Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN KPPU OLEH PANITIAN TENDER DALAM HAL DIPUTUS BERSALAH MELANGGAR PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIAH RAHMAWATI, SH NPM. A.21208068, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractOne form of action that could result in unfair competition is a conspiracy in the tender, which is one form of activity that is prohibited by Law No. 5 of 1999. The general principles to be considered in the tender are transparency, respect for money, open and effective competition, fair negotiation, accountability and assessment process, and non-discriminatory. Accordingly, the Act No. 5 of 1999 also prohibits conspiracy in tenders as outlined in Article 22 of Law No. 5 of 1999. This study aims to determine how the position and role of the tender committee in the case of bid rigging and how to remedy that may be filed by the tender committee against the decision of the Commission for Unfair using dogmatic normative juridical approach, the approach that is based on secondary data sources such as the rules laws and regulations, court decisions, legal theories and opinions of legal scholars terkenal.Kemudian of secondary data is then analyzed using qualitative methods-normative. Normative because this research starts from the legislation that exists as a norm of positive law. While the intended qualitative data obtained are then arranged systematically to further analyzed qualitatively in order to seek clarity issues to be addressed Based on the analysis it was found that in the case of competition, there are still drawbacks to the examination of the case law shows good competition at the time of the Business Competition Supervisory Commission and in terms of the presentation of legal remedy of appeal in the District Court.So to overcome these problems should be advised to revise the Act No. 5 of 1999 to provide firmness of independence because of the peculiar field of competition law, including the laws that govern the event.But if it was politically undesirable law a revision of Law No. 5 of 1999 then at least made a good form of regulations implementing government regulation or at least the Supreme Court Rules provides that at least in cases of anti-competition dimension of crimes that harm the state or the public as anti-competitive actions within the framework of the cartel, should use criminal law or the law of a special public event where the Commission as an investigator and prosecutor agencies, as well as for the case of anti-competitive strife dimension or a dimension businessmen consumer class action the Commission serves as a quasi judicial first level, where the Commissioner to "judge" her or it could be possible to do in the civil judicial forum (civil action) in the District Court without going through the Commission. Keywords: Conspiracy Tender, Tender Committee and RemediesAbstrakSalah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah persekongkolan dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender adalan transparansi, penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiasi yang adil, akuntabilitas dan proses penilaian, dan non-diskriminatif. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana digariskan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan peranan panitia tender dalam perkara persekongkolan tender serta bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan oleh panitia tender terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan menggunakan pendekatan normative dogmatis yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkenal.Kemudian dari data sekunder yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode normative-kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mencari kejelasan masalah yang akan dibahasBerdasarkan analisis tersebut diketahui bahwa dalam perkara persaingan usaha masih terdapat kelemahan terhadap hukum acara pemeriksaan perkara persaingan usaha baik pada saat pemeriksaan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha maupun dalam hal diajukannya upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri . Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut disarankan untuk sebaiknya dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk memberikan ketegasan tentang independensi karena kekhasannya dari bidang hukum persaingan usaha termasuk hukum acara yang mengaturnya. Namun jika pun secara politik hukum tidak dikehendaki adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka setidaknya dibuat peraturan pelaksanaan baik berbentuk Peraturan Pemerintah atau setidaknya Peraturan Mahkamah Agung yang setidaknya mengatur bahwa, sedangkan untuk kasus tindakan anti-persaingan sehat yang berdimensi kejahatan yang merugikan negara atau publik seperti tindakan anti persaingan dalam kerangka kartel, seyogyanya digunakan hukum acara pidana atau hukum acara publik khusus dimana KPPU sebagai lembaga penyidik dan penuntut, serta untuk kasus tindakan anti-persaingan yang berdimensi perselisihan antar pelaku usaha atau yang berdimensi consumer class action maka KPPU berfungsi sebagai quasi peradilan tingkat pertama, dimana Komisioner menjadi â€œhakimâ€nya atau bisa juga dimungkinkan untuk dilakukan dalam forum peradilan perdata (civil action) di Pengadilan Negeri tanpa melalui KPPU.

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak) MUJAHID, S.HI, A.21212065, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTFederal International Finance Sharia (FIF Sharia) is a one of non-Islamic financial institutions which form of Limited Liability Company and in accordance with applicable regulations FIF Sharia is also have the Sharia Supervisory Board as well as the completeness of its operations to ensure the performance of Islamic finance company is run in accordance with Islamic principles . To view and to determine the extent the performance of the Sharia Supervisory Board in overseeing the implementation of the agreement in FIF Syaraiah, it is necessary to research on "SHARIA SUPERVISORY BOARD ROLE IN TAKING CONTROL OF IMPLEMENTATION OF ISLAMIC FINANCING INSTITUTIONS Akad (FIF Against Sharia Studies Branch Pontianak)".Two issues raised is how the role and what barriers Sharia Supervisory Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Syariah.This study is specifically aimed to reveal and analyze the role and function of the Sharia Supervisory Board as well as to identify factors inhibiting the Sharia Supervisory Board in overseeing the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia.The research method uses yuridical emperical, ie the method used to solve legal problems through secondary data first, then proceed to conduct primary research on the data by field research.The results of research on the role of the Sharia Supervisory Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia Branch Pontianak, that the Sharia Supervisory Board has been instrumental in monitoring the implementation of the agreement on the financing institutions FIF Sharia but supervision carried Sharia Supervisory Board is still less than optimal because only indirect supervision by studying the reports alone. Sharia Supervisory Board never went to the field as a result of the Sharia Supervisory Board can not monitor the actual implementation of the agreement on the ground.The obstacles faced by the Board in monitoring the implementation of the agreement on financial institutions FIF Sharia is, more due to the Sharia Supervisory Board personnel who have concurrent positions in several Islamic financial institutions, a very limited number of personnel and is in the central office, as well as the quality of the source human Sharia Supervisory Board and other devices are less understanding of Islamic economics because it is not derived from the sharia economic academia.2Increasing the role of the Sharia Supervisory Board should continue to be done and not merely perform monitoring tasks but also able to become an advisor in developing existing products FIF Sharia branch in Pontianak and regulations related parties of course is expected to facilitate the Sharia Supervisory Board in minimizing obstacles to supervise the implementation of the agreement in FIF ShariaKeywords : Role of the Sharia Supervisory Board, implementation of the Agreement and FIF Sharia.3ABSTRAKFederal Internasional Finance Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang berbentuk Perseroan Terbatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku FIF Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasionalnya serta untuk memastikan kinerja dari perusahaan pembiayaan syariah tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.Untuk melihat dan mengetahui sejauhmana kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad di FIF Syaraiah, maka perlu dilakukan penelitian tentang â€œPERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Terhadap FIF Syariah Cabang Pontianak)â€.Dua permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran dan apa hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah.Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah serta untuk mengetahui fakor penghambat Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah.Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.Dari hasil penelitian mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan akad pada lembaga pembiayaan FIF Syariah Cabang Pontianak, bahwa Dewan Pengawas Syariah telah berperan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan akad di lembaga pembiyaan FIF Syariah namun pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah masih kurang optimal karena hanya melakukan pengawasan tak langsung dengan mempelajari laporan-laporan saja. Dewan Pengawas Syariah tidak pernah terjun langsung ke lapangan akibatnya Dewan Pengawas Syariah tidak dapat memantau sebenarnya pelaksanaan akad di lapangan.Hambatan-hambatan yang dihadapi Dewan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di lembaga pembiayaan FIF Syariah, lebih banyak disebabkan karena personil Dewan Pengawas Syariah yang memiliki rangkap jabatan di beberapa lembaga keuangan syariah, jumlah personil yang sangat terbatas dan berada di kantor pusat, serta kualitas sumber daya manusia anggota Dewan Pengawas Syariah dan perangkat lainnya kurang begitu memahami tentang ekonomi syariah. karena bukan berasal dari akademisi ekonomis syariah.Peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah harus terus dilakukan dan tidak hanya sebatas melakukan tugas pengawasan tapi juga mampu menjadi penasehat dalam mengembangkan produk yang ada di FIF Syariah cabang Pontianak serta regulasi pihak-pihak terkait tentunya sangat diharapkan untuk memudahkan Dewan Pengawas Syariah dalam meminimalisir hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akad di FIF SyariahKata Kunci : Peran Dewan Pengawas Syariah, Pelaksanaan Akad dan FIF Syariah.

ANALISIS TERHADAP HAMBATAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS PUBLIK YANG DIAKIBATKAN UNJUK RASA AHMAD FIRDAUS, SE.A.21210108, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 4 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis is studies of Analysis To Investigation Process Resistance of Mutilation Crime of Public Facility Resulted By Demonstration. By the legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Execution resistance of Investigation of mutilation crime of public facility resulted by demonstration is determine surely who is main perpetrator (pleger), who orders does (doenpleger), who haves a share does (medepleger), and who is man who is suggesting does (uitlokker), mutilation of public facility is intended. All the things, must be provable in accurate figure, valid and assures. In here is required expertise and accuracy of investigator to express elements Section Criminal Law impinged. There are some Section liable Criminal Law to mutilation perpetrator of public facility, that is : Section 170, 192, 193, 197, 200, 201 Criminal Law Jo Section 55 and Section 56 Criminal Law. 2. One of strategic effort done by National Indonesia Police to overcome the happening of mutilation of public facility by taste bearer is by publishing Head Of Republic of indonesia State Police Regulation Number 9, 2008 about Management Procedures of Service, Security and Handling of Submission Case of Public Opinion held company. Based on this regulation, besides arranged by demonstration participant rights and obligations carefully also is arranged about handling procedures of collision case, straightening, phase straightening, standard straightening, perpetrator, evidence goods handling standard, solving of case. Hereinafter is recommended in expection of frame to guarantee execution of independence of forwarding of publicly held company opinion, beside through approach of preventive and represive, also is done through effort pre-emptive that is through construction of harmonious relationship between officers with public. To create the harmonious relationship, can be done effort and activity: socialization of rule the management of independence forwarding of publicly held company opinion among public to get the picture and adheres order applied; understanding to whole officer about execution procedure of service duty, security, handling of independence case forwarding of publicly held company opinion, so that execution of duty in enforceable field professionally and proportional.ABSTRAKTesis ini membahas masalah Analisis Terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Publik Yang Diakibatkan Unjuk Rasa. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan Sosiologis, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Hambatan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas publik yang diakibatkan unjuk rasa adalah menentukan secara pasti siapa pelaku utamanya (pleger), siapa yang menyuruh melakukan (doenpleger), siapa yang turut serta melakukan (medepleger), dan siapakah orang yang menganjurkan melakukan (uitlokker), perusakan fasilitas publik dimaksud. Kesemuanya itu, harus dapat dibuktikan secara akurat, sah dan meyakinkan. Di sinilah diperlukan2keahlian dan kecermatan penyidik untuk mengungkap unsur-unsur Pasal KUHP yang dilanggar. Terdapat beberapa Pasal KUHP yang dapat dikenakan terhadap pelaku perusakan fasilitas publik, yaitu : Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. 2. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menanggulangi terjadinya perusakan fasilitas publik oleh pengunjuk rasa adalah dengan menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanagan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Berdasarkan peraturan ini, selain diatur dengan cermat hak dan kewajiban peserta unjuk rasa juga diatur tentang tata cara penanganan perkara pelanggaran, penindakan, tahap penindakan, standar penindakan pelaku, standar penanganan barang bukti, penyelesaian perkara. Selanjutnya direkomendasikan agar dalam rangka menjamin pelaksanaan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, di samping melalui pendekatan preventif dan represif, juga dilakukan melalui upaya pre-emptif yaitu melalui pembinaan hubungan yang harmonis antara petugas dengan masyarakat. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis tersebut, dapat dilakukan upaya dan kegiatan: sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku; pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PELAKSANAAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA PT. SARI BUMI KUSUMA UNIT INDUSTRI KUMPAI (THE LEGAL PROTECTION FOR LABOUR IN THE IMPLEMENTATION OF OUTSOURCING SYSTEM AT PT. SARI BUMI KUSUMA INDUSTRIAL UNIT OF KUMPAI) KRISMAN HARA TUA SITOMPUL, SH. A.2021131079, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Pekerja Dalam Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Pada PT. Sari Bumi Kusuma Unit Industri Kumpai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dengan sistem pemborongan pekerjaan belum sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Pelaksanaan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja masih terjadi kesenjangan antara ketentuan normatif (law in books) dengan kenyataan di lapangan (law in society/action). seperti kecenderungan pengusaha untuk menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sistem pemborongan pekerjaan tidak harus kontrak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 65 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Latar belakang permasalahan: Bagaimana seharusnya perlindungan hukum terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai tenaga kerja dengan pelaksanaan pemborongan pekerjaan. Tujuannya: Untuk mengungkapkan kendala sistem pemborongan pekerjaan belum memberikan perlindungan hukum terhadap karyawan. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis. Kesimpulan bahwa pelaksanaan pemborongan pekerjaan pada perusahaan (principal) yang dilakukan oleh Koperasai (vendor) merugikan pekerja/buruh yaitu berupa pelanggaran terhadap norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Peran Dinas Tenaga Kerja kurang maksimal didalam pengawasan. Depnaker perlu membina serikat2pekerja/serikat buruh untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum dan Pemborongan Pekerjaan.ABSTRACTThe aim of study is to know The Legal Protection Community for Labour in The Work Implementation at PT. Sari Bumi Kusuma Industrial Unit of Kumpai. The result showed that the legal protection for workers by the outsourcing system is not appropriate with the aim from employment laws. The implementation of right from the workers should be accepted by them is still having gap between the normative provisions (law in books) and reality (law in society/action). As tendency of employers, they were implementing the Employment Agreement Specific Time. The outsourcing system does not have a contract, as stated in Article 65 paragraph (7) of Law No. 13 year 2003 about the Labour. Background issues: How should the legal protection of people in the corporate environment as labour with the implementation of the outsourcing system?. The aim: To express constraints outsourcing system is not providing legal protection for employees. This study uses metode sosiologis. The conclusions of research are: the implementation of the outsourcing system in the company (principal) conducted by Koperasi (vendor) detrimental to workers/labourers in the form norms violation labour and occupational health and safety norms. The Role Labour from Departemnt is less control than maximum. Depnaker need to build union/labour unions to struggle, protect, and defend the interests and welfare of workers and their families.Key words: Protection of Law, and Outsourcing

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZEEI KALIMANTAN BARAT DITINJAU DARI PASAL 102 UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN LUFHIE, SH A.21211004, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis study aims to determine : 1 ) disclose and analyze barriers to enforcement against foreign fishermen fishing in the territorial waters of West Kalimantan ZEEI , 2 ) disclose and analyze the policy pursued enforcement against foreign fishermen convicted criminal and that no corporal punishment do not run away . The research was conducted in Pontianak include Court Judge at the District Court Pontianak Fishery , Marine Resource Trustees and Fisheries ( PSDKP ) Pontianak , West Kalimantan Directorate of Water Police and the Indonesian National Army Navy ( TNI - AL ) Pontianak . Data collection methods used were interviews , questionnaires , and direct observations . The data obtained in qualitative analysis . The results showed that the type of fishing ( illegal fishing ) which conducted foreign fishermen in West Kalimantan is a form of incompleteness ZEEI licensing documents (original , SIPI , and fishing ground ) , violation of gear use area , and do not activate communication devices (transmitter) . From the results patrol SPSDKP Pontianak , the number of foreign ships that captured illegal fishing activities in 2011 to 2012 as many as 55 vessels , consisting of 55 skippers and crew as much as 424 people . Of the cases ZEEI fishing in West Kalimantan was transferred to the Court of Fisheries at the District Court of Pontianak , the authors took a sample 7 decision , the verdict of the 4 countries of origin of foreign fishermen and 3 decision against Vietnamese fishermen from Thailand . The second decision of the ad hoc judges , proved that there is a difference penalty of foreign fishermen fishing in ZEEI , where to fishermen from Thailand country already has a MoU with Indonesian fishermen from the state instead of Vietnam have MoU yet . Thus law enforcement against foreign fishermen associated with the implementation of Article 102 of Law No. 45 Year 2009 on amendments to the Law No. 31 of 2004 on Fisheries greatly weaken the law enforcement process even in the long term Indonesian state will experience a greater loss . The absence of the MoU in the field of fisheries has become the modus operandi in fishing , even less foreign and foreign-flagged vessels using child labor or crew ( ABK ) from Indonesia . When the arrest and deportation , security forces of confusion , with the deportation process itself. In an effort to address the conduct of law enforcement foreigners engaging in fishing activities in West Kalimantan ZEEI , then the government should formulate policies related to the implementation of Article 102 which undermine law enforcement process .Keywords : Law enforcement policies against foreign fishermen convicted criminal and not corporal punishmentA B S T R A KPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) mengungkapkan dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wilayah perairan Kalimantan Barat, 2) mengungkapkan dan menganalisis kebijakan yang dilakukan penegak hukum terhadap nelayan asing yang divonis pidana dan tidak dilakukan hukuman badan agar tidak melarikan diri. Penelitian ini dilakukan di Pontianak meliputi Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Direktorat Kepolisian Perairan Kalimantan Barat dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) Pontianak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan pengamatan langsung. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis penangkapan ikan (illegal fishing ) yang dilakukan nelayan asing di ZEEI Kalbar adalah berupa ketidaklengkapan dokumen perizinan (SIUP, SIPI, dan fishing ground), pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap, dan tidak mengaktifkan alat komunikasi (transmitter). Dari hasil patroli SPSDKP Pontianak, jumlah kapal asing yang ditangkap melakukan kegiatan illegal fishing pada tahun 2011 sampai 2012 sebanyak 55 kapal, terdiri dari 55 nakhoda dan ABK sebanyak 424 orang. Dari kasus-kasus penangkapan ikan di ZEEI Kalbar yang dilimpahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, penulis mengambil 7 sampel putusan, yaitu 4 putusan terhadap nelayan asing asal negara Vietnam dan 3 putusan terhadap nelayan asal Thailand. Dari kedua putusan hakim ad hoc tersebut, terbukti bahwa terdapat perbedaan sanksi hukuman bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI, di mana untuk nelayan asal negara Thailand sudah mempunyai MoU dengan Indonesia sebaliknya untuk nelayan asal negara Vietnam belum memiliki MoU. Dengan demikian penegakan hukum terhadap nelayan asing terkait dengan penerapan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sangat melemahkan proses penegakan hukum bahkan dalam jangka panjang negara Indonesia akan mengalami kerugian yang lebih besar. Belum adanya MoU di bidang perikanan ini menjadi modus operandi dalam penangkapan ikan, bahkan tidak jarang kapal asing dan berbendera asing menggunakan tenaga kerja atau anak buah kapal (ABK) asal Indonesia. Ketika dilakukan penangkapan dan deportasi, aparat keamanan kebingungan, dengan proses deportasi itu sendiri. Dalam upaya melakukan penegakan hukum untuk mengatasi Warga Negara Asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI Kalimantan Barat, maka pemerintah harus memformulasikan kebijakan terkait penerapan Pasal 102 yang melemahkan proses penegakan hukum.Kata Kunci : Kebijakan penegak hukum terhadap nelayan asing yang divonis pidana dan tidak dilakukan hukuman badan

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN MAJELIS HAKIM DALAM PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA STUDI DI PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG SALOMO SAING, SH. A 21211016, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak Di atur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Pasal tersebut merupakan alasan yang mendasar di setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari penyidikan sampai pengadilan hal ini diatur dalam KUHAP agar pinjam pakai terhadap barang bukti dapat terjaga keutuhan dan keberadaan benda sitaan (barang bukti) agar tetap tersedia sebagaimana mestinya, sampai tiba saat eksekusi. Oleh karenanya seharusnya Setiap penggunaan atau pemakaian benda sitaan (barang bukti) dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang ( abuse of authority ) oleh pejabat yang bersangkutan[1]. Penyitaan barang bukti yang dimaksudkan disini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, pnuntutan dan peradilan. Jadi maksud dari penyitaan itu sendiri adalah untuk membuktikan bahwa barang-barang yang disita tersebut memiliki kaitannya dengan pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan sebagai barang-barang yang digunakan atau menjadi alat untuk melakukan suatu kejahatan atau merupakan hasil dari suatu kejahatan[2]. Dari rumusan penyitaan tersebut maka maksud dan tujuan serta barang yang dapat dilakukan penyitaan adalah : a. Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud; b. Dengan maksud untuk menguasai atau menyimpan sementara; c. Guna kepentingan pembuktian; d. Barang yang dapat dibuktikan tidak berhubungan dengan tindak pidana tidak dapat disita[3]. Ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP telah secara tegas melarang untuk melakukan pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti), namun dalam praktek sehari-harinya kita sering menjumpai adanya pejabat berwenang dalam setiap tingkat pemeriksaan yang memberikan izin untuk pinjam pakai terhadap benda sitaan (barang bukti) dalam perkara tindak pidana. Untuk memberikan batasan agar antara kenyataan sehari-hari dapat bersesuaian dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang maka kita harus memperhatikan beberapa aspek bukan hanya aspek kepastian hukum saja tetapi harus memperhatikan aspek-aspek lainya seperti Aspek kemanfaatan dan Aspek keadilan. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Majelis Hakim Dalam Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Singkawang) Hal ini dapat menimbulkan masalah, karena Pelaksanaan Pinjam Barang Bukti tidak ada landasan hukumnya, Hal ini dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan masalah, karena ada ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP yang mana aturan tersebut tidak menjelaskan dasar hukum yang sah pinjam pakai barang bukti tetapi hanya menjelaskan tentang pengembalian barang bukti atau benda yang disita karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi sedangkan apabila dikaitkan dengan pasal 45 KUHAP memeberikan pengertian bahwa hal benda sitaan terdiri atas benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan untuk dijual lelang. Larangan pinjam pakai barang bukti perkara pidana bukan tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum, larangan pinjam pakai barang bukti perkara pidana ini pada hakekatnya mempunyai fungsi untuk menjaga agar barang bukti tersebut dapat digunakan untuk menguatkan pembuktian dalam proses persidangan. Dilain pihak larangan ini juga menjaga integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri, karena barang bukti yang telah disita secara sah telah menjadi tanggung jawab setiap aparat penegak hukum untuk setiap tingkat pemeriksaan, sehingga pinjam pakai barang bukti itu sangat rentan terhadap resiko-resiko seperti : a. Barang bukti yang dipinjampakaikan itu dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, aparat penegak hukum yang memberikan izin pinjam pakai sebagai pihak yang bertanggungjawab atas barang bukti tersebut bisa disangka telah melakukan pembantuan dalam melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 56 KUHP; b. Barang bukti perkara pidana tersebut hilang, jika aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas barang bukti perkara pidana itu tidak dapat mempertanggungjawabkan kehilangan barang bukti tersebut, maka aparat penegak hukum tersebut, dapat disangka telah melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti; c. Barang bukti perkara pidana tersebut rusak atau dirubah keasliaanya. Barang bukti perkara yang telah rusak atau telah dirubah keasliannya, akan menimbulkan kesan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan suatu rekayasa perkara pidana demi suatu keuntungan Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan metode pendekatan yuridis sosiologis /empiris, karena yang menjadi obyek penelitian adalah pinjam pakai barang bukti perkara tindak pidana ditinjau dari kitab undang - undang hukum acara pidana yang berstudi kasus di Pengadilan Negeri Singkawang yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data Primer dan sekunderdengan populasi pada Kepolisian Resort Singkawang, Kejaksaan Negeri Singkawang dan Pengadilan Negeri Singkawang. Efektiitas Pinjam pakai di pengadilan negeri tidaak dapat memberikan solusi karena apabila dilakukan,harus disikapi secara bijaksana oleh Hakim yang memberikan izin pinjam pakai maka dengan tulisan ini penulis bertujuan untuk : a. Untuk mengetahui mengapa majelis hakim dalam membuat Pentepan terhadap peminjaman barang bukti tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP). b. Untuk mengetahui faktorfaktor apa saja yang menyebabkan majelis hakim membuat Penetepan pinjam pakai barang bukti perkara pidana di Pengadilan Negeri Singkawang. c. Untuk mengetahui apa yang menjadi konsekuensi yuridis atas pinjam pakai barang bukti yang dilakukan oleh penegak hukum. d. Untuk menganalisa Kepmen Kehakiman No.M14PW.07.03 tahun 1983 apabila dihubungkan dengan Pasal 45,46 KUHAP dengan Pasal 44 KUHAP. Kata Kunci : Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Abstract Provided for in Article 44 paragraph (2) Criminal Procedure Code which states that the storage of confiscated objects implemented as well as possible and it is in the responsibility of the competent authority in accordance with the level of scrutiny in the judicial process and the object is forbidden to be used by anyone. Article is a fundamental reason at every level ranging examination of the investigation until the court case is set out in the Criminal Procedure Code in order to borrow and use the evidence to secure the integrity and existence of confiscated objects (evidence) in order to remain available as it should be, until the moment of execution. Therefore supposed any use or consumption of confiscated objects (of evidence) is considered as an "abuse of authority" by the concerned officials. Seizure of evidence is meant here is a series of investigators to take over and keep under its control or object movable or immovable, tangible or intangible evidence for the benefit of the investigation, prosecution and justice. So the purpose of the seizure itself is to prove that the goods were seized evidence has to do with either the : a. Objects moving or not moving b. Tangible or intangible c. With the intention of controlling or temporarily store d. For the evidentiary interests e. Items that can be proved not related to crime can not be confiscated. The provisions of Article 44 paragraph (2) Criminal Procedure Code has been expressly forbidden to do lease encumbrances against objects (of evidence), but in daily practice we often encounter the authorities within each level of scrutiny given permission to borrow and use the objects confiscated (evidence) in criminal cases. Restrictions in order to provide the day-to-day reality can be consistent with what has been stipulated in the law, we must pay attention to several aspects of the rule of law is not the only aspect alone but must consider other aspects such as Aspect Aspect expediency and justice. Problem in this study focused on the analysis of Juridical Determination Against Judge in Implementing Evidence Usage Rights CaseCrime Seen From the Book of the Law - Criminal Procedure Code (Studies In Court Singkawang) This can cause problems, since the Implementation of Evidence Borrow no legal basis, It is feared may not pose a problem, because there is a provision that under the provisions of Article 46 paragraph (1) letter a Code of Criminal Procedure which does not explain the basis for the rule of law is a legitimate loan use of evidence but only to explain about the return of goods or things seized evidence because the purpose of investigation and prosecution does not need anymore whereas when linked with Article 45 of the Criminal Procedure Code creates realistic understanding that it consists of objects confiscated confiscated objects composed of objects that can be quickly damaged or dangerous, so it is impossible to be stored until the court ruling on the case in question binding or if the object storage costs would be too high, as far as possible with the consent of the suspect or their proxies can be taken to the auction sale. Lease prohibition criminal evidence is not for no apparent reason and lawful, prohibition lease criminal evidence is in essence has the function to keep the evidence can be used to strengthen the evidence in the trial process. On the other hand this prohibition also maintain the integrity of the law enforcement officers themselves, because the evidence that has been seized legally have the responsibility of every law enforcement officers for every level of scrutiny, so lease the evidence was highly vulnerable to risks such as : a. The evidence that was borrowed, was used to commit the crimes again, which gives law enforcement officers use permit as the party responsible for such evidence could be suspected of having committed the criminal offense of assistance as provided for in Article 56 of the Criminal Code; b. Evidence in criminal case is lost, if the law enforcement officers who are responsible for criminal evidence it can not account for the loss of the evidence, the law enforcement officers, may be suspected of having committed a crime of embezzlement of evidence; c. Evidence in criminal case is damaged or altered keasliaanya. Evidence in the case which has been damaged or has changed its authenticity, will give the impression that law enforcement officers have done a criminal case for an engineering advantage The research method used is normative and juridical approach sociological / empirical, because the object of the research is borrow and use evidence from criminal cases to be reviewed book of laws - laws that berstudi criminal procedure cases in which the District Court Singkawang reviewing or analyzing the data Primary and sekunderdengan Singkawang population at Police Station, District Attorney and District Court Singkawang Singkawang. The effectivity of loan use in court can provide a solution because if done, must be addressed by a wise judge who gave the use permit with this paper the author aims to: a. To find out why the judges in making the loan Pentepan no evidence under the provisions of applicable law (Criminal Procedure Code). b. To determine what factors are causing the judges to make lease Penetepan criminal evidence in the District Court Singkawang. c. To find out what the legal consequences of the lease evidence by law enforcement. d. To analyze No.M14PW.07.03 Justice Decree 1983 when connected with the Code of Criminal Procedure Article 45.46 Article 44 of the Criminal Procedure Code. Keyword : Borrow and Use of Evidence Case Crime [1] M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 288.harian regional [2] Pasal 39 ayat (1) huruf b KUHAP [3] DR. R. O. Siahaan, SH. S. Sos., MH., Hukum Acara Pidana, Rao Press, Cibubur, 2009, hal 128.

IMPLEMENTASI GOOD COPORATE GOVERNANCE PADA PDAM TERKAIT DENGAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK (Study PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas) TAMRIN SIp. A.21211092, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTesis ini berjudul : implementasi good coporate covernance pada pdam terkait dengan fungsi pelayanan publik (studi PDAM tirta muare ulakan kabupaten sambas) Meningkatnya aktipitas pembangunan dan pemukiman berimplikasi kepada semakin meningkatnya kebutuhan akan air bersih Dampak negative dari situasi tersebut yaitu berakibat semakin kritisnya kondisi hidrologis dan kelestarian konservasi air, serta semakin tercemarnya sumber air. Kondisi ini akan Nampak dengan sangat besarnya fluktuasi debit air antara musim hujan dan musim kemarau. Artinya adalah semakinjeleknya fungsi tangkapan air sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), berakibat semakin langkanya air musim kemarau dan menjadi bencana banjir pada musim hujan. Sumber daya air memiliki karakteristik yang amat berbeda dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya. Pada suatu saat musim tertentu jumlahnya bisaamat melimpah bahkan menjadi bencana banjir, Akan tetapi pada saat musim yang lain air menjadi barang yang amat langka karena bumi sedang dilanda kekeringan atau musim kemarau yang panjang.Pada dasarnya , air tanah dan air permukaan jumlahnya paling sedikit bila dibandingkan jenis air yang lain. Dengan keadaan tersebut, dapat menimbulkan situasi langka atas Sumber daya Air (SDA) tersebut. Kelangkaan air inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik antar sesama warga, masyarakat, pemerintah. Oleh karena itu untuk mengatasinya dibutuhkan strategi pengaturan yang tepat melalui penciptaan hukum yang didorong oleh politik hukum atas sumber daya alam khususnya air.Kabupaten Sambas sebagai salah satu Kabupaten yang bekembang saat ini sangat membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung baik itu berupa sarana dasar maupun sarana penunjang. Air sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Sambas saat ini sangat perlu sekali mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dilihat dari kondisi Kabupaten Sambas yang sebagaian penduduknya berada di daerah pesisir, sehingga pada saat musim kemarau sangat membutuhkan sekali layanan air bersih untuk kebutuhan masyarakat.Fokus penelitian tesis ini terhadap implementasi Pelayanan Penyediaan Air bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sambas yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan, pendistribusian akan kebutuhan air bersih kepada masyarakat. Yang terimplementasi Dalam Pelayanan Publik kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih di kabupaten Sambas, yang smestyinya merupakan Hak masyarakat untuk mempoeroleh ketersediaan air bersih dalam berbagai situsasi namun pada kenyataannya pelayanan air bersih di kabupaten sambas belum maksimal dilakukan, karena bebera factor dan kendala yang dihadapi.Kata Kunci : good coporate covernance, pelayanan publikAbstractThe thesis is entitled: implementation of good coporate covernance the taps associated with public service functions (PDAM Tirta study muare district Ulakan sambas) aktipitas Increased residential development and implications for the increasing demand for clean water negative impact of the situation which resulted in the critical hydrological conditions and sustainability water conservation, as well as the pollution of water sources. This condition appears to be very wide fluctuations in water level between the rainy season and dry season. The meaning is along the water catchment function semakinjeleknya Watershed (DAS), resulted in the scarcity of water and the dry season to the wet season floods. Water resources have very different characteristics compared to other natural resources. At a certain time of the season bisaamat abundant amount even be disastrous floods, however during another season water becomes scarce goods because the earth was hit by drought or long dry season.Basically, groundwater and surface water at least in number when compared to other types of water. With these circumstances, it may cause a rare situation on Water Resources (SDA) is. Scarcity of water is then a cause of conflict among fellow citizens, communities, governments. It is therefore necessary to address appropriate management strategy through the creation of political laws are being pushed by law over natural resources especially water.Sambas district as one of the district is currently developing States desperately needs improved facilities and supporting infrastructure whether it be basic facilities and supporting infrastructure. Water as one of the basic needs of the people in Sambas district today is very essential to get attention. It can be seen from the Sambas district that is populated in part in coastal areas, so that during the dry season in desperate need of clean water for all service needs of the community.This thesis research focused on the implementation of Clean Water Supply Services By Local Drinking Water Company Tirta Muare Ulakan Sambas district which is the only one owned companies in Sambas district that serves as a service provider, will distribute clean water to the community. Which is implemented in the public service to the community of the need for clean water in Sambas district, which is smestyinya mempoeroleh public's right to clean water availability in various situsasi but in fact water services in the district sambas do not maximized, due to several factors and constraints faced.Keyword : good coporate covernance, public service

MENIKAH DI BAWAH UMUR OLEH MASYARAKAT MADURA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 MARRIAGE UNDER THE AGE REQUIREMENT BY MADURANESE ACCORDING TO THE LAW OF NUMBER 1 1974 ARIS SUJARWONO, SH A.21212032, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKArtikel ini berjudul â€œMenikah di Bawah Umur oleh Masyarakat Madura Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Studi ini diangkat karena banyak terjadi perkawinan di bawah umur yang dilakukan masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Kekuatan hukum perkawinan yang dilakukan di bawah umur tanpa adanya dispensasi dari pengadilan pada masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara sangat lemah; 2) Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin di bawah umur pada masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara adalah faktor ekonomi, budaya, pendidikan, agama, telah melakukan hubungan intim, hamil di luar nikah dan lingkungan sementara faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan; 3) Faktor yang menyebabkan masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara tidak taat pada pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah faktor kemauan masyarakat, faktor moral penegak hukum yang tidak dapat diteladani, dan faktor instrumental atau perangkat undang-undang tersebut tidak didukung oleh hukum yang lebih universal seperti HAM tidak menyebutkan batas usia minimal untuk menikah; 4) Upaya yang dapat dilakukan oleh instansi terkait untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura di Kecamatan Pontianak Utara melalui sosialisasi undang-undang / peraturan perkawinan, bimbingan, edukasi, dan seminar.This article entitled â€œMarriage Under the Age Requirement By Maduranese According to the Law of Number 1 1974. The result of this study indicate that: 1) Marriage done by Maduranese under the age requirement by the Law of 1994 without dispensation from court is very weak in the eye of law; 2) Many factors caused Maduranese getting marriage under the age requirement are: economy, culture, education, religion, sex, white elephant and environment, while economic factor of marriage under the age is dominant; 3) Factors caused Maduranese breaking the law of 1974 on marriage age reqirement are the will of Maduranese themselves, lawyer moral, and that law instruments are not in line with the human right as the upper law where the minimum age of marriage is not mentioned; 4) To2minimize this marriage under the age, government socialize law and regulation of marriage, through guidance, education, and seminar.Key note: Marriage Under the Age Requirement

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI TANPA AGUNAN PADA BANK PASAR KOTA PONTIANAK NPM. A2021141041, SUNITA SAPUTRI, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Seiring Dengan Perkembangan Waktu Dan Tuntutan KebutuhanÂ Dari Masyarakat Munculnya Bank Pasar MemberikanÂ Â Suatu Produk Pelayanan Yaitu Kredit Pegawai Tanpa Agunan (Kpta) Untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pontianak. Sasaran Kredit Tanpa Agunan Ini Diberikan Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Pontianak, Pegawai Negeri Sipil Kota Pontianak, Pegawai Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Pegawai Bumn Kota Pontianak. Terkait Kredit Tanpa Agunan Penulis Tertarik Untuk Menganalisis Apakah Bank Pasar Sudah MenerapkanÂ Prinsip Kehati-Hatian, Bagaimana Tentang Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Serta Penyelesaian Masalah Apabila Terjadi Kredit Macet.Metode Penelitian Ini Masuk Dalam Ranah Penelitian Yuridis Normatif. Data Penelitian Diperoleh Dengan Cara Mempelajari Bahan Pustaka, Yang Kemudian Disistematisasi Dan Selanjutnya Dianalisis, Hingga Dihasilkan Kesimpulan.Hasil Penelitian Menunjukan Bahwa 1) Bank Pasar Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Berlandaskan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Melalui Pedoman Formula 5c Dan Slik Dari Otoritas Jasa Keuangan. 2) Kredit Tanpa Agunan Merupakan Perjanjian Kredit Bersifat Baku Yang Telah Disediakan Langsung Oleh Pihak Bank Pasar.3) AdapunÂ Permasalahan Jika Ada Debitur Membayar Angsuran Tidak Tepat Waktu Yang Telah Ditetapkan Maka Dikenakan Sanksi Berupa Denda, Dan Apabila Angsurannya Macet, Maka Bendahara Melakukan KonfirmasiÂ Lisan Kepada Debitur Serta Melakukan Penagihan. Serta Apabila Debitur Dalam Keadaan Lalai Sesuai Dengan Ketentuan Perjanjian Maka Pihak Bank Melakukan Upaya Hukum Ke Pengadilan Dan Secara Arbitrase.Kata Kunci : Bank Pasar Kredit Pegawai Tanpa AgunanÂ ABSTRACTAlong with the Development of Time and Demands for the Needs of the Community The emergence of a Market Bank Provides a Product of Service That is Employee Loans Without Collateral (Kpta) For the Civil Servants of the Pontianak City Government. The Target of Unsecured Loans Is Given To Candidates of Pontianak City Civil Servants, Pontianak City Civil Servants, Contract Employees in Pontianak City Government Environment, Pontianak City Government Employees. Related to Personal Loans The writer is interested in analyzing whether the market bank has applied the precautionary principle, how about the principle of freedom of contract in the agreement and the resolution of the problem if bad credit occurs. This research method is included in the normative juridical research field. Research Data Obtained By Studying Library Materials, Which Are Then Systematized And Further Analyzed, Until A Conclusion Is Generated. The Research Results Shows That 1) Market Banks Distribution Of Unsecured Loans Applying The Precautionary Principle Based On The Provisions Of Law Number 10 of 1998 Through Formula 5c Guidelines And Slik from the Financial Services Authority. 2) Unsecured Loans Are Standard Credit Agreements That Have Been Provided Directly By The Bank Market Party. 3) The Issues If There Is A Debtor Paying Installments Not Timely That Has Been Determined Then A Sanction In The Form Of Fine, And If The Installment Stops, The Treasurer Confirms Oral To Debtors and Billing. As well as if the debtor is in a state of negligence in accordance with the provisions of the agreement, then the Bank will conduct legal remedies to the court and arbitrarily.Â Keywords: Bank Market Employee Loans Without Collateral

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN BENGKAYANG MARTINUS, SH. A.21212040, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis is studies of the problem Effectiveness Law Enforcement Local Regulation By Civil Service Police Unit In Bengkayang Regency. By the legal and social research method be concluded, that: 1. Implementation Task Force Civil Service Police in Enforcing Regulation Bengkayang area is less effective because it is confined to the enforcement action is non-judicial. This is due to the research carried out not one member Civil Service Police Unit in Bengkayang educated and dianggkat as Acting Civil Servant (investigators). Consequently, the criminal penalties, criminal fines and penal substitute for losses in local legislation can not be enforced effectively. 2. Efforts that can be done to streamline the implementation of the Civil Service Police Unit duties in enforcing regulations Bengkayang area is to educate the Civil Service Police Unit Bengkayang to be appointed as Acting Civil Servant, in compliance with the applicable legislation. If this can be done then the Civil Service Police Unit assigned and appointed as a civil servant investigators (investigators) will be able to take legal action against the non Yuistisial violation of local regulations. Further recommended: 1. Bengkayang to Local Government, should as soon as possible to send members of Civil Service Police Unit Bengkayang for students as investigators by the Board of Education and Training Department of the Interior and the Bureau of Education and Training West Kalimantan Province. 2. Bengkayang Local Government, should also prepare a program budget of education and training members of the Civil Service Police Unit investigators as required in the Regional Budget Bengkayang. 3. Bengkayang Local Government, also can work together with the Municipality and the Municipal Government in West Kalimantan province to jointly submit Parjanya Service Police Unit members to participate in the education and training of investigators in the Bureau of Education and Training Department of the Interior and the Board of Education and Training West Kalimantan Province. 4. Against Civil Service Police Unit members who have received the Graduate Certificate of Education Investigator (STTPP) to immediately proposed to be appointed as investigators to the Minister of Justice and Human Rights.Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Local Regulations, and the Civil Service Police Unit.ABSTRAKTesis ini membahas masalah Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Bengkayang. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang kurang efektif karena hanya terbatas pada tindakan penertiban bersifat non yustisial. Hal tersebut disebabkan sampai penelitian ini dilakukan belum ada satupun anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bengkayang yang dididik dan dianggkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Konsekuensinya, sanksi pidana kurungan, pidana denda dan pidana penganti kerugian yang diatur dalam peraturan daerah belum dapat ditegakkan secara efektif. 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong2Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang adalah dengan mendidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang untuk diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ini dapat dilakukan maka Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dan diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan dapat melakukan tindakan hukum Non Yuistisial terhadap pelanggaran peraturan daerah. Selanjutnya direkomendasikan: 1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, hendaknya secepat mungkin mengirimkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten BengKayang untuk didik sebagai PPNS oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, juga harus menyiapkan anggaran program pendidikan dan pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS sesuai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, juga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk bersama-sama mengirimkan anggota Satuan Polisi Pamong Parjanya guna mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS di Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat. 4. Terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan Penyidik (STTPP) agar segera diusulkan untuk diangkat sebagai PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA