 2004 Jo Permenhub No. 58 of 2007, and West Kalimantan Provincial Regulation No. 9 of 2007, where the licensing authority in the hands of the Governor. While the Port Administrator authority concerns only ships that pass through the sea, not including transport stream, lake and ferry.Factors affecting the implementation of the licensing route / operational licenses for inland vessels cross the Regency / City in West Kalimantan is associated with the authority of the Port Administration, among others: Because of the geographical area between the Rasau jaya with Trunk Bay across the river and the sea, Each party has not understood authorities in accordance with the provisions of, and lack of coordination between the Department of Transportation, Communications and Information Technology of West Kalimantan Province with Port Administrator / Administrative Office Pelabuhan.Upaya carried out by agencies of the overlap in the provision of route permits / operating permit for inland vessels cross regencies / cities in Kalimantan West, is to: Conduct coordination meetings with related agencies and associations Gapasdap (Association of Transport River Lake Crossing), Conducting socialization to entrepreneurs / owners of inland vessels if there are rules that new, Monitoring of the condition of the infrastructure continuously , increase the knowledge and skills of human resources in the field of transport streams, lakes and crossings and Conduct a review on the ground and examine issues of conflict.Keywords: systems development, water transport, and licensingABSTRAKTesis ini membahas peran pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Barat dalam pengembangan sistem transportasi air terkait dengan pemberian izin trayek/izin operasional bagi kapal pedalaman pedalaman lintas kabupaten/kota. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa :Transportrasi Sungai sangat berpotensi untuk dikembangkan di Kalimantan Barat. Pengembangan tranportrasi di sungai Kapuas, Kaimantan Barat memerlukan studi yang komprehensif dengan melihat berbagai aspek yang berada pada sungai kapuas, seperti: kondisi laulintas, volume lalu-lintas, karakteristik penumpang, kepemilikan operasi angkutan, kondisi prasarana fisik transportrasi, serta kelembagaan angkutan air.Pelaksanaan Pemberian izin trayek/izin operasional bagi kapal pedalaman lintas Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dilaksanakan sesuai dengan Kepmenhub Nomor KM. 73 Tahun 2004 Jo Permenhub Nomor 58 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2007, di mana kewenangan pemberian izin berada di tangan Gubernur. Sedangkan kewenangan Administrator Pelabuhan hanya menyangkut kapal-kapal yang melewati laut saja, tidak termasuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin trayek/izin operasional bagi kapal pedalaman lintas Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dikaitkan dengan kewenangan Administrator Pelabuhan, antara lain: Karena faktor geografis Wilayah antara Rasau jaya dengan Teluk Batang melintasi sungai dan laut, Masing-masing pihak belum memahami kewenangan sesuai dengan ketentuan, dan Kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar dengan Administrator Pelabuhan/Kantor Administrasi Pelabuhan.Upaya yang dilakukan oleh instansi terhadap tumpang tindih dalam pemberian izin trayek/izin operasional bagi kapal pedalaman lintas Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat, adalah dengan: Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Instansi terkait dan Asosiasi Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan), Melakukan sosialisasi kepada Pengusaha/pemilik kapal pedalaman bila ada peraturan-peraturan yang baru, Melakukan monitoring tentang kondisi prasarana secara kontinue, Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan Melakukan peninjauan di lapangan dan mengkaji masalah yang menjadi konflik.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK LEASING DALAM PENARIKAN JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA SEPTO SURIA, SH. A2021141053, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis addresses the issue of criminal responsibility in the leasing party fiduciary withdrawal by the debt collector current and future based on Law Number 42 Year 1999 regarding fiduciary. From the results of research using normative legal research methods by researching library materials is a secondary data and also called the research literature, we concluded that: 1) Accountability Criminal Parties Leasing in withdrawal Fiduciary by Debt Collector Based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary , confirmed that the transfer of the vehicle during the lease payments financing agreements that deviate from the content of the agreement can be qualified as a crime of embezzlement to it under Article 372 and the criminal act fencing to it under Article 480 penal Code. 2) Efforts accountability Criminal Parties Leasing in withdrawal Fiduciary by Debt Collector Based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, indicates that the person giving the power of attorney from financial institutions (finance) to third parties (Debt Collector) in execution guarantee fiduciary never be criminally, should be based on the series - a series of such actions, the giver of power of attorney withdrawal of fiduciary security object may be classified into Article 55 of the Criminal Code. It is known that the retrieval of the vehicle forcibly by PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Pontianak City as finance companies credit (leasing) through third party services is against the law.Keyword : Accountability, Criminal, Leasing, Fiduciary2ABSTRAKTesis ini membahas masalah pertanggungjawaban pidana pihak leasing dalam penarikan jaminan fidusia oleh debt collector saat ini dan masa yang akan datang berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan, diperoleh kesimpulan bahwa: 1)iPertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 untuk debitur dan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur Pasal 480 KUHP untuk penerima gadai. 2) Upaya pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing dalam Penarikan Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukkan bahwa orang yang memberikan surat kuasa dari lembaga pembiayaan (finance) kepada pihak ketiga (Debt Collector) dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tidak pernah dipertanggungjawabkan secara pidana, seharusnya berdasarkan rangkaian – rangkaian perbuatan tersebut maka pemberi surat kuasa penarikan objek jaminan fidusia dapat dikualifikasikan kedalam pasal 55 KUHP. Hal tersebut diketahui bahwa pengambilan kendaraan secara paksa oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) Kota Pontianak sebagai perusahaan pembiayaan kredit (leasing) melalui jasa pihak ketiga adalah perbuatan melanggar hukum.Kata Kunci : PertanggungJawaban, Pidana, Leasing, Jaminan Fidusia
KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENERAPAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL NPM. A21210017, JHON H. GINTING, S.IK
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.557 KB)

Abstract

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Kajian Normatif Terhadap Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang asas-asas hukum dalam mengkaji persinggungan norma-norma dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum.. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan pada Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan suatu ketentuan yang mengatur mengenai penyebaran informasi yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Walaupun hanya sebuah pasal, namun unsur yang mengatur mengenai penyebaran dalam ketentuan tersebut dapat diidentikkan dengan semua pengaturan penyebaran yang terdapat dalam Undang-Undang ITE. Hal ini dikarenakan bunyi dari unsur yang mengatur penyebaran tersebut memiliki persamaan, yaitu menyebarkan, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi. Jaminan Perlindungan Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Keberadaan Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jaminan perlindungan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia sengaja, dan seseorang yang membuat statement atau sebuah pernyataan tersebut harus mempunyai hak atas sesuatu yang ia nyatakan dalam suatu pendapat. Apabila semua unsur tersebut terpenuhi, maka suatu pernyataan tersebut tidak akan terjerat pada perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial atau internet dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga itu merupakan suatu realisasi Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Page 36 of 54 | Total Record : 535

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2009 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 9, No 2 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 2 Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 1 Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 8, No 1 (2012): Jurnal Nestor - 2012 - 1 Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 2 Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 1 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 2 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 1 More Issue