Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor : 531.K/TUN/2013) THE VERDICT EXECUTION OF THE ADMINISTRATIVE COURT AND BINDING (A Case Study Of Kasasi Decision Number : 531.K/TUN/2013) RIDWAN AKHIR, SH. A.2021131047, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKewenangan mengadili Peradilan TUN, berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sedangkan sengketa kepegawaian berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha termasuk dalam sengketa tata usaha negara. Pelaksanaan putusan (eksekusi) pengadilan yang berkekuiatan hukum tetap (inkraacht van gewijsde) secara sukarela oleh Tergugat merupakan tahap akhir dari penyelesaian sengketa kepegawaian. Lemahnya pengaturan pelaksanaan putusan dalam pasal 116 Undang-Undang Peradilan TUN menjadi salah satu faktor Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan. Penulisan ini memakai metode penelitian yuridis normatif, berupa pendekatan kasus (in concreto) hasil yang dicapai berupa gambaran yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum. Analisis data dengan metode deduktif dengan pendekatan analisis yuridis deskriptif, data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan penlitian kepustakaan (library research) terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Faktor-faktor baik yuridis maupun tekhnis yang meneybabkan Tergugat tidak melaksanakan putusan Kasasi Nomor : 531.K /TUN/2013, pada PTUN Pontianak yaitu : kurang maksimalnya aturan mengenai penerapan sanksi administrasi dan uang paksa (dwangsom), sulitnya rehabilitasi penggugat kepada kedudukan semula, sikap arogansi tergugat sebagai pejabat publik untuk tidak mengakui kesalahan serta kurang efektifnya pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Mengingatkan tergugat agar melaksanakan kewajiban hukum dan ditindak lanjuti dengan publisitas, serta upaya melalui jalur pengadilan (litigasi) baik berupa gugatan Perdata, Pidana maupun diluar pengadilan (non litigasi) diharapkan menjadi tekanan/solusi bagi tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap.Kata-kata Kunci : PTUN, Berkekuatan Hukum Tetap, Pelaksanaan PutusanABSTRACTThe authority to hear Administrative Court based on article 47 Of Regulation Number : 5 Year 1986, On the State Administrative Court is the duty and authority, examine, decide and resolve disputes state administration, while disputes personnel under section 1 point 10 of the Law On Judicial Procedure businesses including in state administrative disputes. The verdict execution of the Administrative Court and binding (inkraacht van gewijsde) voluntarily by the defendant is the final stage of the settlement of employment disputes. Weak enforcement of regulation in article 116 Of Regulation Administrative Court be one factor defendant did not implement the court ruling. Writing is wearing a normative juridical research methods, such as case approach (in concreto) the results achieved in the form of a picture is supposed to do under the law. Analysis of the date by deductive approach juridical descriptive analysis, the date obtained through field research and library research consists of primary legal materials, secondary and tertiary. Factors that both juridical and technical course of causing the defendant did not carry out the verdict of Kasasi Number : 531.K / TUN / 2013, the Administrative Court Pontianak namely: less maximum rules regarding the application of administrative sanctions, forced money (dwangsom), the difficulty of rehabilitation of the plaintiff to its original position, the arrogance of the defendant as public officials not to admit mistakes and a lack of effective oversight of government action. Reminding the defendant in order to carry out legal obligations and followed up with publicity, as well as efforts through the court (litigation) in the form of a lawsuit in Civil, Criminal and outside the court (non litigation) expected to be a pressure or asolutions for the defendant to comply with the decision of the administrative court and binding.Keywords: Administrative Court, Is Legally Binding, The Verdict Execution

PENDEKATAN DERADIKALISASI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMOLISIAN MASAYARAKAT GUNA MENCEGAH PENGARUH TERORISME DI DAERAH M. ROYANI. A.21211003, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the problems Deradicalisation approach and Role of Local Governments in Supporting Community Policing Program to Prevent Terrorism in Regional Influence. From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Basic Strategy for Combating Terrorism Through Mind Deradicalisation approach departs from the assumption that terrorism started from radicalism. Therefore, efforts to combat terrorism more effectively through a de-radicalization. Its essence is to change the mindset of understanding or considered wrong. You do this by providing a new experience gained not from the battlefield, but of social life through human interaction in an open and inclusive in order to get a true understanding about jihad and terrorism. 2. Relevance Approach to the Development of Community Policing Deradicalisation (Community Policing): Through community policing, law enforcement process can be done in a more "polite" or do not rely on power / strength alone. In arresting alleged perpetrators of the terrorist, the police do not need to always have with violence, torture, "kidnapped" and / or shoot suspects without trial. Therefore, the application of power / strength should be based on the rule of law and does not violate individual rights or degrading the dignity of a person (man) who allegedly committed the crime / terrorist. 3. Role of Local Government in Supporting Community Policing wide open to be developed based on: a. Police Regulation Number 7 of 2008 are adopting various forms of community policing, both traditional as Pecalang, Ronda village, until the successful model practiced in Japan, Canada, America, and Australia. The Police Regulation opens wide opportunities for local governments to actively engage in community policing menudukung. It's reflected in the provisions of Article 23, point C on the development of social institutions; Article 28, point C on the mobilization and coordination; Article 51 point 3 of the budgets of Pos budget support; Article 62 point 1 of the acceleration and the involvement of local government in the development of community policing, and Article 66 on a common commitment associated with community policing program. b. The substance of the Police Regulation nature together with the substance of the Act No. 32 of 2004 on Regional Government. Further recommended models can be developed cooperation between the police and local government programs related to community policing, among others, as follows: First, the model adopted by the police work with have appealed to the leadership of SIP and KOD in police and police to establish cooperation with related government programs community policing and general police duties. Second, non-bureaucratic approach models .. Third, the Open Model of Cooperation, Fourth, models of institutional cooperation, and Fifth, executive engagement model.KEYWORD : The Role Of De-Radicalization And Local Government, Community Policing, TerroristsABSTRAKTesis ini membahas masalah Pendekatan Deradikalisasi Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat Guna Mencegah Pengaruh Terorisme Di Daerah. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dasar Pikiran Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Deradikalisasi berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah. Caranya dengan memberikan pengalaman baru yang didapat bukan dari medan perang, tetapi dari kehidupan sosial lewat interaksi antarmanusia secara terbuka dan inklusif agar mendapat pemahaman yang benar soal jihad dan terorisme. 2. Relevansi Pendekatan Deradikalisasi dengan Pengembangan Perpolisian Masyarakat (Community Policing) : Melalui Polmas, proses penegakan hukum bisa dilakukan secara lebih ?santun? atau tidak mengandalkan kekuasaan/kekuatan belaka. Dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga teroris, polisi tidak perlu selalu harus dengan kekerasan, penyiksaan, ?menculik? dan/atau menembak tersangka tanpa proses pengadilan. Karena itu penerapan kekuasaan/kekuatan haruslah berbasis pada aturan hukum dan tidak melanggar hak-hak individu atau merendahkan harkat dan martabat seseorang (manusia) yang diduga melakukan kejahatan/teroris. 3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Polmas terbuka luas untuk dikembangkan didasarkan pada: a. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 yang mengadobsi berbagai bentuk Polmas, baik yang bersifat tradisional seperti Pecalang, Ronda Kampung, hingga model yang sukses dipraktikkan di Jepang, Canada, Amerika, serta Australia. Peraturan Kapolri ini membuka peluang yang lebar untuk melibatkan Pemerintah Daerah secara aktif dalam menudukung Polmas. Hal Ini tercermin dari ketentuan Pasal 23 point C tentang pengembangan pranata sosial; Pasal 28 point C tentang penggalangan dan koordinasi; Pasal 51 point 3 tentang dukungan anggaran dari Pos APBD; Pasal 62 point 1 tentang pelibatan Pemda pada percepatan dan pengembangan Polmas; dan Pasal 66 tentang adanya kesamaan komitmen terkait dengan program Polmas. b. Substansi Peraturan Kapolri tersebut hakikatnya bersinergi dengan substansi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya direkomendasikan dapat dikembangkan model kerja sama antara Polri dengan Pemda berkaitan dengan program Polmas, antara lain sebagai berikut: Pertama, model kerja yang diadopsi oleh Polri dengan melakukan himbauan kepada pimpinan SIP dan KOD di Polda dan Polres untuk menjalin kerja sama dengan Pemda berkaitan dengan program Polmas maupun secara umum tugas Polri. Kedua, model Pendekatan Non Birokrasi.. Ketiga, Model Kerja Sama Terbuka, Keempat, Model Kerja sama kelembagaan, dan Kelima, Model pelibatan eksekutif.Kata Kunci : Deradikalisasi Dan Peran Pemerintah Daerah, Pemolisian Masyarakat,Teroris

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG DIPISAHKAN OLEH BADAN HUKUM (Analisis terhadap Kasus Kerugian Negara Yang Terjadi Pada PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai) DEDI IRAWAN A.212210077, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTIt is juridical normative research. It analyze problem by literary research to get secondary data. To complete and support data obtained from literary study, a field study is also done to give descriptive picture, which describe problem object in thorough and systematic way.This research was to identify and analyze if legal status of state wealth placed in PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai and what is management responsibility on risk management of PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai.The result indicated state wealth placed in PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai is state wealth placed State-Owned Enterprise so it is part of state wealth. Author agreed with consideration of Corruption court in Pontianak court examining case PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai of Sintang Regency No: 01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK dated 4 April 2012. Responsibility on risk management of PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai that have done fiduciary duty violation leading to personal responsibility so Rakhmad Yusuf was punished with criminal and civil responsibility. Indemnity placed on the accused Rakhmad Yusuf is personal responsibility over loss the corporate suffered because legal violation done by the accused have violated obligation that he should do. Therefore it is civil responsibility. Author did not agree with decision that state additional punishment of indemnity to state. The indemnity should be delivered directly to PT Pos Outer City Branch Nanga Serawai.Keywords: state finance, legal entity, state loss ABSTRAKIni adalah penelitian yuridis normatif. Ini menganalisa masalah oleh penelitian sastra untuk mendapatkan data sekunder. Untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi lapangan juga dilakukan untuk memberikan gambaran deskriptif, yang menggambarkan objek masalah dengan cara yang menyeluruh dan sistematis.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah status hukum kekayaan negara yang ditempatkan di PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai dan apa tanggung jawab manajemen pada manajemen risiko PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai.Hasil penelitian menunjukkan kekayaan negara yang ditempatkan di PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai adalah kekayaan negara yang ditempatkan BUMN sehingga merupakan bagian dari kekayaan negara. Penulis setuju dengan pertimbangan pengadilan Korupsi di pengadilan Pontianak kasus memeriksa PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai Kabupaten Sintang No: 01/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PTK tanggal 4 April 2012. Tanggung jawab pada manajemen risiko PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai yang telah melakukan pelanggaran kewajiban fidusia yang mengarah ke tanggung jawab pribadi sehingga Rakhmad Yusuf dihukum dengan tanggung jawab pidana dan perdata. Indemnity ditempatkan pada terdakwa Rakhmad Yusuf adalah tanggung jawab pribadi atas kerugian perusahaan yang menderita karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar kewajiban yang harus ia lakukan. Oleh karena itu tanggung jawab sipil. Penulis tidak setuju dengan keputusan yang menyatakan hukuman tambahan ganti rugi kepada negara. Ganti rugi akan langsung dikirimkan ke PT Pos Cabang Luar Kota Nanga Serawai.Kata Kunci : keuangan negara, badan hukum, kerugian negara

PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERADAAN PENGECER BBM YANG MENGGUNAKAN NAMA PERTAMINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi di Kabupaten Kubu Raya) Oleh : NPM. A2021161016, MARRIO GINARTO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Pengecer BBM Yang Menggunakan Nama Pertamini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi(Studi di Kabupaten Kubu Raya). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Telah Melakukan Pengawasan Terhadap Keberadaan Pengecer BBM yang Menggunakan Nama Pertamini dalam melakukan pengawasan petugas pengawas melakukan tahap persiapan sebagai tahap awal dari mekanisme Pengawasan Terhadap Keberadaan Pengecer BBM yang Menggunakan Nama Pertamini sebagai berikut : Sebelum petugas pengawas memulai pengawasan terhadap perseorangan atau SPBU, terlebih dahulu disiapkan surat tugas dan pemberitahuan kepada perseorangan atau SPBU yang akan didatangi mengenai maksud dan tanggal kedatangan berupa pengawasan rutin dinas perindustrian dan perdagangan. Mengumpulkan dan mempelajari seluruh data yang tersedia untuk mendapatkan gambaran serta merencanakan langkah pengawasan Mempelajari laporan tim pengawas yang terdahulu untuk menghindari kesalahan dalam menyusun laporan pengawasan dan Petugas Pengawas mengadakan inventarisasi masalah yang perlu diselesaikan dengan perseorangan atau badan yang memperjualbelikan bahan bakar minyak Pengecer BBM yang Menggunakan Nama Pertamini daerah Kabupaten Kubu Raya yang akan di awasi.Kata Kunci : Pengawasan, pengecer, PertaminiÂ AbstractThis thesis discusses the Supervision of Regional Governments on the Existence of BBM Retailers Using the First Name Based on Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas (Study in Kubu Raya District). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it was concluded that the Kubu Raya District Government Has Conducted Supervision of the Existence of BBM Retailers who Use the First Name in supervising the supervisory officers performing the preparatory stage as the initial stage of the Oversight of the Existence of the BBM Retailers Using the First Name as follows: Before the officer Supervisors start supervision of individuals or gas stations, first prepared a letter of assignment and notification to individuals or gas stations that will be visited regarding the purpose and date of arrival in the form of routine supervision of the industrial and trade services. Collect and study all available data to get an overview and plan supervision measures Study the report of the previous supervisor team to avoid mistakes in preparing supervision reports and Supervisors conduct an inventory of problems that need to be resolved with individuals or entities that trade fuel oil retailers who use names Pertamini, the district of Kubu Raya, which will be monitored.Keywords: Supervision, retailer, Pertamini

PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AREAL (ACFTA) TERKAIT INDUSTRI DAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA TRI ATIKA FEBRIANY, SH A.21211057, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTcountries (Indonesia, Thailand , Malaysia , Singapore , Philippines and Brunei Darussalam) with China , which is called the ASEAN -China Free Trade Agreement (ACFTA). These free trade is in the form of a tax rate reduction for goods on a regular basis up to 0% , the tariff reduction program framework of free trade between ASEAN and China, carried out in stages beginning on January 1, 2004 for EHP This thesis discusses about the implication problem of ASEAN - China Free Trade Area focusing on industry and government efforts to mitigate them. Free trade agreement concluded between Indonesia with some countries and China are summarized in the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China which is more commonly known as the ASEAN - China Free Trade Area. Indonesia bind themselves and joined by what is called the ASEAN- China Free Trade Agreement (ACFTA) , by ratifying the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian and The People 's Republic of China (ASEAN - China) on 15 June 2004 through Presidential Decree No. 48 of 2004 . Which Indonesia has had to open up the domestic market to the wider ASEAN countries and China. The opening of this market is the embodiment of a free trade agreement between th

PENGAWASAN TERHADAP PENGEMUDI ATAU PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak) DEWA JAYA FEROGUSTA, SH A.21212057, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis addressed the issue of control of the driver or cargo company based law number 22 of 2009 on the traffic and road transport (the study of rocks weigh bridge overpass in the city of Pontianak). From the results of research using sociological normative legal research methods can be concluded, that: Whereas, based on the data obtained that the violations that occurred toward the provision of goods by freight transport of general goods vehicle driver is a decline but the number of violations that occurred in Batu Layang Weigh Bridge is still mean high showed that the monitoring of the transport of goods in Batu Layang Weigh Bridges in Pontianak was Optimal yet. That in response to the causes of overloading of goods transported by freight vehicles generally include preventive is to routinely conduct raids or inspections are coordinated with members of the particular DLLAJ general freight vehicles that allegedly violated the provisions of the rules standardization of transport of goods by freight vehicles generally. In repressive, to public goods transport vehicle driver who were caught violating those referred to above, so by an authorized officer to be logged will then be given a warning or reprimand to not make the same mistake and when the next inspection is caught again then the driver followed and processed according to the provisions berlaku.Bahwa become Inhibiting factors in Implementing Control of Overloaded By Motorists Or Public Goods Transport Company in Batu Layang Weigh Bridges Pontianak City is still many illegal result of oversight mechanisms do not work effectively and the lack of oversight of the evaluation and structuring of the implementation of the operational weighbridge by Agencies tekait.Berdasarkan the conclusion, the authors can conclude some suggestions as follows: The need for firmness rule legislation to sanction the perpetrators of the offense of transporting goods that exceeds the capacity of general cargo freight vehicles as a measure to provide a deterrent to repeat offenses violate these rules or other rules. The need for socialization and intense approach to the community, especially the driver and expedition companies in providing explanations for example promoting the socialization of the means to drive properly and safely (safety ridding) and impacts that occur on the streets of deviant behavior especially against infringement transporting goods exceed the load capacity of freight vehicles umum.Perlu any decisive action from the relevant authorities of the extortion that led to ineffective2oversight against Overloaded By Public transport Company Drivers Or goods In Weigh Bridge Batu Layang Pontianak.Keywords: Monitoring, Weigh Bridges, transport and sanctionsABSTRAKTesis ini membahas masalah pengawasan terhadap pengemudi atau perusahaan angkutan barang berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi di jembatan timbang batu layang kota pontianak). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Bahwa berdasarkan data yang didapat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan pengangkutan muatan barang oleh pengemudi kendaraan angkutan barang umum memang terjadi penurunan namun jumlah pelanggaran yang terjadi di Jembatan Timbang Batu Layang masihlah tinggi yang berarti menunjukan bahwa pengawasan terhadap pengangkutan barang di Jembatan Timbang Batu Layang di Kota Pontianak Belum lah Optimal. Bahwa dalam hal penanggulangan terhadap penyebab terjadinya kelebihan muatan barang yang diangkut oleh kendaraan angkutan barang umum diantaranya secara preventif adalah dengan secara rutin melakukan razia atau pemeriksaan yang dikoordinasikan bersama dengan anggota DLLAJ kepada khususnya kendaraan angkutan barang umum yang disinyalir melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai aturan standarisasi pengangkutan barang oleh kendaraan angkutan barang umum. Secara represif, terhadap pengemudi kendaraan angkutan barang umum yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud diatas, maka oleh petugas yang berwenang akan di data kemudian akan diberikan peringatan atau teguran agar tidak melakukan kesalahan yang sama dan apabila pada pemeriksaan selanjutnya tertangkap lagi maka pengemudi tersebut ditindak dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.Bahwa faktor-faktor menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak adalah Masih banyaknya pungli akibat dari mekanisme pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif dan Kurangnya pengawasan terhadap evaluasi dan penataan dari sisi pelaksanaan operasional jembatan timbang Oleh Instansi tekait.Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut :Perlu adanya ketegasan aturan perundang-undangan dalam memberikan sanksi kepada para pelaku terhadap pelanggaran pengangkutan barang yang melebihi kapasitas muatan kendaraan angkutan barang umum sebagai suatu tindakan untuk memberikan efek jera untuk mengulangi perbuatan melanggar aturan tersebut maupun aturan-aturan lainnya. Perlunya sosialisasi dan pendekatan secara intens kepada masyarakat khususnya pengemudi dan perusahaan-perusahaan ekspedisi dalam memberikan penjelasan-penjelasan misalkan menggalakan sosialisasi terhadap cara berkendara yang baik dan aman (safety ridding) serta dampak-dampak yang terjadi terhadap perilaku menyimpang dijalan khususnya terhadap pelanggaran pengangkutan barang yang melebihi kapasitas muatan kendaraan angkutan barang umum.Perlu adanya tindakan tegas dari instansi terkait terhadap pungli yang menyebabkan tidak efektifnya pengawasan Terhadap Kelebihan Muatan Oleh Pengemudi Atau Perusahaan Angkutan Umum Barang Di Jembatan Timbang Batu Layang Kota Pontianak.Kata Kunci : Pengawasan, Jembatan Timbang, angkutan, sanksi

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kabupaten Sambas). Ir, ARIFIDIAR. A.21211084, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis discusses the role of village consultative bodies in conducting oversight of theimplementation of village funds allocated by the issuance of Law No. 6 of 2014 About Village(Studies in Sambas district). From the research, legal research methods and sociologicaljuridical conclusion, that: Supervision by Village Consultative Body in Sambas district on themanagement of the village fund allocation is not maximized, this is partly due to the low levelof education of members of BPD (low HR), the relationship between BPD with village headsand village officials are not harmonious, there BPD members involved in the activities of ADD,and recruitment systems demokratis.Upaya BPD are not supposed to do in maximizing theVillage Consultative Body oversight of the implementation of the Village Fund Allocation inSambas district is by mensosioalisasikan and involving the community in the implementationand supervision by the executive power capacity is uneven, thus affecting the ability to identifyand resolve problems quickly. Increased participation in governmental programs funded fieldof ADD is also not optimal, especially in terms of financing. However, people still participate inself-help and mutual aid in the form of labor and materials. Recommendations to theGovernment of Sambas district should be directed to disseminate and not limited to the villageor the executor, but to the whole society. This is important because one of the goals of ADD iscommunity participation, both individually and through non-governmental institutions.Socialization is very important for people to understand what and how participation will begiven. In addition, high public understanding will provide input in terms of implementation, inparticular scrutiny by the public as the beneficiaries that will minimize the chances of fraud orviolations of human ADD.Peningkatan use among members of the BPD would be improved sothat BPD can be able to function as a the voice of the community and monitoring functionscan be run with maksimal.Pembuatan APBDes can presumably be based on the needs ofrural communities are becoming the primary needs of rural communities.Keywords: the role of village consultative bodies in carrying out surveillance on theimplementation of the village fund allocation.AbstrakTesis ini membahas peran badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan alokasi dana desa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa (Studi di Kabupaten Sambas). Dari hasil penelitian menggunakanmetode penelitian hukum yuridis dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Pengawasanyang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sambas terhadap pengelolaanalokasi dana desa belum maksimal, hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkatpendidikan anggota BPD (rendahnya SDM), hubungan antara BPD dengan kepala desa danperangkat desa yang tidak harmonis, anggota BPD ada yang terlibat dalam kegiatan ADD,dan sistem rekrutmen anggota BPD yang tidak demokratis.Upaya yang seharusnya dilakukandalam memaksimalkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaanAlokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas yaitu dengan mensosioalisasikan danmengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan maupun pengawasan oleh masyarakatKapasitas tenaga pelaksana tidak merata, sehingga mempengaruhi kemampuanmengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Peningkatan partisipasi swadayamasyarakat dalam program-program lapangan yang dibiayai ADD juga belum optimalkhususnya dalam hal pembiayaan. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi dalamhal swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material. Rekomendasi terhadapPemerintah Kabupaten Sambas hendaknya melakukan sosialisasi yang terarah dan tidakterbatas pada perangkat desa atau pihak pelaksana, melainkan kepada seluruh lapisanmasyarakat. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan ADD adalah peningkatan peran sertamasyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan swadaya masyarakat.Sosialisasi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami apa dan bagaimana peran sertayang akan diberikan. Di samping itu pemahaman masyarakat yang tinggi akan memberikanmasukan dalam hal pelaksanaan, khususnya pengawasan oleh masyarakat sebagai pihakpenerima manfaat sehingga akan memperkecil peluang terjadinya penyelewengan ataupelanggaran penggunaan ADD.Peningkatan SDM di kalangan anggota BPD kiranya lebihditingkatkan agar anggota BPD dapat mampu menjalankan fungsinya sebagai penyaluraspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal.PembuatanAPBDes kiranya dapat lebih berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat desa yang menjadikebutuhan primer masyarakat desa.Kata Kunci: peran badan permusyawaratan desa dalam melaksanakanpengawasan terhadap pelaksanaan alokasi dana desa.

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Singkawang). NOVITA RIAMA NPM. A.21208069, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis studies raise the issue of "Analysis of Implementation Principle Against Judicial Justice Simple, Quick And Cost Lightweight In Civil Case Settlement (Studies In Court Singkawang)".This study uses sociological approach to normative research. The survey results revealed that the principle of justice is simple, fast and low cost have not been fully realized in the completion of civil cases in the District Court Singkawang as there are in excess of the settlement period of 6 (six) months. In 2008 to 2010 civil lawsuit suit filed in state court Singkawang 40 (forty) files and as many as 13 (thirteen) file completed in more than 6 (six) months with an average case cost over one million dollars. In Article 2 paragraph (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power stated that Justice be done with a simple, fast, and low cost. Then the explanation stated that what is meant by "simple" is the examination and settlement is done by efficiently and effectively. The definition of "low cost" is the cost of the case that are accessible to the public. However, the principle is simple, fast, and low cost in the investigation and resolution of cases in court does not rule accuracy and precision in the search for truth and justice. In the Guidelines on Duties and Administrative Tribunal, in Part Two of the Technical Affairs for the General Court confirmed that Civil Case civil cases heard and ruled must be completed within 6 (six) months, either in the District Court and the Court of Appeal. Related to the principle of justice is done by a simple, rapid, and low cost, the Supreme Court through a Circular Letter (SEMA) No. 6 of 1992 on Settlement of Cases in the High Court and the District Court affirmed that the settlement must be interrupted and completed within 6 (six) months. In fact there are settlements that cut through 6 (six) months, so the Supreme Court issued Circular No. 3 of 1998 on Settlement Case among others assert that matters should be decided in court and be completed within 6 (six) months including minutasi, the general civil matters, civil and administrative matters of religion and state, but due to the nature and circumstances of his case had more than 6 (six) months, provided that the Chairman of the Court of first instance concerned shall report the reasons to the Chairman of the Court of Appeal . Particular emphasis on the settlement of civil cases must be completed within 6 (six) months is also confirmed in the Supreme Court Decision on Standards No. 026/KMA/SK/II/2012 Judicial Service, which states that the court shall conduct proceedings (lawsuits, answers, replik, closing argument, evidence, conclusions, decisions, minutasi) were completed within a period not later than 6 (six) months since the case is filed. Settlement of civil cases that exceed a period of 6 (six) months may lead to higher legal costs. Costs associated with the case, the Supreme Court Decision on Standards No. 026/KMA/SK/II/2012 Judicial Service has stated that the amount of down-payment fees at every court established by Decree of the President of the Court and the determination of the size of the down payment of court fees civil, civil religion and state administration based on the number of litigants close and far distance to where the called party and administrative costs, which are accounted for in the decision. In this case the District Court Singkawang determine the amount of down-payment of court fees and the cost of the call/notice by thejoint decision of the Chairman and the Chairman of the Religious Bengkayang Singkawang Court Number: W14 A8/135/HK. 05/I/2012 and W17-A8/63/HK.00.8/I/2012 dated January 14,2012. Factors that led to the principle of justice is simple, fast and low cost have not been fully realized in the settlement of civil cases in the District Court Singkawang is the absence of the parties on the day of the trial which has been set; many witnesses to be presented by the parties and witnesses or evidence are often delayed; the parties do not comply with the provisions regarding pay matters; defendant deliberately delaying the trial for the purpose of enlarging plaintiff's expense; many plaintiffs and defendants, so the examination and proof (especially of witnesses the parties) require longer periods of time, as well as judges and administration of justice such as the length of deliberation to make decisions. The recommendations given are that the disputing parties in a civil case in the District Court should have the will Singkawang, seriousness and good faith to resolve the dispute in compliance with all provisions of the proceedings in court to dispute can be resolved quickly. It takes a standard down payment rules on legal costs in the district court, so there is no uniformity regarding the down payment of court fees in all courts in Indonesia. There should be strict rules to limit delay the trial in order to avoid the possibility of the parties repeatedly requested postponement resulting civil settlement process becomes longer and court costs to be great. There should also be strict rules regarding rewards and sanctions for judges related to the settlement with respect to the characteristics of cases handled.

ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak). AZIMAR RUSYDI, S.Ag A.21211050, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPerkembangan asuransi berbasiskan syariah sangat perlu diiringi dengan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariâ€Ÿah, baik mengenai akad asuransi syariah, kedudukan para pihak dalam asuransi syariah dan penyelesaian sengketa asuransi syariah agar masing-masing yang berkepentingan mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum ini diharapkan dapat memberikan nilai-nilai kebenaran, ketertiban, keadilan dan kemanfaatan kedua belah pihak.Untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan asuransi berbasiskan syariah dalam konteks prinsip ekonomi syariah di Indonesia , maka perlu dilakukan penelitian tentang â€ASURANSI SYARIAH DITINJAU DARI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak)â€.Dua permasalahan yang diangkat adalah bagaimana akad asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana penyelesaian sengketa asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak.Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan akad-akad asuransi syariah dan kedudukan para pihak dalam asuransi syariah yang ditinjau menurut syariat Islam, peraturan perundang-undang dan menurut hukum ekonomi syariah serta untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah.Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Normatif, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data Primer di lapangan.Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan akad pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, bahwa akad yang digunakan telah sesuai dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah.Terhadap penyelesaian sengketa, dilakukan melalui musyawarah dan arbitrase telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sedangkan penyelesaian melalui Litigasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri seharusnya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Regulasi hukum dalam bentuk undang-undang sudah seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk memberikan landasan yang kuat dalam operasionalisasi asuransi syariah di Indonesia karena selama ini hanya menyandarkan kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi SyariahKata Kunci : Akad Asuransi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah pada PT. ASuransi Takaful Umum Cabang Pontianak.3ABSTRACTItâ€Ÿs very important that the development of sharia â€“ based insurance is followed by peopleâ€Ÿs understanding of it, not only about the contracts and the position of the parties, but also about the settlement of disputes, in order to have each party get legal protection. The legal protection is expected to provide values of truth, order, justice and benefit.To determine the development and the growth of sharia â€“ based insurance in Islamic Economy in Indonesia, it is necessary to research on " SHARIA â€“ BASED INSURANCE IN PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW (Study at PT . Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch) " .2 (two) concerns of the research are what kinds of contract provided in PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch, whether the regulating of rights and how is the way of settlement of disputes in PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch.This research is specifically aimed to analyze contract of sharia â€“ based insurance, the position of the parties in perspective of Islamic Jurisprudence, Normative Laws and Islamic Economic Law and to recognize the way of settlement of disputes in PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch.The research method uses Normative Method, ie the method used to solve legal problems through secondary data first, then proceed to conduct primary research on the data by field research.The results of research about contract at PT. Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch is that contracts are aplicated due to Islamic Jurisprudence, Normative Laws and Islamic Economic Law.The settlement of disputes through mediation and arbitration are applicated due to fatwa of Dewan Syariah Nasional â€“ Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Perma Number 2 Year 2008 on The Compilation of Islamic Economic Law and Law Number 3 Year 2006 on the amandment of Law No. 7 Year 1989 on Religious Court, and the settlement of dispute trough litigation in General Court should be settle by Religious Court which is stated in Law Number 3 Year 2006 on the amandment of Law No. 7 Year 1989 on Religious Court.The implementation of activities of shari â€“ based insurance needs laws made by Legislative and Executive to be a strong foundation not only using fatwa of Dewan Syariah Nasional â€“ Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) and Perma Number 2 Year 2008 on The Compilation of Islamic Economic Law.Keywords : Contracts of Sharia â€“ Based Insurance and Islamic Economic Law at PT . Asuransi Takaful Umum Pontianak Branch.

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK DITRESKRIMSUS (DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS) POLDA KALIMANTAN BARAT DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS DI KALIMANTAN BARAT) WAWAN TRI KARTIKA,S.IK. A2021131036, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses strategies ditreskrimsus investigator (director of special criminal detectives) regional police in West Kalimantan in expressing anti-money laundering (case study in West Kalimantan) .From the results of research using normative juridical legal research methods can be concluded, that: Coping Strategies undertaken by the Regional Police West Kalimantan against money laundering are: Receiving reports from the center of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC), investigators discovered the alleged laundering of money, money Laundering Report from the Community, carry out investigations, carry out investigations. And submission of the case file to the prosecutor umum.Kendala facing West Kalimantan Regional Police in victory ikasusTindak Money Laundering which includes kendalayuridis ie overlapping authorized to investigate money laundering, financial transactions made in cash without going through perbankan.Kurangnya understanding of money laundering by society. While the technical obstacles are lack of courage in the investigator's quest ntindak melakukukan process of money laundering, lack of number of investigators who have high honesty, lack of quality / ability of the investigator understanding of the laundering of money, lack of control of the investigator in the use of advances in information technology, lack of facilities, infrastructure and the budget for the purposes of follow-tidana Investigators in money laundering. Efforts made in overcoming obstacles West Kalimantan Police terhadapTindak Money Laundering is by doing UpayaYuridis include Coordinate with Operations Police and coordination with the Institute joined in the Criminal Justice System (CJS), To examine the witnesses against financial transactions of money laundering through Cash and held a seminar to masyaraka tterhadapunderstanding of the law No. 8 of 2010.While the technical effort, Doing coaching mental attitude and courage melakukukan investigators in the investigation of money laundering, Optimization duty investigator and encourage motivation and discipline in handling the investigation of money laundering, following education and training on the handling of money laundering as well as the encouragement, training investigators in the field of information technology and efforts to improve the quality of the facilities, infrastructure, and budget submissions.Keywords: Strategies of West Kalimantan Police Investigators Ditreskrimsus In Reveals Money Laundering2ABSTRAKTesis ini membahas strategi penyidik ditreskrimsus (direktorat reserse kriminal khusus) polda kalimantan barat dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang (studi kasus di kalimantan barat).Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative diperoleh kesimpulan, bahwa :Strategi Penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap tindak pidana pencucian uang adalah: Menerima Laporan dari pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, Laporan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Masyarakat, melaksanakan penyelidikan, melaksanakan penyidikan. Dan penyerahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam menangani kasusTindak Pidana Pencucian Uang yaitu meliputi kendala yuridis yaitu Tumpang tindihnya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang, Transaksi keuangan dilakukan secara tunai tanpa melalui perbankan.Kurangnya pemahaman tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat. Sedangkan kendala teknis yaitu Kurangnya keberanian penyidik dalam melakukukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang, Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi, kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang, kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi, kurangnya sarana, prasarana dan anggaran untuk keperluan Penyidik dalam pemeriksaan tindak Pidana pencucian uang. Upaya yang dilakukan Kepolisian kalbar dalam mengatasi kendala terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dengan melakukan Upaya Yuridis antara lain Melakukan koordinasi dengan oprasional Polri dan koordinasi Dengan Lembaga yang tergabung dalam Criminal Justice System (CJS), Melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang melalui tunai dan menyelenggarakan seminar kepada masyaraka terhadap pemahaman mengenai undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Sedangkan UpayaTeknis, Melakukan pembinaan sikap mental dan keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang, Pengoptimalan tugas penyidik dan mendorong motivasi serta disiplin dalam penanganan penyelidikan tindak pidana pencucian uang, mengikuti pendidikan dan Pelatihan terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang serta dorongan motivasi, mengikuti pelatihan penyidik dibidang teknologi informasi dan upaya meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan pengajuan anggaran.Kata Kunci: Strategi Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pencucian Uang

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA