Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG (LEGAL PROTECTION OF PARTICIPANTS IN THE HEALTH BPJS GET HEALTH CARE HOSPITAL IN ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG) FITRA ARYADI, SH A.2021131002, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTFormation of the Law on the Social Security Agency is the implementation of Law No. 40 of 2004 on National Social Security System. Implementation of Article 5 (1) and Article 52 of Law No. 40 of 2004 on National Social Security System which mandates the establishment of the Social Security and institutional transformation of PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero) and PT Asabri (Persero) into the Social Security Agency. Given these conditions, there appeared the Social Security Agency Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Health Insurance in order to facilitate the government's policy on health.The transformation followed by the transfer of participants, programs, assets and liabilities, employees, and the rights and obligations. With this law established two (2) Social Security Agency, the Social Security Agency of Health and Social Security Employment Agency. Social Security Agency of Health organizes health insurance and Social Security Employment Agency organizes work accident insurance, old age insurance, pension insurance, and life insurance. With the formation of both the Social Security Agency of the scope of membership of social security programs will be expanded gradually.Regional General Hospital Ade Muhammad Djoen located at Jalan Pattimura Sintang Sintang where now the director of the hospital was dr. Rosa Trifina, M.P.H, is also a health service provider in the city of Sintang who is responsible for the implementation of the law relating to the protection of the rights of the patient participants Social Security Agency health in health services.The persistence of the constraints faced by the Regional General Hospital Ade Muhammad Djoen Sintang in providing health services to the participants of the Social Security Agency is a risk of application of the Act. However, there are some efforts made by Regional General Hospital Ade Muhammad Djoen Sintang to fulfill the rights of participants of the Social Security Agency of which provide education and patient education information as needed.Keywords : Health care, Social Security Administrator and District General Hospital Ade Muhammad Djoen SintangABSTRAKPembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan adanya hal tersebut maka terbitlah Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan guna memfasilitasi kebijakan pemerintah dalam hal kesehatan.Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban. Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosialakan diperluas secara bertahap.Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang beralamat di Jalan Pattimura Sintang dimana sekarang direktur rumah sakit tersebut ialah dr. Rosa Trifina, M.P.H, juga merupakan pemberi pelayanan kesehatan di Kota Sintang yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaanperlindungan hukum terkait dengan hak-hak pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.Masih adanya kendala-kendala yang yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan resiko dari penerapan Undang-undang tersebut. Namun ada beberapa upaya yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang untuk memenuhi hak-hak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diantaranya Memberikan informasi edukasi dan pendidikan pasien sesuai kebutuhan.Kata kunci : Pelayanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMANDAN MILITER MENURUT PASAL 129 DAN PASAL 132 KUHPM DAN HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 403 RUU KUHP DRAFT 10 DRAJAD BRIMA YOGA, S.Ip. A.21211076, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses issues Military Commander Settings Criminal Liability Under Section 129 and Section 132 KUHPM and Its Relation to Article 403 of the Criminal Code Draft Bill 10. From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Keep in mind the basic Pertangggung He arranged Answer Criminal Military Commander In KUHPM, the Law Court of Human Rights and the Draft Criminal Code is based on the doctrine of "Command Responsibility" which later evolved into the "concept" or "Special Principle" in the setting of the Armed Forces of the States existing sovereign around the world. Until now the doctrine still exist as one of the fundamental legal principle in Humanitarian Law and Military Criminal Law (national). In addition, based on the principle that criminal liability is to determine "not punished without any fault", as well as the principle of legality of actions that states can not be punished, except by the power of the criminal law provisions that already exist. Further influenced by the development of the Declaration of Human Rights and International Humanitarian Law Relationship, Armed Conflict, and Humanitarian Law Violations After World War II. 2. Limits of Liability Under the Military Commander Position hierarchies Organizational Structure TNI Commander In every military commander is only responsible for acts committed by his subordinates directly. This is in accordance with the principles, Direct Supervisors acts as the Authority Bosses Punish (ANKUM). For example, as the Battalion Commander of the direct supervisor of the Company Commander, Company Commander while a direct supervisor of the Platoon Commander and Platoon Commander as the direct supervisor of the Team Commander. Group commanders are responsible directly to the Soldiers under his command. But the involvement of Battalion Commander, Company Commander, and Platoon Commander together could happen apabla meet the elements of the offenses referred to in Article 129 and Article 132 KUHPM, in Article 36 to Article 42 of Law Number 26, 2000 on the Court Human Rights (HAM), and Article 395 to Article 406 of the Criminal Code Bill Jo Article 55 and Article 56 of the Criminal Code. Further recommended, in order to reform and KUHAPMiliter KUHPM should be done simultaneously with the renewal of the Military Criminal Justice, so that the implementation can be done effectively and efficiently. Besides the military aspects of the legal specificities (Lex Specialist) should still be maintained, so as not to cause a prolonged debate in the Indonesian criminal law reform.Keyword :3ABSTRAKTesis ini membahas masalah Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Menurut Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM dan Hubungannya Dengan Pasal 403 RUU KUHP Draft 10. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dasar Pikiran Perlu Diaturnya Pertangggung Jawaban Pidana Komandan Militer Dalam KUHPM, Undang-Undang Pengadilan HAM dan RUU KUHP adalah berbasis pada Doktrin Pertanggungjawaban Komando yang kemudian berkembang menjadi Konsep atau Asas Khusus dalam pengaturan Angkatan Bersenjata Negara-Negara berdaulat yang ada di seluruh dunia. Sampai kini doktrin tersebut tetap eksis sebagai salah satu asas hukum fundamental dalam Hukum Humaniter maupun Hukum Pidana Militer (Nasional). Selain itu, juga didasarkan pada asas pertanggungjawaban pidana yang intinya menentukan tidak dipidana tanpa adanya kesalahan, serta asas legalitas yang menyatakan perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Selanjutnya juga dipengaruhi oleh perkembangan Deklarasi HAM dan Hubungannya dengan Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, dan Pelanggaran Hukum Humaniter Setelah Perang Dunia II. 2. Batas Tanggung Jawab Komandan Militer Berdasarkan Hierarkhi Jabatan Komandan Dalam Struktur Organisasi TNI adalah setiap Komandan Militer hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip, Atasan Langsung berperan sebagai Atasan Yang Berwenang Menghukum (ANKUM). Sebagai contoh, Komandan Batalyon sebagai atasan langsung dari Komandan Kompi, sedangkan Komandan Kompi merupakan atasan langsung dari Komandan Peleton, dan Komandan Peleton sebagai atasan langsung dari Komandan Regu. Komandan regu bertanggung jawab langsung terhadap Prajurit di bawah komandonya. Tetapi keterlibatan Komandan Batalyon, Komandan Kompi, dan Komandan Peleton secara bersama-sama bisa saja terjadi apabla memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dan Pasal 132 KUHPM, dalam Pasal 36 sampai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM), dan Pasal 395 sampai Pasal 406 RUU KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Selanjutnya disarankan, dalam rangka pembaharuan KUHPM dan KUHAPMiliter hendaknya dilakukan serempak dengan pembaharuan Peradilan Pidana Militer, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu aspek kekhususan hukum militer (Lex Specialist) hendaknya tetap dapat dipertahankan, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer

PUBLIKASI ILMIAH KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (STUDI DI PTUN PONTIANAK) APRIANA KUSWARDANI. A.21207005, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the legal force certificate as evidence in land dispute resolution (studies in Pontianak Administrative Court). From the results of research using normative legal research can be concluded that: Object Land dispute with the issuance of certificates of double / overlapping is strong evidence in the case of state administration in the Administrative Court Pontianak No. 20 / G / 2011 / PTUN-CAR is due to granting new rights by the Land Office of Pontianak City through the implementation of land registration systematically carried out by the Committee of Adjudication, which in practice is found to be a violation of the duties and authority of the Committee of Adjudication, in the process of issuing certificates -sertifikat Hak No. 02 131 s / d 02 172 and 02 191, the inaccuracy and ketidaktelitiannya in checking and examining the data of physical and juridical data either directly on the ground and in terms of the investigation history of the land and the assessment of truth evidence of ownership or control of land by checking warkah in Land Office Pontianak.Pertimbangan law judge Administrative Court in resolving disputes double certificate (overlapping) is in accordance with the applicable legislation that is based on the provisions of the Agrarian law, the issuance of certificates Hak No. 02 131 s / d 02 172 and 02 191 legally not guarantee legal certainty, it is contrary to the purpose of the land registration according to the BAL and PP 24/1997, whereas under the provisions of the law of the State Administration that Hak Hak No. 02 131 s / d 02 172 and 02 191 which is an administrative decision, (National Land Agency) is legally flawed, because it was published contrary to the general principles of governance Yanga well, namely the principle of accuracy and the principle of legal certainty (Article 53 paragraph (2) letter a Law No. 5/1986). Recommendations Should publicity principle is applied in land registration by the Committee of Adjudication in this case the implementation of the announcement is not limited to the Village Office Siantan Upper and Base Camp Committee of Adjudication, but also performed at the level of RT, RW as well as through the mass media, so as to reach out to the interests of the parties The third related to the holding as a result of registration of the land, so that in the event of an objection may be filed as early as possible prior to the issuance of certificates already double / overlapping.Mengingat still many areas that have not made the map essence, the basic map-making in an area of the village / town needs to be conducted through enhanced implementation of the land registry the first time in a systematic manner to implement Certification Program Bulk Organization Program (SMS) is the implementation of land registration in a systematic but implemented with the self at the expense and initiative of the owners of land to be registered, and that organizing is the Land2Office City / County is concerned, instead of the Adjudication Committee, and thus can avoid double certificates / overlapping.Keywords: certificate of legal force 'in the resolution of land disputes.ABSTRAKTesis ini membahas kekuatan hukum sertifikat sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa tanah (studi di PTUN Pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa : Objek sengketa Tanah dengan terbitnya sertifikat ganda/overlapping merupakan alat bukti yang kuat dalam perkara tata usaha negara di PTUN Pontianak No. 20/G/2011/PTUN-PTK yaitu karena adanya pemberian hak baru oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi, yang dalam pelaksanaannya didapati adanya pelanggaran terhadap tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, dalam proses penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191, yaitu ketidakcermatan dan ketidaktelitiannya dalam memeriksa dan meneliti data-data fisik dan data yuridis baik secara langsung di lapangan maupun dalam hal penyelidikan riwayat tanah dan penilaian kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah melalui pengecekan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pontianak.Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda (overlapping) ini sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan hukum Agraria, penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 secara yuridis tidak menjamin adanya kepastian hukum, hal ini bertentangan dengan tujuan diadakannya pendaftaran tanah menurut UUPA dan PP 24/1997, sedangkan berdasarkan ketentuan hukum Tata Usaha Negara bahwa sertifikat Hak Hak Milik No. 02131 s/d 02172, dan 02191 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, (Badan Pertanahan Nasional) adalah cacat hukum, karena diterbitkan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yanga baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum (Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5/1986).Rekomendasi Hendaknya asas publisitas yang diterapkan dalam pendaftaran tanah oleh Panitia Ajudikasi dalam perkara ini pelaksanaan pengumuman tidak hanya terbatas di Kantor Kelurahan Siantan Hulu dan Base Camp Panitia Ajudikasi, namun juga dilakukan di tingkat RT, RW maupun melalui mass media massa, sehingga dapat menjangkau kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan akibat diadakannya pendaftaran tanah tersebut, sehingga apabila terjadi keberatan dapat diajukan sedini mungkin sebelum terlanjur diterbitkannya sertifikat-sertifikat ganda/overlapping.Mengingat masih banyaknya daerah yang belum dibuat peta dasarnya, maka pembuatan peta dasar dalam suatu wilayah desa/kota perlu segera dilakukan melalui peningkatan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik dengan cara melaksanakan program Sertifikasi Massal Swadaya (Program SMS) yaitu pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik tetapi dilaksanakan dengan swadaya atas biaya dan inisiatif dari para pemilik bidang tanah yang akan didaftar, dan yang menyelenggarakan adalah Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten yang bersangkutan, bukan Panitia Ajudikasi, sehingga dengan demikian dapat menghindari adanya sertifikat ganda/overlapping.Kata Kunci: Kekuatan hukum sertifikatâ€™ dalam penyelesaian sengketa tanah.

PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BEBAS KORUPSI (Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010) YAN SYAFRUDIN, S.H. A.21211088, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation issues of Internal Control Systems to Achieve Fiscal Management Effective, Efficient and Non Corruption (Financial Management Case Study Against the Provincial, District and City of West Kalimantan in 2010). From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Cause of the weakness of the Internal Control System and Non-compliance with laws and regulations in the financial management of the Provincial, District and City of West Kalimantan in 2010, is generally due to the responsible officials negligent, inaccurate, and not optimal in carrying out their duties and responsibilities . In addition, the loss generally occurs due to local officials responsible for failing to comply and understand the applicable regulations and weak in monitoring and control. 2. Efforts to improve the functioning of internal control in financial management to be more effective, efficient and free of corruption into the future requires a strong commitment from all elements of the government's internal control apparatus comprising: Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI); Inspector General or any other name that is functionally implement internal controls; Inspectorate provincial Inspectorate and district / city, so earnestly and consistently perform consistently Government Internal Control System (SPIP) as stipulated Nomo Government Regulation 60 of 2008 on Government Internal Control System. Further recommended because of the occurrence of cases of internal control system weaknesses (SPI) and non-compliance with laws and regulations regarding Local Government Finance Report (LKPD) that cause financial loss to the State / Regional, because there is no other optimal implementation of the internal control functions as mandated by Rule Government Nomo 60 of 2008, then to obtain an unqualified assessment of the Local Government Finance Report (LKPD), then the entire Provincial Government, District Government and Municipal Government in Indonesia, should really menyajikann and expressed naturally in all things material and financial information in the financial statements of their area to be used by the users of the financial statements and assessed according to standard assessment by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). ABSTRAKTesis ini membahas masalah Pelaksanaan Sistem pengendalian Internal Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Bebas Korupsi (Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Penyebab terjadinya kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat tahun 2010, pada umumnya dikarenakan pejabat yang bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. 2. Upaya meningkatkan fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan bebas korupsi ke masa depan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparat pengawasan intern pemerintah yang terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota, agar dengan sungguh-sungguh melaksanakan secara konsekuen dan konsisten Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selanjutnya direkomendasikan karena terjadinya kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Negara/Daerah, tiada lain dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengendalian internal sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008, maka untuk mendapatkan penilaian yang Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), maka seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia, harus benar-benar menyajikann dan mengungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan daerah mereka agar dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan dinilai sesuai standar penilaian oleh BPK RI.

IMPLIKASI ACFTA TERHADAP TENAGA KERJA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL INDONESIA NINA NIKEN LESTARI, SH A.21211056, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTGlobalization of the international community in the 21st century is characterized by a climate of intensified globalization. In 2010, the Southeast Asian countries that are members of the ASEAN ( Association of South East Asian Nation ) have agreed Asean China Free Trade Agreement or CAFTA with the Chinese state . Started in 2004, the ASEAN countries have signed the CAFTA , the free trade agreement to start in China with various provisions on trade between ASEAN and China - such as import duty was gradually reduced . On schedule then in 2010, the CAFTA entered the category of normal track 1 on January 1, 2010. Amongst ASEAN countries will be held on ASEAN Connectivity ( lane nexus Southeast Asia ), which is anticipated by the Indonesian government with the operation of the Port Socah 2020. On the other hand the various parties concerned CAFTA agreement will weaken the national economy , further threatening layoffs will occur and lead to rising unemployment in Indonesia due to the competitiveness of Indonesian products are low , and the people unprepared to face the global competition . Competitiveness is synonymous with the uniqueness of a product compared with other regions made . In 2010 Southeast Asian countries that are members of the ASEAN ( Association of South East Asian Nation ) have agreed Asean China Free Trade Area or ACFTA with China. Various parties concerned the deal would weaken the national economy, further threatening trade for domestic industrial products and led to the rampant layoffs . ABSTRAKGlobalisasi dunia internasional pada abad ke-21 ini ditengarai dengan iklim globalisasi yang semakin menguat. Pada tahun 2010 ini negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Association of South East Asian Nation) telah menyepakati China Asean Free Trade Agreement atau CAFTA dengan negara China. Dimulai pada tahun 2004 negara-negara ASEAN telah menandatangani CAFTA tersebut, yakni kesepakatan untuk memulai perdagangan bebas dengan Cina dengan berbagai ketentuan tentang perdagangan antara ASEAN dan Cina seperti bea masuk yang secara bertahap dikurangi. Sesuai jadual maka pada tahun 2010 ini CAFTA memasuki katagori normal track 1 pada tanggal 1 Januari 2010. Diantara sesama Negara ASEAN akan diselengarakan ASEAN Connectivity (jalur perhubungan Asia Tenggara), yang diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dengan pengoperasian Pelabuhan Socah tahun 2020 nanti. Di sisi lain berbagai pihak mengkhawatirkan kesepakatan CAFTA ini akan melemahkan perekonomian nasional, selanjutnya mengancam akan terjadi banyaknya PHK dan berujung pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan daya saing produk Indonesia yang rendah, dan ketidaksiapan rakyat menghadapi persaingan global. Pada tahun 2010 negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Association of South East Asian Nation) telah menyepakati Asean China Free Trade Area atau ACFTA dengan negara China. Berbagai pihak mengkhawatirkan kesepakatan ini akan melemahkan perekonomian nasional, selanjutnya mengancam perdagangan untuk produk-produk industri domestic dan berujung pada maraknya PHK.

KEYAKINAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU (WITNESS STATEMENT OF FAITH JUDGE DE AUDITU TESTIMONIUM) ANDI HALALUDDIN, SH A.21212084, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBerdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa â€œHakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannyaâ€.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ternyata ditemui adanya kasus kesusilaan terhadap anak di bawah umur atas nama terdakwa IRFAN AFTARI ALS IFAN BIN ALL IZHAR (ALM) yang diputus bebas(Vrijspraak) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2014/PN.PTK dengan pertimbangan bahwa keterangan yang dibeerikan oleh para saksi dipersidangan merupakan keterangan saksi Testimonium de audito sehingga bukan merupakan alat bukti tetapi merupakan alat bukti tambahan atas alat bukti yang sah. Sehingga menyebabkan Majelis Hakim meragukan kebenaran keterangan korban dikarenakan korban masih merupakan anak kecil sehingga tidak dapat dijadikan saksi karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Adapun permasalahan penelitian tesis ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian saksi testimonium de auditu dalam pertimbangan hakim memutus perkara dalam tindak pidana kesusilaan terhadap anak.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang menjadi pertimbangan putusan bebas dikarenakan Majelis Hakim berpendapat hanya semata-mata tidak adanya saksiP a g e | 2yang melihat langsung kejadian sehingga Hakim berpendapat tidak ada saksi yang bias menyakinkan hakim untuk menyatakan kesalahan dari terdakwa, sementara alat bukti lain diabaikan oleh hakim karena hakim beranggapan, tidak ada keterangan saksi yang berdukung alat bukti yang lain.Berdasarkan hal tersebut di atas, Sebaiknya Hakim dalam menilai harus secara obyektif mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan agar Hakim tidak bersandar pada keyakinan semata namun harus didukung dengan minimal 2 alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP.P a g e | 3ABSTRACTBased on the sections 183 in KUHAP, it is stated that â€œa judge may sentence someone in condition that there are at least two proves stating that the person does commit the crimeâ€.In connection with the above, it was found that the case against the morals of minors in the name of defendant IRFAN BIN ALL AFTARI ALS IFAN Izhar (ALM) is acquitted (Vrijspraak) by District Court Judge Pontianak by decision No. 375 / Pid. sus / 2014 / PN.PTK on the basis that the information dibeerikan by witnesses in court is testimonium de audito witness testimony that is not evidence, but an additional evidence on valid evidence. Thus causing the judges to doubt the truth of the victim because the victim's testimony is still a small child so it can not be a witness because it was not supported by other evidence. The research problem of this thesis is how the strength of evidence of witnesses testimonium de auditu in consideration of the judge deciding the case of a criminal offense against a child morality.This study used a normative juridical approach, and the results of research it is known that factors into consideration acquittal because the judges argued merely the absence of witnesses who saw the incident so that the judge believes there was no witness who assured a judge to declare a bias error of the accused, while other evidence is ignored by the judge because the judge thought, no witness testimony.Based on the foregoing, Should Judges must objectively assess the facts revealed in court that the judge did not rely on faith alone, but must be supported by at least two items of evidence as provided for in Section 183 Criminal Procedure Code.KEY NOTE : TESTIMONIUM DE AUDITU

Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Tuntutan Pidana Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE003/A/JA/02/2010 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sanggau) RYA DILLA FITRI, S.H. A..21212038, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study discusses the State Financial Loss Recovery Efforts Through Criminal Charges Based on the Republic of Indonesia Attorney General Circular Letter Number: SE003 / A / JA / 02/2010 In Corruption Case (Case Study in District Attorney Sanggau) to see how the Attorney General's Circular Letter applicable in internally Attorney, can be used as one tool in an effort to quickly save the state's financial losses from the suspect, accused or convicted of corruption. In addition to apply the prosecution of the defendant to pay compensation as a substitute for criminal punishment in addition to the principal (imprisonment and fines) in the event of a suspect, accused or convicted of not returning the state's financial losses, no money is being confiscated, no property is seized to cover the state's financial losses aspects, of the Attorney General's Circular Letter to amplified for all legislation governing compensation by the offender. The problems of recovering the country's financial losses is one of the purposes of corruption law in handling of corruption cases, in addition to imprisonment prosecute of the perpetrators.Key Words:Circular Letter, State Financial Losses Recovery, Returning Country Financial Losses2ABSTRAKPenelitian ini membahas Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Tuntutan Pidana Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE003/A/JA/02/2010 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sanggau) dengan melihat bagaimana Surat Edaran Jaksa Agung tersebut yang berlaku di internal Kejaksaan dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam upaya secara cepat menyelamatkan uang negara dari para tersangka, terdakwa maupun terpidana tindak pidana korupsi. Bahwa, selain dengan menerapkan dituntutnya terdakwa untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan selain pidana pokok (penjara dan denda) apabila dari tersangka, terdakwa maupun terpidana belum ada pengembalian uang negara, tidak ada uang yang disita, tidak ada harta benda yang dirampas untuk menutup kerugian keuangan negara, aspek Surat Edaran Jaksa Agung ini menjadi salah satu alat penguat bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ganti rugi oleh pelaku. Masalah penyelamatan keuangan negara adalah salah satu tujuan dari undang-undang tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi, selain penidakan dengan hukuman penjara bagi para pelaku.Kata Kunci: Surat Edaran, Penyelamatan Uang Negara, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN (Studi Kasus Di PLTU Jungkat Kabupaten Mempawah) FRANCISKUS SEPTIANDI, SH NPM.A2021131057, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This Thesis This thesis that the effectiveness of health services to prisoners based on Government Regulation No. 58 of 1999 on Terms of Procedures for the Implementation of Authority and Responsibility of Prisoners 'Care in the Framework of Fulfillment of Prisoners' Rights In Prison Class IIA Pontianak. The approach method used in this research is the sociological juridical approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that the effectiveness of fulfilling the right of prisoners to get the proper health service in Prison Class IIA Pontianak has not run well. Various obstacles faced by the prisons, these constraints include over capacity, HIV / AID that occurred in Class I Correctional Institution Pontianak, still lack of officers in Prison Class IIA Pontianak and also the prison is still constrained budget problem limited. The impact of various obstacles faced by the prison is the care by health workers to the prisoners who are suffering from the disease has not done well and health facilities or medical equipment and medicines in the clinic is not sufficient to support the health of the prisoners in Penitentiary Class IIA Pontianak. The Prison Class IIA Pontianak provides services and care, which are related to health and food services for prisoners. The Penitentiary Efforts provide services and care to HIV / AIDS prisoners. Recommendation: it is better that Classification Prison Service of IIA Pontianak is filled in accordance with the amount of cell capacity of 1 room 8 people so that the process of guidance and health for the prisoners runs more effectively and well. Parties Prisons Class IIA Pontianak also need to consider the effort of expansion of land / area in Prison Class IIA Pontianak related over capacity that is happening. Adding the number of specialists to specialists such as doctors, nurses and psychologists to maximize the healthcare process and also add some experts in the processing of food such as chefs and nutritionists so that the food given to the inmates meets the standards. Planning a budget to complement facilities that can support the needs of prisoners such as making improvements to the storage of food by providing a clean special room accompanied by a temperature control so that existing foodstuffs are not easily damaged. Parties Prisons Class IIA Pontianak also need to consider to develop existing health facilities such as providing ward for the prisoners and complete the type of drugs provided. Keywords: Effectiveness, Health Service, Prisoners. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tinjauan yuridis tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Studi Kasus Di PLTU Jungkat Kabupaten Mempawah). Hasil kesimpulan dari tesis Ini bahwa Dasar pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dalam penerbitan Lokasi melalui SK Bupati terkait masalah pembangunan atau keberadaan PLTU jungkat Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dihubungkan dengan UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupPembangunan PLTU Jungkat merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Kabupaten Mempawah, khususnya dari masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani ataupun kebanyakan sebagai nelayan. Oleh karena itu masingmasing individu akan mempunyai persepsi yang berbeda. Pada awalnya ada yang biasa-biasa saja, tidak ada perasaan bangga atau kecewa karena dampaknya akan merugikan, hal ini karena belum begitu banyak atau bahkan tidak mengetahui sama sekali akan dampak atau pengaruh berdirinya pembangunan PLTU. Dampak yang ditimbulkan atas pembangunan serta keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kabupaten Mempawah berdampak Radiasi yang ditimbulkan oleh SUTT (Saluran Listrik Tegangan Tinggi) sangat berbahaya bagi kesehatan, pencemaran udara, serta merusak ekosistem Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah sebagai kota berkembang yang mempunyai berbagai aktivitas seperti perdagangan, industri dan jasa dengan klasifikasi besar, sedang dan kecil yang masing-masing mempunyai karakteristik dan menghasilkan limbah dari kegiatan dan /atau usaha yang dilaksanakan. Memperhatikan hal tersebut maka kegitan dan /atau usaha dapat mengeluarkan dalam jumlah dan jenis yang berbeda dan berdampak pada lingkungan hidup disekitarnya. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Rekomendasi dari kesimpulan di atas adalah Proyek pembangunan PLTU Kabupaten Mempawah ialah layak untuk dijalankan dari aspek keuangan. Namun perlu juga diperhatikan resiko proyek untuk menghindari terjadinya HPV bernilai negatif antara lain biaya investasi, TDL, aux dan Losses biaya tetap, dan biaya variabel. Dalam hal pendanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, pemerintah Indonesia haruslah dengan baik supaya hasil pembangunan PLTU hasilnya baik. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Analisis ,Mengenai, Dampak Lingkungan.

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Polresta Pontianak Kota) GANI FERNANDO SIAHAAN, S.Ik. A.21211072, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas masalah implementasi hak-hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi kasus di polresta pontianak kota). Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif sosiologis Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam proses penyidikan di Polrestata Pontianak mengacu pada KUHAP yang pada dasarnya Asas Praduga Tidak Bersalah diartikan sempit bagaimana seseorang patut dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan/vonis yang menyatakan dia bersalah. Kendala dalam Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan di Polresta Pontianak antara lain dalam proses interogasi (pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan kasus-kasus tertentu seperti kasus pemerkosaan dan kasus kesusilaan, perzinahan, pencabulan dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih sulit untuk didapatkan keterangan, dikarenakan hal ini disebabkan oleh kecenderungan korban enggan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan lamban, dan terkesan sebagai hambatan di dalam penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah. Bahwa pada dasarnya perapan Asas Praduga Tidak Bersalah di Polresta pontianak sudah sesuai dengan apa yang di atur dalam Undang-undang, namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam proses penyidikan yang memungkinkan penyidik mengesampingkan atau tidak berpedoman pada Asas Praduga Tidak Bersalah. Adapun yang menajdi saran dalam penulisan tesis ini adalah Hendaknya dalam melakukan tugas dan kewajibannya aparat kepolisian di Polrestata Pontianak tidak menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dengan alasan apapun karena tersangka mempunyai hak diperlakukan dengan baik dalam setiap proses pemeriksaan. Aparat kepolisian sebelum memulai pemeriksaan terhadap tersangka, hendaknya memberitahukan hak tersangka secara lengkap selama dalam proses penyidikan agar tersangka mengetahui dan memahami posisinya sebagai tersangka dan bisa menggunakan haknya. Dalam proses pemeriksaan suatu perkara hendaknya tidak membeda-bedakan status atau jabatan tersangka dan tidak melakukan tindakan diskriminasi sehingga tercapai suatu keadilan dan kesamaan di depan hukum (equality before the law).Kata Kunci : Asas Praduga Tidak bersalahAbstractThis thesis addressed the issue of implementation of the rights of suspects as the embodiment of the presumption of innocence in the inspection process at the level of investigation (Police pontianak case study in the city). Legal research methods used are normative sociological From the results it is concluded, that the application of the2presumption of innocence in the process of investigation in Pontianak Polrestata refers to the Criminal Procedure Code which is basically the presumption of innocence should be interpreted narrowly how a person found not guilty before any decision / verdict declared him guilty. Constraints in adoption of the Basic Prejudice Not Guilty in Process Profiling in Pontianak among other filamentous in the interrogation process (inspection) of suspects associated with particular cases like rape cases and cases of morality, adultery, abuse and domestic violence cases (KDRT) still difficult to procure evidence, because it is caused by the tendency of the victim refused and convoluted in giving evidence to make the investigation process lasts long and slow, and only seen as obstacles in the implementation of the Basic Prejudice Not Guilty. Basic marinade that basically Prejudice Not Guilty in filamentous vampire was in line with what the program in law, but there are still some obstacles and barriers in the process of investigation that allows investigators ruled out or not referring to the Basic Prejudice Not Guilty. As for becoming a suggestion in this thesis is the matter with the tasks and obligations in Polrestata Pontianak police forces not to use violent means to obtain evidence from a suspect for any reason because the suspect has the right to be treated properly in each process. Police forces before beginning a search of the suspect, the suspect's rights should be fully informed during the investigation process so that the suspect knows and understands his position as a suspect and could exercise his right. In the process of examining a subject should not differentiate between the status of a suspect or department and not doing so achieved a discrimination action for justice and equality before the law (equality BEFORE the law).Keyword : Prejudice basic Innocence

KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 RUMONDANG, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractFinding of this research is that the guardian enforces security of provincial inventory might be expanded through repressive/taking over, clinching, and forced confiscating acts as read in Section 44 point (4) letter c of West Kalimantan Governorâ€™s Decree Number 82 Year 2008 on Implementation Guideline for Provincial Regulation Number 3 Year 2008 on Management of Provincial Inventory. It needs further study on the above mentioned Section 44 point (4) letter c of West Kalimantan Governorâ€™s Decree Number 82 Year 2008 on Implementation Guideline, therefore the enforcement of Provincial Regulation Number 3 Year 2008 on Management of Provincial Inventory can be implemented maximum by provincial guardian.Key words: Guardian authority, West Kalimantan Provincial Inventory.AbstrakHasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengamanan barang milik daerah tidak terbatas pada melakukan pengamanan hukum melalui tindakan represif berupa pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun bila ditinjau dari tupoksinya maka Satpol PP berwenang melakukan tindakan pada semua aspek pengamanan bahkan pengelolaan barang milik daerah. Perlu kajian Pasal 44 ayat (4) huruf c Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2008 sehingga penegakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2008 dapat dilaksanakan secara maksimal.Kata Kunci : Kewenangan Satpol PP, Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA