cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dadang Adnan Dahlan
Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com
Phone
+6281312247263
Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Published by Alqaprint Jatinangor
ISSN : 08537984     EISSN : 28071247     DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1
Core Subject : Education,
Other
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 255 Documents
 22   23   24   25   26 
OPEN GOVERNMENT DATA AND POLICY INNOVATION IN DIGITAL GOVERNANCE Thalita Rifda Khaerani; M. Kafrawi Al-Kafiah Samsu
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1426

Abstract

This study explores the dynamic relationship between open government data (OGD) and policy innovation within the framework of digital governance. As governments worldwide increasingly adopt data-driven decision-making, OGD has emerged as a critical catalyst for enhancing transparency, accountability, and citizen participation. Through a comprehensive literature review, this research synthesizes recent academic contributions that examine how OGD initiatives influence the development of innovative public policies. The analysis highlights the evolving paradigms of data openness, collaborative governance, and digital transformation in the public sector. It identifies key enablers such as technological infrastructure, institutional capacity, and stakeholder engagement that shape the success of OGD-driven policy innovation. Moreover, the study discusses barriers including data quality, interoperability, and privacy concerns that hinder effective implementation. Findings indicate that OGD fosters not only efficiency and trust but also co-creation between citizens and government institutions. This review provides conceptual clarity and strategic insights into how digital governance can leverage OGD to achieve sustainable policy innovation.
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT) TERHADAP EFEKTIVITAS ORGANISASI DI BKPSDM KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN Gede Bhayu Dananjaya
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i1.1582

Abstract

Penelitian ini tentang kompetensi jabatan fungsional tertentu (JFT) di BKPSDM Kabupaten Tangerang terhadap efektivitas organisasi, belum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, dan adanya persyaratan yang terlalu mengikat untuk JFT, serta tidak adanya uraian yang jelas dari instansi pembina di pusat atau break down tusi JFT yang ada, bahkan untuk formasi serta rekomendasi perkembangan JFT yang ada tidak diberikan dari instansi pembina. Selain itu, sistematika kerja JFT serta sosialisasi tugas dan fungsinya belum ada kesepakatan antara daerah dan pusat. Hal ini juga tidak ditunjang dengan legalitas yang relevan serta tidak adanya role model sebagai pilot projek, yang menjelaskan serta menggambarkan JFT yang kompeten dengan dukungan kompensasi yang sesuai dalam menunjang efektivitas organisasi.Hasil analisis terhadap prioritas strategi yang ada, maka Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, masuk kedalam Kuadran Pertama pada diagram SWOT, alternatif strategi yang digunakan adalah SO (Strength and Opportunities), dengan pertimbangan bahwa BKPSDM Kabupaten Tangerang mempunyai potensi yang banyak dan besar untuk dikembangkan akan tetapi belum termanfaatkan secara optimal, untuk itu dalam upaya membuat Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten harus menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan (strength) untuk memanfaatkan peluang (opportunities), sementara itu kekuatan ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki sehingga dapat menjadi motivasi bagi semua stakeholder untuk mencari solusi terhadap kelemahan-kelemahan tersebut. Kekuatan ini juga dapat dipakai untuk mengurangi ancaman-ancaman yang datang dari luar. Adapun hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal (SWOT) tersebut di atas, maka Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten diarahkan pada: (1) Perencanaan, sistem regulasi dan persyaratan yang tidak mengikat; (2) Peningkatan sarana dan prasarana dan keuangan yang mendukung; (3) Penguatan tugas dan fungsi dengan formasi serta rekomendasi instansi pembina dari pusat; (3) Peningkatan daya kerja, skill, dan kompetensi JFT BKPSDM; (4) Dukungan dari pusat sebagai instansi pembina dengan adanya sosialisasi dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi JFT yang kompeten di daerah, serta diberikan contoh role model JFT yang kompeten, dan adanya sinkronisasi perkembangan JFT yang kompeten bagi efektivitas organisasi, antar berbagai daerah.Strategi Model Organisasi Efektif dengan Didukung oleh JFT yang Kompeten di BKPSDM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten meliputi: Aspek Regulasi. Penguatan instrumen kebijakan dan penguatan sistem regulasi pada formasi dan rekomendasi jabatan fungsional tertentu (JFT) di BKPSDM Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; Adapun kelemahan yang mendasar pada birokrasi adalah kelemahan dalam sistem koordinasi. Saat ini, banyak kebijakan lintas sektoral yang terbengkalai karena masalah birokrasi. Untuk mengatasi masalah itu, kita perlu membangun sistem koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi pembina dari pemerintah pusat, agar sektor terkait memberikan dukungan kuat terhadap kebijakan dan program untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
PERAN KUALITAS APARATUR PADA UPAYA KEMANDIRIAN DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT Gede Bhayu Dananjaya; Rinny Dewi Anggraeni
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1583

Abstract

Berdasarkan latar belakang bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (PNS) dapat dilihat dari berbagai potensi nonfisik antara lain: (1) pengetahuan, pegawai harus memiliki dasar pengetahuan yang cukup luas sehingga mampu menjalankan mandat tugas pekerjaannya; (2) inteligensia, pegawai diharapkan mampu untuk menerima segala perintah dalam menjalankan tugasnya; (3) keahlian, pegawai diharapkan memliki keahlian-keahlian khusus dalam melaksanakan tugasnya seperti untuk mengoperasikan teknologi yang ada; (4) keterampilan, pegawai mampu menciptakan inovasi-inovasi baru ataupun ide-ide baru dalam tugas yang didapatnya agar lebih termotivasi. (5) human relation, SDM yang baik adalah SDM yang mampu berorganisai atau berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sama dengan baik terhadap lingkungan sekitar, karena SDM yang profesional adalah mereka yang mampu berkomunikasi antara individu dengan baik.Penelitian pemberdayaan ini dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam batas-batas yang tidak berbenturan keras dengan political will atau lingkungan sosial politik di suatu negara. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan Sumber Data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan referensi dari evaluasi pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan di Kota Bekasi. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan, apakah akan menghentikan, meneruskan, atau memperbaiki pelaksanaan pemberdayaan ekonomi pada Program Kemandirian Perkotaan. Secara operasional tujuan evaluasi program adalah sebagai berikut: (1)Konteks program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang meliputi kebijakan pemerintah, tujuan, kebutuhan masyarakat dan sasaran; (2) Input program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa sarana prasarana kerja dan sumber daya pengelola; dan (3) Proses program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yang berupa perencanaan, pengembangan kapasitas, dan kinerja pengelola; serta (4) Produk program pemberdayaan ekonomi pada Kemandirian Perkotaan, yaitu manfaat ekonomi bagi masyarakat.
OLIGARKI DAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PUBLIK: TELAAH SOSIO-POLITIK TERHADAP RELASI KEKUASAAN DI INDONESIA Iskandar Syukur
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i3.1671

Abstract

Proses pembentukan regulasi publik di Indonesia tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal yang ditentukan oleh sistem pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antarpihak yang memiliki kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan kebijakan sering memperlihatkan adanya keterlibatan berbagai aktor dengan kapasitas yang tidak seimbang dalam mengakses ruang pengambilan keputusan, sehingga menciptakan perbedaan kemampuan dalam memengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan. Kondisi tersebut memunculkan perhatian terhadap kemungkinan berkembangnya konflik kepentingan dalam proses penyusunan regulasi yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas kebijakan publik serta penyelenggaraan pemerintahan secara lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh relasi kekuasaan dalam proses pembentukan regulasi publik di Indonesia dengan menelaah hubungan antara oligarki dan konflik kepentingan dalam proses kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta sumber lain yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan regulasi publik melibatkan hubungan yang kompleks antara berbagai aktor dengan tingkat pengaruh yang berbeda dalam memengaruhi arah kebijakan. Relasi kekuasaan yang berkembang dalam proses tersebut dapat memunculkan kondisi yang menyebabkan sebagian kepentingan memperoleh akses yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan dibandingkan kepentingan lainnya. Keadaan tersebut memiliki implikasi terhadap kualitas regulasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, pelaksanaan prinsip akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka panjang.
TRANSFORMASI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: DARI REPRESENTASI DEMOKRATIS MENUJU OLIGARKI KEKUASAAN Iskandar Syukur
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v17i3.1687

Abstract

Perkembangan sistem demokrasi di Indonesia pasca reformasi menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap orientasi dan peran partai politik dalam sistem ketatanegaraan nasional. Partai politik yang pada awalnya diharapkan menjadi sarana representasi masyarakat dan penguatan demokrasi secara perlahan mengalami pergeseran orientasi menuju konsolidasi kekuasaan elite yang semakin dominan dalam berbagai proses politik. Kondisi tersebut ditandai dengan menguatnya pragmatisme politik, sentralisasi kekuasaan dalam internal partai, serta meningkatnya pengaruh kepentingan elite dan kekuatan modal terhadap arah kebijakan politik dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dari representasi demokratis menuju oligarki kekuasaan serta dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menguatnya oligarki dalam partai politik telah menyebabkan menurunnya kualitas representasi politik masyarakat dan melemahnya fungsi demokrasi substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dominasi elite politik dan ketergantungan partai terhadap kekuatan modal turut memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik, transparansi politik, serta independensi lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem kepartaian melalui penguatan demokrasi internal, reformasi kaderisasi politik, peningkatan transparansi partai, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi konstitusional dan mewujudkan sistem politik yang lebih responsif serta representatif di Indonesia.

Page 26 of 26 | Total Record : 255

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue