Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI BASIS WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK ANGGUN PUSPASARI A.2021131075, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang sangat potensial dan strategis untuk di tingkatkan.Target penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, oleh karena itu sektor perpajakan harus digali dan ditingkatkan demi kemakmuran negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan program ekstensifikasi pajak. Program ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu tujuan lain dari ekstensifikasi adalah membenahi atau menertibkan administrasi perpajakan wajib pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya, sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus namun analisisnya bersifat kualitatif.Penelitian ini bersifat empiris (penelitian secara sosial) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi tersebut.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan keengganan masyarakat sendiri untuk membayar pajak. Selain itu dari, kekurangan jumlah pegawai juga menjadi masalah tersendiri bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi di wilayah kota Pontianak.Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi pajak adalah dengan melakukan sosialisasi dan mendatangi lokasi wajib pajak dengan tujuan memberikan edukasi dan menginformasimasyarakat akan pentingnya pajak bagi negara dengan harapan masyarakat dapat paham dan mengerti dan sadar untuk membayar pajak.Kata kunci: Ekstensifikasi Pajak

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI SEMPARUK (KIS) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2009 DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SAMBAS. IVANDR, SE. A.21208090, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis is studies of The Problem of Semparuk Industry Area Managemnt Policy Base onGovernment Regulation Number 24, 2009 In Supporting Growth of Sambas Economics. Bythe legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Legal and TechnicalConstraint Semparuk Industry Area is not able yet to built as planned is : a. Has not theforming of Industrial company as BUMD and location of company capital Rp.1.800.000.000,00 as capital to manage Kapet Khatulistiwa and especially Semparuk IndusryArea. The responders also express, Regulation of Bussines Industry Area Licence, PermitFrom Industrial Extension, Iiberation of Soil; land; ground, HGB Management, andequipment of other administration still be circumlocutary and have not yet enough supportedto draw enthusiasm Investor does invesment in Semparuk Industry Area. At the time of thisresearch done, either infra and supra structur and also supporting facilities for in SemparukIndustry Area still have not there are Soil ripening activity, Development of Area facilities andbasic facilities caused by constraint yuridis as told at above an letter. Besides service factor,interest of investor candidate, politics stability, and national economy stability and also inarea also influential to expansion fluency of Semparuk Industry Area. 2. Effort that is must bedone by local government Sambas Region and West Kalimantan Province to quicken similarof Semparuk Industry Area is by quickening forming of Company Chatulistiwa InwroughtEconomic Expansion Area/Semparuk Industry Area and forwards does adjustment ofmanagement of Chatulistiwa Inwrought Economic Expansion Area with Economics SpecialArea. Hereinafter is recommended, With implementaion of invitors Law Number 39. 2009,expected there are one arrangement unities about special area in the economic area inIndonesia either to Free Trade Area, Free port and also Inwrought Economic ExpansionArea. In consequence, Development Area of Equator Economics can be extended or meltedto become special economics area, having synergy with development expansion of frontierWest Kalimantan Province - Sarawak Malaysia Timur.3ii4ABSTRAKTesis ini membahas masalah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Industri Semparuk (KIS)Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Dalam Menunjang PertumbuhanEkonomi Kabupaten Sambas. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukumnormatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Kendala Yuridis dan Teknis Kawasan IndustriSemparuk belum dapat dibangun sebagaimana direncanakan adalah : a. Belumterbentuknya Perusahaan Industri sebagai BUMD dan penempatan modal perusahaansebesar Rp. 1.800.000.000,00 sebagai modal dasar/dana sharing/penyertaan modal untukmengelola Kapet Khatulistiwa dan khususnya Kawasan Industri Semparuk. Para respondenjuga menyatakan, Peraturan Perundangan mengantur Izin Usaha Kawasan Industri, IzinPerluasan Industri, Pembebasan Tanah, Pengurusan HGB, dan kelengkapan administrasilainnya masih berbelit-belit dan belum cukup menunjang untuk menarik minat Investormelakukan investasi di Kawasan Industri Semparuk. b. Pada saat penelitian ini dilakukan,baik prasana maupun sarana di Kawasan Industri Semparuk masih belum ada kegiatanPematangan Tanah, Pembangunan Sarana dan Prasarana kawasan karena adanyakendala yuridis sebagaimana dikemukakan pada huruf a di atas. Selain itu faktor pelayanan,ketertarikan calon investor, stabilitas politik, dan stabilitas perekonomian nasional maupun didaerah juga berpengaruh terhadap kelancaran pengembangan Kawasan Industri Semparuk.2. Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas dan ProvinsiKalimantan Barat untuk mempercepat terbangunnya Kawasan Industri Semparuk adalahdengan mempercepat pembentukan Badan Hukum Perusahaan KapetKhatulistiwa/Kawasan Industri Semparuk dan ke depan melakukan Penyesuaianpengelolaan Kawasan Kapet Khatulistiwa dengan Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnyadirekomendasikan, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, diharapkanterdapat satu kesatuan pengaturan mengenai kawasan khusus di bidang ekonomi yang adadi Indonesia baik terhadap Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas maupunKawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet). Karena itu, Kawasan PembangunanEkonomi Khatulistiwa dapat diperluas/diintegrasikan atau dilebur menjadi kawasan ekonomikhusus, yang bersinergi dengan pengembangan pembangunan kawasan perbatasanKalimantan Barat â€“ Sarawak Malaysia Timur.

UPAYA HUKUM TERPERIKSA TERHADAP PEMBERHENTIAN DARI DINAS POLRI OLEH DEWAN JABATAN KARIR (WANJAK) DI POLDA KALBAR R. FARIMAN, SH A.21209044, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe aims of the research are to investigate : 1) the factors on which the Advisory Council member from the Police Career Police crime upon the recommendations of the Code of Police Ethics Police In West Kalimantan, 2) the efforts that have been made against the decision of the Advisory Council for the Police Career police officers who commit criminal offenses in West Kalimantan Police. The research was conducted in West Kalimantan Police Unit which includes the Bureau of Human Resources, Division of professions and Legal Affairs Police Security and West Kalimantan. Data collection methods used were interviews, questionnaires, and direct observation. The data obtained in qualitative analysis. The results showed that the Career Advisory Board decision not to dismiss with respect to the police officers who are convicted of crimes considered as an unfair decision. Since only consider the recommended Code of Ethics of the National Police Commission. While the error in the application of article (material elements) that affect void at all considered. While legal efforts made by members of the police were dismissed with honor by the State Administrative Court to the extraordinary remedy entirely overlooked the material that is not being met.Keywords : Inequity in the Police Career Advisory Board DecisionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) faktor-faktor yang menjadi dasar Dewan Pertimbangan Karier Polri memberhentikan anggota Polri yang melakukan tindak pidana atas rekomendasi Komisi Kode Etik Polri Di Polda Kalbar, 2) upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap putusan Dewan Pertimbangan Karier Polri bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana di Polda Kalbar. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Polda Kalbar yang meliputi Biro Sumber Daya Manusia, Bidang profesi dan Pengamanan serta Bidang Hukum Polda Kalbar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Dewan Pertimbangan Karier yang memberhentikan tidak dengan hormat terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana dinilai sebagai putusan yang tidak adil. Karena hanya mempertimbangkan rekomendasikan dari Komisi Kode Etik Polri. Sedangkan kesalahan dalam penerapan pasal (unsur materil) yang berdampak batal demi hukum sama sekali tidak dipertimbangkan. Sementara upaya hukum yang dilakukan oleh anggota Polri yang diberhentikan tidak dengan hormat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan upaya hukum luar biasa seluruhnya mengabaikan unsur materil yang tidak terpenuhi.Kata Kunci : Ketidakadilan dalam Putusan Dewan Pertimbangan Karier Polri

PEMBATALAN SERTIFIKAT YANG TUMPANG TINDIH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya) YUNIRAWATI, S.H A2021151058, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Pembatalan Sertifikat Yang Tumpang Tindih Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Studi Di Badan Pertanahan Kabupaten Kubu Raya). Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat yaitu yuridis dan kepustakaan. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Kewenangan dan Tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan sertipikat hak milik atas tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahandi Kabupaten Kubu Raya. Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum badan permerintah yaitu berupa perbuatan hukum menerbitkan Keputusan oleh Pejabat Pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional. Perbuatan hukum berupa penerbitan Keputusan Pembatalan tersebut harus didasarkan pada wewenang yang sah dan tidak boleh dilakukan tanpa dasar peraturan Perundang-Undangan. Tindakan Pemerintah haruslah â€œRechmatigâ€, yaitu suatu tindakan pemerintah harus sesuai dengan batasan atau ukuran tertentu. Kata Kunci: Pembatalan Sertifikat, Tumpang Tindih. ABSTRACT This thesis discusses the issue of Overlapping Certificate of Overlapping Certificate Under Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial / Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2016 About Settlement of Land Case (Study at Land Agency of Kubu Raya Regency). Research using research method that is juridical and bibliography. From the result of analysis and discussion to get the conclusion that is: Authority and Responsibility of Head of Regional Office of National Land Agency in issuing Decree on cancellation of land ownership certificate based on Regulation of Minister of Agrarian and Spatial / Head of National Land Agency Number 11 Year 2016 About Settlement of Case pertanahandi Kabupaten Kubu Raya. Decision of Revocation of Land Ownership Certificate is one form of legal action of a government body that is in the form of legal act of issuing a Decision by a Government Official namely the National Land Agency. Legal action in the form of the issuance of such Cancellation Decision shall be based on legitimate authority and shall not be exercised without the basis of the laws and regulations. Government action must be "Rechmatig", ie a government action must conform to certain limits or measures. Kata Kunci : Cancellation of Certificate, Overlap.

EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN PASAL 310 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Di Polresta Pontianak) AMRI YUDHY S, S.IK A.21212009, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discuss the effectiveness of the criminal law against motorists that due to negligence has caused others died under article 310 paragraph 4 of Law No. 22 of 2009 (studies in Police pontianak). From the results of research using normative legal research methods, we concluded that culpa or negligence is the mental state of the perpetrator of criminal acts that are sloppy / careless / incautious to pebuatan and the consequences that the law prohibited it happen. This culpa actors in absolutely no intention at all to commit a crime. But he still blame because of his careless or teledor.Efektifitas the application of Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation to motorists that due to negligence has caused another person died is by the application of sanctions to motorists because of negligence caused a traffic accident, stipulated in article 310 paragraph (1) to paragraph (4) of Law No. 22 of 2009, which sanctioned the punishment in the form of imprisonment or a fine, in accordance with the consequences caused by the accident victim. Efforts to improve the effectiveness of law enforcement of traffic violations in the area of Police can be done in a focused Pontianak: oriented to protection, shelter and services to road users who commit such violations: violation enforcement Helmets, seat belts and fittings of motor vehicles; Other road users such as: driver's license violation enforcement, speed, signs, markings and others, as well; disclosure of interest form the criminal case: violation enforcement vehicle registration, order number, engine number and other). Implemented not only at the time of the police operation carried out alone but also on the location and hours vulnerable according to the results of analysis and evaluation conducted by analyst traffic section in the police in efforts to maintain security, safety, order and a smooth traffic. Community Policing implement the traffic functions carried out continuously in a mutually supportive togetherness without having to interfere with the functions, duties, responsibilities and authority of each institution associated therein.Keyword : Effectiveness, Criminal Law, against the driver of the motor vehicle due to negligence.ABSTRAKTesis ini membahas masalah Efektivitas hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia berdasarkan pasal 310 ayat 4 undang-undang nomor 22 tahun 2009 (studi di polresta pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan Bahwa culpa atau kelalaian adalah keadaan batin si pelaku perbuatan pidana yang bersifat ceroboh/ teledor/ kurang hati-hati hingga pebuatan dan akibat yang dilarang hukum itu terjadi. dalam culpa ini pelaku sama sekali tidak ada niat sedikitpun2untuk melakukan tindak pidana. Akan tetapi ia tetap patut dipersalahkan karena sikapnya yangceroboh atau teledor.Efektifitas penerapan hukum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yangkarena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal adalah dengan penerapan sanksi terhadappengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diatur dalam pasal310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sanksi hukumannyaberupa pidana penjara dan atau denda, sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh korbankecelakaan.Upaya meningkatkan efektivitas penerapan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayahPolresta Pontianak dapat dilakukan secara terfokus :berorientasi pada perlindungan, pengayoman danpelayanan terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran berupa : penindakan pelanggaranHelm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor; Pengguna jalan lainnya berupa: penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya, serta; kepentinganpengungkapan kasus pidana berupa : penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesindan lainnya). Dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pulapada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analislalu lintas di lingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dankelancaran lalu lintas. Mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintasyang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harusmencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkaitdidalamnya.Kata Kunci: formulasi hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karenakelalaian.

DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN PERIKANAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN (Studi Kasus Di Pengadilan Perikanan Pontianak) BAMBANG NUGROHO, S.Pi A.21211085 BAMBANG NUGROHO, S.Pi A.21211085, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini meneliti masalah Disparitas Putusan Pengadilan Perikanan terhadap Tindak Pidana Kejahatan Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Di Pengadilan Perikanan Pontianak). Dari hasil penelitian mengunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan : 1. Dampak negatif dari disparitas pemidanaan putusan majelis hakim pengadilan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Disparitas pidana juga membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, akan tetapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana membawa ketidakpuasan bagi terpidana dan masyarakat terhadap hukum dan peradilan. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan semakin menurun maka akan memunculkan perbuatan main hakim yang bertentangan dengan kaidah Negara hukum (the rule of law). 2. Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana kejahatan di bidang perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah dimulai dari hukum sendiri. Didalam undang-undang perikanan, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (straafsoort) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif maupun kumulatif di dalam pengancaman pidana. Selain itu juga bersumber dari faktor hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku sebagi atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial hakim. Juga terkait dengan anutan falsafah pemidanaan klasik dalam pengaturan sistem pemidanaan, ketiadaan pedoman pemidanaan, dan ketiadaan patokan pemidanaan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana kejahatan di bidang perikanan ke masa depan adalah dengan meminimalisasi disparitas pemidanaan. Untuk itu diperlukan penghayatan hakim yang mendalam terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara agar dapat menerapkan pemidanaan secara tepat, serasi (consistency of sentence) dan berkeadilan. Selanjutnya direkomendasikan perlu dieliminir kelemahan-kelemahan dalam proses pengaturan dan proses penegakan hukum pidana di bidang perikanan selama ini.Kata Kunci : Disparitas Putusan Pengadilan Perikanan dan Tindak Pidana Kejahatan Bidang Perikanan.ABSTRACTThis thesis examines the problem of Disparities Judgments Fisheries Code of Crimes against the Fisheries Sector Under Law Number 49, 2009 on Fisheries (Fisheries Case Studies At Pontianak Court). From the results of research using normative legal research methods can be concluded: 1. The negative impact of the disparity court judges decision is one form of injustice done to the judge seeking justice. Disparities also brings problems of its own criminal law enforcement. On the one hand, different criminal / penal disparity is the discretion of judges in decisions, but on the other hand a different criminal / penal disparity brought to the prisoners and the public dissatisfaction with the law and the judiciary. If public confidence in the legal and judicial declining it will bring vigilante actions are contrary to the rules of state law (the rule of law). 2. Factors contributing to the disparity in the decision of the judge in the criminal fines imposed sanctions against crimes in the field of fisheries based on Law Number 45, 2009 is the beginning of the law itself. In the fisheries law, the judge has very broad freedom to choose the type of offense (straafsoort) desired with respect to the use of alternative or cumulative systems in the criminal threats. It also comes from the judge factors, both internal and external that can not be separated because someone had glued As with attributes called human equation (human trial) or the personality of the judge in the broad sense regarding the influence of the influence of social background, religious education, experience and social behavior of judges. Also related to the criminal conviction classical philosophy in setting punishment system, the absence of sentencing guidelines, and the absence of a benchmark sentencing in the Criminal Code and the laws outside the Penal Code. 3. Efforts to be made to streamline enforcement of crimes in the field of fisheries into the future is to minimize criminal disparities. It required a deep appreciation of the judges of the principle of proportionality between the public interest, the interests of the State, the interests of the criminal and the interests of the public interest, the interests of the State in order to apply the appropriate punishment, harmony (consistency of sentence) and the righteous. Further recommend need eliminated weaknesses in the regulatory process and the enforcement of criminal law in the field of fisheries over the years.Keywords: Disparities Judgments of Crimes Fisheries and Fisheries Sector.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM PERKARAGUGATAN DI PENGADILAN NEGERI MAULANA ABDILLAH, SH. NIM. A2021141012, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang analisis yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kesesuaian antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, serta upaya yang harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) diperoleh kesimpulan, bahwa secara eksplisit, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata. Namun apabila dikaji secara mendalam, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal: (a) Pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum untuk membayar biaya mediasi; (b) Penggugat apabila dinyatakan tidak beriktikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum; dan (c) Hakim Mediator dapat menjadi Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, padahal catatan mediasi harus dimusnahkan. Kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung adalah disebabkan oleh: (a) Faktor Para Pihak; (b) Faktor Tidak Ada Iktikad Baik; (c) Faktor Ketidakmampuan Mediator; dan (d) Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat. Upaya yang harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi di Pengadilan Negeri adalah mengacu kepada keadilan prosedural (procedural justice) karena salah satu aspek dari keadilan prosedural (procedural justice) ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum termasuk di dalamnya proses penyelesaian sengketa perdata melalui Mediasi.Kata kunci : Peraturan Mahkamah Agung, berita, harian regional, Mediasi, Gugatan, Pengadilan Negeri.ABSTRACTThis thesis discusses the juridical analysis of the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 on Mediation Procedure Court in the case of a lawsuit in the District Court. In addition it also has the goal of which is to reveal and analyze the suitability between PERMA No. 1 of 2016, with the Civil Procedure Code in force in Indonesia, constraints in taking the mediation procedure carried out by the parties in the District Court or the Supreme Court, and efforts should be done to provide justice to the parties in the procedures of mediation in the District Court. Through literature study using the method of normative legal approach to the conceptual approach (conceptual approach) we concluded, that explicitly, PERMA No. 1 of 2016 on Mediation Procedure in the Court of the implementation of the Civil Procedure Code. However, when studied in depth, then PERMA No. 1 of 2016 is still there is a discrepancy with the Civil Procedure Code in force in Indonesia, particularly in terms of: (a) Parties that are otherwise not well intentioned though in the case of a win essentially remain unpunished to pay the costs of mediation; (B) if the plaintiff declared no good intention, then the complaint is declared not accepted or NO (Niet ontvankelijk verklaard) although a formal lawsuit has been correct and there is no remedy; and (c) A judge mediator can be a judge of the Case Examiner, whereas mediation records must be destroyed. Constraints in taking the mediation procedure carried out by the parties in the District Court and the Supreme Court is due to: (a) factors of the Parties; (B) Factors N in good faith; (C) Inability factor Mediator; and (d) factors Absence Support Advocate. Efforts should be made to provide justice to the parties in the procedures of mediation in the District Court was referring to procedural justice (procedural justice) as one aspect of procedural justice (procedural justice) is related to the discussion about how to provide justice in legal proceedings, including at it process settlement of civil disputes through mediation.Keywords: Supreme Court Rules, Mediation, Claims, District Court.

KEWENANGAN PENGAWASAN ANTARA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR DAN TNI ANGKATAN LAUT BESERTA POLAIR POLDA KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN. ROMULUS,SH A.2021131070, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the supervisory authority of the Department of Marine and Fisheries of West Kalimantan province, Navy and Polair West Kalimantan Based on Law No. 45 of 2009 on Fisheries. This research was conducted using the method of sociological juridical legal research. From the results of this thesis research was obtained that the implementation of the supervisory authority of the Department of Marine and Fisheries of West Kalimantan Province and officer of the Navy along with Polair West Kalimantan has been very good, Supervision fishery consists of four (4) object, namely: licensing, fishing boats, territories and catching lines and fishing gear. That licensing supervision composed of: fisheries business license, business license and permit fishing vessels transporting fish. While the fishing vessel monitoring consists of: inspection at the time of arrival of the vessel, checks at the time of departure of the ship, fishing vessel diÂ¬adhock verification, and a report by watchdog. Factors affecting overlapping supervisory authority of the Department of Marine and Fisheries of West Kalimantan Province and Navy along with Polair West Kalimantan in the implementation of fisheries surveillance in the waters of West Kalimantan Province is that the breadth of the scope of the threat of disruption of maritime security, setting authority of Investigation in the Field of Fisheries Yang still partial , yet the formation of a coordination forum in the field of fisheries enforcement in west Kalimantan and the lack of facilities, infrastructure inspectors. Attempts were made in the future in order to avoid overlapping of authority is to synchronize and harmonize fisheries surveillance authority so that law enforcement goes well. Synchronization and harmonization of the authority of law enforcement can be interpreted as an attempt was made to harmonize, harmonize regulations perudang crustaceans existing or adjust authority investigations conducted by the Department of Marine and Fisheries, Army-Navy, Police and must be supported with the Financial Budget sufficient from national and regional budgets. Including the preparation of facilities and infrastructure required to implement fisheries law enforcement. In this context, should be developed principles of coordination, namely objectivity, functional, continuity, flexibility, control, supervision, communication, effectiveness, direct contact, and the interrelationships among the factors that exist that are no longer avoid overlapping authority between officers law enforcement related.Keywords: Surveillance Authority, Department of Marine and Fisheries, Navy and PolairABSTRAKTesis ini membahas kewenangan pengawasan antara Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar , TNI Angkatan Laut Dan Polair Polda Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh Bahwa pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan Perwira TNI AL beserta Polair Polda Kalimantan Barat sudah sangat baik, Pelaksanaan pengawasan perikanan terdiri dari dari 4 (empat) objek yaitu: perizinan, kapal perikanan, wilayah dan jalur penangkapan serta alat penangkapan ikan. Bahwa pengawasan perizinan terdiri dari: izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan dan izin kapal pengangkutan ikan. Sedangkan pengawasan kapal perikanan terdiri dari: pemeriksaan pada saat kedatangan kapal, pemeriksaan pada saat keberangkatan kapal, verifikasi kapal perikanan yang diadhock, dan laporan oleh pengawas. Faktor yang mempengaruhi tumpang tindih kewenangan pengawasan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar Dan TNI Angkatan Laut beserta Polair Polda Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengawasan perikanan di perairan Provinsi Kalimantan Barat adalah bahwa Luasnya lingkup ancaman gangguan keamanan laut, Pengaturan Kewenangan Penyidikan Di Bidang Perikanan Yang Masih Bersifat Parsial, belum terbentuknya forum koordinasi penegakan hukum di bidang perikanan di kalimantan barat dan minimnya sarana, prasarana petugas pengawas. Upaya dilakukan kedepannya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan adalah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi wewenang pengawasan perikanan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Sinkronisasi dan harmonisasi wewenang penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menyerasikan, menyelaraskan peraturan perudang-udangan yang ada atau menyesuaikan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI-Angkatan Laut, Kepolisian dan harus ditopang dengan Anggaran Keuangan yang mencukupi dari APBN dan APBD. Termasuk penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum perikanan. Dalam konteks ini, layak dikembangkan prinsip-prinsip koordinasi yaitu obyektivitas, fungsional, kesinambungan, fleksibilitas, pengendalian, pengawasan, komunikasi, efektifitas, kontak langsung, dan hubungan timbal balik di antara faktor-faktor yang ada supaya tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum terkait.Kata Kunci : Kewenangan pengawasan, Dinas Kelautan Dan Perikanan, TNI Angkatan Laut Dan Polair Polda

PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH YANG DITEMPATI OLEH LAPAS KLAS IIA PONTIANAK MELALUI GANTI RUGI DISPUTE SETTLEMENT OF THE LAND OCCUPIED BY PENITENTIARY CLASS IIA PONTIANAK TROUGH COMPENSATION MONITA,SH A.21209100, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKLapas Klas IIA Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah, yang sejak tahun 1965 telah menempati tanah yang terletak di Jl. Adi Sucipto, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya namun belum memiliki sertifikat, oleh karena untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah yang telah ditempati tersebut, maka pada tanggal 26 Mei 1994. Lapas Klas IIA Pontianak mengajukan permohonan hak pakai atas tanah yang ditempatinya dan atas permohonan tersebut telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor: 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia atas Tanah di Kabupaten Pontianak seluas 57.585 m, namun penerbitan Surat Keputusan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat sebagai karena adanya keberatan dari Hj. Nursiah yang mengklaim sebagai pemilik tanah sesuai dengan akta peralihan di bawah tangan berupa Surat Hibah tanggal 1 Mei 1952 dan pada tanggal 21 April 2008, atas sebagian tanah yang ditempati Lapas Klas IIA Pontianak seluas 6.048 m2, BPN Kabupaten Pontianak menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 29595/Sungai Raya atas nama Hj. Nursiah binti H. Said. Meskipun atas tanah tersebut, Lapas Klas IIA Pontianak telah memberikan ganti rugi kepada Hj. Nursiah sesuai hasil mediasi, namun terdapat kendala yang menyebabkan BPN tetap tidak dapat menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis apakah proses pemberian ganti rugi terhadap pihak Hj. Nursiah atas tanah yang ditempati Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengetahui bagaimana seharusnya upaya penyelesaian sengketa atas tanah yang telah lama ditempati instansi pemerintah, namun diklaim oleh pihak lain. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, diperoleh kesimpulan bahwa Surat Hibah tanggal 1 Mei 1952 tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta pemindahan hak di bawah tangan sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti adanya suatu hak atas tanah. Mediasi yang menyepakati pemberian ganti rugi terhadap pihak Hj. Nursiah, tidak mengikat para pihak, karena kesepakatan tidak dibuat secara tertulis yang didaftar ke Pengadilan Negeri dan pihak yang menandatangani hasil mediasi mewakili Kanwil Departemen Hukum dan HAM Propinsi Kalimantan Barat, bukanlah pihak yang memiliki kualitas untuk mengambil keputusan. Selain itu, proses ganti rugi tersebut tidak sesaui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Tanah, Ganti Rugi. ABSTRACTPenitentiary Class IIA Pontianak as one of the government institute, which since 1965 has occupied the land located at Jl. Adisucipto, District Sungai Raya, Kubu Raya District, but do not yet have a certificate, therefore to obtain legal certainty and legal protection of the land that has been occupied, then on May 26, 1994. Penitentiary Class IIA Pontianak apply for the right to use the land they occupy and the request has published the Decree of the Head of the National Land Agency Regional Office of West Kalimantan Province Nor : 55/P.1/1995 dated December 12, 1995 About Granting Right of Use on behalf of the Department of Justice Republic of Indonesia to Land in Pontianak regency area of 57 585 m , but the issuance of the decree cannot be followed by the issuance of a certificate as due to objections from Hj. Nursiah who claims as the owner of the land in accordance with the Grant Letter dated May 1, 1952 and on dated 21 April 2008, some of the land occupied Penitentiary Class IIA Pontianak area of 6,048 m2, BPN of Pontianak Regency issued Certificate of Land Ownership No. 29595 / Sungai Raya on behalf of Hj. Nursiah bint H. Said. Although, Penitentiary Class IIA Pontianak has paid compensation for the land that they occupy to Hj. Nursiah according to the results of mediation, but there are still obstacles that cause BPN cannot issue a certificate on the ground. The purpose of this research is o reveal and analyze whether the indemnity against the Hj . Nursiah land occupied Penitentiary Class IIA Pontianak is in conformity with applicable regulations and know how it should be efforts to resolve a dispute over land that has long housed government agencies , however, claimed by the other party. By using the method of normative legal research with a descriptive approach to the analysis, it is concluded that the grant letter dated May 1, 1952 did not have the strength of evidence as a deed of transfer of rights on the hands as required under Article 24 paragraph (1) of Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, so it can not be used as evidence of the existence of a right to the land. Mediation is agreed indemnity against the Hj. Nursiah not binding on the parties, because the agreement was not made in writing to the District Court that are listed and those who signed the mediation results represent the Department of Justice Office of West Kalimantan, not the party who has the qualities to make a decision. In addition, the compensation process is not sesaui by Indonesian Presidential Regulation No. 36 of 2005 jo. Indonesian Presidential Regulation Number 65 of 2006.Keyword : Dispute Settlement of the land, Compensation

Analisis Yuridis Perubahan Status Badan Hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT.Pegadaian (Persero) Kaitannnya terhadap Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Menengah ke Bawah BAHASMIATI,SH A21211031, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPegadaian adalah BUMN yang usaha intinya di bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.Pegadaianterus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pinjaman, terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah.Tahun 2012, jumlah nasabah Pegadaian tercatat kira-kira sebanyak 27,5 juta orang. Sekitar 95 persen nasabah Pegadaian adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.Sejak pertama berdiri dan memberikan pelayanan, Pegadaian telah beberapa kali berubah status badan hukum pasca-perang kemerdekaan, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Selanjutnya berdasarkan PP. No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Kemudian berdasarkan PP No 51/ 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan status tersebut resmi dilaksanakan pada 1 April 2012 di depan notaris, Nanda Fauziwan SH MKn, yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum pada 4 April 2012.Langkah perubahan status Perum Pegadaian menjadi Persero ini merupakan bagian dari upaya penataan atau restrukturisasi BUMN sebagaimana direncanakan dalam Masterplan BUMN Tahun 2010-2014.Setelah direstrukturisasi menjadi persero,pemerintah juga berencana untuk menjadikan Pegadaian sebagai Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk) dengan menjual sebagian sahamnya kepada publik melalui program privatisasi.Kebijakan restrukturisasi menuju privatisasi ini dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya pergeseran fungsi dan peran Pegadaian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menengah ke bawah. Hal itu karena Perum tidak sama dengan Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Perseroan Terbuka. Perum cenderung fokus pada pelayanan masyarakat sementara Persero atau Perseroan Terbuka lebih konsen pada pencarian keuntungan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan status badan hukum Pegadaian dari Perum menjadi Perseroakan berdampak pada peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat menengah ke bawah, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yangdihadapi PT.Pegadaian (Persero) dalam hal penyaluran kredit untuk membantu meningkatkan_____________________1Dr. Firdaus, SH.M.Si., Rachmawati, SH.MH., Bahasmiati, SH.2ekonomi masyarakat menengah ke bawah, dan untuk mengetahui upaya PT Pegadaian (Persero) mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal (doctrinal research).Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelahberubah statusbadan hukumdariPerum menjadi PT (Persero), Pegadaian tidak menemukan kendala dalam hal pelayanan terhadap masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Komitmen, tujuan, visi dan misi Perum Pegadaian untuk membantu masyarakat menengah ke bawah masih tetap dipegang teguh oleh PT Pegadaian (Persero). Pegadaian pun hingga saat ini masih menjadi salah satu BUMN yang mengemban misi public service obligation (PSO/fungsi kemanfaatan umum).Kekhawatiran mengenai fokus atau sifat pencarian keuntungan dalam struktur badan hukum PT (Persero) yang identik dengan PT milik swasta sehingga akan memicu kenaikan harga pelayanan kepada masyarakat menengah ke bawah ternyata tidak terbukti. Setelah berstatus PT (Persero) tarif pelayanan sewa modal atau bunga dan biaya administrasi di Pegadaian tidak mengalami kenaikan. Sebaliknya, tarif tersebut justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tarif sebelum perubahan status badan hukum. Kondisi ini diperkuat lagi dengan adanya pembatalan privatisasi PT Pegadaian (Persero) oleh pemerintah yang mana salah satu alasannya adalah karena Pegadaian memang diabdikan untuk rakyat kecil. Pemerintah tidak ingin Pegadaian menjadi profit oriented sehingga tidak lagi memprioritaskan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.Kata kunci: Perubahan Status Badan Hukum, Pegadaian, Perum, Persero, Masyarakat Menengah ke BawahABSTRACTPegadaian is a state owned enterprise (SOE/BUMN) in Indonesia. As a pawn and fiduciary based financial services company, Pegadaian always do the best effort to support government program in increasing national income and improving the peoples welfare, mainly the middle to lower economy class. In year 2012, the amount of Pegadaian's customers reach 27,5 million people. About 95 persen of that number is the middle to lower economy class society.Since the beginning, Pegadaian experienced several legal entity changing, starting from State Enterprise (PN) on January 1st, 1961. The second status changing was pursuant to PP No. 7 of 1969 that transformed Pegadaian into Nonprofit State Company (Perjan). After later PP No. 10 of 1990 was reissued that later amended with PP No. 103 of 2000 as the legal foundation of Statutory Corporation (Perum) for Pegadaian. The Perum status was applied until 2011. On December 13th, 2011 the Government issued PP No. 51 of 2011 that marked Pegadaians legal entity changing into Limited Company (Persero).That legal entity changing from Perum to Persero applied since April 1st 2012, when the notarial act issued by Notary Nanda Fauziwan SH MKn, and later authorized as a legal entity by Minister of Law and Human Rights dated April 4th, 2012. That legal entity change is the part of government strategy in restructuring SOEs (BUMN) as noted in Master plan BUMN 2010-2014. After restructured as Persero, Pegadaian also planned to be a Public Limited Company (Persero Terbuka) by selling its common stock to the public through privatization program.People worries that this government policy can cause the change of Pegadaian's role to serve the middle to lower economy class. Servicing middle lower economy society that meant to be the character of Pegadaian could be forgotten. This is because the differences between Perum and Persero or Persero Terbuka. Perum is focused to serve the society, meanwhile Persero or Persero Terbuka are known as more profit oriented company.3This research aimed to find out, whether the legal entity changing would cause the decrease of Pegadaian service for the middle to lower economy class, to figure out if there is any obstacle in order to provide pawning or fiduciary finance for the middle to lower economy class, and this research also aimed to find out the effort of Pegadaian to overcome the obstacle. The research used normative juridical method or doctrinal research.The research result shows that legal entity changing from Perum into PT Persero didnt cause any significant effect to Pegadaian, in order to serve the middle to lower economy class. Also there is no obstacle for Pegadaian in providing loan, pawning or fiduciary finance to the middle to lower economy class, after that legal entity changing. The commitment, vision and mission to serve the middle to lower economy class are still kept by PT Pegadaian (Persero) strongly. On the other hand, this company also still holding a public service obligation (PSO) function. So, there are no need to worries about the profit oriented character that usually noted in common PT Persero.Because, after the legal entity changing, capital rental tariff, fee and administration cost in Pegadaian didnt rise. On the contrary, the tariff was decreased. Those condition also strengthened by the government decision to cancel the PT Pegadaian (Persero) privatization plan. That cancellation taken because the government didnt want to lose the main character of Pegadaian as a servant for the middle to lower economy class, especially in providing cheap loan, pawn and fiduciary finance.Keyword: Legal Entity Changing, Pegadaian, Perum, Persero, Middle to Lower Economy Class

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA