Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OLI SEPEDA MOTOR PALSU DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NPM. A2021161087, FITRIYANA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Keberadaan Oli sepeda motor sebagai kebutuhan vital dalam perawatan purna jual sepeda motor menjadi sesuatu yang menggiurkan untuk disalah gunakan. Hal inilah yang tampaknya banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah tersebut dalam bertindak secara tidak patut, dengan menjual Oli sepeda motor yang tidak layak edar untuk meraup keuntungan pribadi. hal ini dibuktikan saat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar melakukan penggerebekan gudang penyimpananÂ oli pelumas yang diduga palsu di Kota Pontianak. Lokasi gudang yang digerebek pada 14 Agustus 2017 siang terletak di Jalan Suwignyo. Penggerebekan tersebut berawal dari adanya informasi terkait dengan peredaran barang-barang asli tapi palsu di gudang milik R Berdasarkan hasil pengecekan di gudang tersebut, Polisi menemukan berbagaiÂ oli yang diduga palsu. Barang bukti yang ditemukan ada 49 kotak oli merek MPX 1, 58 kotak oli merek Yamalube Silver, 38 kotak oli merek Yamalube Matic, 24 kotak oli merek Ultra Tex, 104 kotak oli Castrol 2T, 120 kotak oli merek Grand, 36 kotak oli merek Yamalube Sport, 138 kotak oli merek Enduro, 132 kotak oli merek MPX 2 dan 22 kotak oli merek Enduro 0,8 ml. Praktik penjualan suku oli palsu yang dilakukan oleh tersangka R tersebut, sudah berjalan satu tahun yang beredar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana penerapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimana pengawasan terhadap peredaran oli sepeda motor palsu dalam rangka perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Pontianak berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? dan Bagaimana Upaya perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari adanya peredaran oli sepeda motor palsu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak? Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait peredaran barang dan/atau jasa dalam hal ini mengenai peredaran Oli sepeda motor di Kota Pontianak, dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kota Pontianak. Upaya perlindungan konsumen melalui pemberdayaan setiap unsur yang ada yaitu masyarakat dan LPKSM disamping pemerintah sendiri melalui menteri dan/atau menteri teknis terkait.Â Â Kata kunci : Pengawasan, Oli Sepeda Motor dan Perlindungan KonsumenABSTRACT The existence of motorcycle oil as a vital need in after-sales care of motorcycles into something tempting to be misused. This is what many seem to be abused by irresponsible persons to exploit the gap in inappropriate acts, by selling unsuitable motorcycle oils for personal profit. this is evidenced when the Directorate of Special Criminal Investigation West Kalimantan provincial police force conduct raids of oil storage store lubricants that allegedly false in the city of Pontianak. The location of the warehouse that was raided on August 14, 2017 afternoon is located on Suwignyo Street. The raid originated from information related to the circulation of the original goods but fake in the warehouse owned R Based on the results of checks in the warehouse, the Police found a variety of oil allegedly false. Evidence found there are 49 boxes of brand oil MPX 1, 58 boxes of Yamalube Silver brand oil, 38 boxes of Yamalube Matic brand oil, 24 boxes of Ultra Tex brand oil, 104 Castrol 2T oil boxes, 120 Grand brand oil boxes, 36 boxes of Yamalube brand oil Sport, 138 boxes of oil Enduro brand, 132 boxes of oil brand MPX 2 and 22 boxes of oil Enduro 0.8 ml brand. Practice sales of fake oil tribe conducted by the suspect R, has been running one year circulating in the city of Pontianak and surrounding areas. Problems to be discussed in this study are as follows: How the application of sanctions in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection? How to supervise the circulation of fake motor oil in the framework of legal protection to consumers in Pontianak City based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection? and How Consumer Protection Efforts to Consumers from the circulation of fake motor oils according to Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection in Pontianak City? Basically, the supervision done by the government related to the circulation of goods and / or services in this case concerning the circulation of motorcycle oil in Pontianak City, conducted by the Department of Trade Industry of cooperatives and SMEs of Pontianak City. Efforts to protect consumers through empowerment of each element that is the community and LPKSM besides the government itself through the minister and / or related technical ministers.Â Â Keywords: Supervision, Motorcycle Oil and Consumer Protection

â€œAnalisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Pontianakâ€. RITA WIDYANINGSIH, SH NIM. A.2021141040, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang2Retribusi Jasa Umum dikaitkan dengan potensi yang ada dan kontribusinya terhadap PAD Kota Pontianak. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, dimana yang menjadi informan penelitian adalah pelaksana kebijakan yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (UPTD Perparkiran) dan penerima kebijakan yaitu masyarakat yang parkir ditepi jalan umum dan juru parkir yang melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik observasi (pengamatan) dan wawancara, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bila dikaitkan dengan potensi dan realisasi kontribusinya terhadap PAD Kota Pontianak belum efektif. Sedangkan ditemukan faktor yang mempengaruhi adalah faktor instansi pelaksana kebijakan dan faktor lingkungan.Kata Kunci: Pemungutan, Retribusi, Parkir Di Tepi Jalan Umum

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN JASA KEUANGAN GUNA MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS Koordinasi Antar Manager Dengan Pengurus Dalam Mensejahterakan Anggota STEFANUS NGEBI, S.H. NPM. A2021151021, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang dalam pengembangan jasa keuangan guna menghadapi persaingan bisnis dalam upaya mensejahterakan anggotanya. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan belum mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya secara maksimal, kendala-kendala dan solusi yang timbul dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan, serta pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa penyebab pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan belum mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya secara maksimal dikarenakan menurunnya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 1.654.836.928,- (28,08%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 5.892.671.535,-. Sedangkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 640.155.767,- (24,09%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 2.656.957.820,-. Tolak ukur kesejahteraan anggota koperasi kredit tergantung dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) melalui target yang ditentukan, apabila mencapai target maka semakin besar pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh anggotanya dan otomatis dapat mensejahterakan anggota dari Koperasi Kredit BIMA Sintang. Kendalakendala yang timbul dan solusi dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan adalah: (a) Kinerja Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang yang masih asal-asalan; (b) Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang memang belum mampu melakukan pemasaran dan persiapan persediaan produk-produk dalam cara pengelolaan lembaga yang ada; (c) Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi masih belum dapat dilakukan secara tepat waktu; (d) Kinerja antar Manajer yang masih mengedepankan sikap ego sektoral; (e) Minimnya penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi Pengurus maupun anggota koperasi kredit; (f) Anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota; dan (g) Kurangnya partisipasi para anggota dalam kegiatan organisasi koperasi. Berkaitan dengan solusi solusi dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan, antara lain: (a) Melakukan mekanisme pemilihan pengurus yang profesional; (b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (c) Meningkatkan koordinasi antara pengurus dan manajer; (d) Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi Pengurus maupun anggota koperasi kredit; dan (e) Meningkatkan partisipasi para anggota dalam kegiatan organisasi koperasi kredit. Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis, maka Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagian besar anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang tidak hadir. Hal ini disebabkan karena domisili dari anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang yang jauh, kurang pedulinya para anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang dalam mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Pengurus hanya mengundang para perwakilan anggota saja. Dengan demikian, pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya di hadapan beberapa perwakilan anggota saja.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRACT This thesis discusses the accountability of the Sintang Community Branch Manager (BIMA) Sintang in the development of financial services in order to face business competition in the effort of prospering its members. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the causes of Sintang Community Credit Co-operative (BIMA) as a manager of financial services has not brought prosperity to its members maximally, constraints and solutions that arise in managing Credit Cooperatives Community Development (Bina Kredit Bina Masyarakat) BIMA) Sintang as a financial service, as well as the responsibility of the Sintang Community Branch Manager (BIMA) as a financial services manager in developing its business to face business competition. Through literature study using normative juridical research method, it is concluded that the cause of management of Sintang Community Bina Cooperative (BIMA) as a financial service has not brought welfare to its members maximally due to the declining share of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members. Shares Remaining of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members in 2015 and 2016 experienced a significant decrease or did not reach the target that has been determined. Shares Remaining of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members in 2015 is only Rp. 1.654.836.928,- (28.08%) of the targeted Rp. 5.892.671.535,-. While the division of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members in 2016 is only Rp. 640.155.767,- (24.09%) of the targeted Rp. 2.656.957.820,-. The measure of the welfare of the members of the credit cooperative depends on the distribution of Time Outcome of the Business (SHU) through the specified target, when it reaches the target, the greater the share of Business Result (SHU) obtained by its members and automatically able to welfare the members of the BIMA Sintang Credit Cooperative. The obstacles that arise and the solution in managing the Sintang Community Credit Cooperative (BIMA) Sintang as the manager of financial services are: (a) The performance of the Sintang Community Balance Cooperative (BIMA) which is still at random; (b) Sintang Community Branch Manager (BIMA) has not been able to do the marketing and preparation of inventory of products in the way the management of existing institutions; (c) The holding of the Annual Meeting of Members (RAT) of the cooperative is still not timely; (d) Performance among Managers who still prioritize sectoral ego attitudes; (e) lack of training and technical guidance (bimtek) for the Board or members of credit cooperatives; (f) Members are not aware of their rights and obligations as members; And (g) Lack of participation of members in the activities of cooperative organizations. Related to solution solution in managing Sintang Community Balance Cooperative (BIMA) as manager of financial services, among others: (a) To conduct professional management election mechanism; (b) Improving the quality of Human Resources (HR); (c) Improve coordination between management and managers; (d) Improving training and technical guidance (bimtek) for the Board and members of credit cooperatives; And (e) Increasing the participation of members in the activities of credit cooperative organizations. Accountability of Sintang Community Branch Manager (BIMA) Sintang as a financial services manager in developing its business in order to face business competition, the Sintang Community Credit Cooperative Board (BIMA) Sintang has conducted Annual Members Meeting (RAT). However, in the implementation of the Annual Members Meeting (RAT) in 2015 and 2016 most members of Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang did not attend. This is due to the domicile of the distant Sintang Community Branch (BIMA) members, the lack of care of the members of the Sintang Community Branch Cooperative (BIMA) in following the Annual Members Meeting (RAT) and the Board only invites representatives of the members only. Thus, the responsibility of the Sintang Community Branch Manager (BIMA) as the manager of financial services in the Annual Members Meeting (RAT) only in the presence of several representative members only.

KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP MODEL PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LPKA YANG BERSUMBER PADA PENDIDIKAN FORMAL DI INDONESIA NPM. A2021161067, SARI PRILIYANA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang kebijakan formulasi model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia. Dalam realitanya, pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA saat ini masih belum mencerminkan pembinaan yang bersifat edukatif layaknya seperti pendidikan formal yang diberlakukan di Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat pada LPKA Pontianak, di mana anak yang berkonflik dengan hukum belum memperoleh program pendidikan formal mengikuti kurikulum yang sama seperti pada sekolah pada umumnya dan mengikuti ujian yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan (ijasah) tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka mantan anak yang berkonflik dengan hukum. Selama ini, model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA pada saat ini, masih mengacu pada konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan difokuskan pada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang ditempatkan di LPKA hanya menerima pendidikan non formal seperti Paket A, Paket B dan Paket C. Oleh karena itu, penulis menawarkan suatu model pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia dengan nama â€œSekolah Bina Anak Negara (SBAN)â€, yang kiranya dapat dijadikan bahan kebijakan formulasi terhadap model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia di masa yang akan datang. Adapun kebijakan formulasi terhadap model pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA yang bersumber pada pendidikan formal di Indonesia di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara: (1) melakukan perubahan tata letak bangunan LPKA; (2) menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terwujudnya pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal; (3) melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan, dalam hal standarisasi kurikulum pendidikan yang diberikan dan tenaga pengajar (guru) yang mengajar di LPKA; dan (4) mengacu pada LPKA yang ada di Malaysia yang dinamakan Sekolah Tunas Bakti (STBs), dimana anak-anak yang berkonflik dengan hukum, diberikan pendidikan formal dengan tenaga guru berkualitas yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada Sekolah Negara. Anak-anak tersebut juga mengikuti ujian yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka bersekolah di STBs. Selain itu, harus ada jaminan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang telah menyelesaikan pendidikannya di LPKA dapat melanjutkan ke sekolah di luar LPKA dengan jenjang yang lebih tinggi tanpa adanya tindakan diskriminatif dari pihak sekolah tersebut. Mengingat banyak terjadi selama ini, anak-anak yang berkonflik dengan hukum akan melanjutkan sekolah harus mengalami kesulitan karena banyak sekolah enggan untuk menerima mereka alasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bisa mencoreng nama sekolah, sedangkan sekolah tersebut termasuk sekolah favorit.Kata Kunci: Â Â Kebijakan Formulasi, Model Pembinaan, Pendidikan Formal, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.Â ABSTRACTThis thesis discusses the formulation policy of guidance model children in conflicts with the law at the Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia. In reality, the coaching of children in conflict with the law at the Special Child Development Institution still does not reflect educative development like formal education applied in Indonesia. This can also be seen in the Pontianak Special Child Development Institution, where children in conflict with the law have not received a formal education program following the same curriculum as in schools in general and take the same exams as children in outside communities with status the same, so that for education documents (certificate) there is nothing that shows that they are former children in conflict with the law. So far, the child coaching model that is in conflict with the law at the Special Child Development Institution at this time, still refers to the concept of correctionalism, where coaching is focused on personality coaching and independence development. Children who are in conflict with the law that are placed in the Special Child Development Institution only receive non-formal education such as Package A, Package B and Package C. Therefore, the author offers a model of coaching for children in conflict with the law in Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia under the name "State Child Development Schoolsâ€, which presumably can be used as a formulation policy for the child development model in conflict with the law at the Special Child Development Institution which originates from formal education in Indonesia in the future. The formulation policy guidance model children in conflicts with the law at the Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia. In reality, the coaching of children in conflict with the law at the Special Child Development Institution originating from formal education in Indonesia in the future can be done by: (1) making changes to the layout of Special Child Development Institution buildings; (2) providing facilities and infrastructure that support the realization of the right to formal education; (3) collaborate with the Office of Education, in terms of standardization of the education curriculum provided and teaching staff (teachers) who teach in Special Child Development Institution; and (4) refers to Special Child Development Institution in Malaysia called Tunas Bakti School, where children are in conflict with the law, given formal education with qualified teachers appointed from the Ministry of Education and following the same curriculum as the State School. The children also take the same test as children in outside communities with the same status, so that there is no education document indicating that they attend Tunas Bakti School. In addition, there must be a guarantee that children who are in conflict with the law who have completed their education in Special Child Development Institution can continue to school outside Special Child Development Institution with a higher level without discriminatory action from the school. Considering that many have happened so far, children who are in conflict with the law will continue their education must experience difficulties because many schools are reluctant to accept them the reason that children in conflict with the law can tarnish the name of the school, while the school is a favorite school.Keywords: Â Â Formulation Policy, Guidance Model, Formal Education, Special Child Development Institution.

PELAKSANAAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL ERA HENDRA BISMI, S.Sos A.2021131051, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of structural appointments in the province of West Kalimantan based on Government Regulation No. 13 of 2002 on Appointment of civil servants in structural positions. From the research we concluded that: The process of appointment of civil servants in the implementation of structural positions in Government of West Kalimantan province have generally been implemented in accordance with applicable regulations. However, when considering the competence official who possess it still does not meet the work requirements as set forth in jabatan.Penilaian analysis of performance such as quality of service, responsiveness, responsibility and accountability in general although there is an increase in performance, but has not been fully able to meet the expectations of a person to be considered in the appropriate positions. There has been no standard procedure in providing services and lack of discipline of civil servants still part barrier performance improvement. Another thing that also needs to get attention is the level of responsiveness in describing the services to the community at umumnya.Faktor affecting the implementation of the removal of structural officials in the province of West Kalimantan Based on Government Regulation No. 13 of 2002 on Appointment of civil servants in structural positions that the arrangement of structural positions within the government of West Kalimantan Province, using two methods, namely internal factors and internal factors. Internal factors namely Human Resource Quality in Procurement and Placement Team Position and orientation and bureaucracy. While external factors namely lack of supervision of the Society and Mass Media and Politics placement Public apparatus. Structuring recommendations structural positions in the provincial government of West Kalimantan Province should consistently use the merit system is substantially not only merely procedural. Then Baperjakat must be professional and proportionate in managing structural positions in the provincial government of West Kalimantan although under pressure, deposit and also special directives of the Governor and the Deputy Governor and the elites of other determinants. Therefore it is also necessary that the strictest controls internally tbaik the provincial government through the Provincial Inspectorate of2West Kalimantan and also the legislature (DPRD West Kalimantan) and supported as well as synergistic with the political infrastructure in Kalimantan Barat.Harus there is a strong commitment to implementing Government Regulation No. 13 of 2002 on Appointment of civil servants In structural positions that are expected to be better as it will consider the realization of the work that has been carried out by civil servants in accordance with the workload that has been given to him. Society as one of the supporters of the creation of good governance need to raise awareness for a more critical and active role in monitoring or controlling processes.ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan provinsi kalimantan barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa : Proses pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun apabila memperhatikan kompetensi pejabat yang mendudukinya masih belum memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dikemukakan dalam analisis jabatan.Penilaian kinerja seperti kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas meskipun secara umum terdapat peningkatan kinerja namun belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan layaknya seseorang untuk dipertimbangkan dalam jabatan. Belum terdapat prosedur standar dalam memberikan pelayanan dan kurang disiplinnya PNS masih merupakan bagian hambatan peningkatan kinerja. Hal lain yang juga perlu untuk mendapatkan perhatian adalah tingkat responsivitas dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural bahwa pada Penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggunakan dua metode, yakni Faktor Internal dan faktor Internal. Faktor Internal yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Tim Pengadaan dan Penempatan Jabatan dan Orientasi Birokras. Sedangkan faktor eksternal yakni Kurangnya pengawasan dari Masyarakat dan Media Massa dan Politik penempatan aparatur Publik. Rekomendasi Penataan jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Provinsi Kalimantan Barat seharusnya konsisten menggunakan sistem merit secara substansial bukan hanyalah procedural semata. Kemudian Baperjakat harus professional dan proporsional dalam menata jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meskipun mendapat tekanan, titipan dan juga arahan khusus dari Gubernur dan Wakil Gubernur serta elite-elite penentu lainnya. Oleh sebab itu juga diperlukan kontrol yang keta tbaik secara internal Pemprov melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat maupun juga lembaga legislatif (DPRD3Provinsi Kalimantan Barat) dan ditunjang serta sinergis dengan infrastruktur politik di Provinsi Kalimantan Barat.Harus ada komitmen yang kuat untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural sehingga diharapkan lebih baik karena akan mempertimbangkan realisasi kerja yang telah dilakukan oleh PNS sesuai dengan beban kerja yang telah diberikan kepadanya. Masyarakat sebagai salah satu bagian pendukung terciptanya good governance perlu meningkatkan kesadaran untuk lebih kritis dan berperan aktif dalam proses pengawasan atau controlling .Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengangkatan Pejabat, Struktural di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

OPTIMIZATION OF IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF CITY OF SINGKAWANG NUMBER 3 YEAR 2011 ABOUT RETRIBUTI GENERAL SERVICES IN ORDER TO IMPROVE LOCALLY-GENERATED REVENUE MUCHLIS KURNIANTO,SH. A2021131010, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses the optimization of the implementation of the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 Concerning Public service levies in order to increase revenue. The method used in this research is a sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that implementation of the Regional Regulation No. 3 of 2011, especially regarding the Service Fees for market, the government set targets to be achieved or realized annually. In the Year 2012 revenue target of approximately Markets Service Fees meet government expectations Singkawang, this is due to the management levy less orderly market. To overcome this, local governments need to implement the following measures, identify and re-registration of the mandatory levy in order to get accurate data and more easily implement pemunggutan market retribution. In addition to these prevention efforts. It also occurs in Health Service Retribution either be collected based on the Regulation of City of Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies contributed enormously in revenue structure of Public service levies for the Local Revenue Singkawang. However, the amount of revenue from levies Health Service is also coupled with the magnitude of budgeting in the budget to provide health services to people in Singkawang. arriers caused not optimal implementation of the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies is lack of socialization of the Regulation to the officers and the community resulted in the implementation of public services at less than the maximum, infrastructure or physical facilities inadequate and human Resources are not fully support becomes less maximal optimalisai implementation Singkawang Regional Regulation No. 3 of 2011 on Public service levies. What efforts should be done by the Government Singkawang in order to implement the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies in order to increase revenue is by increasing the dissemination to the public about the content of regulation, to revise the content of the regulations by adding legal sanctions pemugutan firmly in the public service levies and provide training / education and training to the officers of the local regulation ..OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSIJASA UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKANPENDAPATAN ASLI DAERAHABSTRAKTesis ini membahas optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 khususnya menyangkut Retribusi Pelayanan Pasar, pemerintah menetapkan target yang harus dicapai atau direalisasikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2012 target penerimaan dari Retribusi Pelayanan Pasar kurang memenuhi harapan pemerintah kota Singkawang, hal ini disebabkan manajemen retribusi pasar yang kurang tertib. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah perlu melaksanakan upaya-upaya berikut, melakukan identifikasi dan registrasi ulang terhadap wajib retribusi sehingga didapat data yang akurat dan lebih mudah melaksanakan pemunggutan retribusi pasar. Selain upaya-upaya penanggulangan tersebut. Hal ini juga terjadi pada Retribusi Pelayanan Kesehatan baik yang dipunggut dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi yang sangat besar dalam struktur penerimaan dari Retribusi Jasa Umum bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang. Namun demikian, besarnya penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan ini juga dibarengi dengan besarnya penganggaran dalam APBD untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Singkawang. Hambatan-hambatan yang menyebabkan belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum adalah kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat mengakibatkan implementasi pelayanan jasa umum di kurang maksimal, sarana dan prasarana atau fasilitas fisik yang belum memadai dan Sumber Daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung menjadi kurang maksimalnya optimalisai implementasi Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang isi perda, merivisi isi perda dengan menambahkan sanksi hukum yang tegas dalam pemugutan retribusi jasa umum dan memberikan pelatihan/diklat kepada petugas pelaksana peraturan daerah tersebut.Kata Kunci: Optimalisasi, Retribusi Jasa Umum, Meningkatkan, Pendapatan,Asli Daerah

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PELANGGARAN ASAS ANIKONISME DALAM BISNIS SOFTWARE EDUKASI INTERAKTIF BERBASIS TARBIAH ISLAM (CONSUMER PROTECTION OF ANICONISM IN INTERACTIVE SOFTWARE BUSINESS) NPM. A2021151028, PANDU ADITYA AFFANDI, S.Kom
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kebolehan memproduksi software edukasi interaktif berbasis tarbiah Islam dalam syariâ€™at Islam sepatutnya diikuti kesadaran pelaku usaha dengan mengikat diri kepada kaidah yang berlaku dalam hukum Islam. Dalam makalah ini penulis menggunakan metode normatif dengan merujuk kepada dalil Al-Qurâ€™an dan Hadits serta kaidah-kaidah fiqih hingga fatwa ulama yang secara khusus mengangkat kedudukan hukum anikonisme/ laa tashwir serta Undang-Undang yang berlaku. Di antara kaidah dimaksud yakni: (1) tidak boleh melanggar asas tashwir/ anikonisme yakni menggambar makhluk hidup bernyawa secara khusus larangan melukis sosok para Nabi dan Rasul; (2) tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan/ laa dharar wa laa dhirara; (3) memenuhi asas Sadd Zariâ€™ah yakni asas preventif dari hal-hal yang membahayakan, (4) pelaku usaha bersikap waraâ€™/ berhati-hati dalam metode penyampaian dan penerapan agama/ manhaj, (5) dalam muâ€™amalat tidak boleh mengandung unsur khidaaâ€™/ penipuan. Membuat lukisan sosok khayalan para Nabi dan Rasul merupakan perbuatan yang telah melampaui batas. Terlebih perbuatan itu dilakukan tanpa dasar ilmu, maka pelakunya juga dikatakan telah berdusta dalam agama, dan (6) hendaknya pelaku usaha memenuhi asas keamanan dan keselamatan konsumen atas pemanfaatan ilmiah dari software dimaksud.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Penulis berusaha mengetahui hal-hal substansial dalam produksi software edukasi interaktif berbasis tarbiah Islam: (1) apakah software edukasi interaktif berbasis tarbiah Islam telah sesuai dengan syariat Islam merujuk kepada kaidah fiqih dalam muâ€™amalat, kaidah ilmiah serta manhaj/ metode dalam penerapan materi; (2) mengetahui keadaan aktual upaya perlindungan konsumen software edukasi interaktif berbasis tarbiah Islam oleh pelaku usaha dalam negeri; (3) penulis juga berusaha memberikan edukasi hukum serta rekomendasi standar baku dalam produksi software edukasi interaktif berbasis tarbiah Islam.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Apabila kaidah-kaidah tersebut di atas dilanggar maka apa yang terjadi adalah sebagaimana yang dikemukakan atas software yang diproduksi oleh Educa Studio, Salatiga â€“ KABI (Kisah Para Nabi). Problematika hukum terjadi tatkala: (1) software memuat tashwir/ lukisan khayalan para Nabi dan Rasul; (2) produk dalam iklan tidak sesuai dengan barang yang diterima oleh konsumen akhir (guru, orangtua, peserta didik); (3) konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar tagihan pembelian akan tetapi hak untuk memperoleh informasi yang benar dan sesuai apa yang dikehendaki syaraâ€™ (Agama) serta sesuai standar mutu tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu pelaku usaha perlu menghadirkan pakar pendidikan agama Islam dalam proses teknis produksi, guna melengkapi formasi produksi yakni: programmer, desainer, illustrator dan animator. Berdasar uraian sebagaimana tersebut, disusun makalah dengan judul, â€œPERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PELANGGARAN ASAS ANIKONISME DALAM BISNIS SOFTWARE EDUKASI BERBASIS TARBIAH ISLAMâ€.Â Kata kunci: Bisnis Software Edukasi Interaktif, Asas Anikonisme dalam Islam, Software Edukasi Interaktif Berbasis Tarbiah Islam, Perlindungan Konsumen Software Edukasi Interaktif.

PELAKSANAAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR JENIS PENUMPANG UMUM, BUS DAN BARANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH DERAH KABUPATEN KUBU RAYA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Jo PP 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN NIM. A21210045, DEDDY KURNIAWAN, ST
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstrakTesis ini membahas tentang Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jenis Penumpang Umum, Bus Dan Barang Oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Derah Kabupaten Kubu Raya Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pp 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh yaitu Dalam pelaksaaan pelayanan Pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Standar Operasi dan Prosedur yang ditetapkan. Akan tetapi disisi yang lain pelayanan prima yang menjadi jargon bagi setiap aparatur pemerintah di Kabupaten Kubu Raya haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Arti penting dari hal tersebut ialah bagi setiap pelaku pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor wajib melayani setiap Masyarakat yang datang untuk melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor, apapun bentuk pelayanannya, siapapun orangnya. Sehingga dengan kata lain, petugas pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor ini tidak boleh menolak melakukan pelayanan tanpa alasan yang jelas dan bertanggung jawab. Akan tetapi penting kiranya untuk tetap menerapkan SOP dan berdasar peraturan yang telah dibuat walaupun terkadang dalam pelaksanaannya tak menutup kemungkinan dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan seperlunya untuk tetap melayani masyarakat. Masyarakat pengguna jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang masih kurang pengetahuannya mengenai proses Uji Kendaraan Bermotor adalah kendala yang utama dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Terlebih lagi yang menjadi penambah keruh suasana ialah sikap masyarakat yang menjadi pengguna pelayanan ini yang seakan-akan tidak mau dipersulit dengan alasan bahwa mereka telah melaksanakan dan mendukung program pemerintah untuk peningkatan angka keselamatan di jalan dengan melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor dan menambah pemasukan daerah. Serta terbatasnya sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan terhadap Uji Kendaraan Bermotor yang masih belum memenuhi standarisasi, akan tetapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya terus meningkatkan Sumber daya manusia untuk menunjang pelayanan terhadap masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi kendala dalam melakukan kegiatan uji kendaraan bermotor yang berpengaruh kepada pelayanan terhadap masyarakat, kurangnya Gedung sebagai tempat uji kendaraan dan ada beberapa alat uji yang sudah tidak akurat lagi dalam proses uji kendaraan yang mengakibatkan kurangnya akurasi dalam penentuan kelaikan kendaraan.Â Kata Kunci : Uji Berkala, Kendaraan Bermotor, Lalu LintasAbstractThis thesis discusses the implementation of periodic tests of motorized vehicles of public passenger types, buses and goods by the Transportation Department of the Government of the District of Kubu Raya in the review of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport Jo Pp 55 of 2012 concerning Vehicles. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research that is obtained in the implementation of the service testing of motor vehicles in the Transportation Office of Kubu Raya Regency there are several things that are not in accordance with the Operational Standards and Procedures set. But on the other hand the excellent service that becomes the jargon for every government apparatus in Kubu Raya Regency must be carried out with full responsibility. The significance of this is for every actor in the service of testing a motorized vehicle obliged to serve every community who comes to carry out a motorized vehicle test, whatever form of service, whoever the person is. So in other words, this Motor Vehicle Testing service officer may not refuse to perform services without a clear and responsible reason. However, it is important to keep implementing SOP and based on the regulations that have been made, although sometimes in its implementation it does not rule out the possibility of being demanded to make policies as necessary to continue serving the community. People who use the Motor Vehicle Testing Service who lack knowledge about the Motor Vehicle Test process are the main obstacles in the implementation of these services. Even more so that the atmosphere is turbid enhancer is the attitude of the people who are users of this service as if they do not want to be complicated on the grounds that they have implemented and supported government programs to improve road safety figures by conducting Motorized Vehicle Testing and increasing regional income. As well as the limited human resources in conducting services to the Motor Vehicle Test that still does not meet standardization, however the Kubu Raya District Transportation Office continues to improve human resources to support services to the community. Lack of facilities and infrastructure which is an obstacle in carrying out motorized vehicle testing activities that affect the service to the community, the lack of buildings as a vehicle test place and there are some test equipment that are no longer accurate in the vehicle test process that results in a lack of accuracy in determining vehicle worthiness.Keywords: Periodic Test, Motorized Vehicles, Traffic

EFEKTIVITAS PELAYANAN PENERBITAN STNK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM QUICK WINS DI KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KABUPATEN MELAWI RIDHO HIDAYAT, S.IK. A.2021131089, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discuss the effectiveness of publishing services in the framework of the implementation of the program stnk quick wins in the office with a unified administrative system of the roof (Units) Melawi. From the results of research using normative legal research methods and sociological conclusion, that: The services provided to the people who assessed from the dimensions of service quality in the process of issuing vehicle registration service of vehicles R2 / R4 in Samsat Office Melawi been good .. It is proven that category both received the highest total assessment of all categories of service. In the service process in the issuance of vehicle registration, the Quick Wins program also experience barriers in terms of ministry. The obstacles come from external and internal SAMSAT. Ie internal aspects of human nature that is responsible for a third unit in the ministry and their kekurangdisiplinan care workers, while the external aspects of the persistence of the society at the time registration was incomplete and there are still people who do not understand when the registration form has been informed in writing SAMSAT regarding the conditions that must be completed in the management of vehicle registration and the registration form. Recommendations from the study of this thesis is SAMSAT Melawi need to improve further its service on the dimensions of empathy on indicators of friendliness and courtesy in providing services to the public so that people can feel the hope of better services can tercapai.Demi improve the quality of service to the community so much better then SAMSAT should take action against care workers who lack discipline. In addition to improving the speed of service in order to reduce the ignorance of some people in the complete file registration requirements and fill out the registration form, it is expected that service personnel should be more clearly inform the public either directly or indirectly so that the public can better know again fill out the registration form as well as on registration requirements.Keywords: Effectiveness vehicle registration Publishing Services in the Context of the Implementation of the Quick Wins ProgramABSTRAKTesis ini membahas masalah efektivitas pelayanan penerbitan stnk dalam rangka pelaksanaan program quick wins di kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) Kabupaten Melawi. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai dari dimensi-dimensi kualitas pelayanan dalam pelayanan proses penerbitan STNK kendaraan R2/R4 di Kantor Samsat Melawi telah baik.. Hal tersebut dibuktikan bahwa kategori baik mendapat total penilaian pelayanan tertinggi dari semua kategori. Dalam prosespelayanan dalam penerbitan STNK, program Quick Wins juga mengalami adanya hambatan dalam hal pelayanannya. Hambatan tersebut berasal dari eksternal maupun internal SAMSAT. Aspek internal yaitu sifat SDM dari ketiga unit yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan adanya kekurangdisiplinan petugas pelayanan, sementara itu dari aspek eksternal masih adanya masyarakat pada waktu pendaftaran berkasnya belum lengkap dan masih ada masyarakat yang belum mengerti mengisi formulir pendaftaran padahal pihak SAMSAT telah menginformasikannya secara tertulis mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengurusan STNK dan mengenai pengisian formulir pendaftaran. Rekomendasi dari Penelitian tesis ini adalah Samsat Melawi perlu meningkatkan lagi pelayanannya pada dimensi empathy pada indikator keramahan serta kesopanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar harapan masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik lagi dapat tercapai.Demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi maka SAMSAT harus menindak petugas pelayanan yang kurang disiplin. Selain itu guna meningkatkan kecepatan pelayanan demi mengurangi ketidaktahuan sebagian masyarakat dalam melengkapi berkas persyaratan pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran, maka diharapkan petugas pelayanan harus lebih jelas lagi memberikan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung agar masyarakat bisa lebih tahu lagi mengisi formulir pendaftaran serta mengenai persyaratan pendaftarannya.Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan Penerbitan Stnk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Quick Wins

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MELAWI DALAM KAITANNYA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Di Kabupaten Melawi) KAMSURI, S.H NIM. A2021151030, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang penetapan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Melawi dalam kaitannya terhadap pengelolaan keuangan desa (studi di Kabupaten Melawi). Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dampak dari keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun 2015 terhadap pengelolaan keuangan desa adalah terkendalanya penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pembangunan desa, program pembinaan desa, program pemberdayaan desa, dan terganggunya pelaksanaan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015, adalah: (a) Adanya keterlambatan dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS dan RAPBD, sehingga terlambat disampaikan kepada DPRD Kabupaten Melawi oleh Penjabat Bupati Melawi; (b) DPRD Kabupaten Melawi tidak melaksanakan fungsi anggarannya dengan baik, yakni membahas dan memberikan persetujuan terhadap KUA-PPAS dan RAPBD; (c) DPRD Kabupaten Melawi mengutamakan kepentingannya dalam pelaksanaan fungsi anggarannya pada saat pembahasan RAPBD; (d) Adanya ketidakpercayaan dari DPRD Kabupaten Melawi terhadap Penjabat Bupati Melawi (eksekutif) dalam penyusunan APBD; (e) Kurangnya kompetensi dari anggota DPRD Kabupaten Melawi dalam melakukan pembahasan APBD; (f) Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan Pemerintah selalu mengalami berubah setiap tahunnya; dan (g) Alasan politik, yakni adanya pertentangan politis antara sebagian anggota DPRD Kabupaten Melawi dengan Penjabat Bupati Melawi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan dalam penetapan APBD Kabupaten Melawi dengan cara: (a) Peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD melalui Bimtek maupun Workshop tentang penyusunan APBD. Dalam pelaksanaan bimtek tersebut perlu adanya penggabungan peserta dari TAPD, Kepala SKPD dan Anggota DPRD; (b) Membina hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif (Bupati) dalam hal ini perlu melakukan kompromikompromi politik dengan anggota DPRD, yaitu dengan memberikan ruang lebih dalam proses pengalokasian anggaran. Namun itu semua tetap harus didasarkan pada kepentingan masyarakat; (c) Pemerintah pusat perlu membuat aturan yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD apabila APBD ditetapkan terlambat, tidak hanya sanksi yang bersifat administratif; (d) Peraturan tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun perlu ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. Konsistensi aturan dalam penyusunan APBD diharapkan akan memudahkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan 2 APBD. Selain itu, peraturan-peraturan terkait dana dari pemerintah yang paling atas sebaiknya dikeluarkan tepat waktu tidak melebihi proses penyusunan APBD; dan (e) Transparansi dalam proses penyusunan APBD, dimaknai terbukanya proses penyusunan APBD dan adanya akses bagi masyarakat untuk mengikuti proses penyusunan APBD sehingga diharapkan praktek-praktek tidak benar dalam pembahasan anggaran dapat diminimalisir. ABSTRACT This thesis discusses the determination and implementation of Melawi District Budget in relation to village financial management (study in Melawi District). Through the literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that the impact of the delay in determining the APBD of Melawi Regency in 2015 on the management of village finance is the constrained implementation of village administration in village development, village development program, village empowerment program and disruption of public service implementation. The factors causing the delay in determining APBD of Melawi Regency for Budget Year 2015 are: (a) There is a delay in drafting the KUA-PPAS and RAPBD, so that it is late submitted to Melawi Regency DPRD by the Regent of Melawi Regent; (b) Melawi District Legislative Council does not perform its budget functions properly, namely to discuss and approve KUA-PPAS and RAPBD; (c) Melawi District Parliament prioritizes its importance in the execution of its budget functions at the time of discussion of the RAPBD; (d) Distrust of the Melawi District Legislative against the Acting of the Melawi Regent (executive) in the preparation of the APBD; (e) Lack of competence of Melawi District Parliament members in discussing APBD; (f) Regulations on Guidelines for the Formulation of APBD issued by the Government are subject to change every year; And (g) Political reasons, namely the political contradiction between some members of the Melawi District Legislative and the Acting of the Melawi Regent. Efforts can be made to overcome the delay in determining the Melawi District Budget by: (a) Increasing the competence and capacity for the parties involved in the preparation of APBD through Bimtek and Workshop on APBD preparation. In the implementation of bimtek it is necessary to combine participants from TAPD, Head of SKPD and DPRD Members; (b) Fostering a harmonious relationship between the executive and the legislature. The Executive (Bupati) in this case needs to make political compromises with DPRD members, by providing more space in the process of allocating the budget. But it should still be based on the public interest; (c) The central government needs to make more strict rules on the parties involved in the drafting of the APBD if the APBD is fixed late, not only administrative sanctions; (d) Regulations on guidelines for the preparation of APBD issued annually need to be reviewed by the central government. The consistency of rules in the preparation of APBD is expected to make it easier for the parties involved in the preparation of APBD. In addition, the most pertinent government-funded regulations should be issued on time not exceeding the APBD process; And (e) Transparency in the APBD process, is meant to open the APBD process and access to the community to follow the APBD process so it is hoped that incorrect practices in budget discussions can be minimized

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA