Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN CREDIT UNION DI KALIMANTAN BARAT (Studi Pada Credit Union Lantang Tipo) MICHELL EKO HARDIAN, SH A. 21210083, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis studies raise the issue of " The Role of Law in Empowerment Credit Union In West Kalimantan (Studies in Credit Union Tipo Loud ) " .This study uses Normative Sociological research methods . The survey results revealed that the Credit Union in the Indonesian legal system settings placed as savings and credit cooperatives , but the CU is not the same with ordinary cooperative . Cooperative ordinary still get help from the Government in terms of capital , while CU is independent and does not get help from the Government . At CU savers are members who are owners as well as service users , and members have authority to call it " non-customers " and subject to the Cooperative Act . On the supply side CU can be termed as the equivalent of a cooperative bank services . Also in the CU are taught how to save money in advance ( creating capital ) can only borrow .Constraints faced by the Credit Union Outspoken Tipo in developing its business activities consist of two aspects, namely legal and technical aspects . Juridical constraints faced by CU Outspoken Tipo is related to the government's policy on cooperatives or CU that is still lacking , for example, there is no guarantee the savings of their members in the event of bankruptcy . Technically constraints experienced by the development of the technology used competitor institutions , technology mastery is still lacking , the lack of reliable human resources , and the lack of ready-made with an educational background in the field of cooperatives .Role in empowering local governments in West Kalimantan Credit Union is establish a Regional Credit Guarantee Institutions - PT -shaped enterprises , and the public is expected to not hesitate to put their money in cooperatives and credit unions is growing very rapidly in West Kalimantan . Given the concept of Cooperative CU as an Independent , then the role of the Local Government ( Department of Cooperatives ) not directly , but only through education and training to foster organized by the Department of Cooperatives , issuing permits , legal entity , as well as participation in the National and Regional Level TrainingThe recommendation given is that the need for adequate arrangements in developing business activities Credit Union ; West Kalimantan provincial government needs to encourage and support the development of CU Outspoken Tipo , and the government needs to realize the presence of LPS Credit Unions are regulated by Government Regulation .keywords empowerment and credit union law AbstrakPenelitian Tesis ini mengangkat masalah Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan Credit Union Di Kalimantan Barat (Studi Pada Credit Union Lantang Tipo).Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Credit Union dalam sistem hukum Indonesia pengaturannya ditempatkan sebagai koperasi simpan pinjam, padahal antara CU dengan koperasi biasa tidaklah sama. Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya bukan nasabah dan tunduk kepada UU Koperasi. Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam.Kendala yang dihadapi oleh Credit Union Lantang Tipo dalam mengembangkan kegiatan usahanya terdiri dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek teknis. Secara yuridis kendala yang dihadapi oleh CU Lantang Tipo adalah terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap Koperasi atau CU yang masih kurang, contohnya tidak adanya jaminan terhadap simpanan anggota ketika terjadi pailit atau bangkrut. Secara teknis kendala yang dialami yaitu perkembangan teknologi yang digunakan lembaga pesaing, penguasaan teknologi masih kurang, kurangnya SDM yang handal, dan kurangnya tenaga siap pakai dengan latar belakang pendidikan di bidang koperasi.Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan Credit Union di Kalimantan Barat adalah membentuk sebuah Lembaga Penjaminan Kredit Daerah berbentuk BUMD-PT, dan diharapkan ke depan masyarakat tidak ragu-ragu lagi menempatkan dananya di koperasi maupun credit union yang memang berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Mengingat konsep CU sebagai Koperasi yang Mandiri, maka peranan Pemerintah Daerah (Dinas Koperasi) secara langsung tidak ada, tetapi hanya sebatas membina melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, mengeluarkan perizinan, Badan Hukum, serta mengikutsertakan dalam Diklat Tingkat Nasional dan DaerahRekomendasi yang diberikan adalah bahwa perlu adanya pengaturan yang memadai dalam mengembangkan kegiatan usaha Credit Union; Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat perlu mendorong dan mendukung perkembangan CU Lantang Tipo; dan pemerintah perlu mewujudkan adanya Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.kata kunci hukum pemberdayaan dan credit union

RESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI TERHADAP PASAL 10 AYAT 5 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004) R. SONDANG TINAMBUNAN, SH A21208031, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis focuses on the recentralization of government affairs between the Government and Local Government in the constitutional system of Indonesia ( the study of article 10 , paragraph 5, letter a of Law No. 32 of 2004 . Outcome of the authors of a study using normative legal research methods , it is concluded ; Inside article 10 paragraph ( 5 ) letter a of Law No. 32 of 2004 which states " organize their own affairs ." It can be interpreted that any time the government can organize their own affairs without requiring approval from the local government . recentralisation this means is still attached and adopted in the law further concurent principles and criteria which include the principle , it is inversely proportional to the spirit of autonomy daerh itself. particularly west Kalimantan provincial government is unable to control many types of motor vehicles that are not cars back to the country of origin of the car , while the government center kebijakannnya unclear about the conditions experienced by local governments . Recommendation as a form of suggestion is Law No. 32 Year 2004 on regional Government should immediately be revised , phrases in the legal norms should be more assertive and not give rise to multiple interpretations and should eliminate suggests that decentralization is described by a half-hearted , so that the form may recentralization no longer exist .2ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada resentralisasi urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (studi terhadap pasal 10 ayat 5 huruf a Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 . hasil dari peneltian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh kesimpulan; Di dalam pasal 10 ayat (5) huruf a Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan â€œmenyelenggarakan sendiri urusan pemerintahanâ€. Ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah setiap saat dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan tanpa memerlukan persetujuan dari pemerintah daerah. hal ini berarti resentralisasi masih melekat dan dianut dalam undang-undang tersebut selanjutnya prinsip concurent dan kriteria yang meliputi dari prinsip tersebut, ternyata berbanding terbalik dengan semangat otonomi daerh itu sendiri. khususnya pemerintah daerah provinsi kalimantan barat tidak mampu mengendalikan banyaknya kendaraan bermotor jenis mobil yang tidak kembali ke negara asal mobil tersebut, sementara pemerintah pusat tidak jelas kebijakannnya tentang kondisi yang dialami oleh pemerintah daerah. Rekomendasi sebagai bentuk saran adalah Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus segera dilakukan revisi, frase-frase dalam norma undang-undang harus lebih tegas dan tidak menimbulkan multi tafsir dan harus menghilangkan kesan bahwa desentralisasi dijabarkan dengan setengah hati, sehingga bentuk resentralisasi tidak mungkin lagi ada.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DULI MARTEN, S.H. A.2021141024, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian dalam bentuk tesis ini mengkaji efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Barat dengan focus pada dua permasalahan, yaitu: Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diProvinsi Kalimantan Barat? Apakah factor penghambat efektivitas pelaksanaan pemungutan PKB di Provinsi Kalimantan Barat? Penelitian dilakukan dengan bentuk penelitian hukum non-doktrinal dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan(field research), sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) ataus tudidokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian di dapatkan beberapa temuan yaitu : bahwa pemungutan PKB di Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya efektif karena masih belum mencapai target yang ditetapkan; hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan PKB berupa hambatan teknis, keterbatasan sarana dan infrastuktur serta banyaknya obyek pajak yang tidak membayar PKB. Untuk itu ditempuh langkah-langkah berupa: peningkatan pelayanan, peningkatan kerjasama dengan dinas/instansi terkait serta melakukan penghapusan denda bagi kendaraan bermotor yang terlambat melakukan pembayaran PKB untuk lebih meningkatkan PAD yang bersumber dari pembayaran PKB.Kata kunci: Efektivitas, PajakKendaraanBermotor.AbstractResearch in the form of this thesis examines the effectiveness of the implementation of the collection of motor vehicle tax (PKB) in the province of West Kalimantan, with a focus on two issues, namely: What is the effectiveness of the implementation of the collection of motor vehicle tax (PKB) in West Kalimantan Province? What are the factors inhibiting the effectiveness of the implementation of the PKB collection in West Kalimantan Province? Research carried out by the form of non-doctrinal legal research and using juridical empirical approach. The data used in this study are primary data and secondary data. The primary data obtained through field research (field research), while secondary data obtained through library research (library research) or documentation. The data were then analyzed methods kualitatif.Dari analysis results, the findings are: that the collection of PKB in West Kalimantan Province has not been fully effective because it has yet to reach the target set; obstacles encountered in the implementation of the Agreement in the form of technical barriers to voting, limited facilities and infrastructure as well as the number of objects that do not pay taxes PKB. For the measures taken include: improving services, increased cooperation with the departments / agencies and conduct the removal of fines for motorists who fails to pay the PKB to further increase revenue derived from payments PKB.Keyword : Effectiveness, Motor Vehicle Tax.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PELUNASAN PAJAK BUMI BANGUNAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MENDAPATKAN SURAT PENGANTAR NIKAH (STUDI DI KOTA PONTIANAK) NPM. A2021161051, ANITA SITORUS, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pelunasan Pajak Bumi Bangunan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Surat Pengantar Nikah (Studi Di Kota Pontianak). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian empiris. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Data dan informasi mengenai korelasi dan relevansi antara pelunasan pajak PBB dengan surat pengantar nikah secara khusus tidak ada hubungan, namun dengan Perwa No 28 Tahun 2016 dapat meningkatkan PAD pada sektor pajak PBB.Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pengantar NikahÂ AbstractThis thesis discusses the Juridical Analysis of the Obligation to Repay the Earth Building Tax as One of the Requirements for Obtaining Marriage Marriage Certificate (Study in Pontianak City). The research method used in writing this thesis is using empirical research methods. From the results of this thesis research, it was concluded that the data and information regarding the correlation and relevance between UN tax repayment and marriage cover letter specifically had no relationship, but with Perwa No. 28 of 2016 it could increase PAD in the UN tax sector.Keywords: Land and Building Tax, Marriage Introduction Letter

ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 45/Pid.B/2011/BKY dan Nomor 46/Pid.B/2011/BKY) FAJAR DANI SUSANTO, S.Ik. A.21210078, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThesis discusses the problem analysis Narcotics Abuse Verdict Against Free (A Case Study of State Court Decision Bengkayang 45/Pid.B/2011/Bky No. And No. 46/Pid.B/2011/Bky).From the results of research using normative legal research methods and Sociological , it is concluded that : ( 1 ) Basic considerations Bengkayang District Court judge dropped the acquittal of the accused in the case of drug abuse by Decision No: 45/Pid.B/2011/PN.BKY and Verdict no: 46/Pid.B/2011/PN.BKY is that the facts revealed in court is not enough evidence to convict the accused because criminal elements are not met , it is also based on the belief the judge that the defendant is not guilty of the crime charged to him , because all of the evidence presented at trial did not prove that the defendant committed the act of drug abuse as stipulated in Law No. 35 Year 2009 on narcotics . ( 2 ) . Prosecutors have difficulties to take legal actions against the acquittal where the defendant foreign stamps that have been out of the territory of Indonesia . Legal efforts can still be made but must cooperate with law enforcement officials accused the country of origin ( Malaysia ) , and it is hard to do because there is no agreement between the government of Indonesia and Malaysia .Recommendations in this thesis : ( 1 ) The use of narcotics is not for medical purposes and / or knowledge iimu is prohibited act , so it deserves to be punished for its misuse . The judge in making a decision it shall not only based on the rule of law ( legislation funnel ) , but also should pay attention to the values of law and justice that lives and grows in the community . ( 2 ) Given the development of the distribution and use of narcotics is not for medical and / or scientific equipment including Bengkayang increasing , then the law enforcement officers ( investigators , prosecutors , and judges ) should increase cooperation , so that the culprit can be the fairest punishment in accordance with the actions undertaken , in order to conduct drug abuse does not happen again and not widespread . ( 3 ) Given the impact of drug use are very large for human health and safety , then the participation of all stakeholders is needed to do the eradication and prevention ( preventive and repressive ) against drug abuse , in order to create security , order and peace in society .Key note: acquittal, penyalahgunaan dan bahaya narkoba,narcotics abuse

ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PUTUSIBAU NOMOR 57/Pid.B/2010/PN.PTSB IMAM RIYADI, S.Ik. A.21210044, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis is studies of Decision Analysis Gets Out Of Prosecution To Corruption Crime Perpetrator Based On Putusibau District Court Decision Number 57/Pid.B/2010/PN.PTSB. By the legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Based on second assertion of publik procecutor, deed of defendant Ir. AM. YUHASDI, 53 Years, Civil Public Servant on Constructs Genera and Irrigation Agency Kapuas Hulu Region, has fulfilled all element Section 3 Law Number 31, 1999 as has been changed and added with invitors Law Number 20, 2001 About Eradication of Corruption Crime. But by Ceremony Of Judge Of District Court Putusibau according to decision Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, the simply is broken gets out of prosecution, with reason of though defendant has proven validly and assures according to law to do a deed, but the deed is assessed " Is Not A Crime", because defendant with good intention has finalized x'self the project, so that no more state loss. 2.Even though that way, in legal decision gets out of prosecution of District Court Putusibau Number : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, still containing weaknesss. Because though the project has been finalized by defendant, however based on Section 4 Law Number 31,1999 as has been changed and added with invitors Law Number 20, 2001 About Eradication of Corruption Crime, emphatically express : " Loss return of state's finance or economics of state doesn't abolish crime of criminal perpetrator as referred to in Section 2 and Section 3". In consequence, to decision gets out of this prosecution, according to Section 244 KUHAP admits of submitted appeal to Republic of indonesia Appellate Court.Hereinafter is recommended, to apply " pure free decision" (vrijspraak) and " decision gets out of all prosecutions" (onslag van recht vervolging), properly the judges deepens carefully concept " deed fights against material law" (materiele wederrechtelijkheid) in function of negative, and deed fights against material law in positive function. Need to be done comprehensive renewal to Section 67, Section 191 and Section 244 Procedure of criminal Code (KUHAP) in order not to generate multi interpretation about understanding " pure free decision" (vrijspraak) and " decision gets out of all prosecutions" (onslag van recht vervolging), and its legal effort.Keyword : Performers Litigation Against CorruptionAbstrakTesis ini membahas masalah Analisis Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian 2okum 2okum2ve2, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Berdasarkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, perbuatan terdakwa Ir. A.M. YUHASDI, 53 Tahun, PNS Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu, telah memenuhi seluruh 2okum2 Pasal 3 UU No. 31 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putusibau sesuai putusan Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB, yang bersangkutan ternyata diputus lepas dari tuntutan 2okum, dengan 2okum2v meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 2okum melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut dinilai Bukan Merupakan Suatu Tindak Pidana, karena terdakwa dengan itikat baik telah menyelesaikan sendiri proyek tersebut, sehingga tidak ada lagi kerugian 2okum2. 2. Sungguhpun demikian, secara yuridis putusan lepas dari tuntutan 2okum Pengadilan Negeri Putusibau Nomor : 57/Pid.B/2010/PN.PTSB tersebut, masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sebab meskipun proyek tersebut telah diselesaikan oleh terdakwa, akan tetapi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tegas menyatakan : Pengembalian kerugian keuangan 2okum2 atau perekonomian 2okum2 tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Karena itu, terhadap putusan lepas dari tuntutan 2okum ini, sesuai Pasal 244 KUHAP masih dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya direkomendasikan, untuk menerapkan putusan bebas murni (vrijspraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan 2okum (onslag van recht vervolging), seyogyanya para hakim mendalami dengan seksama konsep perbuatan melawan 2okum materiil (materiele wederrechtelijkheid) dalam fungsi 2okum2ve, dan perbuatan melawan 2okum materiil dalam fungsi positif. Perlu dilakukan pembaharuan yang komprehensif terhadap Pasal 67, Pasal 191 dan Pasal 244 KUHAP agar tidak menimbulkan multi tafsir tentang pengertian putusan bebas murni (vrijspraak) dan putusan lepas dari segala tuntutan 2okum (onslag van recht vervolging), serta upaya hukumnya.Kata Kunci : Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

PELAKSANAAN SISTEM LPSE BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JO. PERATURAN LKPP NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA E-TENDERING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN ( ENDANG MASRONI,SH A.21212067, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe development of science and technology in the field of information influences the law-making process in the procurement of goods / services and look for innovative solosi and to implement the above principles to form a legal product procurement of goods / services, as contained in Presidential Decree No. 54 of 2010, which utilize electronic means of informatics in conducting the procurement of goods / services of the government. In the process of auctions to procure goods and services from government to the provider of goods / services by the private sector (the public), and the system in this way by Presidential Decree No. 54 of 2010 which became one of the innovative legal products procurement of goods and other services, it Procurement embodied in electronic or E-Procurement,Procurement of Goods / Services as set out in Presidential Decree No. 54 Year 2010, (regulation. 54/2010), which is busy discussed among providers of Goods / Services. Is a concrete manifestation of the government's efforts to make prinsif Good Governace and clean Governnment, or a good governance and clean. "To implement the principle that the Government should implement the principle of accountability and the efficient management of resources, both rulemaking and does not take sides, as well as ensuring the economic and social interactions among relevant stakeholders in a transparent, professional and accountableImproving the quality of public services through good governance and clean, needs to be supported by effective financial management, efficient, transparent, and accountable. To improve the efficiency and effectiveness of the use of state finances is spent through PBJP, efforts are needed to create openness, transparency, accountability and fair competition principles in the process PBJP dbiayai by Budget / .APBD, in order to obtain goods / services that are affordable and quality and can dipertanggung justified both in terms of physical, financial, and government benefits for smooth functions and community service. Presidential Decree 54/2010 on Procurement of Goods / Services are intended to provide guidance regarding the procedures for setting PBJP simple, clear and konprehensip, as good governanceThe setting is based on Presidential Regulation No. 54 of 2010 is a rule to date, which is set in the procurement of goods / services of the government, but can the legal system that is owned by this Regulation answer all the challenges and goals of reform in the procurement of goods / services of the government to efficiency and effectiveness of the State Finance and Regional financial and if this setting when examined in substance is still commonKeyword: effective, efficient, transparent, and accountable

PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA PROPERTY DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI KOTA PONTIANAK) KARTONO. SH. A.21212083, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis focuses on consumer protection by business operators in the construction ofresidential properties in terms of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (Studies InPontianak City). From other research by the author using sociological research methods, it isconcluded: 1). That in general the losses experienced by residential consumers in Pontianakinclude: type of good wood to frame or door or use a pole that is not clear what kind; crackedbuildings occupied either before or after some while occupied; paint dull quickly; and zinczincrapid leaked prematurely and so on. On this side, most consumers improve their ownhousing without any complaint or claim to the businesses or housing developers, but there arealso consumers who ask or complain or claim to businesses or developers of housing andsimultaneously hold the top of the building is done. Generally, consumer complaintssubmitted directly to businesses without involving a third party that the institutionsestablished by the government or non-governmental concern to protect consumers. Theseapproaches are conducted in order to demand accountability from the voluntary housingdeveloper businesses. So only a moral obligation only of businesses and housing developersnot as legal obligations as set in the consumer protection laws. Thus the protection providedby the business to consumer housing developer is relatively low. Brochures, advertising,promotion, or whatever his name is often times do not correspond to reality. 2). Efforts thatcan be performed by a residential consumer can be harmed through the courts and outside theidvidu pengadilan.baik, groups, or NGOs. To demand or claim made by an individualresidential consumers who suffer loss then the legal basis for the civil responsibility of thedeveloper housing demand is Act No. 2 of 1986 in conjunction with Law No. 8 of 2004 onthe General Court, Revised Indonesia Regulation updated (RIB) or Het Herziene InlandscheReglement (HIR) Stb. 1941- 44, and Article 45 of Law No. 8 of 2009 on ConsumerProtection. For the group of consumers or non-governmental organizations maasyarakat, thenthe law is used that Supreme Court Rule (PERMA) No. 1 of 2002 on Class Action event(class action). Special out of court through Law Number 30 Year 1999 on AlternativeDispute resolution and Article 45 paragraph (2) in conjunction with Article 47 of Law No. 8of 2009 on Consumer Protection and can also be done via the Consumer Dispute SettlementBoard as set out in the Articles 49 to 58 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Thesuggestions are: 1). Government as body builder and consumer protection watchdog is activeagain to provide guidance and oversight so that no part of consumers of housing and2residential businesses really have a balanced position. 2). To be more intensive socializingLaw No. 8 of 1999 on Consumer Protection housing so that consumers know and understandtheir rights and obligations as residential consumers.ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada perlindungan konsumen oleh pelaku usaha propertydalam pembangunan perumahan ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen (Studi Di Kota Pontianak). Dari peneltian penulis denganmenggunakan metode penelitian hukum sosiologis, diperoleh kesimpulan: 1). Bahwa padaumumnya kerugian-kerugian yang dialami oleh para konsumen perumahan di pontianakmeliputi: jenis kayu baik untuk kusen ataupun pintu ataupun tiang yang tidak jelasmenggunakan jenis apa; bangunan yang retak baik sebelum ditempati atau sesudah beberapasaat ditempati; cat yang cepat kusam; serta seng-seng yang cepat bocor sebelum waktunyadan sebagainya. Pada sisi ini, konsumen kebanyakan memperbaiki sendiri perumahannyatanpa adanya komplain atau klaim kepada pihak pelaku usaha atau pengembang perumahan,namun ada juga konsumen yang bertanya atau komplain atau klaim kepada para pelakuusaha atau pengembang perumahan dan sekaligus meminta pertanggungjawaban atasbangunan yang dikerjakan. Umumnya komplain-komplain konsumen disampaikan secaralangsung kepada para pelaku usaha tanpa melibatkan pihak ketiga yakni lembaga-lembagayang dibentuk oleh pemerintah atau swadaya masyarakat yang konsen untuk melindungikonsumen. Pendekatan-pendekatan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawabansecara suka rela dari pelaku usaha pengembang perumahan. Jadi hanya sebatas kewajibanmoral saja dari pelaku usaha pengembang perumahan dan bukan sebagai kewajiban hukumsebagaimana di atur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Dengan demikianperlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha pengembang perumahan terhadap konsumenrelatif rendah. Brosur, iklan, promosi atau apapun namanya sering kali tidak sesuai dengankenyataan. 2). Bahwa Upaya- upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen perumahan yangdirugikan dapat melalui lembaga pengadilan maupun di luar pengadilan.baik secara idvidu,kelompok, atau lembaga swadaya masyarakat. Untuk tuntutan atau gugatan yang dilakukanoleh individu seorang konsumen perumahan yang menderita kerugian maka landasan hukumuntuk menuntut tanggungjawab perdata pengembang perumahan adalah Undang-undangNomor 2 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum,Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Het Herziene Inlandsche Reglement(HIR)Stb. 1941- 44, dan Pasal 45 undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang PerlindunganKonsumen. Untuk sekelompok konsumen ataupun lembaga swadaya maasyarakat, makaketentuan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (class action). Khusus di luarpengadilan melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaiansengketa dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 47 undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentangPerlindungan Konsumen dan dapat pula pula dilakukan melalui Badan PenyelesaianSengketa Konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 sampai dengan 58 undang-undangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Saran-saran adalah : 1). Pemerintahselaku badan pembina dan pengawas perlindungan konsumen lebih aktif lagi melakukanpembinaan dan pengawasan sehingga tidak ada pihak konsumen perumahan dan pelaku usahaperumahan benar-benar mempunyai posisi yang seimbang. 2). Agar lebih intensif lagimensosialisasikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumensupaya para konsumen perumahan lebih mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajibanselaku konsumen perumahan.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pengadilan

ANALISIS KRITIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PASAL 273 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MOHAMMAD RONI MUSTOFA, Jurnal Mahasiswa S2
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis thesis is studies of Straightening of law to Section 273 Law Number, 2009 About Traffic And Road Transportation. By the legal and social legal reseach method, obtained conclusion that : 1. Straightening of law to Section 273 Law Number, 2009, still be not able yet to be executed effectively, because : a. Arrangement un-clarity of meaning "road organizer" is institutionally or officials having authority in arrangement, construction, development, observation, keeping, and road research. b. Finds equipment of evidence that road organizer" not immediately and properly improve; repairs damage road, or doesn't give sign or fringe at damage road and has not been improve;repaired. c. Determines because strongest generates victim effect lightly injured and/or vehicle damage and/or goods, results hardly injured, and results others to pass away. 2. Effort which can be done by investigator Polri in applying Section 273 Law Number, 2009 is by increasing increases knowledge of law science, investigation skill, integrity, and morality as investigator Indonesia Police. Hereinafter is recommended to mean road organizer according to invitors Law Number 22, 2009 About Traffic and Road Transportation, and invitors Law Number 38, 2004 About Road following its execution regulation need to be clarified, that is enough limited to officials having authority does arrangement, construction, development, observation, keeping, and research of road good to national road, province, region road, city road, turnpike, and also special road.Key words : Law Enforcement, Traffic and Road TransportationAbstrakTesis ini membahas masalah Penegakan Hukum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian 1okum1okum1ive dan Sosiologis, diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Penegakan 1okum Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena : a. Ketidakjelasan pengaturan makna â€œpenyelenggara jalanâ€ apakah secara kelembagaan ataukah Pejabat yang berkewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan, dan penilikan jalan). b. Menemukan alat bukti bahwa â€œpenyelenggara jalanâ€ tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak, atau tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki. c. Menentukan sebab yang paling kuat (langsung) menimbulkan akibat korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan luka berat, dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik Polri dalam menerapkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah dengan meningkatkan pengetahuan ilmu 1okum, keterampilan penyidikan, integritas, dan moralitas sebagai penyidik Polri. Selanjutnya direkomendasikan agar makna penyelenggara jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan berikut Peraturan Pelaksanaannya perlu diperjelas, yaitu cukup sebatas Pejabat Yang Berkewenangan melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan, dan penilikan jalan baik untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan tol, maupun jalan khusus.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

RENTANG WAKTU PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 1998 (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN MARHABAN, SH. A.21212063, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis focuses on timescales REMEDY civil cases in the District Court in realizingjustice Pontianak simple, fast and low cost by virtue of the Supreme Court Circular No. 3of 1998 (State Court case studies Pontianak Year 2010-2013. Fram other research by theautthors using research methods sociological laws can be concluded: 1). that the dominantfactors that led to the settlement of civil cases in the District Court of Pontianak lot morethan 6 (six) months due to technical factors relating to civil procedure law itself that is notdisiplinya the Plaintiff and Defendant in keeping a predetermined schedule the hearing aswell as the abundance of case of another district court, which automatically takes time.While non-technical factors that the trial judge did not draw up the schedule in accordancewith the provisions and less firmly to the litigants to keep the trial schedule and give lessto the parties abiding berpekara to prepare everything for the process persidangan. 2)bahwa legal consequences for assembly judge who completed a civil case more than 6(six) months juridical no. If judgas do something wrong or violate the basic rules to punishthe judge is legislation governing for that and more specifically of violating the JointRules of the Supreme Court and the Judicial Commission of Indonesia number 02 / NT /MA / IX / 2012- 02 /PB/P.KY/09/2012 About Giude Enforcement code of Ethics and codeof Conduct of Judges is not based on the Supreme Court Circular No. 3 of 1998. 3). upayaeffortsmade by the District Court of Pontianak to be able to resolve any civil case doesnot exceed 6 (six) months ie evaluating the requested reports each secretariat and givedirectives to the judges in order to resolve a case in accordance with the Appellate Court.Suggestions are: 1) the Chairman of the Court of Pontianak ti monitor and evaluate theperformance of judges in order to resolve a civil case to be professional in the sense ofcompleting a civil case in a timely manner. 2). Judges are axpected to be firm to theltigants in order to attend a disciplinary hearing predetermined schedule and prepareeverything related to the trial as preparing evidence and witnesses and others. ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada rentang waktu penyelesaian perkara perdata pada PengadilanNegeri Pontianak dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringanberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 (studi kasus PengadilanNegeri Pontianak Tahun 2010-2013. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metodepenelitian hukum sosiologis diperoleh kesimpulan: 1). bahwa faktor-faktor dominan yangmenyebabkan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pontianak banyak yangmelebihi 6 (enam) bulan disebabkan adanya faktor tehnis yang menyangkut hukum acaraperdata itu sendiri yakni tidak disiplinya para Penggugat dan Tergugat dalam menepati jadualpersidangan yang telah ditetapkan serta adanya limpahan perkara dari Pengadilan Negeri lainyang secara otomatis membutuhkan waktu. Sedangkan faktor non teknis yakni Hakim tidakmenyusun jadual persidangan sesuai dengan ketentuan dan kurang tegas kepada para pihakyang berperkara untuk menepati jadual persidangan serta kurang memberikan pemahamankepada para pihak yang berpekara untuk menyiapkan segala sesuatu menyangkut prosespersidangan. 2). bahwa konsekuensi hukum bagi majelis hakim yang menyelesaikan perkaraperdata lebih dari 6 (enam) bulan secara yuridis tidak ada. Jika hakim berbuat sesuatu yangkeliru atau melanggar aturan maka dasar untuk menghukum hakim adalah peraturanperundang-undangan yang mengatur untuk hal tersebut dan lebih khusus tentu melanggarPeraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI nomor02/PB/MA/IX/2012- 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik danPedoman Perilaku Hakim bukan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3Tahun 1998. 3). upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pontianak untuk dapatmenyelesaikan setiap perkara perdata tidak melebihi 6 (enam) bulan yakni Melakukanevaluasi dengan meminta laporan-laporan masing-masing kepaniteraan dan memberikanarahan-arahan kepada mejalis hakim agar dapat menyelesaikan suatu perkara sesuai denganSurat Edaran Mahkamah Agung. Saran-sarannya adalah : 1). kepada Ketua Pengadilan NegeriPontianak untuk selalu memonitor dan mengevaluasi kinerja hakim-hakim agar dalammenyelesaikan suatu perkara perdata bersikap profesional dalam arti menyelesaikan perkaraperdata tepat pada waktunya. 2). diharapkan para hakim bersikap tegas kepada para pihakyang berperkara agar disiplin dalam menghadiri jadual sidang yang telah ditetapkan sertamenyiapkan segala sesuatu yang menyangkut persidangan tersebut seperti menyiapkan buktibuktidan saksi-saksi dan lain-lain.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA