cover
Contact Name
Dadang Adnan Dahlan
Contact Email
alqaprintjatinangor@gmail.com
Phone
+6281312247263
Journal Mail Official
alqaprintjatinangor@gmail.com
Editorial Address
Jln. Cibeusi RT 01/08. Kawasan Pendidikan Jatinangor, Kab. Sumedang. Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Published by Alqaprint Jatinangor
ISSN : 08537984     EISSN : 28071247     DOI : https://doi.org/10.54783/jv.v11i1
Core Subject : Education,
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 251 Documents
SOSIAL CAPITAL BONDING DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DI YOGYAKARTA Sarwani; Dwi Indah Kartika; Samsul Arifin
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1049

Abstract

Modal sosial merupakan sekumpulan norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara anggota kelompok yang saling terhubung, dilandaskan pada kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Dengan kata lain, modal sosial merupakan suatu potensi kemampuan yang berasal dari kepercayaan yang terdapat dalam suatu masyarakat. Penelitian ini mencoba menghubungkan antara modal sosial yang dimiliki masyarakat lokal dan membentuk ikatan sosial yang solid bisa dimanfaatkan dalam konsep pengembangan dan pembangunan ekowisata di Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul. Untuk itu, dirumuskan pertanyaan dalam penelitian mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata di daerahnya sendiri dengan memanfaatkan dan mengeksplorasi modal sosial yang dimiliki. Selain itu, bagaimana pemerintah daerah menangkap peluang pengembangan ekowisata dengan memromosikan ikatan modal sosial yang dimiliki masyarakat di daerah tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling Masyarakat lokal sebagai aktor utama yang mengetahui secara pasti mengenai modal sosial dan ikatan sosial akan dipilih secara acak. Hal ini juga dilakukan dalam menunjuk wisatawan sebagai informan yang akan diwawancara. Focused Group Discussion dilakukan dalam pengumpulan data dan informasi di Kantor Dinas Pariwisata. Wawancara mendalam digunakan dalam pengumpulan data primer. Data sekunder dikumpulkan dengan pengamatan atau observasi di lokasi. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi yang bertujuan untuk cross-check bukti, memberikan gambaran lengkap, dan meningkatkan validitas data. Simpulan penelitian ini berimplikasi pada meningkatnya kualitas kepemimpinan dan manajemen organisasi khususnya aspek kelembagaan atau jaringan sosial yang mengelola dan mengembangkan potensi ekowisata. Dalam aspek lingkungan, adalah meningkatkan kepedulian dan kesadaran akan kebersihan lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Sementara, dalam hal aspek penguatan sosial adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengemabngan ekowisata membangun kualitas komunikasi antar jaringan sosial yang berhubungan dalam pelayanan pariwisata di Desa Wisata Nglanggeran. Penguatan aspek ekonomi melalui peningkatan keterlibatan dan Kerjasama antar jaringan khususnya masyarakat pemilik homestay dengan pengelola Gunung Api Purba Nglanggeran. Selain itu, keberlanjutan tata Kelola pelayanan ekowisata dilakukan dengan memperkuat dimensi modal sosial seperti kewajiban moral dan norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai sosia, dan interaksi antar jaringan stakeholder ekowisata di Nglanggeran.
MENGOPTIMALKAN KEBIJAKAN DESA WISATA: Nurhadi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1050

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan prioritas kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengembangan desa wisata menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai kriteria yang memengaruhi pengembangan desa wisata dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan eksplanatori. Data diperoleh dari studi literatur yang meliputi jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen kebijakan terkait. Prosedur analisis melibatkan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot relatif dari enam kriteria dan lima alternatif yang memengaruhi pengembangan desa wisata. Hasil evaluasi menetapkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020 merupakan kebijakan prioritas dalam mengembangkan suatu desa wisata di Kabupaten Malang. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan infrastruktur, promosi yang efektif, pelatihan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan.
PENERAPAN SYARIAT ISLAM TENTANG KHALWAT MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH Mohammad Rifa’i; Syafrian; Jojo Juhaeni
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1051

Abstract

Penulisan artikel ini untuk menggambarkan penerapan hukum khalwat melalui partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat di Kota Lhokseumawe dan mengetahui kendala dalam penerapan hukum khalwat oleh Dinas Syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang merupakan pendekatan proses penelitian dengan beriorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, dan dilakukan langsung turun lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan Syariat Islam tentang khalwat sudah berjalan namun belum optimal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat di Kota Lhokseumawe mentaati aturan yang ada di dalam Qanun. Masih tingginya tingkat pelanggaran menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum khalwat sebagaimana masih belum ada penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Banyaknya kendala dalam penerapan hukum khalwat juga dipengaruhi kurangnya dukungan dari para pejabat, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat.
STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) KARYA MANDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SADARKARYA KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT Budi Margono; Riswati; Haromin
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1052

Abstract

BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha milik desa yang dibentuk dan didirikan atas dasar pertimbangan kebutuhan masyarakat serta kemampuan dan potensi yang dimiliki desa. Dalam perkembangannya BUMDes ini tentunya sangat berpengaruh bagi kemajuan pemerintahan desa dan juga warga Masyarakat. Kehadiran BUMDes di tengah-tengah masyarakat desa diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan menopang pembangunan serta kesejahteraan Masyarakat, keberadaan BUMDes belum membuahkan hasil yang menggembirakan dikarenakan Tingkat kemiskinan masyarakatengan di desa masih mendominasi dibandingkan dengan Masyarakat kota, kesenjangan taraf hidup Masyarakat salah satunya penyebabnya Pembangunan yang tidak merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Masyarakat Desa Sadarkarya Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta, yakni dengan pemberdayaan segala potensi sumber daya yang dimiliki desa bisa meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat memberikan kontribusi terhadap Pembangunan serta memberikan dampak secara langsung terhadap ekonomi dan budaya masyarakat.
IMPLEMENTASI WEBSITE BELUKAB.GO.ID MELALUI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEBAGAI LAYANAN INFORMASI DALAM MENINGKATKAN E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Eem Nurnawati; Felix Johanes Mau; Dedhy Guntoro
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1053

Abstract

Era yang semakin maju dalam teknologi informasi, di mana teknologi dan informasi memegang peranan yang krusial dalam aspek kehidupan. Semakin majunya IPTEK menuntut pemerintah agar mewujudkan pelayanan berbasis elekronik (e-service) untuk meningkatkan pemerintahan berbasis elektronik (e- government) sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan e-government. Dalam meningkatkan e-government salah satu upaya pemerintah yaitu menggunakan website. Judul dari penelitian ini yaitu “Implementasi Website belukab.go.id melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Sebagai Layanan Informasi dalam Meningkatkan E-government di Kabupaten Belu." Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami serta menggambarkan bagaimana Implementasi website sebagai layanan informasi di Kabupaten Belu, hambatan yang ditemukan dan upaya yang sudah dilakukan. Sehingga, penulis dapat membuat simpulan dan memberikan saran untuk meningkatkan e-government di Kabupaten Belu. Metode: Penulis menerapkan pendekatan induktif dalam metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil/Temuan: Temuan dari penelitian ini menyajikan bahwa implementasi pelayanan informasi menggunakan website untuk meningkatkan e-government belum berjalan secara optimal dan terlaksana dengan baik. Simpulan: Implementasi website sebagai layanan informasi dalam meningkatkan e-government di Kabupaten Belu belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal ini berdasarkan pada teori penerapan yang digunakan yang meliputi tiga elemen yaitu pendukung, kapasitas dan manfaat yang ditemukan beberapa kendala meliputi: payung hukum yang kurang kuat, SDM yang sangat minim, tidak mempunyai server sendiri, kurangnya sosialisasi secara langsung dan belum adanya sumber daya finansial untuk pengelolaan website. Upaya yang digunakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu membuat Perbub tentang website, merekrut SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya, mengadakan server sendiri, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajukan anggaran khusus untuk pengelolaan website.
PELAYANAN ADUAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MELALUI APLIKASI HALO SATPOL PP DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA Mu’min Ma’ruf; Fricilia Hanna Artawaty Damanik
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1054

Abstract

Pelayanan Aduan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Humbang Hasundutan. Masyarakat mengajukan aduan melalui Aplikasi Halo Satpol PP ketika merasa tidak nyaman dengan kehadiran ODGJ yang berteriak, memukul, memaksa, mengancam dengan benda tajam atau tindakan buruk lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelayanan Aduan ODGJ Melalui Aplikasi Halo Satpol PP yang merujuk pada konsep Zeithaml melalui 5 dimensi yang mengukur kualitas pelayanan yaitu Tangibel, Reliability, Responsiviness, Assurance dan Empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi assurance dan empathy sudah menunjukan hasil baik, namun ketiga dimensi lainnya masih dinilai belum optimal karena beberapa indikator yang masih memiliki catatan buruk. Dimensi Tangibel belum menunjukkan kenyamanan tempat pelayanan, dimensi Reliability menunjukkan petugas belum menguasai penggunaan alat bantu pelayanan dan SOP yang belum dipublikasikan, serta dimensi Responsiviness yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui adanya layanan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan Aduan ODGJ melalui aplikasi halo Satpol PP dinilai cukup baik, karena hampir seluruh indikator pelayanan sudah berjalan dengan baik. Meskipun demikian masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki atau diperhatikan guna kualitas pelayanan lebih optimal.
PUBLIC HEALTH POLICY RESPONSES TO AIR POLLUTION IN INDIA: CHALLENGES AND STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Sah, Suresh Kumar
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1057

Abstract

This study investigates the public health policy responses to air pollution in India, highlighting the challenges and strategies needed for sustainable development. Despite significant efforts to address air pollution through policies such as the National Clean Air Programme (NCAP), the effectiveness of these measures remains limited. The research involved a systematic review of existing literature, policy documents, and case studies from various Indian cities. Data were collected from government reports, academic journals, and interviews with public health and environmental experts. Key findings indicate persistent issues with policy enforcement, inadequate public awareness, and insufficient coordination among agencies. These challenges impede the achievement of meaningful reductions in air pollution levels and improved public health outcomes. The study emphasizes the need for more comprehensive and robust policy frameworks to address these issues effectively. Recommendations include enhancing policy implementation, increasing public engagement, and leveraging advanced technologies for air quality monitoring and management. Addressing these gaps is crucial for advancing sustainable development and mitigating the adverse health impacts of air pollution. The research provides actionable insights for policymakers and stakeholders aiming to improve air quality and public health in India.
PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA JATIROKE KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT Rinny Dewi Anggraeni; I Gusti Ayu Ambarawati; Yani Alfian
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1063

Abstract

Hasil PkM tentang pengembangan program desa wisata dalam mewujudkan Desa Mandiri di Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat bahwa program desa wisata oleh pemerintah desa belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Hadiwijoyo (2005:72), tentang prinsip-prinsip pengembangan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya pemerintah desa dalam memberikan dukungan dan mempromosikan desa wisata yang ada di Desa Jatiroke, selain itu pemerintah desa harus selalu melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan mengembangkan desa wisata, sehingga keberadaan desa wisata di Desa Jatiroke kurang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program desa wisata di Desa Jatiroke sebagai potensi meningkatkan pengembangan dan perekonomian desa mengalami beberapa hambatan yaitu pengembangan desa wisata oleh pemerintah Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang antara lain karena kurangnya anggaran dan dukungan masyarakat menyebabkan potensi desa wisata belum dapat dikembangkan. Seperti keberadaan laboratorium pemerintahan dan website desa untuk menunjang keberadaannya, sehingga kurang menarik minat wisatawan untuk datang. Kemudian dukungan fasilitas di desa wisata masih kurang memadai. Strategi yang dilakukan Kepala Desa Jatiroke dalam meningkatkan program desa wisata sebagai objek wisata yang memiliki dan memberikan pemasukan untuk peningkatan ekonomi desa serta peningkatan PAD Desa Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang masih belum terarah, dan belum melibatkan pengelola dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan objek wisata, sehingga belum optimal.
IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCIAL SYSTEM APPLICATION (SISKEUDES) TOWARDS TRUSTWORTHY GOVERNMENT IN MATANSALA VILLAGE AND TUDUA VILLAGE, BUNGKU TENGAH DISTRICT, MOROWALI REGENCY, CENTRAL SULAWESI PROVINCE Ningsih, Setiawati Purwa
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i2.1105

Abstract

The primary focus of this study is to examine and evaluate the Village Financial System Application (SISKEUDES), identify the factors influencing its implementation, and determine strategies to effectively utilize the SISKEUDES application to achieve reliable governance in Matansala and Tudua Villages, Bungku Tengah District, Morowali Regency, Central Sulawesi Province. This research is grounded in Indrajit's theories regarding the essential elements for the successful implementation of e-government and the factors impacting its execution, utilizing ASOCA analysis and litmus tests to develop strategies. Data collection involved observations, interviews, and gathering relevant documents on the use of the Village Financial System (SISKEUDES) in achieving trustworthy governance in Matansala and Tudua Villages, Bungku Tengah District, Morowali Regency, Central Sulawesi Province. Findings revealed that the application of SISKEUDES in these villages has not yet reached its full potential. Despite the availability of adequate facilities and infrastructure, human resource capabilities remain limited. Additionally, uneven comprehension among apparatus resources regarding the SISKEUDES application has led to the responsibility for its implementation being concentrated on specific individuals. Based on the ASOCA analysis and litmus test, several critical strategies were identified: providing technical guidance to village officials to enhance their skills; establishing rewards for village governments that implement the SISKEUDES application effectively and consistently to boost performance; improving coordination and communication between central and regional governments regarding application and oversight of SISKEUDES; conducting community outreach to promote understanding of village financial management and the benefits of the SISKEUDES application; increasing public awareness of regional regulations; and empowering rural communities through socialization efforts about adapting to changing times.
TANTANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI ERA GLOBALISASI Sarwani; Mu’tamirudin; Samsul Arifin; Sabaruddin
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v16i3.1216

Abstract

Bangsa Indonesia saat ini masih terus dihadapkan pada krisis multidimensial . Dari hasil berbagai kajian disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis akhlaq atau moral baik langsung maupun tidak langsung. Konstribusi pendidikian Islam dalam konteks ini adalah pada pembangunan mentalitas manusia yang merupakan produknya. Sebagai agen perubahan sosial, pendidikan Islam yang berada dalam atmosfir modernisasi dan globalisasi dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan umat Islam, baik pada tataran intelektual teoritis maupun praktis. Globalisasi berpandangan bahwa dunia didominasi oleh perekonomian dan munculnya hegemoni pasar dunia kapitalis dan ideologi neoliberal yang menopangnya. Untuk mengimbangi derasnya arus globalisasi perlu dikembangkan dan ditanamkan karakter nasionalisme guna menghadapi dampak negatif dari arus globalisasi. Untuk mengantisipasi berbagai tantangan di era ini maka pembelajaran agama Islam di Sekolah maupun di Perguruan Tinggi harus ditunjukkan kontribusinya.

Filter by Year

2020 2025


Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 3 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 2 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 17 No 1 (2025): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 3 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 2 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 2 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 15 No 1 (2023): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 3 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No `5 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 2 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 1 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia More Issue