Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyalahgunaan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang ( Abuse Of Cross-Border By Third Parties Against Crime Occurrence Through Transboundary Post Jagoi Babang ) FX. NIKOLAS A.21212081, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakKartu pas lintas batas yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini keimigrasian hasil dari perjanjian ( SOSEKMALINDO ) Pas Lintas Batas (PLB) adalah surat perjalanan laksana paspor yang dikeluarkan oleh pihak keimigrasian bagi warga negara indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara republik Indonesia. Yang digunakan untuk berkunjung dan kegiatan - kegiatan pemerintahan seperti kegiatan sosial budaya perbatasan. Tetapi pada fakta dilapangan terjadi penyalahgunaan PLB oleh oknum pengusaha, dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi, dimana terdapat banyaknya barang â€“ barang Malaysia yang beredar di daerah perbatasan, terutama pengusaha â€“ pengusaha di daerah perbatasan banyak menjual barang â€“ barang seperti beras, minyak goreng, gas, minuman alkohol, dan lain â€“ lain. Maraknya keberadaan barang â€“ barang tersebut maka bagaimana barang â€“ barang tersebut dapat masuk dan diperjual belikan oleh pengusaha â€“ pengusaha di daerah perbatasan. Melihat bagaimana barang â€“ barang tersebut masuk di daerah perbatasan dapat dilakukan menggunakan Pas Lintas Batas, yaitu dengan membeli barang - barang yang berasal dari Malaysia, seperti gula, minyak goreng, gas, makanan ringan, dan bahan pokok yang lainnya, serta alkohol. Dengan harga - harga yang relatif yang lebih murah sangatlah memberikan peluang kepada oknum tertentu dalam hal ini pengusaha atau pihak ketiga dalam hal ini memanfaatkan masyarakat perbatasan untuk mengambil keuntungan yang sebesar â€“ besarnya, dan dapat masuknya barang â€“ barang dari malaysia dikarenakan terjadinya loby ( tawar - menawar ) antara petugas pos lintas batas dan laskar dalam pemeriksaan barang yang dibawa pemiliki pas lintas batas dan pada pas lintas batas indonesia tidak dilakukan pemeriksaan baik itu barang itu melebihi kapasitas nominal serta berapa kali seseorang membawa barang yang bernominal RM 600/orang/bulan/. Dalam hal ini perspektif penulis kegiatan yang terjadi diperbatasan Jagoi Babang, merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu menjual barang â€“ barang yang bukan berasal dari Indonesia melainkan berasal dari Malaysia, dalam perjanjian Sosek Malindo tidak terdapat masyarakat perbatasan yang di izinkan menjual kembali barang â€“ barang yang sudah dibeli di Malaysia, dimana isi perjanjian Sosek Malindo hanya memberikan izin membeli sembilan bahan pokok dengan jumlah nominal yang sudah disepakati, jika melebihi maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, dimana masuknya barang â€“ barang tersebut dengan cara memanfaatkan sarana pas lintas batas yang dimilki oleh masyarakat perbatasan, seharusnya masyarakat perbatasan berbelanja menggunakan KILB yang dikeluarkan oleh pejabat Bea dan Cukai, bilamana masyarakat tidak mempunyai KILB maka tidak dapat berbelanja. Kegiatan penjualan barang â€“ barang tersebut tidak di awasi oleh pemerintah dalam hal ini Bea dan Cukai dan pemerintah daerah, maka kegiatan jual â€“ beli yang dilakukan masyarakat perbatasan, sangat merugikan kepentingan negara dalam bidang ekonomi khususnya kabupaten bengkayang, Secara umumnya kalimantan barat dimana harus segera dilakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegunaan kartu pas lintas batas tersebut yang ketat oleh pemerintah baik pemerintah daerah, dan pemerintah pusat serta penegak hukum.AbstractCross-border passes issued by the Indonesian government in this case results from immigration agreement (SOSEKMALINDO) cross-border (PLB) is a travel document like a passport issued by the immigration for Indonesian citizens who live in the border regions of the Republic of Indonesia. Who used to visit and activities - governmental activities as socio-cultural activities of the border. But in fact the field occurs PLB abuse by unscrupulous employers, by making use of government policy to seek personal gain, where there are many goods - Malaysian goods circulating in the border areas, especially businessmen - businessmen in border areas many selling goods - goods such as rice, cooking oil , gas, alcohol, and others - others. The rise of the existence of the goods - the goods are then how goods - the goods can enter and be traded by entrepreneurs - entrepreneurs in the border area. Seeing how the goods - the goods are entered in the border area can be done using a cross-border, ie the purchase of goods - goods originating from Malaysia, such as sugar, cooking oil, gas, snacks, and other staples, as well as alcohol. With a price - the price is relatively cheaper is giving a chance to a certain person in this case the employer or a third party in this case utilizing the border communities to take advantage of - magnitude, and may be the entry of goods - goods due to the lobbying of Malaysia (bargaining - bid) between the border crossing officers and paramilitary troops in the inspection of goods brought right owner and the right of cross-border cross-border inspection Indonesia is not good that the goods exceeds the nominal capacity and the number of times a person carrying goods bernominal RM 600 / person / month /. In this case the author's perspective of activities that occur on the border Jagoi Babang an unlawful act, ie selling goods - goods that are not originating from Indonesia but from Malaysia, in the Socio-Economic Agreement Malindo border communities are not permitted to resell the goods - goods that have been purchased in Malaysia, where the contents of the Socio-Economic agreement Malindo only give permission to buy nine basic with a nominal amount that has been agreed upon, if exceeded, then such actions are against the law, where the entry of goods - goods are fit by utilizing cross-border means being owned by the community border, border communities should shop using KILB issued by Customs officials, when the people have no KILB then not be able to shop. Sales activities of goods - the goods are not supervised by the government in this case the Customs and Excise and local government, then the selling activities - purchase made border communities, is very detrimental to the interests of the state in the economic field in particular gorged district, West Kalimantan In general, which must be done supervision and regulation of cross-border usability passes the strict government both local government and central government as well as law enforcement.

TINDAK PIDANA DALAM MASA PEMBIAYAAN PERJANJIAN LEASING DITINJAU DARI PASAL 372 DAN PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA (Studi Kasus di Wilayah Polsekta Pontianak Selatan) ANUAR SYARIFUDIN, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractVehicle transfer in a period of payment of agreement of defrayal of leasing digressing from contents of agreement can be qualification as embezzlement crime as arranged Section 372 and deception crime as arranged Section 378 Criminal Law if fulfilling second element of Section Criminal Law is intended. This thing is related to agreement clause of standard giving freedom to the side of Creditor to submit law demands to Debitor is fore part other justices is it doesn't matter also thought well of by creditor pursuant to applicable law. According to its practice Agreement of Defrayal of Consumer also is bound with guarantee Fidusiary. Related to it, hence evaluated from invitors Law Number 42, 1999 About Fiduciary, fiduciary owner has rights prevention to take redemption of receivable of its receivable to result of execution of object becoming Fiduciary Guarantee Object. Its consequence, in the case of Pengalihan vehicle in a period of payment of agreement of defrayal leasing, hence creditor and Fiduciary Owner can crime the side of Debitor based on Section 36 expressing : "Transferring fiduciary Giver, mortgages, or rents goods becoming Fiduciary Guarantee Object is done without written permission beforehand from Fiduciary, punished with imprisonment at longest 2 (two) year and penalty maximum Rp. 50.000.000,- (fifty million rupiahs)". Hereinafter is recommended, According to principle of justice lex specialist derogate lex generalist, hence in case transfer of vehicle in a period of payment of agreement of defrayal of leasing bound also with agreement of fiduciary, ought to which more acurate is applied is rule of Section 36 Law Number 42, 1999 About Fiduciary compared to Section 372 Criminal Law.Keyword : Leasing Financing Agreement, fiduciaryAbstrakPengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang menyimpang dari isi perjanjian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 dan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP apabila memenuhi unsur kedua Pasal KUHP dimaksud. Hal ini terkait dengan klausul perjanjian baku yang memberikan kebebasan kepada pihak Kreditor untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut praktiknya Perjanjian Pembiayaan Konsumen juga diikat dengan jaminan Fidusia. Sehubungan dengan itu, maka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, pemegang fidusia memiliki hak prefensi untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Konsekuensinya, dalam hal terjadi Pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing, maka Pihak Kreditor dan Pemegang Fidusia dapat mempidanakan pihak Debitor berdasarkan Pasal 36 yang menyatakan : â€œPemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia ang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)â€. Selanjutnya direkomendasikan, Sesuai asas hukum lex specialist derogate lex generalis, maka dalam kasus pengalihan kendaraan dalam masa pembayaran perjanjian pembiayaan leasing yang diikat pula dengan perjanjian fidusia, seharusnya yang lebih tepat diterapkan adalah ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia disbanding Pasal 372 KUHP.Kata Kunci : Tindak Pidana Dalam Masa Pembiayaan Perjanjian Leasing, Fidusia

STRATEGI POLDA KALIMANTAN BARAT DALAM MENGAMANKAN PENYELENGGARAAN PILKADA KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 DIHUBUNGKAN DENGAN PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013. DAVID M. SIAHAAN, SE. A.21211053, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the problems in West Kalimantan regional police strategy in securing the organization of local elections in West Kalimantan in 2012 associated with the implementation of election districts / cities in West Kalimantan in 2013 .. From the research using sociological research methods juridical law is concluded, that: In order to safeguard the organization of the elections in 2012 the election of Governor / Deputy Governor and Singkawang elections and securing the implementation of election 2013 District / town in 4 (four) regions, namely the city of Pontianak, Kubu district highways, district and Sanggau Pontianak, Kubu district highways, district and Sanggau Pontianak, the police conduct internal organization that is organizing the parts and Police operational units into a united force and well coordinated organization should also be done externally, namely the Government of Regency / City KPU District / Town, District election Supervisory Committee / City, campaign organizers and community potential in an integrated and coordinated systematically according to the task, roles and functions and responsibilities of each in order to secure the election campaign can be run safely and orderly. Election security system in 2013 in 4 (four) districts / cities, in terms of 7 (seven) forms of implementation can be grouped into three (3) security systems are: System security election campaign with a rally form, face to face, and the meeting limited, security system with a form of election campaign broadcasting through radio and or television, and the system securing the election campaign with a form of dissemination through print and electronic media as well as the installation of props in a public place. The activities were carried out after both the internal organization of the police and together with the relevant agencies, institutions and potential public elections, among others: realize campaigning activities conducive situation, the activity of making an agreement among the political parties contesting the election, the combined strength building activities, deterrence activities (pre-emptive), prevention (preventive) and enforcement (repression). Â ABSTRAK Tesis ini membahas masalah strategi polda kalimantan barat dalam mengamankan penyelenggaraan pilkada kalimantan barat tahun 2012 dihubungkan dengan penyelenggaraan pilkada kabupaten/kota di kalimantan barat tahun 2013.. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pilkada tahun 2012 yaitu pilkad Gubernur/wakil Gubernur dan Pilkada Singkawang dan pengamanan penyelenggaraan pilkada 2013Â Kabupaten/kota di 4 (empat) wilayah yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu raya, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau,Â Polri melakukan pengorganisasian secara intern yaituÂ pengorganisasian bagian-bagian dan satuan-satuan operasional Polri menjadi suatu kekuatan yang utuh dan terkoordinir dengan baik perlu juga dilakukan pengorganisasian secara ekstern yaitu dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota,KPU Kabupaten/Kota,Panwaslu Kabupaten/Kota,panitia penyelenggara kampanye dan potensi masyarakat secara terpadu dan terkoordinir secara sistimatis sesuai tugas,Â peran dan fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing dalam rangka pengamanan kampanye Pilkada dapat berjalan aman dan tertib. Sistem pengamanan PilkadaÂ tahun 2013 di 4 (empat) Kabupaten/kota,Â ditinjau dari 7 ( tujuh ) bentuk pelaksanaan dapat dikelompokkan menjadi 3 ( tiga ) sistem pengamanan yaitu : Sistem pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk rapat umum,Â tatap muka,Â dan pertemuan terbatas, sistem pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk penyiaran melalui radio dan atau televisi, dan sistem pengamanan kampanye Pilkada dengan bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik serta pemasangan alat peraga di tempat umum. Adapun kegiatan yang dilaksanakan setelah dilakukan pengorganisasian baik intern Polri maupun bersama-sama dengan instansi terkait,Â lembaga Pilkada dan potensi masyarakat antara lain :kegiatan mewujudkan situasi kampanye yang kondusif, kegiatan pembuatan kesepakatan antar partai politik peserta pilkada, kegiatan pembentukan kekuatan gabungan, kegiatan penangkalan (pre-emptif), kegiatan pencegahan (preventif) dan kegiatan penegakan hukum (represif).

PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak) NGATYA, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractReality straightening of Police Profession Code Of Ethics law to member of Indonesia Police doing crime in Pontianak City Police, especially in desecrate deed crime case done by Brigadir Deden Setiawan alias Deden Bin Sukandi, shows existence of inconsistence law applying. Ought to at rule Section 11 letter an and Section 12 sentence (1) letter an is upper, BRIGADIR POLISI DEDEN SETIAWAN NRP ought to. 72120348., based on Section 11 Regulation of The Government of Number 2, 2003 About Cessation of Member Of Republic of indonesia State Police, riffed Not Dear Sirs from On Duty Republic of indonesia State Police, because has proven validly and assures has done crime, and has obtained justice decision having permanent legal force. But happened exactly, riffed Dear Sirs applies Section 11 and Section 12 Head Of Republic of indonesia State Police Regulation Number Pol.: 7, 2006 about Indonesia Republic State Police Ethics Code. 2. Effort yuridis and technical which has been done by Indonesia Police to increase straightening of Police Profession Code Of Ethics law to a period of which will come is by doing : Regulation Renewal of Police Profession Code Of Ethics; Setles Action Indonesia Police Propam as Most Guard Front Straightening Of Discipline Law Member Of Indonesia Police; Glorifying of Police Profession, Implementation of Commitment of Profession, and Revitalisasi Indonesia Police Institution. Hereinafter is recommended : 1. That Police always increases performance and execution accountability function of police in the field of keeping Kamtibmas, straightening of law, protection and service to responsive public to information, report and/or denunciating submitted by public to Indonesia Police amenity for public to deal with police officer and also access information of public required by public. 2. That every member of Indonesia Police always can give security, peaceful and peaceful to public, acts sympathetic, humanist and assertive in executing duty, doesn't complicate member of public, having appearance polite and decent, and be opposed to corruption, collution and nepotism and be resistant to hardness.AbstrakRealitas penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak Pidana di Polresta Pontianak, khususnya dalam kasus tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Brigadir Deden Setiawan alias Deden Bin Sukandi, menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan hukum. Seharusnya pada ketentuan Pasal 11 huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a diatas, seharusnya BRIGADIR POLISI DEDEN SETIAWAN NRP. 72120348., berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, dan telah memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang terjadi justru, diberhentikan dengan hormat menggunakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonersia. 2. Upaya yuridis dan teknis yang telah dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri ke masa yang akan datang adalah dengan melakukan : Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri; Memantapkan Kiprah Propam Polri Sebagai Garda Terdepan Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri; Pemuliaan Profesi Polri, Implementasi Komitmen Profesi, dan Revitalisasi Institusi Polri. Selanjutnya direkomendasikan : 1. Agar Polri senantiasa meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi kepolisian dalam bidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang responsif terhadap informasi, laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Polri dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk berurusan dengan petugas kepolisian maupun mengakses informasi publik yang diperlukan masyarakat.2. Agar setiap anggota Polri senantiasa mampu memberikan rasa aman,tenteram dan damai kepada masyarakat, bersikap simpatik, humanis dan tegas dalam melaksanakan tugas, tidak mempersulit warga masyarakat, berpenampilan santun dan sopan, serta anti KKN dan anti kekerasan.

GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN HUBUNGANNYA DENGAN PRAPERADILAN DIDIK PRAMONO, SH A.2021141014, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas masalah gelar perkara dalam proses penyidikan tindak pidana dikepolisian hubunganya dengan praperadilan. Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu alat penegak hukum harus mampu meningkatkan kemampuanya, baik dari kemampuan fisik maupun kemampuan teknis penyidikannya melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping hal tersebut bahwa kemampuan teknologi juga berpengaruh terhadap timbulnya modus-modus operandi baru dalam melakukan kejahatan yang tidak jarang menimbulkan kesulitan bagi penyidik dalam mengungkap unsur-unsur tindak pidana atas kejahatan tersebut.koordinasi antara penegak hukum telah dilaksanakan melalui Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian (MAHKEJAPOL) dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang penafsiran terhadap aturan-aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun dalam prakteknya masih saja dijumpai perbedaan-perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum diantara Penyidik dan Penasehat Hukum maupun Penuntut Umum.Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengapa pemohon mendalilkan tidak sahnya penetapan tersangka karena tidak adanya gelar perkara, bagaimanakah berita kriminal terkini dan proses praperadilan terhadap penetapan tersangka dengan kaitanya tidak adanya gelar perkara dan Bagaimana relevansi eksistensi gelar perkara dengan praperadilan dalam penetapan tersangka dalam hukum pidana formil dimasa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian melalui dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan, literatur perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum, dan konsep-konsep hukum. Pendekatan empiris adalah pendekatan untuk memperoleh data primer, ditujukan pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam kenyataan, baik sebagai sikap, pendapat, ataupun prilaku terhadap proses gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana dan praperadilan di polda kalbar.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa fungsi gelar perkara dalam penyidikan tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas. Bahwa proses praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam kaitanya tidak adanya gelar yang pertama adalah melalui pendaftaran gugatan praperadilan, registrasi dipanitera pengadilan negeri, penetapan hakim tunggal dan hari sidang, selanjutnya sidang Praperadilan penetapan tersangka dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan agenda jadwal persidangan hari pertama merupakan pembacaan gugatan praperadilan oleh Pemohon (tersangka atau keluarganya), agenda sidang hari kedua adalah pembacaan jawaban oleh Termohon (penyidik yang menangani perkara tersebut), agenda sidang hari ketiga adalah replik dari termohon, agenda sidang hari keempat yaitu acara duplik Termohon menanggapi replik pemohon, agenda sidang hari kelima dengan agenda pembuktian surat dan pemeriksaan saksi baik dari pemohon maupun Termohon, agenda sidang hari keenam dengan agenda penyampaian kesimpulan masing masing para pihak termohon dan pemohon dan hari ketujuh dengan agenda pembacaan putusan,Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa proses penyidikan tindak pidana dikepolisian dimasa yang akan datang, harus dilaksanakan gelar perkara dan gelar perkara tersebut dimasukan / diformulasikan dalam pidana formil mendatang (rancangan KUHP) dengan format yang lengkap, seperti kasus posisi yang memuat kronologis kejadian. Alat-alat bukti yang telah diperoleh Penyidik dengan uraian keterangan yang mengarah kepada unsur-unsur tindak pidana yang diperkarakan. Analisis terhadap alat-alat bukti yang berhasil ditemukan dengan uraian tentang cukup atau tidaknya alat bukti tersebut untuk mendukukng pembuktian harus didasarkan kepada pemeriksaan para saksi yang keteranganya memiliki sinkronisasi atau penyesuaian sehingga nilai keterangan saksi memiliki kekuatan sebagai alat bukti dan gelar perkara mencegah kesalahan prosedur penyidikan yang dapat mengakibatkan celah hukum adanya gugatan praperadilan, selain itu gelar perkara juga sarana kontrol pengawasan dan pengendalian dalam proses penyidikan tindak pidana.Kata kunci : Gelar Perkara, Penetapan Tersangka, Praperadilan. ABSTRACT This thesis discusses about the problems that will occur in the process of criminal investigation in police department in relation to pretrial court. Police of the Republic of Indonesia as one of the tools of law enforcement should be able to increase its capabilities, both physical and technical ability of an investigation through the development of science and technology. Besides that, the ability of technology will affects the emergence of a new operation model in committing of a crime is not uncommon to creates difficulties for investigators in uncovering the elements of a criminal offense of crimes itself. Coordination between law enforcements have been implemented through the Supreme Court, the Prosecutor and Police ( MAHKEJAPOL) aim to identify perceptions about the interpretation of the rules contained in the Code of Criminal Procedure, but in practice still found differences in opinion of the interpretation of laws between the investigator and the Legal Counsel and the Public Prosecutor. The problems in this thesis are why the applicant argues it unlawful determination of the suspect because of the absence of his case, how pretrial proceedings against the determination of the suspect connected with the absence of his case and How relevant is the existence of his case by a pre-trial in the determination of suspects in criminal law formal future. The method used in the study through two approaches, namely normative juridical and empirical jurisdiction. Normative juridical approach is done by studying books, reading materials, literature legislation that support and relate to the review of the law against rules that are considered in accordance with legal research written theoretical principles of law, the legal basis, and legal concepts. The empirical approach is an approach for obtaining primary data, aimed at the application of the provisions of the legislation which is the case in reality, both as attitudes, opinions, or attitudes towards the process of his case in the criminal investigation and pretrial Polda West Kalimantan. Based on the results of research and discussion that the functions of the case in a criminal investigation is an effort to help the investigation to provide an objective and a clear legal status and legal aspects of a problem for the investigator in a case that in the judgment of the investigator is not clear. That the pretrial proceedings against the determination of the suspect in relation absence of the first degree is through registration pretrial, registration official district court, the determination of individual judges and the trial, the next session of the pretrial determination of the suspect carried out no later than 7 (seven) days with the agenda trial schedule today the first is the reading of the pretrial by the applicant (the suspect or his family), the schedule of session of the second day is the reading of the answers by the Respondent (the investigator who handled the case), the agenda of session of the third day was reply of the defendant, the agenda of session of the fourth day that the event respond reading of Respondent applicant , the agenda of the fifth session of the day with a letter proving agenda and examination of witnesses for both the applicant and the Respondent, the agenda of the sixth session of the day with the agenda of delivering the conclusion of each of the respondent and the applicant and the seventh day the verdict agenda, Based on the conclusion that the process of investigation of criminal in police department the future, should be implemented in the case and the case is input / formulated in the formal criminal (draft Penal Code) with a complete format, such as the case of the load position chronology. Evidence which has been obtained by investigators with information leading to the description of the elements of a criminal offense who sued. The analysis of the evidence have been found with the description of sufficient or whether that evidence to support the proof should be based on the examination of witnesses who testified own synchronization or adjustment so that the value of the testimony of witnesses have power as evidence and the case prevents procedural mistakes investigations can result in their pretrial legal loopholes, but it also means the case control surveillance and control in the process of criminal investigation. Keywords : Case title , Determination suspect , pretrial

ANALISA HUKUM DALAM MENERAPKAN PERATURAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ANTARA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi di Kota Singkawang) MUHAMMAD WALID, S.SIT. A.21211093, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis discusses the legal analysis in applying the rules of land acquisition forpublic purposes between land agency with prosecutorial republic republic IndonesiaIndonesia (study in the city singkawang).This research was conducted using themethod of normative legal research of this thesis research sosiologis.Hasil obtained:That the state land or land owned by the state, in contrast to "land directly controlledby the state" and "full of land controlled by the state, as Law Number 5 1960 and anexplanation confirms the state does not have and should not act as the owner of theland.Ground state owned / considered / controlled by the community if intended forgeneral interest compensated. it is a recognition of the rights of the people, if theground state owned / worked / controlled by the public does not need to becompensated, the whole land of society who do not have the certificate has expiredor right can be taken by pemerintah.Upaya which can be done by the holder of theright to indemnity from the ground state is not right, especially through consultationor peace efforts, if in the deliberation attempts experiencing buntuh way, it can bedone through the efforts of the civil courts, especially pegadilan filed tort to PN. Alsoin case of acquisition of land without right to the presence of multiple certificates, canfile a lawsuit to the Administrative Court which had previously been doingadministrative effort. And to check if the certificate forgery forgery also supportingdocuments in the manufacturing certificate. Can also submitted a report to the policeinvestigators on the basis of the report do annexation tanah.Pemeberiancompensation for acquisition of land without right is dependent on the size of theclaim for compensation, which we proposed together with the lawsuit (the principaldemands). And the size of the indemnity can be measured with a consideration ofthe size of the object, grace time, a lot of costs that have been incurred in an attemptdeliberation and all costs incurred in resolving this problem, as well as immaterialcosts. his thesis research recommendations is expected that presumably in an effortto solve the problems of land, especially problems Land Tenure Without Rights, thejudge will examine the case should be more careful and prudent for the investigationand the imposition of judgment will not appear on the problems of injustice and legalcertainty, or at least avoid going anarchist action by the injured party. And for peopleto always pay attention and be aware of their rights and obligations not to do thingsthat are not worth as controlling land owned by others unlawfully and illegally. ncompensation expected the judges to examine this case in order to more thoroughlyin decisions, especially regarding the granting of a lawsuit relating to compensation,nobody feels aggrieved or at least not ruled unfair and inappropriate.2Keywords: Legal Analysis, Application of the Land Acquisition Rules.AbstrakTesis ini membahas analisa hukum dalam menerapkan peraturan pengadaan tanahuntuk kepentingan umum antara badan pertanahan republik indonesia dengankejaksaan republik indonesia (studi di kota singkawang).Penelitian ini dilakukanmenggunakan metode penelitian hukum normative sosiologis.Hasil penelitian tesis inidiperoleh : Bahwa tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara, berbedadengan â€œ tanah yang langsung dikuasai negara â€œ dan â€œ tanah yang dikuasai penuholeh negara, sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 besertapenjelasannya menegaskan negara tidak memiliki dan tidak patut bertindak sebagaipemilik tanah. Tanah negara yang dimiliki / dianggap / dikuasai oleh masyarakat jikadiperuntukkan bagi kepentingan umum mendapat ganti rugi. hal ini merupakanpengakuan terhadap hak-hak rakyat, jika tanah negara yang dimiliki / digarap /dikuasai oleh masyarakat tidak perlu diganti rugi maka seluruh tanah masyarakatyang belum memiliki sertipikat atau haknya sudah berakhir dapat diambil olehpemerintah.Upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terhadap ganti rugitanah yang berasal dari tanah negara bukan hak terutama melalui musyawarah atauupaya damai, apabila dalam upaya musyawarah tersebut mengalami jalan buntuh,maka dapat dilakukan melalui upaya pengadilan terutama pegadilan perdata denganmengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN. Juga apabila terjadipenguasaan tanah tanpa hak dengan adanya sertipikat ganda, dapat mengajukangugatan ke PTUN yang sebelumnya telah melakukan upaya administrasi. Danmelakukan pengecekan apabila terjadi pemalsuan sertipikat juga pemalsuandokumen pendukung dalam pembuatan sertipikat. Dapat pula diajukan laporan kepenyidik kepolisian dengan dasar laporan melakukan penyerobotantanah.Pemeberian ganti rugi atas penguasaan tanah tanpa hak adalah tergantungpada besar kecilnya tuntutan ganti rugi yang kita ajukan bersama-sama dengansurat gugatan (dalam pokok tuntutan). Dan besar kecilnya biaya ganti rugi dapatdiukur dengan pertimbangan mengenai besar kecilnya objek, tenggang waktunya,banyak biaya yang telah dikeluarkan dalam upaya musyawarah dan semua biayayang telah dikeluarkan dalam upaya penyelesaian permasalahan ini, serta biayaimmateri. Rekomendasi penelitian tesis ini adalah Diharapkan kiranya dalam upayapenyelesaian permasalahan pertanahan khususnya permasalahan PenguasaanTanah Tanpa Hak, hakim yang akan memeriksa perkara harus lebih teliti danbijaksana agar dalam pemeriksaan serta penjatuhan putusan tidak akan munculmasalah mengenai ketidak adilan dan kepastian hukum, atau setidaknyamenghindari terjadi perbuatan anarkis oleh pihak yang dirugikan. Dan bagimasyarakat untuk selalu memperhatikan serta sadar akan hak dan kewajiban agartidak melakukan hal yang tidak patut seperti menguasai tanah milik orang lainsecara tanpa hak dan melawan hukum.Dalam pemberian ganti rugi diharapkanmajelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih teliti agar dalam menjatuhkanputusan khususnya mengenai pengabulan gugatan yang berkaitan dengan gantirugi, tidak ada yang merasa dirugikan atau setidaknya tidak menjatuhkan putusanyang tidak adil dan tidak patut.Kata Kunci : Analisa Hukum, Penerapan Aturan Pengadaan Tanah.

PELAKSANAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MELAWI (Studi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV KIMRONI, S.Kom A2021151056, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi (Studi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV). Penelitian menggunakan metode penelitian bersifat yaitu yuridis normatif. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Faktor-faktor apa yang menyebabkan digunakannya hak angket oleh DPRD Kabupaten Melawi. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan digunakannya hak angket oleh DPRD Kabupaten Melawi. DPRD Kabupaten Melawi mempunyai hak Interpelasi, Angket; dan Menyatakan pendapat. Hal ini dimiliki oleh DPRD Kabupaten Melawi. Selain hak dan kewajiban yang dimiliki DPRD Kabupaten Melawi, hak anggota DPRD Kabupaten Melawi yaitu mengajukan rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, Imunitas, protokoler, dan keuangan dan administrative. Dalam hal ini Penggunaan hak angket DPRD Kabupaten Melawi mengenai Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV.Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi Terhadap Kebijakan Pejabat Bupati Melawi Dalam Melakukan Mutasi dan Promosi pejabat di eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemda Melawi berpedoman kepada Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi, dan prosedur dan tata cara pelaksanaannya hak angket juga sudah sesuai sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi. Dan baru dapat dilaksanakan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Melawi yang dihadiri sekurang-kurangnya Â¾ dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya â…” dari jumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi yang hadir. Syarat-syarat untuk melaksanakan hak angket berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Melawi menyatakan Pelaksanaan hak angket yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Melawi sesuai dengan Tata Tertib Kabupaten Melawi Kata Kunci: Hak Angket, Mutasi dan Promosi pejabat ABSTRACT This thesis addresses the issue Exercise of Rights Questionnaire Provincial Legislative Council (DPRD) Melawi (Study Policy Against Officials Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV). Research using research method that is juridical normative. From the results of analysis and discussion to get the conclusion that is: What factors that led to the use of questionnaires by the DPRD Melawi District. The factors that led to the use of the right of inquiry by the DPRD Melawi District. Melawi Regency DPRD has the right of Interpellation, Questionnaire; And State opinion. It is owned by the Melawi District Parliament. In addition to the rights and obligations of Parliament Melawi, right Melawi namely legislators propose draft regional regulation, ask questions, express real opinions, vote and be elected, defensively, Immunity, protocol, and financial and administrative. In this case the use of the right of inquiry of Parliament Melawi the official policy Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV.Pelaksanaan Rights Questionnaire Provincial Legislative Council (DPRD) Melawi Officials Policy Against Regent Melawi In Doing Transfer and Promotion officials at echelon II, III and IV in the Environment Government of Melawi guided by the Standing Orders of Parliament Melawi, and procedures and their implementation has also been corresponding right of inquiry as stipulated in the Standing Orders of Parliament Melawi. And will be implemented after the interpellation submitted and received approval from the Plenary Session of Parliament Melawi attended by at least Â¾ of the number of legislators Melawi and the decision was taken with the approval of at least â…” of the number of legislators present Melawi. The conditions for exercising the right of inquiry by Parliament Standing Orders Execution Melawi states the right of inquiry conducted by Parliament Melawi in accordance with the Standing Orders Melawi Kata Kunci : Right of Questionnaire, Mutation and Promotion of officials

Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Di Pontianak) ELIZZA SILVIANA, SH. A21207064, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis aims to reveal the concept of collateral in financing the implementation mudharabah in Baitul Maal wat Tamwill (BMT) Pontianak, and peeling more about execution guarantees made by BMT. By applying the methods of social research juridical, the results of the study it can be concluded that: 1) What makes it special is mudharabah insecurity in the form of goods or other, which became the main capital in a cooperative relationship is trust the owners of capital to capital management them. Our results of operations are run by managers of capital is further divided to both parties in accordance with the agreement. 2) In general, guarantees Islamic law (fiqh) is divided into two; collateral in the form of the (personal Guaranty) and collateral in the form of property. Collateral in the form of the commonly known dlaman or kafalah, while the collateral in the form of property known as Rahn. according to the term ar-rahn is treasure used as collateral for the debt owner is binding. 3) Scholars who are members of the Indonesian Ulema Council (MUI) has been concerned with issues collateral to issue a Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 about mudharabah. At one of the points contained in the provisions of the financing on the fatwa explained that in principle, the financing is no guarantee, but that did not mudharib deviation, LKS may request assurance from mudharib or third parties. This guarantee can only be availed if mudharib proved to have violated the terms of the things that has been agreed in the contract. 4) The execution of the collateral on the financing mudharabah tied under hand is not necessarily done after mudharib not able to deliver its obligations to BMT. Mudharib given leeway to meet its obligations by way of scheduling Return (rescheduling), the arrangement of Return (Restructuring), the terms of Return (Reconditioning). To overcome this problem researchers recommend that the government should give attention to the BMT in Indonesia by providing legal protection to the Baitul Maal wat itself Tamwil (BMT) BMT can thus carry out its activities with reference to the legal framework. In addition, it is expected that BMT implement handover guarantees in accordance with positive law through the fiduciary or APHT to ensure the interests of the two sides.Keywords: Guarantees on MudharabahABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengungkapkan konsep jaminan pada implementasi pembiayaan akad mudharabah di Baitul Maal wat Tamwill (BMT) Pontianak, serta mengupas lebih dalam tentang eksekusi jaminan yang dilakukan oleh BMT. Dengan menerapkan metode penelitian sosial yuridis, maka dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Yang menjadikan akad mudharabah ini istimewa adalah tidak adanya jaminan baik berupa barang atau lainnya, yang menjadi modal utama dalam hubungan kerja sama ini adalah kepercayaan pemilik modal kepada pengelola modal tersebut. Hasil usaha yang dijalankan oleh pengelola modal selanjutnya dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. 2) Secaraumum, jaminan dalam hukum Islam (fiqh) dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (personal guaranty) dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah dlaman atau kafalah, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah rahn. menurut istilah ar-rahn adalah Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. 3) Ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan perhatian terhadap masalah barang jaminan dengan mengeluarkan sebuah Fatwa Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad mudharabah. Pada salah satu poin yang terdapat di dalam ketentuan pembiayaan pada fatwa tersebut menjelaskan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 4) Pelaksanaan eksekusi barang jaminan pada pembiayaan dengan akad mudharabah yang diikat secara di bawah tangan tidak serta-merta dilakukan setelah mudharib tidak sanggup memberikan kewajibannya kepada BMT. Mudharib diberikan kelonggaran untuk memenuhi kewajibannya dengan cara penjadwalan Kembali (Rescheduling), penataan Kembali (Restructuring), persyaratan Kembali (Reconditioning). Untuk mengatasi permasalahan peneliti merekomendasikan agar pemerintah memberikan perhatian pada BMT di Indonesia dengan cara memberikan payung hukum sendiri kepada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sehingga BMT dapat melaksanakan kegiatannya dengan mengacu pada payung hukum tersebut. Selain itu, diharapkan agar BMT melaksanakan serah terima jaminan sesuai dengan hukum positif melalui fidusia ataupun APHT untuk menjamin kepentingan di antara kedua belah pihak.Kata Kunci : Jaminan pada Akad Mudharabah

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM FATWA DSN-MUI KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BISNIS ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Pontianak, PT Jasindo Syariah Cabang Pontianak dan PT Askrida Syariah Cabang Pont FAHMI MURTADHA, S.HI. A.21210054, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKIndikasi Ribaâ€Ÿ diketahui lewat perhitungan premi dengan ditemukan adanyapraktek pembulatan harga ditinjau dari perhitungan premi yang ditentukan olehperusahaan asuransi dijumlahkan dengan harga pertanggungan aset nasabah.Gharar diketahui pada saat perusahaan konvensional berkenan untuk menggunakanjasa perusahaan asuransi syariah meng-cover aset mereka. Dana yangdipergunakan untuk membayar premi dan asal-usul harta yang digunakan pada saatpembelian aset oleh nasabah harus ditelisik secara rinci supaya menjaga kehalalandalam menjalankan bisnis asuransi syariah. Apabila suatu waktu ditemukan buktibuktiadanya kerusakan dalam akad dimana klausula syariah menjadi patokanutama, maka pada waktu itu pula pertanggungan aset tersebut di-close olehperusahaan asuransi syariah. Terkait Maysir (perjudian) indikasinya melalui klaimyang disetujui untuk ditangani dan yang tidak berdasarkan moral hazard danphysical hazard.Diperlukan adanya solusi atas permasalahan tersebut oleh pihak DSN-MUIbekerjasama dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) berbasis agama Islam untukmengarahkan sesuai menurut syariat Islam sekaligus memberikan pencerahan2kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam bahwa benar asuransi syariahadalah cabang ekonomi berbasis syariah mengedepankan kemaslahatan bagi setiappelaku kegiatannya serta adanya perlindungan secara yuridis oleh pemerintahkhususnya di Indonesia tentang pendirian dan tumbuh-kembangnya asuransisyariah di Indonesia secara khusus diatur dalam perundang-undangan.Kata kunci : Fatwa DSN-MUI, Peraturan Asuransi di Indonesia dan KegiatanAsuransi Syariah pada PT Asuransi Takaful Umum CabangPontianak, PT Jasindo Syariah Cabang Pontianak dan PT AskridaSyariah Cabang PontianakABSTRACTRiba indication 'known through the premium calculation found the practice ofrounding off prices in terms of the calculation of the premium is determined by theinsurance company summed with the insured client assets. Gharar known at thetime of conventional companies deign to use the services of Islamic insurancecompanies to cover their assets. Funds are used to pay the premium and the originof the treasure that is used at the time of the asset purchase by the customer mustbe examined in detail in order to keep halal in running the sharia insurance business.If a time found evidence of damage in the contract clause where sharia become themain criterion, then at the time the asset is also insured in-close by Islamic insurancecompanies. Related Maysir (gambling) approved indications through claims to behandled and are not based on moral hazard and physical hazard.There needs to be a solution to these problems by the DSN-MUI incollaboration with Civil Society Organizations (CSOs) based on the Islamicreligion to direct the appropriate according to Islamic law while providing3enlightenment to the people of Indonesia, especially the Muslims that the rightTakaful is a Shariah-based branches of the economy puts the benefit for eachoffender activities as well as the juridical protection by the government,especially in Indonesia on the establishment and flowering of Islamicinsurance in Indonesia specifically addressed in legislation.Keywords : Fatwa DSN-MUI, Indonesia's Insurance Regulatory and Takafulactivities at PT Asuransi Takaful Umum Branch of Pontianak,Pontianak PT Jasindo Syariah Branch and PT Askrida SyariahBranch Pontianak

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING DI INDONESIA ( Studi Kasus : Sengketa Merek Dagang Antara Wen Ken Drug Co ( PTE ) Ltd Lawan PT. Sinde Budi Sentosa ) AHMAD PETER VINEY, NG, SH. A.21211099, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTAlong with development of globalization and world trade (free market), foreign brands play an important role in improving the economy for the necessary legal protection and adequate arrangements in accordance with Law No. 15 of 2001 on brands. The need for legal protection of foreign brands are increasingly necessary after the impersonation case. One of the foreign brands that need to be protected, namely brand Three Legs Cooling Water with Rhinoceros Painting owned Wen Ken Drug Co (Pte) Ltd. Brand protection is already provided for in Law No. brands. 15 of 2001, but the fact can not be fully protected against foreign brands, such as brand Three Legs Cooling Water with Painting Rhinoceros.Issues raised in this thesis is whether the Trademark Act No. 15 of 2001 has protected foreign brands in Indonesia and how the effectiveness of the law in protecting foreign brands. The purpose of this study to determine and analyze whether the Trademark Act of 2001 was to protect foreign brands and how the effectiveness of the Trademark Act to protect foreign brands. In this study using normative research (doctrinal) or library research with primary legal materials, legal materials and secondary legal materials tertiary.That based on the research results that the judgment of the Supreme Court No. 595 K/Pdt.Sus/2011 Jo. Verdict No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst who won Tjioe Budi Yuwono as Applicant and Owner Legal Trademarks by writing Cooling Water, Painting â€œRhinocerosâ€ and writing stamp â€œRhinoâ€ is a judgeâ€™s mistake or a manifest error in in Decision quo.From these results it can be concluded that the Trademark Act No. 15 of 2001 has not fully provide legal protection of foreign trademarks in Indonesia, although foreign trademark that has been well-known brands such as stamp feet three, because the system of legal protection that embrace is first to file system, meaning: the legal protection given to first time applicants, Trademark Act of 2001 has not effectively protect foreign trademarks in Indonesia. This research provides advice to the government and the House of Representatives or the future in order to revise the Trademark Act No. improvement 15 of 2001 by adding Section which contain. The legal protection of foreign trademarks in Indonesia and it is necessary to close supervision and guidance of the Directorate General Intellectual Property Right mental officials and so is the control of the judiciary and other law enforcement agencies such as Police, Civil Servants (investigators), and the Office in carrying out his duty to take actions againt trademark infringement should be imbued professional and high integrity.Key words : Protection of foreign brands3A B S T R A KSeiring dengan perkembangan globalisasi dan perdagangan dunia (free market), merek asing memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian untuk itu diperlukan perlindungan hukum dan pengaturan yang memadai sesuai UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek asing semakin diperlukan setelah adanya kasus peniruan. Salah satu merek asing yang perlu dilindungi yaitu merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak milik Wen Ken Drug co (Pte) Ltd. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam UU Merek No. 15 tahun 2001, namun faktanya belum sepenuhnya merek asing dapat terlindungi, seperti merek Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yaitu apakah UU Merek No. 15 Tahun 2001 telah melindungi merek asing di Indonesia dan bagaimana efektifitas UU tersebut dalam melindungi merek asing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah UU Merek Tahun 2001 telah melindungi merek asing dan bagaimana efektifitas UU Merek tersebut dalam melindungi merek asing. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (doktrinal) atau penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 595 K/Pdt.Sus/2011 jo. Putusan No. 10/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memenangkan Tjioe Budi Yuwono sebagai Pendaftar dan Pemilik Sah Merek Dagang dengan tulisan Larutan Penyegar, Lukisan â€œBadakâ€ dan tulisan cap â€œBadakâ€ adalah suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam Putusan aquo.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UU Merek No. 15 Tahun 2001 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang asing di Indonesia, walaupun merek dagang asing tersebut telah terkenal seperti merek cap kaki tiga, karena sistim perlindungan hukum yang di anut adalah first to file system, artinya : perlindungan hukum diberikan kepada pendaftar pertama kali, UU Merek Tahun 2001 juga belum secara efektif melindungi merek dagang asing di Indonesia. Penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah dan DPR kedepannya agar dapat merevisi atau perbaikan UU Merek No. 15 Tahun 2001 dengan menambah Pasal yang berisikan : â€œPerlindungan hukum merek dagang asing di Indonesia, serta diperlukan adanya pengawasan yang ketat dan pembinaan terhadap mental para pejabat Ditjen HKI dan begitu pula pengawasan terhadap peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek harus secara professional dan dijiwai integritas yang tinggi.Kata Kunci : Perlindungan merek asing

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA