Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA NON PENAL TERHADAP PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM YANG BERPONTESI ANARKIS (Study Kasus Pada Polresta Pontianak) SAIFUL ALAM, SH, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractBehavior protesters in Pontianak City Police jurisdiction (City of Pontianak and Kubu Raya district) there has been an anarchist and there are not anarchists. With the non-penal remedies Pontianak city police chief and his staff in the delivery of public opinion can be handled professionally and proportionately.Key words: Behavior protesters, Anarchists and Anarchist Something's NotAbstrakPerilaku pengunjuk rasa di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota (Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya) selama ini ada yang anarkis dan ada yang tidak anarkis. Dengan adanya upaya hukum non penal Kapolresta Pontianak kota dan jajarannya maka penyampaian pendapat di muka umum dapat diatasi secara profesional dan proporsional.Kata Kunci : Perilaku Pengunjuk Rasa, Anarkis Dan Ada Yang Tidak Anarkis

PENERAPAN KETENTUAN RESTITUSI KASUS TPPO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA AGUS HASANUDIN, SH. A.21211010, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKorban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu kasustindak pidana.Perdagangan Orang mengakibatkan korban mengalami penderitaanbaik fisik, psiskis ekonomi dan sosial. Setelah diberlakukanya Undang undangNomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapatlebih efektif. Konsep pertanggung jawaban ganti kerugian juga telah diatur dalamaspek penting dalam penegakan hukum. Namun dalam prakteknya putusan (vonis)perkara tindak pidana perdagangan orang jarang memuat restitusi.Tetapi adadalam hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 1633/PID.B/2009/PN.TK,atas nama Fitriyani Binti Muradi yang merupakan satu-satunya putusan dalam perkara tindakpidana perdagangan orang yang menghukum pelaku untuk membayar restitusi kepadakorban. Hal ini dipengaruhi oleh belum jelasnya prosedur pengajuan restitusi bagikorban tindak pidana perdagangan orang dan beberapa faktor kendala lainya.Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis â€“ empiris. Dalam memperoleh datadilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dalam bentukwawancara dengan informan. Dari hasil penellitian diperoleh kesimpulan bahwaprosedur pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang diatursecara tersendiri dalam Undang undang tindak pidana Perdagangan Orang danmengacu kepada KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang undang TindakPidana Perdagangan Orang. Kendala dalam penerapan restitusi pada perkaratindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu :1. Faktor peraturan perundang undangan; 2.faktor sumber daya manusia; 3. Faktorkorban. Upaya yang harus dilakukan agar Restitusi dapat diterapkan pada perkaratindak pidana perdagangan orang yaitu : ketentuan mengenai restitusi perludirevisi, dibuatkan peraturan pelaksana mengenai prosedur pengajuan restitusioleh masing masing lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas SDM parapenegak hukum, koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi penegakhukum,kesepahaman antara penegak hum atau instansi, sosialisasi kepadamasyarakat terutama korban mengenai tindak pidana perdagangan orang danmasalah restitusi. kemudian kendala dari kurangnya kesadaran penegak hukum dan sumberdaya manusia yang terlatih dan terampil dalam memperjuangkan hak restitusi korban.Selanjutnya, kendala dari kesadaran hukum korban, yang mana korban beranggapanseandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding denganyang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jikamelakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugianlain sehingga mereka menjadi apatis.2Kata Kunci :Perdagangan Orang, Restitusi3ABSTRACTVictims of crime is basically a party that suffered most in a crime. Trafficking in personhas caused the victims to suffer physically, psycologycally, economically,socially. After the effectivenes of the Law No. 21 of the year 2007 on combatingagainst the criminal acts of trafficking in person, it is expected that the la wenforcement towards the criminal acts of the trafficking in person can be moreeffective. The concept of compensation liability has also been governed as animportant aspect in law enforcement. However in the practice, the decission (theveridict) of the trafficking in person criminal act case rarely containsrestitution.But there is an the decision of the Court of Tanjung Karang number1633/PID.B/2009/PN.TK , in the name of Fitriyani Binti Muradi which is the only decisionthat sentenced the offender to pay restitution to victims.This is caused by the unclearprocedure to file restitution for the victims of trafficking in person criminal actsand other obstacles. This is research used the judicial â€“ empirical research. Inobtaining data, library research and field research in a form of interview withinformants have been conducted. From the research results obtained, it isconcluded that the procedure of filling restitution in the case of trafficking inperson criminal acts is governed separately in of the Law No. 21 of the year 2007on combating against the criminal acts of trafficking in person and also refers toKUHAP (Penal code) expect otherwise determined by of the Law No. 21 of theyear 2007 on combating against the criminal acts of trafficking in pe rson. Theobstacles of the restitution application in the case of trafficking in personcriminal acts could be clasisified in 3 (three) groups : 1. Law and regulationfactor; 2. Human resources of law enforcers factor; 3. Victims legalconsciousness factor. The effort which must be done to the restitution applicationin the case of trafficking in person criminal acts are to revise the provisions therestitution in of the Law No. 21 of the year 2007 on combating against thecriminal acts of trafficking in person, to make the implementation regulation onthe procedure of filing restitution by each law enforcementapplication, toincrease the human resources quality of the law enforcers, to coordinate andcooperate well with the law enforcer of the trafficking in person to introduce thetrafficking in person criminal acts and restitution issues to the society. then theconstraint of lack of awareness of law enforcement and human resources are trained andskilled in fighting for the restitution rights of victims. Furthermore, the constraints of thelegal consciousness of the victim, where the victim thinks that if their demands compensationshe has received the results not comparable to those he experienced (can not restore theoriginal state) even if it is also assumed to compensation claims will only add to the sufferingand loss other so that they become apathetic.Key Words :Trafficking in person, Restitution

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ILLEGAL MEANING DI KABUPATEN KETAPANG TONI JAYA : A21209116, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup khususnya tanggung jawab di bidang pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari illegal meaning (khususnya penambangan emas tanpa izin) harus menjadi perhatian serius. Hal ini dilakukan karena dalam kenyataannya bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan menimbulkan dampak (kerusakan lingkungan) yang besar terhadap lingkungan hidup, terutama aktivitas pertambangan emas tanpa izin (Peti).

MEWUJUDKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERWIBAWA BUDIAMIN RODDING, SH. A.2021131084, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKVisi Mahkamah Agung adalah menjadikan peradilan yang Agung, hal ini juga menjadi komitmen lembaga Peradilan dibawahnya khususnya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mewujudkannya. Perwujudannya PTUN sebagai lembaga berwibawa harus mendapat dukungan baik dari internal maupun dari eksternal Peradilan.Upaya untuk mencapai peradilan yang berwibawa terus dilakukan dengan melakukan pemecahan-pemecahan masalah yang dihadapi dengan cara melakukan perubahan-perubahan baik dari segi sistem, subtansi, prosedur maupun dari segi peraturan/regulasi.Peningkatan sumber daya manusia, pengawasan dan pembinaan yang efektif serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat mewujudkan PTUN yang berwibawa.Kata Kunci : Mewujudkan, Peradilan Tata Usaha Negara, BerwibawaABSTRACRealize Administrative Court PrestigeThe Supreme Court is to make the vision of the Supreme court, it is also a commitment by the Courts below, especially the State Administrative Court (Administrative Court) to make it happen. PTUN manifestations as authoritative institution must have the support both from internal and external Justice.Efforts to achieve a dignified judiciary continued to perform solutions to problems faced by doing changes both in terms of the system, substance, procedure and in terms of the rules / regulations.Improvement of human resources, oversight and effective formation and improvement of facilities and infrastructure is expected to create an authoritative administrative court.Key Note : Realize, Administrative Court, Prestige

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak BLASIUS ANDJIOE, SH A.21210095, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPenelitian Tesis ini mengangkat masalah â€œAnalisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan Dana Pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianakâ€.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara anggota penyimpan dana dengan koperasi CU Khatulistiwa Bakti merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kepercayaan, karena anggota CU Khatulistiwa Bakti merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa CU Khatulistiwa Bakti. Perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dana pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti belum sepenuhnya terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, karena dalam undang-undang koperasi ini tidak menegaskan kewajiban pemerintah melainkan hanya menyatakan bahwa Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota. Selama ini dana simpanan anggota pada CU Khatulistiwa Bakti ditanggung oleh CU Khatulistiwa Bakti sendiri, dan ada beberapa bentuk simpanan dan pinjaman yang diikutkan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan dan program asuransi. Pelaksanaan sistem pengaturan aktivitas usaha simpan pinjam pada koperasi CU Khatulistiwa Bakti didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Akta Pendirian Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pola Kebijakan Pengurus, dan Keputusan dalam Rapat Tahunan Anggota. Dalam kegiatan usahanya CU Khatulistiwa Bakti memberikan balas jasa anggota, baik berupa balas jasa simpanan maupun balas jasa pinjaman. Rekomendasi yang diberikan adalah bahwa perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota. Pemerintah harus segera membentuk Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam yang menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam, agar anggota yang menyimpan dananya di koperasi simpan pinjam atau Credit Union tidak merasa ragu-ragu atas keamanan dana mereka. Pengurus CU Khatulistiwa Bakti harus peka dalam menangkap berbagai peluang dan menciptakan berbagai inovasi untuk memajukan CU Khatulistiwa Bakti demi untuk meningkat taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya.3AbstractThis thesis studies raise the issue of "Analysis of Legal Protection Against Judicial Depositary Members Cooperative Credit Union Funds On the Equator Bakti Pontianak".This study uses Normative Sociological research methods. The survey results revealed that the legal relationship between the members of the co-operative depositors CU Equator Bakti a civil law relationship based on trust, as members of the CU Equatorial Bakti is the owner and user services Bakti CU Equator. Legal protection of depositors members at CU cooperative Equatorial Bakti has not fully accommodated in Law No. 17 of 2012 on Cooperatives, because the law does not assert liability cooperative government, but merely states that the Government can establish LPS for Credit Unions Member Deposits guarantee. During this time members of the deposits CU CU Equator Equator Bakti Bakti borne by themselves, and there is some form of deposits and loans are included in the program Braided Puskopdit BKCU Kalimantan and insurance programs.Implementation of the regulatory system of business activity in the savings and loan cooperatives Equatorial Bakti CU based on the provisions contained in the Deed of Legal Entities, Articles of Association and Bylaws, Board Policies Patterns, and Decision in the Annual Meeting of Members. In the normal course of business Equatorial CU Bakti provide fringe members, either in the form of fringe benefits savings and loan remuneration.The recommendation given is that the need for setting clear and firm about the legal protection of members' savings fund. The Government should immediately establish Credit Unions Insurance Agency which organized the program for the Deposit Guarantee Member Credit Unions, so that members who save their money in credit unions or credit union does not have any doubts on the safety of their funds. CU administrators must be sensitive to the Equator Bakti at capturing a variety of opportunities and create a variety of innovations to advance the Equator Consecrated by CU to increase the standard of living and welfare of its members.

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 DI MAHKAMAH KONSTITUSI ERHAMMUDIN, SH. A.2021131016, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discuss the effectiveness of dispute resolution 2014 legislative election results in the Constitutional Court. From the results of research using normative law research method can be concluded, that: There has been an increase in the number of cases from 655 cases PHPU (Pilleg 2009) to 902 cases (Pilleg 2014). In the case judging by the number pesertapemilunya, Pilleg 2009 far more than 2014 Pilleg 2009 diikutioleh 11 219 candidates DPR and DPD candidates 1116, whereas in 2014 only Pilleg 6607 followed by the House of Representatives candidates and 945 candidates DPD. Increase in cases is due to the procedural law of the Court has broadened the legal standing of the applicant which is not only political parties and individual candidates for the DPD, also individual candidates DPR and DPRD both provincial and district / city. As a result in 2014 Pilleg add some 118 cases of individual petition. Dissatisfaction with the process, namely the emergence of many alleged violations. Dissatisfaction of this process does not necessarily indicate poor quality of recall of 902 cases filed, only 22 cases were granted the 2,4persen. During the filing of the petition, the Constitutional Court issued a different release related to the number of cases received. The case number was changed from every stage of acceptance of the case. The difference is due to differences in the number of policies in force between the constitution and the general secretary of the Constitutional Court judges who then gave Ruan gbagi pemoho nuntuk apply for passing of the deadline 3x24 hours. As a result, some of the petition must be declared not accepted due to the overdue filing. Should the Court can refuse the request during the registration process is closed, so do not give up hope palsu.Pengaturan Dispute Settlement Legislative Election Results In the Constitutional Court More Effective Into his future is together Election Commission (KPU), Election Supervisory Body (Bawaslu ) to establish a dispute resolution mechanisms and electoral complaints within the electoral system in Indonesia.Such mechanisms necessary to protect the rights of citizens and help determine whether the election is really a true reflection of the will of its citizens. so that the elections can be credible, it is important for voters and election contestants to have access to the electoral resolution mechanism that is independent, fair, accessible and effective. However, in order to strengthen the dispute resolution structures and make it more user-friendly (easy to use) and effective, Indonesia needs to take some important steps before the national elections going forward with ratification of the Electoral Law timely by the House of Representatives (DPR), Bawaslu and Supervisory Committee's mandate is to mediate in order to ease the burden sengekat Commission and allow more cases to be processed by shorter.Keywords: Effectiveness of Dispute Settlement Election ResultsiiiABSTRAKTesis ini membahas masalah efektivitas penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum legislatif 2014 Di Mahkamah Konstitusi. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative diperoleh kesimpulan, bahwa : Telah terjadi peningkatan jumlah kasus PHPU dari 655 kasus (Pilleg 2009) hingga 902 kasus (Pilleg 2014). Pada hal dilihat dari jumlah pesertapemilunya, Pilleg 2009 jauh lebih banyak dibanding 2014. Pilleg 2009 diikutioleh 11.219 caleg DPR dan 1.116 caleg DPD, sedangkan Pilleg 2014 hanya diikuti oleh 6.607 caleg DPR dan 945 caleg DPD. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh Hukum acara MK telah memperluas legal standing pemohon yakni tidak hanya partai politik dan perseorangan calon DPD, juga perseorangan Caleg DPR dan DPRD baik propinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya dalam Pilleg 2014 menambah permohonan perseorangan sejumlah 118 kasus. Ketidakpuasan terhadap proses, yakni munculnya banyak dugaan pelanggaran. Ketidak puasan terhadap proses ini tidak serta merta menunjukkan buruknya kualitas penyelenggaraan mengingat dari 902 kasus yang diajukan, hanya 22 kasus yang dikabulkan yakni 2,4persen. Selama pengajuan permohonan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan rilis yang berbeda terkait jumlah perkara yang diterima. Jumlah perkara tersebut mengalami perubahan dari setiap tahapan penerimaan perkara. Perbedaan jumlah ini disebabkan perbedaan kebijakan yang diberlakukan antara hakim konstitusi dan sekjen MK yang kemudian memberikan ruan gbagi pemoho nuntuk mengajukan permohonan lewat dari batas waktu 3x24 jam. Akibatnya beberapa permohonan harus dinyatakan tidak diterima akibat melewati batas waktu pengajuan permohonan. Mestinya MK bisa menolak permohonan tersebut pada saat proses pendaftaran ditutup, sehingga tidak memberikan harapan palsu.Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Di Mahkamah Konstitusi Yang Lebih Efektif Ke Masa Depannya adalah bersama-sama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membentuk mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa dan pengaduan pemilu di dalam sistem pemilu di Indonesia. Mekanisme semacam itu penting untuk melindungi hak warga negara dan membantu menentukan apakah pemilu benar-benar merupakan cerminan yang sesungguhnya dari kehendak warganya. agar pemilu dapat dianggap kredibel, penting bagi para pemilih dan kontestan pemilu untuk memiliki akses ke mekanisme penyelesaian pemilu yang independen, adil, dapat diakses dan efektif. Namun, untuk memperkuat struktur-struktur penyelesaian sengketa dan membuatnya lebih user-friendly (mudah digunakan) dan efektif, Indonesia perlu mengambil beberapa langkah penting sebelum pemilu nasional tahun kedepannya dengan pengesahan Undang-Undang Pemilu yang tepat waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bawaslu dan Panwaslu memiliki mandat untuk memediasi sengekat agar meringankan beban KPU dan memungkinkan lebih banyak kasus untuk dapat diproses dengan lebih singkat.Kata Kunci: Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Keseimbangan Asas Monodualistik Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Setelah PP Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tataca MURAT SUPIANTO SITOMPUL, SH A.21211014, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakPancasila sebagai Dasar Negara sebagai pokok-pokok pikiran mengandung cita-cita hukum, hakekatnya adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya dari penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan baik terhadap tindak pidana umum maupun khusus, maka tujuan mengarah pada setiap warga masyarakat dan termasuk warga binaan pemasyarakatan yang akibat dari perbuatannya Kepolisian sebagai penyidik menjadikannya seorang tersangka atas berita acara yang telah diterimah Kejaksaan. Pelaku tindak pidana tersebut oleh penuntut umum dihadapkan ke Pengadilan sebagai terdakwa untuk perkara yang diperiksa hakim pengadilan negeri setempat, perbuatan pelaku harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan akibat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengakibatkan terdakwa menjadi terpidana yang harus melaksanakan pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana.Warga binaan pemasyarakatan sejalan dengan peningkatan perhatian terhadap hukum positif diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum, pelanggaran hukum kian meningkat terutama pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mendominasi penghuni di lembaga pada bagian akhir pemidanaan. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan kegiatan untuk melakukan pembinaan berdasarkan sistem dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat, sehingga pelaksanaan pembinaan atas masa pentahapannya dari tahap awal melalui pembinaan intramural, tahap lanjutan dan tahap akhir melalui pembinaan ekstramural yang dapat diselenggarakan sesuai dengan harapan di dalam penerapan pembebasan bersyarat bagi warga binaan setelah menjalani dua pertiga masa pidana. Tujuan mendapatkan cita hukum pada masa pentahapan akhir selalu menjadi permasalahan, seperti: Mengapa pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana narkotika belum sepenuhnya memenuhi kepentingan keseimbangan asas monodulistik dan bagaimana upaya pembinaan akhir narapidana narkotika untuk hak pembebasan bersyarat dapat dilaksanakan dalam keseimbangan asas monodualistik atas perubahan peraturan pelaksana sistem pemasyarakatan.Berdasar atas permasalahan diatas, mengenai hak narapidana untuk mendapat pembebasan bersyarat, maka penerapannya berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dapat terlaksana pada tahap akhir pembinaan. Penghitungan masa pentahapan akhir pembinaan dengan terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2006 mengalami perubahan, peraturan tersebut memberi batasan pelaksanaan hak terhadap pelaku tindak pidana khusus dan diantaranya kejahatan terhadap narkotika, selanjutnya penerapan pelaksanaan hak narapidana kembali mengalami perubahan dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang juga memberi batasan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Pendekatan metode penelitian hukum normatif pada data sekunder di bidang hukum, melalui bahan hukum primer dan hukum sekunder dapat digunakan di dalam melakukan penelitian yuridis dengan penekanan pada ilmu hukum yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum masyarakat, maka pendekatan asas monodualistik atas perubahan dari peraturan pelaksana tentang pemasyarakatan dapat menjadi pedoman untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan baik terhadap kepentingan umum maupun kepentingan individu untuk mencapai tujuan pemidanaan pada bagian akhir dari sistem pemidanaan.Warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari tujuan pemidanaan, dimana pada bagian akhir pemidanaan ini mempunyai pengertian agar dapat memfungsikan narapidana melalui pembinaan pada sistem pemasyarakatan dengan melakukan berbagai program kegiatan. Fungsi asas monodualistik terhadap faktor pelaksanaan pembinaan narapidana, khususnya pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk dapat kembali berintegrasi sesuai dengan dasar hukum dan prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana yang hidup bermasyarakat, serta pelaksanaan bimbingan oleh balaipemasyarakatan terhadap warga binaan atas kewajiban kliennya di dalam bermasyarakat agar dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab. Simpulan sistem peradilan pidana terpadu pada bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana penegakan hukumnya berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai formulasinya berpedoman dari apa yang telah ditentukan oleh ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pembinaan narapidana didasarkan pada syarat subtantif dan syarat administratif sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaannya untuk penentuan syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan. Perubahan atas peraturan pelaksanaan hak narapidana keseimbangan asas monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu, maka nilai-nilai kepentingan umum masyarakat dan nilai-nilai kepentingan umum pemasyarakatan akan berbanding terbalik dan oleh sebab itu, maka nilai-nilai kepentingan individu di dalam masyarakat dan nilai-nalai kepentingan individu di dalam pemasyarakatan akan menimbulkan hambatan pada tempat penampungan terpidana untuk menjadikanAbstractPancasila as the State as the main ideas contained legal ideals , essentially is building a complete Indonesian man from the enforcement of legislation against crime either general or specific , the objectives leads to every citizen and including prisoners who Police actions as a result of an investigation into the alleged news events have been diterimah Attorney . By the criminal prosecutors brought to court as a defendant in the case that examined the local district court judge , the offender must act be justified by the law and the judge's decision has caused and binding result in the defendant being convicted person must carry out pemidanaannya in prison as inmates. Prisoners in line with the increasing attention to the positive law outside the Code of Criminal general , increasing lawlessness , especially on Law Number 35 Year 2009 on Narcotics which dominates residents in institutions at the end of the criminal prosecution . In accordance with Law No. 12 Year 1995 on Corrections , states conduct training activities to be implemented in an integrated system based on the builder , who fostered and the public , so that the implementation of the future development of its phase through coaching intramural early stage , advanced stage and late stage development through the Extramural can be organized in line with expectations in the application of parole for inmates after serving two -thirds of the criminal past . The purpose of obtaining legal goal at the end of the phasing period has always been a problem , such as : Why is the implementation of parole inmates narcotics not fully meet the interests of balance and how the principles monodulistik end development efforts for the rights of prisoners narcotics parole can be carried in the balance principle monodualistik the correctional system implementing regulatory changes . Based on the above issues, the rights of prisoners to get parole , then the application is based on Government Regulation No. 32 Year 1999 concerning the terms and procedures for the implementation of the rights of prisoners can be accomplished in the final stages of development . The end of the phasing period tally coaching with the issuance of Government Regulation No. 28 of 2006 amended , the regulations set limits on the exercise of specific criminal and narcotics crimes against them , further implementation of the exercise of prisoners re- undergo changes with the Regulation No. 99 Year 2012, which also provides limits against narcotics criminals . Normative approach to legal research methods on secondary data in the fields of law , through the primary legal materials and secondary law can be used in the conduct of research with an emphasis on the science of juridical law adapted to the rules of public law , the principle approach monodualistik the change of its regulations on prison can be a guideline to consider the interests of both the public interest and the interests of individuals to achieve the goals of punishment at the end of the criminal system .Prisoners in prisons as part of the purpose of punishment , which at the end of this punishment had understanding in order to enable the inmates through the correctional system development by conducting various program activities . Monodualistik principle function of the factors fostering the implementation of inmates , especially drug offenders to reintegrate in accordance with the basic law and procedure implementation parole inmates who live in a society , as well as the implementation of the guidance by the correctional center inmates on his client's obligations in the society in order to live fairly and responsibly . Conclusions integrated criminal justice system at the end of the criminal system in law enforcement criminal justice system is based on Law Number 12 Year 1995 regarding the formulation of Corrections as guided by what has been determined by the general provisions of Code of Criminal Justice , where inmates coaching based on substantive terms and administrative requirements in accordance with the implementing regulations for the determination of the terms and procedures for the implementation of the rights of inmates . Amendments to the regulations implementing the principle of the right of prisoners monodualistik balance between the public interest and the interests of the individual , then the common values of the community and public interest values will be inversely proportional corrections and therefore , the values of individual interests in the community and the value - nalai individual interests within correctional will pose a barrier to the shelter to make the atmosphere conducive convict , orderly and safe.

TANGGUNG JAWAB PIDANA PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN KEPERAWATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (Studi di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak) YULIANA MERDEKAWATI B, SH. A.21210093, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract Nurses doctors who perform duties justified by Act No. 36 of 2009, the nurse who has the expertise and authority to do so. Nurses based on the delegation of authority from the doctor, so it is not acceptable to nurses for nursing action / medical treatment if there is no delegation of authority from the doctor. But in reality no action nursing / medical acts performed by the nurse without any prior delegation of authority from the doctors, this is because the patient's condition worsens or require certain actions, so it is necessary policy formulation in the form of legislation on nursing practice, which also formulation includes criminal, because the Act No. 36 of 2009 does not set on this. Abstrak Perawat dokter yang melakukan tugas dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, perawat yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya. Perawat berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter, sehingga tidak dapat diterima oleh perawat untuk tindakan keperawatan / perawatan medis jika tidak ada pelimpahan wewenang dari dokter. Namun dalam kenyataannya tidak ada tindakan keperawatan / tindakan medis dilakukan oleh perawat tanpa delegasi sebelumnya dari otoritas dari dokter, hal ini karena kondisi pasien memburuk atau memerlukan tindakan tertentu, sehingga rumusan kebijakan yang diperlukan dalam bentuk undang-undang tentang praktik keperawatan, yang juga meliputi perumusan pidana, karena Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tidak mengatur tentang hal ini.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT KERAS SITI MASITHA DEWI, S.H. NPM. A2021151034, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Â Â Health is a human right. Everyone has the right to live worthily, including getting better health. Therefore, the government passed a law regulating the health service for the society as regulated in Law Number 36 Year 2014 on Health. Today many people are addicted to buying drugs other than over-the-counter and over-the-counter medicines without having to go to see a doctor and many of the people who are addicted to antibiotics. Society easy to find drugs according to complaints and not a few who come to the pharmacy to buy hard drugs without a prescription. Pharmacists as one of the health professions should play the role of informer regardless of merely profit. Consumers also have the right and should be aware of the side effects they will receive if taking antibiotics carelessly so that consumers are more critical in the purchase of antibiotics.Â In this thesis the author uses normative legal research methods. Data analysis used is qualitative analysis. Data collection in this study using literature study method and documentation, which consists of written materials that researchers collect from various sources of primary, secondary and tertiary data contained in the library or other electronic media.Â Severe drugs/Gevaarlijk drug can be purchased easily in pharmacies even without recipe, one reason is the patient's lack of awareness of the dangers of the drug. The opportunity provided by pharmacies that sell hard drugs freely and weak regulation and existing sanctions leads to an increase in the use of hard drugs without a recipe. Pontianak City Health Office, Drug and Food Control Center and the Association of Indonesian Pharmacists have conducted guidance and supervision to pharmacies in the city of Pontianak. However, the guidance and supervision conducted by the institution has not been comprehensive.Â Â Â Keywords: Consumer Protection, Severe Drugs/Gevaarlijk Drug, AntibioticsÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRAKÂ Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, termasuk didalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Oleh kerena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Dewasa ini banyak masyarakat yang kecanduan membeli obat selain obat bebas dan obat bebas terbatas tanpa memeriksakan dirinya dahulu ke dokter dan banyak dari kalangan masyarakat yang kecanduan antibiotik. Masyarakat mudah mencari obat sesuai keluhan dan tak sedikit yang datang ke apotek untuk membeli obat keras tanpa resep dokter. Apoteker sebagai salah satu profesi kesehatan sudah seharusnya berperan sebagai pemberi informasi (drug informer) tanpa memperhatikan keuntung semata. Konsumen juga berhak dan harus tahu atas efek samping yang akan mereka terima jika mengkonsumsi antibiotik sembarangan agar konsumen lebih kritis dalam pembelian antibiotik.Â Obat keras dapat dibeli dengan mudah di apotek walau tanpa resep dokter, salah satu alasannya adalah kurangnya kesadaran pasien akan bahaya dari obat keras tersebut. Adanya peluang yang diberikan oleh apotek yang menjual obat keras secara bebas dan lemahnya peraturan serta sanksi yang ada menyebabkan terjadinya peningkatan dalam penggunaan obat keras tanpa resep dokter. Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Balai Pengawasan Obat dan Makanan serta Ikatan Apoteker Indonesia sudah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada apotek di Kota Pontianak. Namun pembinaan dan pengawasan yang dilakukan lembaga tersebut belum menyeluruh. Â Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Obat Keras, antibiotik

PERAN DAN FUNGSI PEJABAT PENGAWAS PENYIDIK POLRI DALAM PENGAWASAN INTERNAL TERKAIT TERJADINYA MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi di Polresta Pontianak Kota) MOCHAMAD NU'AIM QOMARUDIN,SH. A.21211100, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTIndonesian National Police has the main task of maintaining security and public order, enforce the law and provide protection, guidance and service to the community. In the criminal law enforcement process, always followed by a process of orderly administration. Investigation is an administrative violation act of maladministration. The practice of maladministration in the process of investigation in Pontianak City Police, generally occurs in the form of a protracted settlement, misuse of authority, eliminating evidence, partisanship and not according to the procedure in handling cases. To Prevent maladministration practice , it would require close supervision and effective in the process of investigations conducted by the investigator and officer bearers boss supervision . An indicator function has not been effective when the oversight was discovered irregularities , the which is Characterized by disappointment and complaints from the public. Such conditions , can cause unfavorable image of the performance of the police force Police.In analyzing the subject matter, the study carried out by the method of descriptive analysis of socio-legal approach. Consideration of the choice of methods and approaches, is expected to explain the phenomenon of the working of the law relating to aspects of the practice of surveillance and investigation of maladministration in the process of becoming more comprehensive and in-depth.The findings of the research, the investigation showed that the practice of maladministration in Pontianak City Police occurred because of an oversight in the investigation process is not optimal, several factors including the mental factors of law enforcement, the legal factor itself, the lack of officer bearers factor surveillance functions of investigation and sanction of an investigating factors that convicted of violations in the investigation process. Therefore, the police are expected to make efforts to optimize the supervision of the investigation process by increasing the number of official investigations supervisor, impose strict sanctions against the investigator and the investigator supervisory officials who are convicted of the offense, increase the ability of the investigator and the investigator supervising official regulations related to the understanding and implementation legislation through education programs and increased professional development.Keywords : maladministration, Investigations, Oversight and Police.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA