cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dadang Adnan Dahlan
Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com
Phone
+6281312247263
Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Published by Alqaprint Jatinangor
ISSN : 08537984     EISSN : 28071247     DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1
Core Subject : Education,
Other
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 262 Documents
 23   24   25   26   27 
OPEN GOVERNMENT DATA AND POLICY INNOVATION IN DIGITAL GOVERNANCE Thalita Rifda Khaerani; M. Kafrawi Al-Kafiah Samsu
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1426

Abstract

This study explores the dynamic relationship between open government data (OGD) and policy innovation within the framework of digital governance. As governments worldwide increasingly adopt data-driven decision-making, OGD has emerged as a critical catalyst for enhancing transparency, accountability, and citizen participation. Through a comprehensive literature review, this research synthesizes recent academic contributions that examine how OGD initiatives influence the development of innovative public policies. The analysis highlights the evolving paradigms of data openness, collaborative governance, and digital transformation in the public sector. It identifies key enablers such as technological infrastructure, institutional capacity, and stakeholder engagement that shape the success of OGD-driven policy innovation. Moreover, the study discusses barriers including data quality, interoperability, and privacy concerns that hinder effective implementation. Findings indicate that OGD fosters not only efficiency and trust but also co-creation between citizens and government institutions. This review provides conceptual clarity and strategic insights into how digital governance can leverage OGD to achieve sustainable policy innovation.
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI BKPSDM KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN Gede Bhayu Dananjaya
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i1.1582

Abstract

Penelitian ini tentang kompetensi jabatan fungsional tertentu (JFT) di BKPSDM Kabupaten Tangerang terhadap efektivitas organisasi, belum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, dan adanya persyaratan yang terlalu mengikat untuk JFT, serta tidak adanya uraian yang jelas dari instansi pembina di pusat atau break down tusi JFT yang ada, bahkan untuk formasi serta rekomendasi perkembangan JFT yang ada tidak diberikan dari instansi pembina. Selain itu, sistematika kerja JFT serta sosialisasi tugas dan fungsinya belum ada kesepakatan antara daerah dan pusat. Hal ini juga tidak ditunjang dengan legalitas yang relevan serta tidak adanya role model sebagai pilot projek, yang menjelaskan serta menggambarkan JFT yang kompeten dengan dukungan kompensasi yang sesuai dalam menunjang efektivitas organisasi.Hasil analisis terhadap prioritas strategi yang ada, maka Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, masuk kedalam Kuadran Pertama pada diagram SWOT, alternatif strategi yang digunakan adalah SO (Strength and Opportunities), dengan pertimbangan bahwa BKPSDM Kabupaten Tangerang mempunyai potensi yang banyak dan besar untuk dikembangkan akan tetapi belum termanfaatkan secara optimal, untuk itu dalam upaya membuat Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten harus menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan (strength) untuk memanfaatkan peluang (opportunities), sementara itu kekuatan ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki sehingga dapat menjadi motivasi bagi semua stakeholder untuk mencari solusi terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Kekuatan ini juga dapat dipakai untuk mengurangi ancaman-ancaman yang datang dari luar. Adapun hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal (SWOT) tersebut di atas, maka Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten diarahkan pada: (1) Perencanaan, sistem regulasi dan persyaratan yang tidak mengikat; (2) Peningkatan sarana dan prasarana dan keuangan yang mendukung; (3) Penguatan tugas dan fungsi dengan formasi serta rekomendasi instansi pembina dari pusat; (3) Peningkatan daya kerja, skill, dan kompetensi JFT BKPSDM; (4) Dukungan dari pusat sebagai instansi pembina dengan adanya sosialisasi dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi JFT yang kompeten di daerah, serta diberikan contoh role model JFT yang kompeten, dan adanya sinkronisasi perkembangan JFT yang kompeten bagi efektivitas organisasi, antar berbagai daerah.Strategi Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten meliputi: Aspek Regulasi. Penguatan instrumen kebijakan dan penguatan sistem regulasi pada formasi dan rekomendasi jabatan fungsional tertentu (JFT) di BKPSDM Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; Adapun kelemahan yang mendasar pada birokrasi adalah kelemahan dalam sistem koordinasi. Saat ini, banyak kebijakan lintas sektoral yang terbengkalai karena masalah birokrasi. Untuk mengatasi masalah itu, kita perlu membangun sistem koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pembina dari pemerintah pusat, agar sektor terkait memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan dan program untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
PERAN KUALITAS APARATUR PADA UPAYA KEMANDIRIAN DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Gede Bhayu Dananjaya; Rinny Dewi Anggraeni
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1583

Abstract

Berdasarkan latar belakang bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (PNS) dapat dilihat dari berbagai potensi nonfisik antara lain: (1) pengetahuan, pegawai harus memiliki dasar pengetahuan yang cukup luas sehingga mampu menjalankan mandat tugas pekerjaannya; (2) inteligensia, pegawai diharapkan mampu untuk menerima segala perintah dalam menjalankan tugasnya; (3) keahlian, pegawai diharapkan memliki keahlian-keahlian khusus dalam melaksanakan tugasnya seperti untuk mengoperasikan teknologi yang ada; (4) keterampilan, pegawai mampu menciptakan inovasi-inovasi baru ataupun ide-ide baru dalam tugas yang didapatnya agar lebih termotivasi. (5) human relation, SDM yang baik adalah SDM yang mampu berorganisai atau berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama dengan baik terhadap lingkungan sekitar, karena SDM yang profesional adalah mereka yang mampu berkomunikasi antara individu dengan baik.Penelitian pemberdayaan ini dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam batas-batas yang tidak berbenturan keras dengan political will atau lingkungan sosial politik di suatu negara. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan Sumber Data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan referensi dari evaluasi pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan di Kota Bekasi. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, apakah akan menghentikan, meneruskan, atau memperbaiki pelaksanaan pemberdayaan ekonomi pada Program Kemandirian Perkotaan. Secara operasional tujuan evaluasi program adalah sebagai berikut: (1)Konteks program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang meliputi kebijakan pemerintah, tujuan, kebutuhan masyarakat dan sasaran; (2) Input program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa sarana prasarana kerja dan sumber daya pengelola; dan (3) Proses program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa perencanaan, pengembangan kapasitas, dan kinerja pengelola; serta (4) Produk program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yaitu manfaat ekonomi bagi masyarakat.
STRATEGI REPRIORITISASI ANGGARAN DESA KEPER TAHUN 2026 DALAM KONDISI PEMANGKASAN DANA DESA Surya Jaya Wardhana; Muhammad Syifa'ul Qulub; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 18 No 1 (2026): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v18i1.1604

Abstract

Struktur anggaran Desa Keper tahun 2026 berada dalam tekanan fiskal yang cukup besar akibat penurunan alokasi dana desa hingga 60%. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemerintah desa menyesuaikan strategi penganggaran guna mempertahankan keberlangsungan pelayanan publik di tengah keterbatasan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus interpretatif. Data diperoleh dari dokumen Rancangan APBDes tahun 2026 (Draft 1) serta didukung oleh wawancara mendalam dengan aparatur desa yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan mengacu pada perspektif teori stewardship dan contingency. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran yang jelas dari pendekatan anggaran yang bersifat ekspansif menuju strategi yang lebih berorientasi pada ketahanan. Alokasi anggaran diprioritaskan pada belanja wajib, seperti penghasilan tetap aparatur dan operasional pemerintahan, serta tetap menjaga keberlanjutan layanan dasar bagi masyarakat. Sementara itu, program pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi mengalami pengurangan skala secara signifikan agar sesuai dengan keterbatasan fiskal yang ada. Selain itu, kemampuan responsif aparatur desa serta perubahan arah musyawarah desa yang lebih menekankan pada kebutuhan langsung masyarakat menjadi faktor penting dalam mengelola tekanan fiskal eksternal secara efektif.
OLIGARKI DAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PUBLIK: TELAAH SOSIO-POLITIK TERHADAP RELASI KEKUASAAN DI INDONESIA Iskandar Syukur
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i3.1671

Abstract

Proses pembentukan regulasi publik di Indonesia tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal yang ditentukan oleh sistem pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antarpihak yang memiliki kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan kebijakan sering memperlihatkan adanya keterlibatan berbagai aktor dengan kapasitas yang tidak seimbang dalam mengakses ruang pengambilan keputusan, sehingga menciptakan perbedaan kemampuan dalam memengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan. Kondisi tersebut memunculkan perhatian terhadap kemungkinan berkembangnya konflik kepentingan dalam proses penyusunan regulasi yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas kebijakan publik serta penyelenggaraan pemerintahan secara lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh relasi kekuasaan dalam proses pembentukan regulasi publik di Indonesia dengan menelaah hubungan antara oligarki dan konflik kepentingan dalam proses kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta sumber lain yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan regulasi publik melibatkan hubungan yang kompleks antara berbagai aktor dengan tingkat pengaruh yang berbeda dalam memengaruhi arah kebijakan. Relasi kekuasaan yang berkembang dalam proses tersebut dapat memunculkan kondisi yang menyebabkan sebagian kepentingan memperoleh akses yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan dibandingkan kepentingan lainnya. Keadaan tersebut memiliki implikasi terhadap kualitas regulasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, pelaksanaan prinsip akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka panjang.
TRANSFORMASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: DARI REPRESENTASI DEMOKRATIS MENUJU OLIGARKI KEKUASAAN Iskandar Syukur
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1687

Abstract

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pasca reformasi menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap orientasi dan peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan nasional. Partai politik yang pada awalnya diharapkan menjadi sarana representasi masyarakat dan penguatan demokrasi secara perlahan mengalami pergeseran orientasi menuju konsolidasi kekuasaan elite yang semakin dominan dalam berbagai proses politik. Kondisi tersebut ditandai dengan menguatnya pragmatisme politik, sentralisasi kekuasaan dalam internal partai, serta meningkatnya pengaruh kepentingan elite dan kekuatan modal terhadap arah kebijakan politik dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari representasi demokratis menuju oligarki kekuasaan serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menguatnya oligarki dalam partai politik telah menyebabkan menurunnya kualitas representasi politik masyarakat dan melemahnya fungsi demokrasi substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dominasi elite politik dan ketergantungan partai terhadap kekuatan modal turut memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik, transparansi politik, serta independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem kepartaian melalui penguatan demokrasi internal, reformasi kaderisasi politik, peningkatan transparansi partai, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional dan mewujudkan sistem politik yang lebih responsif serta representatif di Indonesia.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Rinny Dewi Anggraeni; Gede Bhayu Dananjaya
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i2.1824

Abstract

Pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat merupakan salah satu kebijakan desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mempercepat pengambilan keputusan di tingkat kecamatan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah, camat, dan pihak-pihak terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan, dan disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, belum diperbaruinya regulasi teknis, lemahnya koordinasi antarorganisasi, serta masih adanya kecenderungan perangkat daerah mempertahankan sebagian kewenangan yang telah didelegasikan. Optimalisasi implementasi kebijakan memerlukan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparatur kecamatan, peningkatan dukungan anggaran, penyediaan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PUSKESMAS SUGIHMUKTI KABUPATEN BANDUNG Gede Bhayu Dananjaya
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1828

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi terhadap enam informan yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala yang ditemukan meliputi komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian kompetensi pengelola BMD, kesalahan pencatatan aset, rangkap jabatan pegawai, belum tersedianya gudang penyimpanan aset rusak, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III, kelemahan implementasi terutama terdapat pada dimensi komunikasi, sumber daya, informasi, dan fasilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan koordinasi antarpelaksana, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem administrasi aset, serta penyediaan sarana pendukung menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah di Puskesmas Sugihmukti Kabupaten Bandung.
MEMBANGUN KINERJA PEGAWAI MELALUI KOMUNIKASI DAN KOMPETENSI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT Gede Bhayu Dananjaya
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i3.1829

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi dan kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan verifikatif. Populasi penelitian berjumlah 483 responden yang terdiri atas pedagang kaki lima di Pasar Padalarang dan Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensial untuk menguji pengaruh komunikasi dan kompetensi terhadap kinerja Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi memperoleh skor rata-rata 261 (kategori cukup baik), kompetensi 261,8 (kategori cukup baik), dan kinerja 282,3 (kategori baik). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa komunikasi dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kinerja Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bandung Barat.
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA ERA DIGITAL DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Rinny Dewi Anggraeni
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 18 No 1 (2026): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v18i1.1851

Abstract

Saat ini tantangan kompetensi SDM dalam era digital juga semakin kompleks dan beragam. Banyak SDM yang tidak memiliki keterampilan digital yang cukup, seperti kemampuan dalam pengolahan data, manajemen proyek, dan penguasaan perangkat lunak tertentu. Pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual sekarang telah diotomatisasi atau dilakukan dengan bantuan teknologi. Oleh karena itu, SDM perlu belajar cara bekerja dengan teknologi baru dan menyesuaikan tugas dan peran mereka. Selain itu, perkembangan teknologi baru juga dapat menggantikan beberapa tugas manusia, sehingga SDM perlu belajar keterampilan baru untuk tetap relevan dalam pasar kerja yang semakin ketat. Penelitian dengan metode kualitatif mencakup analisis data sekunder yang menggambarkan tingkat keterampilan digital yang ada berdasarkan reaksi responden dari PNS Pengelola Pelayanan Publik Berbasis Digital di DPMPTSP Kota Tangerang Provinsi Banten. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola pelayanan publik berbasis digital di DPMPTSP Kota Tangerang, Provinsi Banten mengikuti perkembangan teknologi yang semakin masif serta memerlukan upaya kesiapan infrastruktur digital dari regulator atau pemerintah. Regulator dilibatkan dalam strategi digital, karena sangat penting dalam mendukung transformasi digital organisasi. Selain itu SDM pengelola pelayana publik di DPMPTSP Kota Tangerang tetap berpatokan pada: standard output, outcome dan feedback dari masyarakat, yang ditetapkan pada pengelolaan pelayanan digital. Sumber daya manusia yang berbasis digital dalam menunjang pola kerja yang bertransformasi dalam mengakomodasi sistem yang dibutuhkan di DPMPTSP Kota Tangerang Provinsi Banten adalah dengan pengelolaan SDM di DPMPTSP Kota Bekasi, yang dikelola dalam rangka: (1) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik Kota Bekasi; (2) pengembangan layanan publik berbasis IT; (3) peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi Ketua RT, RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid, dan kelompok lainnya; (4) peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya (5) membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai. Model yang sesuai untuk pengelolaan SDM berbasis digital yang mampu membangun SDM dalam experiental leaming, dan meliputi: tahap awal (assessment) dan tahap lanjutan (implementation), serta menjadi kebutuhan utama di era digital dan bertransformasi mengikuti perubahan trend saat ini di DPMPTSP Kota Tangerang Provinsi Banten.

Page 26 of 27 | Total Record : 262

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 1 (2026): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue