Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN TERHADAP KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM MENERAPKAN KETENTUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH (Studi Terhadap Perusahaan Di Kota Pontianak) NPM. A2021161007, MAGDALENA PRASETYARINI, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKSI Magdalena Prasetyarini. Kajian Terhadap Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Menerapkan Ketentuan Struktur dan Skala Upah (Studi Terhadap Perusahaan di Kota Pontianak). Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura. 2018.Struktur dan Skala Upah merupakan suatu mekanisme penetapan upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur dan skala upah adalah nominal upah dari yang terkecil sampai dengan terbesar untuk setiap golongan jabatan. Pemerintah membuat peraturan tentang struktur dan skala upah dengan tujuan agar dapat menciptakan upah yang berkeadilan. Dengan demikian, kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi dapat dikurangi, serta menjamin kepastian upah yang didapatkan oleh setiap pekerja. Adanya penerapan sistem pengupahan pekerja ini, diharapkan akan terpenuhinya kebutuhan hidup layak bagi pekerja yang bekerja di Perusahaan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pontianak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan jasa yang menggunakan sistem penerapan pengupahan berdasarkan produktivitas dan diharapkan dapat berkesesuaian dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, yang berhubungan dengan tingkat kehidupan dan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, serta peraturan lainnya terdapat pengupahan dan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi.Â Kata KunciÂ Â Â :Â Â Â Pengupahan Pekerja, Ketenagakerjaan, Struktur dan Skala Upah, Kebutuhan Hidup Layak. ABSTRACTIONÂ Magdalena Prasetyarini .Â Study to Faced Constraint Deep Apply Structure and Wage Scale rule (Study to Firm at Pontianak's City) .Â Magister's Program Jurisprudence Tanjungpura's University. 2018.Structure and Wage Scale constitutes an establishment mechanism wage to correspond to prevailing legislation regulation.Â Structure and wage scale is nominal pay of one most little until by outgrown for each responsible position faction. Government makes regulation about structure and wage scale with intent to be able to create pay that gets justice. Thus, difference among wages to be contemned and supreme gets to be reduced, and secures pay certainty that got by each employ. Â Mark sense remunerating system implement this employ, expected will be accomplished its requirement lives reasonable for employ what do work at firm. Largely firm which is at Pontianak's Cities constitute moving firm at industrial area, commerce and service that utilize remunerating implement system bases productivity and be expected gets to get suitability with economic growth at Pontianak's City in particular and Kalimantan West in a general way, one that in reference to life zoom and employ welfare. Base Number Law 13 years 2003 about Employees, Number Minister Of Manpower regulation 13 years 2012 about Component and Attainment Step Performings requirement Live Reasonable, Minister Of Manpower decision and Number Resettlement 49 years 2004 about Structure and Wage Scale rule, Â Number Minister Of Manpower regulation 1 Year 2017 about Structures and Wage Scale,Â and another regulation to be gotten remunerating and right for employ rights that shall be accomplished.Â Key WordÂ Â Â Â :Â Employ Remunerating, Employees, Structure and Wage Scale, Reasonable Living requirement

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MELAWI DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI PADA PT. SINAR DINAMIKA KAPUAS (SDK) DAN PT. RAFI KAMAJAYA ABADI) YULISTIA HARTY, S.H A2021151096, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses about the role of local government of Melawi Regency in the implementation of supervision of waste processing installation in order to realize environmentally sound development (Study at PT Sinar Dinamika Kapuas (SDK) and PT Rafi Kamajaya Abadi). From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Implementation of Supervision Installation of Waste Processing At PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) And PT. Rafi Kamajaya Abadi. The local government of Melawi Regency carries out supervision and control over business activities that cause environmental impact. Supervision and control is carried out by the Team determined by the decision of the Bupati. In the course of conducting supervision and control to every business, the company and industry are required to re-register (Heregistrasi) every year. Re-registration (Heregistrasi) which must be implemented by PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) And PT. Rafi Kamajaya Abadi. Efforts made by the local government of Melawi Regency in order to realize environmentally sound waste management. The monitoring carried out by the Environment Agency of Melawi Regency is fully in accordance with the rules contained in Law Number 32 Year 2009 on Environmental Management and Protection. So that the results achieved in the supervision so far can run well and all violations that exist in business activities in Melawi regency so far still use administrative sanctions which in the stage of reprimand is not more to the level of revocation or the termination of operations, and / or criminal or civil penalties . Because everything can be solved well by way of emphasizing on the matter of guidance to the business activity. Keywords: Supervision Installation, Waste Treatment, Environment 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Instalasi Pengolahan Limbah Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) dan PT. Rafi Kamajaya Abadi). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pelaksanaan Pengawasan Instalasi Pengolahan Limbah Pada Pada PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang menimbulkan dampak lingkungan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada setiap usaha, perusahaan dan industri diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap tahun. Pendaftaran Ulang (Heregistrasi) yang harus dilaksanakan oleh PT. Sinar Dinamika Kapuas (SDK) Dan PT. Rafi Kamajaya Abadi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Melawi dalam rangka mewujudkan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi sudah sepenuhnya sesuai dengan aturan ? aturan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Sehingga hasil yang dicapai dalam pengawasan selama ini dapat berjalan dengan baik dan semua pelanggaran yang terdapat kegiatan usaha di Kabupaten Melawi selama ini masih menggunakan sanksi administrasi dimana dalam tahap teguran saja belum lebih ke tingkat pencabutan atau pengehentian kegiatan usahan , dan/atau sanksi pidana maupun perdata. Karena semuanya dapat diselesaikan dengan baik dengan cara menitik beratkan pada hal pembinaan terhadap kegiatan usaha. Kata Kunci : Pengawasan Instalasi, Pengolahan Limbah, Lingkungan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAPOLRI BERDASARKAN PERKAP NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMOLISIAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN POLMAS SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI WILAYAH KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG) NPM. A2021161015, ASEP MUSTOPA KAMIL, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini berjudul ?Implementasi Kebijakan Kapolri Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas) Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang?. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, dalam kenyataannya, implementasi kebijakan Kapolri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Sintang masih belum maksimal, tetapi paling tidak sudah ada upaya dari Polsek Sintang Kota untuk merealisasikan program Polmas kepada warga masyarakat di wilayah Polsek Sintang Kota. Adapun kendala teknis dalam mengimplementasikan kebijakan Kapolri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Sintang, antara lain sebagai berikut: kurangnya pemahaman anggota Polri terhadap tujuan Polmas; kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerjasama dengan Polisi; dan kurangnya personil Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan program Polmas. Sedangkan kendala yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Kapolri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Sintang, antara lain: Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas merupakan produk kebijakan yang sifatnya internal di kalangan aparat Kepolisian saja, sehingga tidak memiliki unsur kekuatan mengikat untuk dijalankan oleh seluruh masyarakat, dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga dasar berlakunya memiliki berbagai kelemahan. Upaya-upaya mengatasi kendala teknis dan yuridis dalam mengimplementasikan kebijakan Kapolri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut: Membangun kemitraan melalui komunikasi intensif antara petugas Polri dengan warga masyarakat; Setiap petugas Polri harus senantiasa bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih menonjolkan pelayanan, menghargai kesetaraan antara Polisi dan warga masyarakat serta senantiasa memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka mengamankan lingkungannya; Mengubah citra buruk yang melekat pada Polisi, artinya perilaku dan kinerja yang ditunjukkan polisi apabila berhadapan dengan masyarakat harus berorientasi pada penegakan hukum bukan penggunaan hukum. Artinya sikap dan kinerja yang perlu dilatih, dibangun tidak sekedar penguasaan hukum, tetapi perlu syarat tambahan yang berbasis pada sikap mental kepribadian sebagai hamba hukum yang berani, jujur dan komitmen terhadap rasa keadilan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemolisian Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. ABSTRACT This thesis entitled "Policy Implementation of National Police Chief Based on the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 3 of 2015 on Community Policing (Polmas) as an Effort to Maintain Security and Public Order in Sintang District of Sintang Regency". Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that, in reality, the implementation of Kapolri policy pursuant to Regulation of Chief of Police. 3 of 2015 on Polmas as an effort to maintain security and public order in Sintang sub-district is not maximal yet, but at least there have been efforts from Sintang Kota Polsek to realize Polmas program to citizens in Sintang City Police Area. The technical constraints in implementing the Police Chief policy based on the Chief of Police Regulation no. 3 of 2015 on Polmas as an effort to maintain security and public order in the Sintang sub-district, among others, as follows: lack of understanding of Polri members towards Polmas objectives; lack of public awareness to cooperate with the Police; and the lack of Bhabinkamtibmas personnel to implement the Polmas program. While the juridical constraints in implementing the Police Chief policy based on the Chief of Police Regulation no. 3 of 2015 on Polmas as an effort to maintain security and public order in the Sintang sub-district, such as: The Head of The State Police of The Republic of Indonesia Regulation Number Law No. 3 Year 2015 on Polmas is a policy product that is internal within the Police apparatus only, so it does not have a binding force element to be run by the whole community, and the Chief of Police Regulation no. 3 of 2015 on Community Policing is not included in the hierarchy of laws and regulations, so that the base of the applicability has various weaknesses. Measures to overcome technical and juridical obstacles in implementing Police Chief policy based on The Head of The State Police of The Republic of Indonesia Regulation no. 3 of 2015 on Polmas as an effort to maintain security and public order in the Sintang sub-district are as follows: Building partnerships through intensive communication between Police officers and citizens; Every Police officer must always behave and behave as a community partner that further emphasizes service, appreciates equality between Police and citizens and always facilitates the community to participate in order to secure their environment; Changing the bad image attached to the Police, meaning that the behavior and performance shown by the police when dealing with the public should be oriented towards law enforcement rather than legal use. This means that attitudes and performance that need to be trained, built not just the mastery of the law, but need additional requirements based on the mental attitude of the personality as a courageous legal servant, honest and commitment to the sense of community justice. Keywords: Policy Implementation, Community Policing, Public Security and Order.

PERAN KEPALA DESA INDUK DALAM PROSES PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN (STUDI TERHADAP PP 43 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGN PP 47 TAHUN 2015) LENDENG SYAHRANI, SH, NIM: A21203114, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis focuses on the role of head of the main village in the formation process of preparation village (the study of PP 43 of 2014 as amended by Regulation 47 of 2015) .From the study authors using normative juridical research method, the conclusion: 1). That the role of the parent in the formation of the village head village of preparations as stipulated in Government Regulation No. 43 of 2014 as amended by Government Regulation No. 47 Year 2015 is practically nonexistent. The role of the village head holding only limited administrative privileges to receive the report of the Acting Head of the Village of preparation on the implementation of the village of preparations. This condition is very different from the role of the village head as set in the Minister of the Interior No. 28 of 2006. 2). That the factors that led to the village head master has no role in the formation of the village of preparation due to the paradigm of authority and the role of head of different villages as well as in the territorial context. Suggestion. 1). Village Head Master should be given a strategic role in the framework of the preparation process of formation of the village. Like it or not, the village head master is the executor of the village administration so that it knows exactly what the needs and problems in the administration of the village administration. 2). There must be legal certainty concerning the Minister Regulation No. 28 of 2006, so that the apparatus implementers in the field can determine the legal basis that is used when you want to form the village of preparations. It is also useful to avoid the dualism of law in regulating the formation of the village as a preparation for a rare early formation of a new village.2ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada peran kepala desa induk dalam proses pembentukan desa persiapan (studi terhadap PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015) .Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan: 1). Bahwa peran kepala desa induk dalam pembentukan desa persiapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 praktis tidak ada. Peran kepala desa induk hanya sebatas administratif saja untuk menerima laporan dari Penjabat Kepala Desa persiapan tentang pelaksanaan desa persiapan. Kondisi ini sangat berbeda dengan peran kepala desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006. 2). Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kepala desa induk tidak berperan dalam pembentukan desa persiapan disebabkan karena paradigma kewenangan dan peran kepala desa yang berbeda serta pada konteks kewilayahan. Saran. 1). Selayaknya Kepala Desa Induk harus diberi peran strategis dalam rangka proses pembentukan desa persiapan. Suka atau tidak suka, kepala desa induk merupakan pelaksana pemerintahan desa sehingga tahu persis apa yang menjadi kebutuhan dan problem dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 2). Harus ada kepastian hukum tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, agar aparatur pelaksana dilapangan dapat menentukan dasar hukum yang dipakai ketika ingin membentuk desa persiapan. Hal ini juga berguna untuk menghindari adanya dualisme hukum dalam pengaturan pembentukan desa persiapan sebagai langka awal terbentuknya desa baru.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KOTA PONTIANAK NPM. A2021161057, TEGUH DWI RIYANTO, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Berdasarkan data dari Satlantas Polresta Pontianak, bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas berat yang pelakunya anak selama tahun 2017 sebanyak 7 kasus. Seluruh kasus kecelakaan lalu lintas berat yang pelakunya anak dilakukan proses penyidikan dan diversi, dimana pelaku dan korban didampingi orang tua/keluarga dengan melibatkan petugas Litmas dari BAPAS serta petugas dari Dinas Sosial. Walaupun telah dilakukan upaya diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian, namun kasus kecelakaan lalu lintas berat yang pelakunya anak tetap dilanjutkan ke tahap II di Kejaksaan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan dasar filosofi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penanganan terhadap anak yang terlibat dalam kasus hukum harus diupayakan restorative justice. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa tidak tercapai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak dan bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan agar tercapai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh fakta bahwa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak tidak tercapainya restorative justice, hal ini disebabkan karena: (1) Pihak korban (orang tua/keluarganya) merasa penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat dengan restorative justice tidak memberikan rasa keadilan bagi korban karena dampak yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas berat tersebut menyebabkan korban harus menderita dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti kondisi semula; (2) Nilai ganti rugi untuk biaya pengobatan yang diberikan oleh pelaku atau orang tuanya tidak sesuai dengan permintaan dari pihak korban (orang tua/keluarganya); dan (3) Pihak korban (orang tua/keluarganya) ingin memberikan pelajaran kepada pelaku untuk memberikan efek jera dan menyadarkan orang tua pelaku agar anaknya tidak diperkenankan mengendarai sepeda motor karena masih dibawah umur. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya oleh Penyidik Polri dari Satlantas Polresta Pontianak agar tercapai restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak pada tingkat penyidikan di Kota Pontianak, yakni dengan cara: (1) Memberikan saran dan masukan kepada pihak korban (orang tua/keluarganya) dan pihak pelaku (orang tua/keluarganya) agar bisa mencapai kata sepakat untuk melakukan perdamaian dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas berat yang dilakukan oleh anak melalui diversi dengan tujuan untuk mencapai restorative justice; (2) Memberikan saran dan masukan kepada pihak korban (orang tua/ keluarganya) untuk bisa berbesar hati menerima kesanggupan dari pihak pelaku (orang tua/keluarganya) yang memberikan ganti rugi biaya pengobatan walaupun tidak sesuai dengan harapan dari pihak korban, mengingat bisa saja kondisi ekonomi dari orang tua/keluarga pelaku memang tidak mampu untuk memberikan ganti rugi biaya pengobatan secara keseluruhan; dan (3) Memberikan saran dan masukan kepada orang tua/keluarga pelaku untuk lebih fokus dalam mengawasi anaknya, mengingat anak tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM). Di samping itu, kondisi emosional anak sangat labil sehingga sangat mempengaruhi dalam mengendarai sepeda motor. Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas Berat, Anak, Keadilan Restoratif, Tingkat Penyidikan. ABSTRACT Based on data from the Pontianak Police Traffic Unit, the number of cases of heavy traffic accidents that perpetrators have committed during 2017 was 7 cases. All cases of heavy traffic accidents that the perpetrators of the child carried out the process of investigation and diversion, in which the perpetrator and victim were accompanied by their parents/family by involving community research officers from correctional center and officers from the Social Services. Although diversion efforts have been carried out at the police investigation stage, cases of heavy traffic accidents that perpetrators of children continue to stage II at the procecutor?s. This is of course contrary to the philosophical basis of Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, where the handling of children involved in legal cases must be attempted to restorative justice. As for the formulation of the problem in this study is why restorative justice is not achieved in the settlement of the crime heavy traffic accident committed by children at the level of investigation in the Pontianak City and how should efforts be made to achieve restorative justice in the settlement of the crime heavy serious traffic accident conducted by children at the level of investigation in Pontianak City. This study uses a type of sociological juridical legal research. Based on the results of the study and discussion, it was found that the completion of criminal acts of heavy traffic accidents committed by children at the level of investigation in Pontianak City did not achieve restorative justice, this was due to: (1) the victim (parents/family) felt the settlement of a criminal act heavy traffic accidents with restorative justice do not provide a sense of justice for the victim because the impact of the heavy traffic accident caused the victim to suffer and not be able to carry out activities like the original condition; (2) The value of compensation for medical expenses provided by the perpetrator or his parents is not in accordance with the request of the victim (parent/family); and (3) The victim (parents/family) wants to give lessons to the perpetrators to give deterrent effects and make the parents aware of the perpetrators so that their children are not allowed to ride motorbikes because they are underage. Therefore, efforts need to be made by Police Investigators from the Pontianak Police Unit to achieve restorative justice in the settlement of the crime heavy traffic accident committed by children at the investigation level in Pontianak City, namely by: (1) Providing advice and input to the parties victims (parents/family) and the perpetrators (parents/family) in order to reach an agreement to make peace in resolving the problem of heavy traffic accidents carried out by children through diversion in order to achieve restorative justice; (2) Provide advice and input to the victim (parents/family) to be able to be encouraged to accept the ability of the perpetrators (parents/family) who provide compensation for medical expenses even though it is not in accordance with the expectations of the victim, given the conditions the economy of the parent/family perpetrator is indeed unable to compensate for the overall medical expenses; and (3) Providing advice and input to the parent/family of the perpetrator to focus more on supervising their children, given that children are not allowed to ride a motorcycle without a Driving License. In addition, the emotional condition of the child is very unstable so it is very influential in riding a motorcycle. Keywords: Heavy Traffic Accidents, Children, Restorative Justice, Level of Investigation.

DAMPAK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 028/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP AKTA PENDIRIAN KOPERASI MIKAEL, SH A. 2021131018, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTConstitution of 1945, particularly Article 33 Clause (1), states that the economy shall be organized as a common endeavor based upon the principle of the family system. The explanation of Article 33 elaborates that public welfare is prioritized than individual welfare and the suitable form of company is cooperation. Act number 25 in 1992 about cooperation was enacted for 20 years in Indonesia until October 30th 2012, and then government provisioned Act number 17 in 2012 about cooperation. The government expected that this Act would be consequent and consistent to make cooperation in Indonesia to be more trusted, stronger, healthier, autonomous, and firm, and useful for its members, especially common public. In May 28th 2013, the constitutional court nullified Act number 17 in 2012, because the constitutional court considered this law was against Constitution of 1945, so that this Act was not legally enforceable, and for temporary the Act number 25 III 1992 was enacted again until new Act of cooperation to be provisioned.The problems in this research were how did the implications of Decree of Constitutional Court number ,028IPUU-XI for the cooperation which had establishment act based on Act number 12 in 2012 and toward those cooperation in process of establishment, and what were legal consequences from legal engagement had been done by cooperation which had establishment act based on Act number 17 in 2012.The objective of this research was to find out and to analyze cooperation which had been established based on Ad Humber 17 in 2012, and the existences of cooperation which were still in progress of establishment and legal consequences of legal conducted by cooperation.This research belonged to normative research which studied written law from varying aspects. This was a descriptive research which explain prevailing legal conditions in particular locations and time.The conclusion of this research was that for the cooperation which had not yet had establishment act based Act number 17 in 2012, it was obligatory for the cooperation to make amendment, and for the cooperation being in the process of establishment should refer back to Act number 25 in 1992 about cooperation. Legal engagement had been conducted by cooperation with act of establishment based on Act number 17 in 2012 remained to valid and legally engaging.Keywords : Implication Of Decree Of Constitutional Court, Nullification Of Actof Cooperation, Establishment Act Of CooperationABSTRAKUndang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran2masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, berlaku selama 20 tahun di Indonesia, sampai pada tanggal 30 Oktober 20 I2 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Pemerintah berharap undang-undang ini secara konsekwen dan konsisten akan menjadikan koperasi Indonesia semakin dipercaya, kuat, sehat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada tanggal28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, karena Mahkamah Konstitusi menganggap undang-undang ini bertentangan dengan UUD 1945, sehingga undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara untuk mengisi kekosongan hukum UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 berlaku lagi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang koperasi.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028IPUU-XI terhadap koperasi yang sudah memiliki akta pendirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan terhadap koperasi yang sedang dalam proses pendirian dan apakah akibat hukum dari perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi yang mempunyai akta pendirian atau akta perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis koperasi yang telah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dan keberadaan koperasi yang masih dalam proses pendirian dan akibat dari perikatan yang sudah dilakukan oleh koperasi.Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif, yang meneliti hukum tertulis dan berbagai aspek. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang menguraikan keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu.Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya bagi koperasi yang sudah memiliki akta pendirian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, wajib mengadakan perubahan dan bagi koperasi yang sedang dalam proses pendiriah harus kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Perikatan dilakukan koperasi yang mempunyai Â«kta berdasarkan Undang-Undang Nomor ] 7 Tahun 20]2 tetap sah dan mengikat.Kata Kunci: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Pembatalan UndangUndang Koperasi, Akta Pendirian Koperasi.

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KERAHASIAAN BANK BERDASARKANUU NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT ANDRI KUSWARA, SE, MM A.212.1071, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT Bank secrecy is everything related to information about customers and their savings. Communities will entrust their funds in the bank or use the services of the bank if the protected information about the identity of the customer such as name, address, and account number at a bank and a store of savings. In this regard, the study is "Implementation of the Bank Secrecy Under Law No. 10 Year 1998 on Banking at PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat". Because of their argument that the bank secrecy still hermetically closed, can be used to cover up fraud has been committed by certain parties. On the other hand the bank secrecy is one of the elements that should be owned by the bank as an institution of trust that manages public funds. This study uses empirical juridical approach. This method is carried out for the truth in the discussion of the existing problems as well as to see the introduction of a rule of law in PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Based on the research results, the implementation of bank secrecy rules in PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat is an obligation based on Law No. 10 Year 1998 on Banking, and including Bank Indonesia Regulation Number 2/19/PBI/2000 on Terms and Procedures for Granting Licenses Command Or Written Unlock the Secrets of the Bank. Secret bank is universal because it is applicable in all countries based on the philosophy of personnal privacy and bank secrecy arrangement, there is civil liability or public liability and some are based on the law, in accordance with banking regulations of each country. Keywords: Bank Secrecy, Law No.10 of 1998, Bank Kalbar, Beliefs in Society2ABSTRAKRahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Masyarakat akan mempercayakan dananya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dilindungi keterangan mengenai identitas nasabah seperti nama, alamat, dan nomor rekening penyimpan pada suatu bank dan simpanannya. Berkaitan dengan hal tersebut, yang diteliti adalah ?Pelaksanaan Kerahasiaan Bank Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat?.Karena adanya argumentasi bahwa rahasia bank masih tertutup rapat-rapat, dapat digunakan untuk menutupi kecurangan selama ini yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Disisi lain rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki bank sebagai lembaga kepercayaan yang mengelola dana masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan permasalahan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan peraturan rahasia bank di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan suatu kewajiban berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan termasuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Rahasia bank bersifat universal karena hal tersebut berlaku di semua negara berlandaskan falsafah personnal privacy dan pengaturan rahasia bank, ada yang bersifat kewajiban perdata atau kewajiban publik dan ada pula yang berdasarkan kedua hukum tersebut, sesuai dengan ketentuan perbankan masing-masing negara.Kata Kunci : Kerahasiaan Bank, UU No.10 Tahun 1998, Bank Kalbar, Kepercayaan Masyarakat

KESADARAN PELAKU USAHA MEMBAYAR RETRIBUSI PERSAMPAHAN PADA PUSAT PERTOKOAN DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ELZA HARTANIZA, S.H. NPM.A2021151046, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang kesadaran pelaku usaha yang membayar retribusi sampah di pusat perbelanjaan di Kabupaten Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini, dapat disimpulkan bahwa potensi retribusi sampah di bidang kebersihan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, pentingnya peningkatan retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli sebagai salah satu pendapatan dalam pembangunan dan pembiayaan Kabupaten Kubu Raya dalam kemandirian daerah sehingga tidak selalu tergantung pada bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsialah satu upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan lebih memanfaatkan potensi kawasan yang ada, salah satu potensinya adalah levy service waste / cleanliness.Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan kebijakan, yaitu kebijakan melalui beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Retribusi Sampah / Kebersihan. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah di Kabupaten Kubu Raya. Tujuan dari peraturan daerah adalah menjadi salah satu sumber keuangan / PAD untuk lebih memperkuat otonomi daerah, pembiayaan pemerintah dan untuk mendukung pembangunan daerah. Kesadaran pelaku usaha di pusat toko dalam melaksanakan pembayaran retribusi limbah di pusat toko berpengaruh terhadap tingkat Mutu Service Level, Kemampuan Bayar dan Tarif Retribusi Sampah terhadap Kemauan Membayar. Sampah di Kubu Raya dengan kualitas tingkat pelayanan, kemampuan membayar, membayar limbah secara langsung (langsung) tanpa melalui perantara.Mutu tingkat pelayanan, kemampuan membayar, pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar. Pengaruh Tingkat Mutu Pelayanan, Kemampuan Membayar, Tarif Retribusi Sampah dan Kemauan Membayar Penerimaan Sampah Sampah di Kabupaten Kubu Raya.Upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pembayaran retribusi limbah di pusat pertokoan di sungai kecamatan, Untuk melaksanakan pengelolaan limbah terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, harus sesuai dan sesuai dengan peraturan. digariskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penanganan Sampah. Penataan legal pengelolaan limbah didasarkan pada prinsip tanggung jawab, prinsip keberlanjutan, asas manfaat, prinsip keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan prinsip nilai ekonomi.Â Kata kunci: Kesadaran, Pelaku Usaha, Paying Levy, Sewage.Â Â Â Â Â ABSTRACTThis thesis discusses the awareness of business actors paying garbage levies at shopping centers in Sungai Raya district, Kubu Raya regency. The approach method used in this research is the sociological juridical approach. From the result of this thesis research, it can be concluded that the potential of garbage levies in the field of cleanliness of the Public Works and Spatial Planning, the importance of increasing retribution in increasing the original income as one of the income in the development and financing of Kubu Raya Regency in the regional independence so that it is not always dependent on the assistance from the government central and provincial governments. One of the efforts made by government agencies to increase the original income of the region is to better utilize the potential of the existing area, one of the potential is the levy service waste / cleanliness. The Government of Kubu Raya Regency issued a policy, which is policy through several local regulations, such as Local Regulation of Kubu Raya Regency Number 11 Year 2010 About Retribution Service of Garbage / Cleanliness. Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 9 Year 2013 concerning Waste Management and Regulation of Regent of Kubu Raya Regency Number 31 Year 2014 on Handling and Implementation of Waste Management in Kubu Raya Regency. The purpose of the regional regulations is to become one of the sources of finance / PAD in order to further strengthen regional autonomy, government financing and to support regional development. The awareness of business actor at the center of the shop in carrying out the payment of waste levy at the center of the shop has an effect on the level of Quality of Service Level, Ability to Pay and Tariff of Garbage Retribution to the Willingness to Pay Garbage in Kubu Raya to the quality of service level, paying ability, pay for waste directly (direct) without going through an intermediary. Quality of service level, ability to pay, positive and significant influence on the willingness to pay. Influence of Service Quality Level, Ability to Pay, Tariff of Garbage Retribution and Willingness to Pay to Garbage Retribution Acceptance in Kabupaten Kubu Raya.Upaya can be done to increase awareness of payment of waste levy at the center of shops in sub-district river, In order to carry out integrated waste management and comprehensive, fulfillment of the rights and obligations of the community, as well as the duties and authorities of the Government and regional governments to carry out public services, shall be in accordance and in accordance with the rules outlined in Law No. 18 of 2008 on Waste Management. The legal arrangement of waste management is based on the principle of responsibility, the principle of sustainability, the principle of benefit, the principle of justice, the principle of consciousness, the principle of togetherness, the principle of safety, the principle of security, and the principle of economic value.Â Keywords: Awareness, Business Actor, Paying Levy, Sewage.Â Â

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DISEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DITINJAU DARI UU 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JO UU 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA) TOMMY SUNJOTO, SH, A.2021131009, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis focuses on the legal protection of child laborers working in the oil palmsector in terms of Act No. 13 of 2003 on Labor jo Law No. 23 of 2002 on theProtection of Anak.Dari study authors using sociological obtained legal researchconclusions: 1) .bahwa conditions of children working in the palm oil sector if it isassociated with article 69 paragraph 2 of Law No. 13 Year 2003 jo Law No. 23 of2002 on Child Protection, everything is not met. It means that there are deviationswere made by the company to employ children in the context of the law. Theseconditions would have to be protected from the local government Kubu Raya, thesechildren should not be allowed to work, because of the age of the child is still underage should sit in school. The local government seems less serious attention to childlabor. It can be seen from the lack of real action from the government, either in theform of cessation of the company's operations or revocation of business licenses ofplantation and furthermore no effort of the local government Kubu Raya to attract thechildren of plantation companies where children The bekerja.2). That the factors thatcause children to work in oil palm plantations is the Poverty and Economic Factors;Socio-cultural factors; Factors Pengawasan.3 Education). That the steps taken bythe Department of Labor and Transmigration the summons against children and theelderly. The summoning of the Oil Palm. These two steps being very vain, becausethe repressive actions of the Department of Labor and Transmigration Kubu Rayaabsolutely nothing. Manpower and Transmigration Kubu Raya just give directivesalone, which is more imbaun. This condition would not be a deterrent for companiesto keep employing child labor. The suggestions are 1). Preventive efforts should bemade law in the form of labor inspection and the continuous efforts of repressive2laws such legal actions can provide a real deterrent effect for oil palm plantationcompany which employs anak.2). Highway district government camp must make abreakthrough in the form of policies that can attract children who work to return toschool.ABSTRAKTesis ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pekerja anak yangbekerja di sektor perkebunan kelapa sawit ditinjau dari UU No 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan jo UU No 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak.Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian hukumsosiologis di peroleh kesimpulan : 1).bahwa kondisi anak-anak yang bekerja disektor perkebunan kelapa sawit jika dikaitkan dengan pasal 69 ayat 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 jo Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, semuanya tidak terpenuhi. Artinya ada penyimpanganpenyimpanganyang dilakukan pihak perusahaan dalam mempekerjakan anak dalamkonteks hukum. Kondisi ini tentu harus mendapat perlindungan dari pemerintahdaerah Kabupaten Kubu Raya, seharusnya anak-anak tersebut tidak diperkenankanuntuk bekerja, karena usia anak tersebut masih dalam usia yang seharusnya dudukdibangku sekolah. Pemerintah daerah tampaknya kurang memperhatikan secaraserius terhadap pekerja anak ini. Hal ini, dapat dilihat dari tidak adanya tindakannyata dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk penghentian operasionalperusahaan ataupun pencabutan izin usaha perkebunan dan lebih jauh lagi tidakusaha dari pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya untuk menarik anak-anaktersebut dari perusahaan-perusahaan perkebunan dimana anak tersebut bekerja.2).Bahwa faktor yang menyebabkan anak bekerja di perkebunan kelapa sawit adalahFaktor Kemiskinan dan Ekonomi ; Faktor Sosial Budaya; Faktor PendidikanPengawasan.3). Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi yakni Pemanggilan terhadap anak dan orang tua.Pemanggilan terhadap Pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. Dua langkahini menjadi sangat sia-sia, karena tindakan-tindakan refresif dari Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kubu Raya sama sekali tidak ada. Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kubu Raya hanya memberikan pengarahan-pengarahan saja, yanglebih bersifat imbaun. Kondisi ini tentu tidak menjadi efek jera bagi perusahaan untuk3tetap mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja. Saran-saran adalah 1). Harusdilakukan upaya hukum preventif berupa pengawasan ketenagakerjaan yangberkesinambungan dan upaya hukum refresif berupa tindakan-tindakan hukumnyata yang dapat memberikan efek jera bagi perusahan perkebunan kelapa sawityang mempekerjakan anak.2). Pemerintah daerah kabupaten kubu raya harusmembuat terobosan berupa kebijakan yang dapat menarik anak-anak yang bekerjauntuk kembali bersekolah.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN SOSIAL APBD PADA PROYEK PERCETAKAN SAWAH DI KABUPATEN LANDAK FETTY HIMAWATI, SH NPM.A2021151095, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the accountability of financial management of social assistance fund of APBD At Rice Field Printing Project in Regency Landak. The method used in this research is Normative-Sociological approach. The conclusion of this thesis is that the financial management of social aid fund of apbd in paddy field printing project in Landak District with grant budget allocation and social assistance of paddy field in revenue and expenditure budget structure of district of hedgehog shows in practice still open space problem inaccuracy Appraisal feasibility assessment of authorized officers assessing and objectivity of reporting of their implementation by the Institution / Organization and / or Social Organization. Especially when applied parameters of Government Accounting Standards in accordance with the provisions applicable in the field of State Financial Management. The dominant factor that inhibits the management of grant budgets and paddy-social aid in the Landak State Budget Structure Structure is the difficulty of defining social assistance expenditures, as it can be widely interpreted, thus allowing for errors in determining the objectives and objects of grant aid and social assistance, The occurrence of social assistance expenditure is budgeted into non-social expenditure, or otherwise non-social assistance expenditure is budgeted into social assistance expenditure, the opportunity for non-conformity between the budget and its implementation occurs, social assistance spending is not channeled to activities related to social protection and social welfare And open opportunities for non-conformity between budget and accountability or unsupported with sufficient evidence. Recommendations: guidance and reporting in the framework of the implementation of grants and social assistance is important to the beneficiaries, especially regarding administrative and technical aspects, considering that the funds used are the absolute government funds must be held accountable. Coaching can be done in stages in accordance with the main tasks and functions of each satker. Guidance and guidance undertaken for the purpose of distributed social assistance can provide benefits in accordance with the intended target. Key Words: The Role of Government, Providing, Health Services, Prisoners. 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana bantuan sosial APBD Pada Proyek Percetakan Sawah di Kabupaten Landak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif-Sosiologis. Adapun kesimpulan dari tesis ini ada bahwa Bahwa pengelolaan keuangan dana bantuan sosial apbd pada proyek percetakan sawah di Kabupaten Landak dengan alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial cetak sawah dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten landak menunjukkan dalam praktiknya masih tebuka ruang-ruang masalah ketidakakuratan penilaian kelayakan peruntukan dari pejabat yang berkewenangan menilai dan obyektivitas pelaporan pelaksanaannya oleh Lembaga/Organisasi dan atau Organisasi Kemasyarakatan. Terutama bila diterapkan parameter Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Pengelolaan Keuangan Negara. Faktor dominan yang menghambat pengelolaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial cetak sawah dalam Struktur APBD Kabupaten Landak, adalah Kesulitan mendefinisikan belanja bantuan sosial, karena dapat ditafsirkan secara luas, sehingga membuka peluang terjadinya kesalahan dalam menentukan sasaran dan obyek bantuan hibah dan bantuan sosial, terbuka peluang terjadinya terjadinya belanja bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja non bantuan sosial, atau sebaliknya belanja non bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja bantuan sosial, terbuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya, belanja bantuan sosial tidak disalurkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesejahteran sosial dan terbuka peluang terjadinya ketidaksesuaian antara anggaran dan pertanggungjawaban atau tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Rekomendasi : pembinaan dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan hibah dan bantuan sosial penting dilakukan kepada penerima bantuan, terutama menyangkut aspek administratif dan teknis mengingat dana yang digunakan merupakan dana pemerintah yang mutlak harus ada pertanggungjawabannya. Pembinaan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satker. Pembinaan dan bimbingan yang dilakukan bertujuan untuk bantuan sosial yang disalurkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Memberikan, Pelayanan Kesehatan, Narapidana.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA