Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA DENGAN NEGARA MALAYSIA DI WILAYAH KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU AGUS MULYANA,SH.A.21211035, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 4 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis researching the problems Indonesia Border Area Development In Malaysia In Sub Region Badau Kapuas Hulu. From the results of research using normative legal research methods can be concluded: 1. Government Policy in the Kapuas Hulu Development Plan, based on the provisions of Law Number 25, 2004 on National Development Planning System, which produces RPJPD Years 2005-2025, RKPD 2011-2015 and Kapuas Hulu budgeting. Prior to the formation of BNPP, BPP and BPP Provincial District as the implementation of Law Number 43, 2008 on Regional State President Jo Regulation Number 12, 2010 on the National Border Management, Border Area Development Planning Kapuas Hulu become an integral part of RPJPD, RPJMD and RKPD Kapuas Hulu. However, after the formation of BNPP, BPP and BPP Province Kapuas Hulu, border area development planning Kapuas Hulu on Priority Area (Locations Priority) Badau, Puring Kencana, Putusibau North, South Putusibau, Embaloh Hulu, and Trunk Lupar, switch to BNPP. 2. The presence of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2, 2011 on Guidelines Establishment of Regional Border Management Agency, which regulates the powers, duties and functions of the Border Management Agency (BPP) BPP provincial and regency/city in Article 6 and Article 7, essentially a government takeover of authority Provincial and Regency / City Government as provided for in Article 11 and Article 12 of Law Number 43, 2008, which led to legal and technical issues in the implementation of border area development Kapuas Hulu aspect of applying the principle of deconcentration, desentraliasai and tasks. 3. Locations Priority Badau is an area that has a superior resource potential for development of local economic activity and encourage regional economic units. Badau strategic position in the border country that has direct access to the East Malaysian state Srawak a driving factor (push factor) for the economic development in the District and surrounding Badau, towards the realization of the border as the front porch Homeland. Further recommended that the Minister of Home Affairs Number 2, 2011 on Guidelines Establishment of Regional Border Management Agency, which regulates the powers, duties and functions of the Border Management Agency (BPP) BPP provincial and district / city to take over the authority of the Provincial Government and District/ City as provided in Article 6 and Article 7 of Law Number 43, 2008, to do a judicial review to the Supreme Court because it is against Article 11 and Article 12 of Law Number 43, 2008 on territory or "Cancel For Law".Keywords: Border Area DevelopmentABSTRAKTesis ini membahas masalah Pembangunan Kawasan Perbatasan Indonesia Dengan Malaysia Di Wilayah Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu. Dari hasil penelitian mengunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan : 1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, berbasis pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menghasilkan RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD 2011-2015 dan RKPD, serta APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelum terbentuknya BNPP, BPP Provinsi dan BPP Kabupaten sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi bagian integral dari RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu. Namun setelah terbentuknya BNPP, BPP Provinsi dan BPP Kabupaten Kapuas Hulu, penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu pada Lokasi Prioritas (LOKPRI) Badau, Puring Kencana, Putusibau Utara, Putusibau Selatan, Embaloh Hulu, dan Batang Lupar, beralih kepada BNPP. 2. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota dalam Pasal 6 dan Pasal 7, hakikatnya merupakan pengambilalihan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yang memunculkan permasalahan yuridis maupun teknis dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu dari aspek penerapan asas dekonsentrasi, desentraliasai dan tugas pembantuan. 3. Lokpri Badau merupakan kawasan yang memiliki sumber daya unggulan potensial untuk dikembangkan mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong kegiatan unit-unit ekonomi kawasan. Posisi strategis Badau di wilayah perbatasan negara yang memiliki akses langsung dengan negara bagian Srawak Malaysia Timur merupakan faktor pendorong (push factor) bagi perkembangan perekonomian di Kecamatan Badau dan sekitarnya, menuju terwujudnya kawasan perbatasan sebagai beranda depan NKRI. Selanjutnya direkomendasikan agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Di Daerah, yang mengatur wewenang, tugas, dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan (BPP) Provinsi dan BPP Kabupaten/Kota dengan mengambil alih kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dapat dilakukan yudisial review kepada Mahkamah Agung karena bertentangan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara atau Batal Demi Hukum.Kata Kunci : Pembangunan Kawasan Perbatasan.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH FRANRA SAE PUDABA, S.H. A.2021131049, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakFranra Sae Pudaba, NPM A202 1131 049, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dibawah bimbingan Kamarullah sebagai Pembimbing I dan Hamdani sebagai Pembimbing II. Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Bengkayang, Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah dalam penerapannya Peraturan Daerah tersebut dianggap belum optimal dikarenakan oleh faktor sebagian besar wajib pajak belum tahu peraturan daerah yang mengatur di bidang pajak bumi dan bangunan, serta tidak setuju apabila pemerintah daerah menerapkan sanksi pidana atau kurungan penjara dan penyitaan, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat seperti lupa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan kurang efektifnya petugas pajak dalam melakukan penagihan. Metode penelitian ini tergolong observasional research dengan cara survey yaitu penelitian ini memakai quistioner dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Sedangkan dari sudut tipenya penelitian ini tergolong deskriptif analisis karena bermaksud memecahkan masalah berdasarkan fakta dan data yang terkumpul serta tampak sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pihak terkait. Semua data yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Temuan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah (1). Implementasi peraturan daerah belum sesuai dengan semangat yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. (2). Faktor-faktor yang menghambat implementasi tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kelalaian pemerintah dalam hal penerbitan SPPT, kurangnya pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan, dan domisili wajib pajak yang tidak berada di lokasi objek pajak. Implementasi kebijakan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik apabila pemerintahan daerah dapat memperhatikan faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan daerah tersebut dan perlunya upaya efektif dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah yaitu optimalisasi dalam pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dalam hal ini petugas pajak yang ditunjuk oleh pemerintah daerah serta dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah yang secara langsung menerima dan memungut Pajak Bumi Dan Bangunan hendaknya melakukan kebijakan sesuai aturan yang berlaku.Kata Kunci : Implementasi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , Dinas Pendapatan Daerah.AbstractSae Franra Pudaba, NPM A202 049 1131,Regional Implementation Bengkayang Regulation Number 2 year 2013 Land and Building Tax on Rural and Urban Areas in office Revenue departmen. Under the guidance of Kamarullah as Hamdani as a Supervisor I and Supervisor II. This research was conducted at the Department of Revenue office in Bengkayang, Based on the results of the research that the implementation of District Regulation Bengkayang Number 2 year 2013 on Land and Building Tax Rural and Urban at the office of Regional Revenue Office in the implementation of the regional regulation are considered not optimal due to the factor most of taxpayers do not know the local regulations governing in the field property tax, and disagree when local governments to apply criminal sanctions or imprisonment and confiscation, then the lack of public awareness as to forget the due date of the payment of taxes and less effective in collecting tax officials. The research method is classified as observational research using survey method that uses quistioner research and interviews as a data collection tool. While the terms of the type of research is classified as descriptive analysis because intends to solve the problem based on facts and data collected as well as visible as the time of the study. This study was conducted by interviewing relevant parties. All data have been obtained are presented descriptively to answer the problem formulation in this study. The findings obtained from the results of this study are (1). Implementation of local regulation is not in accordance with the spirit embodied in legislation. (2). Factors that inhibit the implementation of which is the lack of public awareness, government negligence in the case of the issuance of SPPT, lack of legislative oversight of the implementation of laws and regulations, and the domicile of the taxpayer who is not in the location of objects taxation. Implementation of the regional policies can work well if the regional government may consider the factors that hinder the implementation of these local regulations and the need for effective measures in order to increase acceptance of local revenue that optimize the collection of tax on land and building in this case tax officials appointed by local governments and related agencies namely the Department of Revenue who directly receive and levy tax on land and buildings should make policy according to the rules applicable. Key Concept : Implementation, Land and Building Tax Rural and Urban Regional Revenue Office.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELANGKAAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) JENIS SOLAR BERSUBSIDI Study Di Kota Pontianak HARDIK, SH. A.21211065, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study aims to determine: 1) the determination of the distribution of subsidized diesel in Pontianak, 2) the factors that cause difficult to get subsidized diesel fuel in Pontianak. 3) efforts should be made to this policy of subsidized diesel distributors can meet the needs of people in the city of Pontianak. The research was conducted in Pontianak and Pertamina Depot Fuel Filling Station (SPBB) in Pontianak, namely PT. Wana Patra, PT. Indo Mitra, PT. Unified Human Settlements, PT. Kapuas Mandiri and PT. Dian Patria. Data collection methods used were interviews, questionnaires, and direct observations. The data obtained in qualitative analysis. The results showed that the determination of the distribution of subsidized diesel based community needs Pontianak, where the public monthly subsidized diesel takes about 5000-6000 liters, while the average sales at gas stations in the city of Pontianak only 1,974 kl / month. Thus between the needs of society with average sales at gas stations in the city of Pontianak yet balanced. Barriers in the distribution of subsidized diesel fuel in Pontianak, causing shortages due to the following matters: 1) Public consumption will fuel (fuel oil) continues to increase, 2) capacity refinery production of PT Pertamina (Persero) is limited, 3) Means and distribution facilities have solar maximum, 4) Inclement weather that interfere with the distribution of (nature factor), 5) The government plans to raise the price of diesel that caused panic buying, 6) The existence of irregularities in the distribution of fuel oil in Pontianak. The efforts made by the distributor of subsidized diesel to meet the needs of people in Pontianak perform optimally in terms of service to prevent diesel fuel scarcity (preventive), by maximizing the solar stocks and implement the service in case there has been a shortage of diesel in the city of Pontianak (repressive), by asking the help of solar stock to another Pertamina Depot-Depot nearest prendistribusian solar system and set it in turns to supply diesel from refineries and refineries Palembang Ridesharing Bintan Tanjung Uban Riau Islands province back to normal.Keywords: Scarcity in the distribution of subsidized diesel3A B S T R A KPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) penentuan distribusi jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak, 2) faktor-faktor yang menjadi penyebab sulit mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak. 3) upaya-upaya yang harus dilakukan agar kebijakan distributor solar bersubsidi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan di Depot Pertamina Pontianak dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBB) di Kota Pontianak, yaitu PT. Wana Patra, PT. Indo Mitra, PT. Cipta Karya Bersatu, PT. Kapuas Mandiri dan PT. Dian Patria. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan distribusi jenis solar bersubsidi didasarkan kebutuhan masyarakat Kota Pontianak, di mana dalam setiap bulannya masyarakat membutuhkan solar bersubsidi sekitar 5.000 6.000 kiloliter, sedangkan rata-rata hasil penjualan pada SPBU yang ada di Kota Pontianak hanya 1.974 kiloliter/bulan. Dengan demikian antara kebutuhan masyarakat dengan rata-rata penjualan pada SPBU yang ada di Kota Pontianak belum seimbang. Hambatan dalam pendistribusian BBM jenis solar bersubsidi di Kota Pontianak sehingga menyebabkan kelangkaan dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 1) Konsumsi masyarakat akan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang terus meningkat, 2) Kapasitas produksi kilang PT Pertamina (Persero) terbatas, 3) Sarana dan fasilitas pendistribusian solar belum maksimal, 4) Cuaca buruk yang mengganggu distribusi (nature factor), 5) Adanya rencana pemerintah menaikkan harga solar yang menyebabkan terjadinya panic buying, 6) Adanya penyimpangan dalam distribusi bahan bakar minyak di Kota Pontianak. Adapun upaya yang dilakukan distributor solar bersubsidi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Pontianak melaksanakan pelayanan secara optimal dalam hal mencegah terjadinya kelangkaan solar (preventif), yaitu dengan memaksimalkan stock solar dan melaksanakan pelayanan dalam hal telah terjadi kelangkaan solar di kota Pontianak (represif), yaitu dengan meminta bantuan stock solar ke Depot-Depot Pertamina lain yang terdekat dan mengatur sistem prendistribusian solar secara bergiliran sampai suplai solar dari Kilang Pelaju Palembang dan Kilang Tanjung Uban Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau kembali normal.Kata Kunci : Kelangkaan dalam pendistribusian solar bersubsidi

STRATEGI KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK DALAM MENJAGA KETERTIBAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (Studi Pemilihan Umum Presiden 2014) HUJRA SOUMENA,S.Ik. A.2021131086, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACThis thesis discuss strategy Pontianak City Police in maintaining order on the organization of elections (Presidential Election Study 2014). In order to secure the implementation of the Presidential Election 2014 Police Pontianak organizing internally that is organizing the parts and units Operational Police Pontianak become a united force and coordinated properly it is also necessary organizing externally that the City Government of Pontianak, KPU Pontianak, Pontianak city Supervisory Committee, Organizing Committee for the 2014 presidential election and Community Potential in an integrated and coordinated systematically according to the task, role, functions and responsibilities of each in relation to the implementation pemelihan pressiden 2014. The dominant factor affecting the implementation of the 2014 Presidential Elections Police Pontianak and public order are primed in Pontianak Police region are: geographical conditions very broad Pontianak City 107.82 km2, with a population of 550 304 inhabitants. While the number of Police personnel Pontianak just as much as 1331 personnel, is certainly not sufficient to Pontianak Police efforts in protecting, nurturing and serving the people of the city of Pontianak in the face of the organization of the election year 2014.Kondisi jobs in Pontianak are still limited or not comparable with the needs of the population to get decent work in various sectors of life, has the potential to create interference in the administration of the 2014 presidential election in the City of Pontianak.Kondisi socio-economic, socio-political and socio-cultural in Pontianak are still vulnerable to the dynamics of democratic life that deviate from the values of moral, religious, social, and applicable laws and regulations, can trigger horizontal conflict and / or crime-impact kontijensi.Strategi strategy lakukakan by Pontianak City Police in maintaining maintaining order on the implementation of the 2014 presidential election through prevention, deterrence and prevention of crime to support the implementation of the general election president in 2014 conducive manner: Improving the implementation of the policing function optimally, a partnership Police with the City of Pontianak, KPU Pontianak, Panwaslu Pontianak City and related institutions, establish partnerships Police with the Community, as well as improve the ability, character, identity and professionalism Police personnel on an ongoing basis. Doing deterrence, the condition of the "threshold interference" with the objective to reduce the social order "chance factor" and lower "faith factor" through regulation, guard, escort and patrol. Enforcing the law against "real threat" kamtibmas explicitly, consequently and consistently under the provisions of applicable law.Keywords: Policing Strategy, the implementation of the presidential election.2ABSTRAKTesis ini membahas masalah strategi Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam menjaga ketertiban pada penyelenggaraan pemilihan umum (Studi Pemilihan Umum Presiden 2014) . Dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2014 Polresta Pontianak melakukan pengorganisasian secara intern yaitu pengorganisasian bagian-bagian dan satuan-satuan operasional Polresta Pontianak menjadi suatu kekuatan yang utuh dan terkoordinir dengan baik perlu juga dilakukan pengorganisasian secara ekstern yaitu dengan Pemerintahan Kota Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak, Panwaslu Kota Pontianak, Panitia Penyelenggara Pilpres 2014 dan Potensi Masyarakat secara terpadu dan terkoordinir secara sistimatis sesuai tugas, peran dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemelihan pressiden tahun 2014. Faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2014 Polresta Pontianak dan ketertiban masyarakat yang prima di wilayah Polresta Pontianak adalah: Kondisi geografis Kota Pontianak yang sangat luas 107,82 km2, dengan jumlah penduduk 550.304 jiwa. Sedangkan jumlah personil Polresta Pontianak hanya sebanyak 1331 personil, tentunya tidak memadai dengan upaya Polresta Pontianak dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat kota Pontianak dalam menghadapi penyelenggaraan pilpres tahun 2014.Kondisi lapangan kerja di Kota Pontianak yang masih terbatas atau belum sebanding dengan kebutuhan penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diberbagai sektor kehidupan, berpotensi untuk menciptakan gangguan dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 di Kota Pontianak.Kondisi sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya di Kota Pontianak yang masih rawan terhadap dinamika kehidupan demokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai moral, agama, sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku, dapat memicu terjadinya konflik horizontal dan/atau kejahatan berdampak kontijensi.Strategi-Strategi yang lakukakan oleh Kepolisian Resort Kota Pontianak dalam menjaga menjaga ketertiban pada penyelenggaraan pemilihan umum presiden 2014 melalui pencegahan, penangkalan dan penanggulangan kejahatan untuk menopang terlaksananya pemilihan umum presiden tahun 2014 yang kondusif dengan cara :Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepolisian secara optimal, menjalin kemitraan Polri dengan Pemerintah Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak,Panwaslu Kota Pontianak dan Instansi terkait, memantapkan kemitraan Polri dengan Masyarakat, serta meningkatkan kemampuan, watak, jati diri dan profesionalitas personil Polri secara berkelanjutan. Melakukan penangkalan, terhadap kondisi â€œambang gangguanâ€ kamtibmas dengan sasaran untuk mengurangi â€œfaktor kesempatanâ€ dan menurunkan â€œfaktor niatâ€ melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Melakukan penegakan hukum terhadap "ancaman nyata" kamtibmas secara tegas, konsekuen dan konsisten berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.Kata Kunci: Strategi Kepolisian, penyelenggaraan pemilihan president.

TANGGUNG JAWAB PERDATA BIRO PERJALANAN WISATA DALAM MENDATANGKAN WISATAWAN KE DAERAH TUJUAN WISATA (Studi Pada Biro Perjalanan Wisata Di Kota Pontianak) YULIANA MANGAN, SH. A.21210059, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThesis, under the guidance of Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si as Supervisor I and II Idham, SH., MH As mentors.The thesis is entitled : Civil Responsibility Travel Bureau In Bringing Travelers to Tourist Destination Areas (Studies in Travel Bureau in Pontianak). There are three main problems that diteiliti, namely regarding : the legal relationship between Travel Bureau with local government; legal relationship between the Traveler Travel Bureau/Consumer, and civil liability Travel Bureau Bureau Against Travelers. The research method used is a normative legal research methods and sociological. Conclusions derived from the results of this thesis are : 1. Legal relationships between Travel Bureau with views of the position of the local government and local government Travel Bureau in the implementation of tourism development, partnerships and coordinative in nature. 2. Legal relationships between Travel Bureau with travelers/Consumers essentially as a seller to the buyer tourist services tour services, also the relationship hukuma to do work or to perform services - services, which terkat the provisions of civil law and consumer protection laws. 3. Civil responsibility tangggung Travel Bureau Against Travelers bound by Article 1365 where one party is in default in carrying out tourism activities that have been agreed/agreed by both parties. In addition, it can also be sued for compensation, based on the consumer protection laws when traveling tour packages and tourist services not in accordance with the promised and/or breach of its obligations as a Consumer Travel Agents Travel Business Actor. Further recommended that future Pontianak City Government continuously improve programs, activities and tourism development angggaran good for tourism objects rehabilitate existing objects or build new tourist in town Pontinak. Similarly, the existing tourism businesses in the city of Pontianak in order to increase its role in developing tourism in the city of Pontianak, especially as related to the function of the tours they offer services to domestic tourists and mancanegara. To wider community, particularly the city of Pontianak and the surrounding areas, it is advisable to always pro-actively participate in the implementation of tourism development by participating maintaining cleanliness, security, public order, and the development of cultural values of the city of Pontianak.Key Word : Civil Responsibility, Travel Bureau, Travelers, and Tourism Destination Region. AbstrakTesis, dibawah bimbingan : Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si selakuPembimbing I dan Idham, SH., MH selaku Pembimbing II.Tesis ini berjudul : Tanggung Jawab Perdata Biro Perjalanan Wisata Dalam Mendatangkan Wisatawan Ke Daerah Tujuan Wisata (Studi Pada Biro Perjalanan Wisata Di Kota Pontianak). Ada tiga masalah pokok yang diteliti, yaitu mengenai : Hubungan Hukum antara Biro Perjalanan Wisata dengan Pemerintah Daerah; Hubungan Hukum antara Biro Perjalanan Wisata dengan Wisatawan; dan Tanggung Jawab Perdata Biro Perjalanan Wisata Terhadap Wisatawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tesis ini adalah: 1. Hubungan Hukum Antara Biro Perjalanan Wisata Dengan Pemerintah Daerah dilihat dari kedudukan Pemerintah Daerah dan Biro Perjalanan Wisata dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan, hakikatnya bersifat kemitraan dan koordinatif. 2. Hubungan Hukum Antara Biro Perjalanan Wisata Dengan Wisatawan/Konsumen hakikatnya sebagai penjual jasa wisata dengan pembeli jasa wisata, juga merupakan hubungan hukuma untuk melakukan pekerjaan atau untuk melakukan jasa jasa, yang terkat pada ketentuan hukum perdata dan undang-undang perlindungan konsumen. 3. Tangggung Jawab Perdata Biro Perjalanan Wisata terhadap Wisatawan terikat pada Pasal 1365 apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kegiatan wisata yang sudah disepakati/diperjanjikan kedua belah pihak. Selain itu, juga dapat digugat tuntutan ganti rugi, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila paket wisata dan pelayanan perjalanan wisatanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan/atau melanggar kewajiban Biro Perjalanan Wisata sebagai Pelaku Usaha Perjalanan Wisata. Selanjutnya disarankan agar ke depan Pemerintah Kota Pontianak senantiasa meningkatkan program, kegiatan dan angggaran pembangunan kepariwisataan baik untuk merehabilitasi obyek-obyek wisata yang sudah ada ataupun membangun obyek-obyek wisata yang baru di Kota Pontianak. Demikian pula dengan pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota Pontianak agar meningkatkan perannya dalam membangun kepariwisataan di Kota Pontianak, terutama yang terkait dengan fungsi pelayanan jasa wisata yang ditawarkannya kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Kepada masyarakat luas, khususnya warga Kota Pontianak dan sekitarnya, disarankan untuk senantiasa pro aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan dengan ikut serta memelihara kebersihan, keamanan, ketertiban umum, dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat Kota Pontianak.Key Word : Tanggung Jawab Perdata, Biro Perjalanan Wisata, Wisatawan, dan Daerah Tujuan Wisata.

PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak) DJUMADI, SH A21211091, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the problem Verdict Against Corruption Free By Judge District Court (Case Study in High Court Jurisdiction Pontianak). From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Basic considerations Putussibau District Court Decision Number: Number: 59/Pid.B/2006/PN.PTSB juridical been based on the provisions of the legislation applicable in the field of forestry, corruption and administrative law are reinforced by the opinions of the expert criminal law and administrative law, evidence according to the Criminal Procedure Code, as well as the facts of the law in court, so to the acquittal of the defendants Drs. H. Bin Husin beverage ABANG ABANG Husin. While the basic considerations Singkawang District Court Decision Number: 168/Pid.B/2004/PN.SKW, dated March 21, 2005, which had been acquitted of charges of corruption funds from the budget of 2003, Defendant: Soemardji, Drs. Adrianto Alio, Hermanus, Tambok Pardede, SH, Hadi Surya, Drs. Son Tavip Purba, Mahyan Aminuddin, H. Zainal Abidin, HZ., J.M. Papilaya, SH, Irene Kadem, SP., Ridha Wahyuni, SH, and IIS Sumiati, legally has referred to the provisions of regulations in the field of local governance, corruption and administrative law are reinforced by the opinions of experts criminal law and the law administration, the evidence according to the Criminal Procedure Code, as well as the facts in the court of law. 2. Dominant factors that affect the judge's decision in the direction of a good decision based on the law and bad decision is contrary to law factors: a. Judge integrity ; b. Judge Professionalism; c. Kepatian Regulation Legislation Law d. Level Legal Awareness Society. Further recommended : In an effort to improve the effectiveness, objectivity and quality of court decisions corruption forward, the necessary increase of Integrity and Professionalism Justice, Legal Certainty Substance Regulation Legislation and Legal Awareness in the community organizing criminal justice process in Indonesia. In addition , always needs to be increased scrutiny of domestic judicial decisions by the Court and the High Court of the Republic of Indonesia, as well as external oversight by both the Judicial Commission and the general public against the verdict and the conduct of judges suspected of corruption that deviate from the values of law purposes, is : truth, fairness, certainty, and legal expediency.Keyword : Crime of corruption, Decision Free2ABSTRAKTesis ini membahas masalah Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Negeri (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: Nomor: 59/Pid.B/2006/PN.PTSB secara yuridis telah berbasis pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan, tindak pidana korupsi dan hukum administrasi yang diperkuat oleh pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan hukum administrasi, alat-alat bukti menurut KUHAP, serta fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga sampai pada putusan bebas terhadap terdakwa Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN Bin ABANG HUSIN. Sedangkan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 168/Pid.B/2004/PN.SKW, tanggal 21 Maret 2005, yang telah memutus bebas dari dakwaan melakukan tindak pidana korupsi dana APBD Tahun 2003, Terdakwa : Soemardji, Drs. Adrianto Alio, Hermanus, Tambok Pardede, S.H., Hadi Surya, Drs. Tavip Putra Purba, Aminuddin Mahyan, H. Zainal Abidin, HZ., J.M. Papilaya, S.H., Irene Kadem, SP., Ridha Wahyuni, S.H., dan IIS Sumiati, secara yuridis telah mengacu pada ketentuan peraturan di bidang tata pemerintahan daerah, tindak pidana korupsi dan hukum administrasi yang diperkuat oleh pendapat-pendapat para pakar hukum pidana dan hukum administrasi, alat-alat bukti menurut KUHAP, serta fakta-fakta hukum di persidangan. 2. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi putusan hakim ke arah putusan yang baik berdasarkan atas hukum dan putusan yang buruk bertentangan dengan hukum adalah faktor : a. Integritas Hakim; b. Profesionalitas Hakim; c. Kepatian Hukum Peraturan Perundang-Undangan; d. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat. Selanjutnya direkomendasikan : Dalam upaya meningkatkan efektivitas, obyektivitas dan kualitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi ke depan, diperlukan peningkatan Integritas dan Profesionalitas Hakim, Kepastian Hukum Substansi Peraturan Perundang-Undangan, dan Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat dalam penyelenggaran proses peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, senantiasa perlu ditingkatkan pengawasan putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta pengawasan eksternal baik oleh Komisi Yudisial maupun masyarakat luas terhadap putusan dan perilaku hakim tindak pidana korupsi yang diduga menyimpang dari nilai-nilai tujuan hukum, ialah : kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Putusan Bebas3

ANALISA PELAKSANAAN WAKAF UANG DI KABUPATEN KUBU RAYA HERY SUSANTO, A.21211005, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKMasyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya denganjumlah penduduk mayoritas Muslim, merupakan asset dan potensi yangbesar diperoleh dari wakaf uang yang apabila dikelola dengan baik danprofesional sesuai dengan ketentuan syariâ€™ah Islam, bagi kesejahteraanummat Muslim, permasalahannya bagaimana pelaksanaan wakaf uangberdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diKabupaten Kubu Raya, apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaanwakaf uang yang ditentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004Tentang Wakaf di Kabupaten Kubu Raya, upaya apa yang dilakukanPemerintah (Kementerian Agama) dalam pelaksanaan wakaf uang.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, penelitiannormatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan informan diperoleh daripejabat LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang)adalah Bank Muamalat, Bank Negara Indonesia Tbk. Divisi Syariah danBank Syariah Mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiKalimantan Barat dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya.Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui : 1). Wakaf uang belumdapat dilaksanakan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, 2).Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan wakaf uang tersebutadalah Peraturan pelaksana yang menyangkut perwakafan khususnya wakafuang yang belum diatur secara terinci dan ketentuan peraturan tersebuthanya bersifat administratif tidak bersifat Imperatif, masih terdapat pro dankontra pandangan mengenai boleh tidaknya wakaf yang dibatasi waktu(wakaf untuk sementara), masyarakat lebih cenderung memilih mewakafkantanahnya ketimbang wakaf uang, serta belum tersedianya Nazhir yangprofesional.Perlu dilakukan sosialisasi terhadap ketentuan peraturan perundangundanganyang mengatur wakaf uang kepada masyarakat khususnyamasyarakat di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya secaraberkesinambungan, hendaknya masyarakat berupaya juga untukmendapatkan informasi dari instansi terkait agar dapat melaksanakanwakaf uang, hendaknya dari Kementerian Agama Kantor Wilayah ProvinsiKalimantan Barat mengadakan pelatihan/sosialisasi tentang wakaf uangdengan melibatkan masyarakat di Kecamatan Sungai Raya KabupatenKubu Raya.Kata kunci : Pelaksanaan Wakaf Uang4ABSTRAKSPeople in the River District Kubu Raya regency Kingdom with apopulation of Muslim majority , is a great asset and a potential money earnedfrom endowments that if managed properly and professionally in accordancewith the provisions of the Islamic Shari'ah , for the welfare of the Muslims,the issue of how the implementation of cash waqf by Law No. 41 Year 2004 onwaqf in Kubu Raya district, whether that be a bottleneck in theimplementation of the specified cash waqf Law No. 41 Year 2004 on waqf inKubu Raya District , any attempt by the Government ( Ministry of ReligiousAffairs ) in the implementation of waqf money..This research used in This study uses the normative legal, normativeresearch is done through the study of literature and the informant obtainedfrom official LKS-PWU (Islamic Financial Institutions Endowment MoneyRecipients) are Bank Muamalat, Bank Negara Indonesia Tbk. DivisionSyariah and Bank Syariah Mandiri, Ministry of Religious Affairs RegionalOffice of West Kalimantan Province and the Ministry of Religious Kubu Rayadistrict .Based on the research results, it can be seen : 1). Endowments moneycan not be implemented in the River District Kubu Raya Raya district , 2 ) .As for the obstacles in the implementation of the cash waqf is theimplementing regulations pertaining to particular waqf donation money thathas not been regulated in detail and the provisions of these regulations are notmerely administrative imperatives , there are pros and cons of views onwhether or endowments which may be limited by time ( waqf for while ) ,people are more likely to choose mewakafkan waqf land rather than money ,as well as the unavailability of professional Nazhir .Needs to be disseminated to the provisions of laws and regulationsgoverning the waqf money to the community , especially people in the DistrictSungai Kubu Raya district Kingdom ongoing basis , the public should alsoattempt to obtain information from relevant agencies in order to carry out thewaqf money , should be of the Ministry of Religious Affairs Office of theProvincial West Kalimantan conduct training / socialization of waqf moneyby involving the community in the River District Kubu Raya Raya district .Keywords : implementation of waqf money

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN YUSMANITA, SSi., Apt. A21211098, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTArticle 75 paragraph (1) of Law No. 18 Year 2012 on Food states: "Every person whodoes food production for distribution prohibited uses: Food additives that exceed themaximum threshold specified; and / or prohibited materials used as additives Food". Then theviolation of the provisions of this chapter subject to the threat of criminal sanctions asreferred to in Article 136 of Law No. 18 of 2012 which states: "Every person who circulatedthe Food Production for intentionally using: a. Food additives exceed the maximum limitspecified; or b. prohibited materials used as Food additives as referred to in Article 75paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine ofRp. 10,000,000,000.00 (ten billion dollars)".Although already available law on the prohibition of use of Food additives thatexceed specified maximum threshold and / or prohibited materials used as additives for food,as well as sanctions that can be applied against the perpetrator, there are still many employerswho use hazardous substances in food products on household food industry in Pontianak Citylaw enforcement has not been done. As for the problem of this research is a factor of what theproblem is that enforcement of the provisions of Article 136 of Law No. 18 of 2012 has notbeen effective; and what legal actions undertaken by the government in order to streamlinethe enforcement of Article 136 of Law No. 18 of 2012.This study uses a socio-legal research methods research. The survey results revealedthat the factors that constrain enforcement of the provisions of Article 136 of Law No. 18 of2012 has not been effective, namely: lack of coordination in the conduct of law enforcement,penalties are given good guidance, oversight and action pro justicia yet provide a deterrenteffect; no solid inter-agency level supervisors and supervisors (PHO and FDA); budget forthe detection of inadequate BTP; laboratory facilities to perform all the BTP investigation isnot yet complete and is expensive; more food industry players dominate the market so thatthe relevant agencies to oversee difficulty (wide area); BTP limited knowledge about thecommunity; effects of BTP requires a long process and a long time to health, so that peopledo not pay much attention to the food that is sold / consumed; and has never been aninvestigation into the company (IRTP) Food additives are used that exceed the maximumthreshold specified and / or prohibited materials used as additives Food.Legal efforts undertaken by the government in order to streamline the enforcement ofArticl 136 of Law No. 18 of 2012 is to provide information that may be material and may notbe used in food through various forums, such as counseling, campaigns, exhibitions, andothers. IRTP It should no longer use food additives that are prohibited, but the use of foodtambahn materials are allowed. Then encourage the relevant agencies (Department of Healthand BBPOM) to strictly supervise the production and distribution of food using foodadditives including providing infrastructure facilities for testing (lab) in order to know forcertain offenses committedABSTRAKPasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Panganmenyatakan: â€œSetiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkandilarang menggunakan: bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batasmaksimal yang ditetapkan; dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahantambahan Panganâ€. Kemudian terhadap pelanggaran ketentuan pasal ini dikenakanancaman sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 Undang-UndangNomor 18 Tahun 2012 yang menyatakan: â€œSetiap Orang yang melakukan ProduksiPangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: a. bahan tambahanPangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau b. bahan yangdilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun ataudenda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)â€.Walaupun sudah tersedia aturan hukum mengenai larangan menggunakanbahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkandan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan, besertasanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku, ternyata masih banyak pengusahayang menggunakan bahan berbahaya dalam produk pangan pada industri panganrumah tangga di Kota Pontianak belum dilakukan penegakan hukum.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apayang menjadi kendala sehingga penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 136Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 belum efektif; dan upaya hukum apa yangdilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengefektifkan penegakan hukumterhadap Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.Penelitian ini menggunakan metode penelitian socio-legal research. Darihasil penelitian diketahui faktor yang menjadi kendala sehingga penegakan hukumterhadap ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 belum efektif,yaitu: kurangnya koordinasi dalam melakukan penegakan hukum, sanksi yangdiberikan baik pembinaan, pengawasan maupun tindakan pro justisia belummemberikan efek jera; belum ada jenjang yang solid antar instansi pembina danpengawas (Dinkes dan BPOM); anggaran untuk deteksi BTP belum memadai;fasilitas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan semua BTP belum lengkap danbiayanya mahal; pelaku industri makanan lebih menguasai pasar sehingga instansiterkait kesulitan untuk mengawasi (luasnya wilayah); pengetahuan masyarakattentang BTP terbatas; efek dari BTP memerlukan proses panjang dan lama terhadapkesehatan, sehingga masyarakat tidak terlalu memperhatikan pangan yangdijual/dikonsumsi; dan belum pernah dilakukan penyidikan terhadap perusahaan(IRTP) yang menggunakan bahan tambahan Pangan yang melampaui ambangbatas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagaibahan tambahan Pangan.Upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengefektifkanpenegakan hukum terhadap Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitumemberikan informasi bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan pada panganmelalui berbagai forum, misalnya penyuluhan, kampanye, pameran, dan lain-lain.Seharusnya IRTP tidak lagi menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang,namun menggunakan bahan tambahn pangan yang diperbolehkan. Kemudianmendorong instansi terkait (Dinas Kesehatan dan BBPOM) untuk secara ketatmengawasi produksi dan peredaran pangan yang menggunakan bahan tambahanpangan termasuk menyediakan sarana prasarana untuk mengujinya (laboratorium)agar dapat diketahui secara pasti pelanggaran yang dilakukan.Kata Kunci : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggunaan BahanBerbahaya

EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MUNGKI HADIPRATIKTO, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractCompensation in cases of corruption to date not been thoroughly discussed. Many problems that arise related to the criminal compensation and it was all caused by settings that are clear and unequivocal By setting a clear and distinct offenses related to money substitutes is expected to provide a deterrent effect to the corrupt and can restore the state money that has corrupted.AbstrakUang pengganti dalam perkara korupsi sampai saat ini tidak pernah tuntas dibahas. Banyak permasalahan yang timbul terkait dengan pidana uang pengganti tersebut dan semua itu disebabkan karena pengaturan yang tidak jelas dan tegas Dengan pengaturan yang jelas dan tegas terkait dengan pidana uang pengganti tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para koruptor sekaligus dapat mengembalikan uang negara yang telah dikorup tersebut.

DAMPAK YURIDIS PUTUSAN PTUN NO. 55/G/2012/PTUN-JKT TERHADAP TENDER JASA KONSTRUKSI DI KALIMANTAN BARAT SUPARDIONO, SE. A.21211059, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang dampak yuridis putusan ptun no. 55/g/2012/ptun-jkt terhadap tender jasa konstruksi di kalimantan barat ".adapun tujuan penulisan tesisi ini adalah Mendapatkan data dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dualisme lembaga pengembangan jasa konstruksi di Indonesia.Mengungkapkan dan menganalisis dampak yuridis dari Putusan PTUN No NO. 55/G/2012/PTUN-JKT terhadap pelaksanaan tender jasa konstruksi di Kalimantan Barat. Mengungkapkan dan menganalisis upaya pengaturan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang lebih efektif dan efesien ke depan. Melalui metode penelitian Bersifat Yuridis karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm). Pengertian kaidah di sini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai, pengaturan hukum konkrit dan sistem hukum. Berkaitan dengan penelitian hukum normatif obyeknya berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, maka melaui meteode penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Berdasarkan kronologisnya kasus timbulnya dualisme dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memang agak rumit dan membingungkan. Peraturan menteri yang berisikan tentang kepengurusan LPJK tersebut di nilai oleh LPJK Versi Munas tidak adil dan sarat dengan kepentingan oleh pejabat tertentu. Pihak LPJK Munas memandang mekanisme musyawarah nasional adalah yang paling kuat secara hukum, dan mereka memandang bahwa STI (Sistem Teknologi Informasi) LPJK versi PU yang diadopsi Djoko Kirmanto sebagai Kepala kementerian Pkekerjaan Umum adalah hasil dari Munas 2008 yang selayaknya tidak sebaik STI LPJK versi munas. Polemik dualisme LPJK ini tidak lama kemudian menimbulkan permasalahan, terutama bagi LPJK daerah. Dampak Yuridis Dari Putusan PTUN Nomor: 55/G/2012/PTUN-JKT terkait dengan Objek sengketa 1 dan 2 yaitu Nomor : HKI 4.01.05.2171/11 Surat dan Nomor : 054823 tanggal 10 Januari 2012, mengenai Pendaftaran Perubahan Alamat Merek LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dan Ciptaan Logo LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (LPJK) dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor 054823, yang ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Design Industri, Design Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia jelas menyatakan bahwa hak cipta berupa Logo itu sah secara hokum di miliki oleh LPJK versi Munas. Hal terebut mengakibatkan kisruh di kedua lembaga tersebut yang mana masing-masing lembaga tersebut mengklaim ke absahan pemakian logo. Berdarnya surat edaran dari masing-masing lembaga sangat berdampak terhadap kepastian hokum tender Jasa Konstruksi yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Kalimantan Barat pada khusunya. Upaya-Upaya hukum pengaturan lembaga pengembangan jasa konstruksi yang lebih efektif dan efesien ke depan pasca Putusan PTUN No. 55/G/2012 PTUN-JKT yaitu dengan melakukan upaya hukum perdata, upaya hukum tata negara, upaya hukum administrasi, dan upaya hukum pidana . adapun saran penulis terhadapa penelitian ini adalah Pelaksanaan putusan PTUN PTUN No. 55/G/2012 PTUN-JKT dirasa belum efektif dan efesien sehingga harus karena kurangnya ketaatan dari pengurus atau pejabat Negara yang ada dilingkungan kedua LPJK tersebut. Sudah waktunya pemerintah (Presiden) di tuntut untuk mengambil sikap tegas mengakhiri konflik ini, agar ada Kepastian hokum terhadap dunia konstruksi diIndonesia . Perlunya penerapan prinsip good governance sehingga pelaksanaan pemerintahan akan lebih transparan, berpihak pada demokrasi dan kemakmuran rakyat. Dan konflik-konflik mengenai Pelakasanaan tender Jasa Konstruksi bisa lebih berkurang. Jika sudah diputus oleh Pengadilan TUN, maka pelaksanaannya lebih mudah ditaati dan terselesaikan dengan kepastian hukum yang konkrit.ABSTRACTThis thesis discusses the impact of judicial verdict of no. 55 / g / 2012 / PTUN-jkt to tender for construction in West Kalimantan ".As for the purpose of writing this Tesisi is Getting the data and analyze the factors that cause body dualism Indonesia.Mengungkapkan development and construction services in analyzing the impact of the judicial verdict of No. NO. 55 / G / 2012 / PTUN-JKT to tender for the implementation of construction in West Kalimantan. Expressing and analyzing the development of institutional arrangements effort construction services more effectively and efficiently in the future. Through research methods Characteristically Juridical as the target of this research is legal or norm (norm). Understanding the rules here include the principle of law, legal norms in terms of value, setting concrete law and the legal system. in connection with normative legal research object in the form of general principles of law, legal systematics, extent of vertical and horizontal sync, then through meteode the study was concluded that the incidence of cases Based chronological dualism of Construction Services Development Board (LPJK) is rather complicated and confusing. Regulation of the Minister that contains the management LPJK in value by LPJK Version Munas unfair and loaded with interest by certain officials. National Conference party looked LPJK national consensus mechanism is the most powerful legally, and they perceive that the STI (Information Technology Systems) LPJK version adopted PU Djoko Kirmanto as head of the Ministry of Public Pkekerjaan is the result of the 2008 National Conference should not be as good as the STI LPJK munas version. Polemic LPJK dualism is not long before problems occur, especially for LPJK area. Juridical Impact Of The verdict Number: 55 / G / 2012 / PTUN-JKT associated with Object dispute 1 and 2, namely Number: IPR 4.01.05.2171/11 Letter and Number: 054 823 dated January 10, 2012, regarding Trademark Registration Change of Address INSTITUTIONAL DEVELOPMENT SERVICES CONSTRUCTION (LPJK) and Logo Creation CONSTRUCTION DEVELOPMENT INSTITUTE (LPJK) in the General Register of Works No. 054 823, which was signed by the Director of Copyright, Industrial Design, Design of Integrated Circuits and Trade Secrets on behalf of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia clearly states that the copyright in the form of the logo valid legally owned by the National Conference LPJK version. It stretcher resulted in chaos in the two institutions in which each of these institutions claim to invalidity appliances logo. Berdarnya circulars of each institution have seriously affected the legal certainty tender Construction Services in Indonesia in general and especially in West Kalimantan. Efforts laws governing construction services development agencies more effectively and efficiently to the front post verdict of No. 55 / G / 2012-DPS administrative court is to conduct civil remedies, efforts constitutional law, administrative law efforts, and the efforts of the criminal law. As for the suggestion terhadapa authors of this study is the implementation of the decision of the Administrative Court Administrative Court No. 55 / G / 2012-DPS administrative court has not considered effective and efficient so it must be due to the lack of observance of the board or state officials that there are two LPJK the environment. It's time the government (President) in demand to take a firm stand end to this conflict, so that there is certainty of law to the world of construction in Indonesia. The need for the application of the principles of good governance so that the implementation of the government will be more transparent, pro-democracy and prosperity of the people. And conflicts regarding the tender exercisingConstruction Services can be reduced. If it has been decided by the Court TUN, then its implementation easier adhered and resolved with concrete legal certainty.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA