cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yani Osmawati
Contact Email
jurnaldeviance@budiluhur.ac.id
Phone
+6221-5853753
Journal Mail Official
jurnaldeviance@budiluhur.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Deviance: Jurnal Kriminologi
Published by Universitas Budi Luhur Jakarta
ISSN : 25803158     EISSN : 25803166     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Deviance Jurnal Kriminologi (ISSN 2580-3158 for printed version and ISSN 2580-3166 Online version), is a peer-reviewed, open-access journal published by Universitas Budi Luhur. This journal publishes twice a year (June and December). Deviance Jurnal Kriminologi publishes articles on criminological Issue. The journal invites scholar to submit original articles from variety of persperctives (sociological, philosophical, geographical, psychological, jurisprudential, cultural, political, policy standpoints, etc), focusing on crime and society
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2022)" : 6 Documents clear
Salah Kaprah Program Deradikalisasi Lapas X: Sebuah Studi Evaluatif Lapangan Radhistya Ireka Santosa; Dhiajeng Cinthya Prativi; Dirga Setadatri; Gita Purna; Pietro Grassio
Deviance Jurnal kriminologi Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.1808

Abstract

Berawal dari sebuah tinjauan lapangan (studi evaluatif lapangan) yang dilakukan di LAPAS X berujung pada penelitian yang membahas mengenai kesalah kaprahan deradikalisasi. Penelitian ini berfokuskan pada program deradikalisasi di dalam LAPAS X yang seharusnya disesuaikan dengan program deradikalisasi milik BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai tonggak utama penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia. Program deradikalisasi di LAPAS X lebih berfokuskan pada pendekatan agama yang secara khusus hanya pada Agama Islam sehingga dapat memunculkan hipotesis para penulis mengenai dampak yang terjadi, ada 3 (tiga) konstruksi pemikiran, yakni: (1) islamophobia; (2) mistreatment; dan (3) outsider. Dengan begitu, perlunya upaya pengoptimalan program deradikalisasi di dalam LAPAS khususnya di LAPAS X tempat para penulis melakukan studi evaluatif lapangan, dengan melakukan pengembangan intelijen jaringan terorisme hingga pada memperbaiki SDM serta sarana dan prasarana di dalam LAPAS
Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu dalam Kapal MV Sunrise Glory Danu Dwi Prasetio; Lidyah Ayu Suhito
Deviance Jurnal kriminologi Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.1857

Abstract

Kasus penyeludupan 1 ton sabu dalam kapal MV Sunrise Glory yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 menghadirkan sebuah representasi mengenai kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam kasus ini terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan, yaitu (1) jumlah barang bukti yang sangat banyak, (2) penyelundupan melalui jalur laut, (3) menggunakan kapal dengan beberapa pelanggaran, dan (4) tersangka yang diamankan semuanya warga negara asing. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Berita, dokumen dan artikel jurnal yang berkaitan dengan penyelundupan sabu dalam kapal MV Sunrise Glory dikumpulkan untuk kemudian dianalisis menggunakan perspektif Transnational Organized Crime (TOC). Merujuk pada definisi dan kategori Transnational Organized Crime (TOC) yang dikemukakan oleh PBB, maka kasus ini dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur tersebut. Sementara terkait dengan lima elemen dasar yang menjadi ciri khas dari TOC, kasus ini memenuhi kelima unsur yang dikemukakan yakni pelaku, produk, orang, pendapatan, dan sinyal digital
Analisis Peran Aktor Pengendali Kejahatan dan Pengaruh Super Controller dalam Penanganan Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi di DKI Jakarta Khairunisa Khairunisa
Deviance Jurnal kriminologi Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.1801

Abstract

Perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta merupakan bentuk dari wildlife crime yang akan berdampak pada manusia itu sendiri. Meskipun upaya penanganan telah dilakukan, namun pada kenyataannya kejahatan tersebut masih marak terjadi. Menggunakan pendekatan routine activity theory yang memiliki kerangka analisis segitiga kejahatan (crime triangle analysis) dapat menjelaskan mengapa penanganan kejahatan telah gagal untuk diterapkan, dengan melakukan peninjauan terhadap kinerja aktor pengendali (guardian, handler, manager). Hasil dari peninjauan tersebut menjelaskan bahwa kegagalan disebabkan oleh rendahnya komitmen dan kemampuan dari aktor pengendali kejahatan. Kemudian, kegagalan tersebut dapat ditangani dengan menghadiran super controllers atau elemen yang dapat mempengaruhi kinerja aktor pengendali kejahatan. Terkait bentuk pengaruhnya terhadap aktor pengendali, super controller terbagi menjadi sepuluh tipe yang dikelompokan dalam tiga kategori besar. Maka dari itu, penulisan ini diakhiri dengan pembahasan tentang implikasi pentingnya meninjau pemilihan tipe super controller yang akan digunakan dalam suatu penanganan kejahatan.
Pelayanan Seksual sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik Erlita Kresna
Deviance Jurnal kriminologi Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.1815

Abstract

Dalam praktiknya, perilaku korupsi terutama untuk gratifikasi tidak hanya perkara uang, barang dan fasilitas lainnya saja, tapi juga berupa pelayanan seksual, sebuah pilihan yang bisa jadi menjadi hal menggiurkan bagi penerimanya yang sudah bosan dengan uang. Gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual atau di luar negeri disebut dengan istilah “sextortion” atau berasal dari kata sexual extortion, untuk menggambarkan jenis gratifikasi di mana seks digunakan sebagai mata uang baru kepada pihak-pihak tertentu telah menjadi modus baru upaya gratifikasi yang bertujuan untuk memuluskan niat pelaku maupun penerima tindak korupsi. Sama seperti korupsi uang, gratifikasi seksual digunakan dalam berbagai transaksi bisnis maupun politik. Baik itu yang melibatkan aparat pemerintah maupun birokrasi. Hanya saja yang membedakan adalah sampai saat ini belum ada aturan eksplisit yang tertuang dalam UU Tindak Pidana Korupsi terkait gratifikasi seksual. Penelitian ini berupaya melihat kembali pada beberapa kasus gratifikasi seksual yang terungkap dalam berbagai perkara korupsi di Indonesia dan dengan didukung pernyataan narasumber yang pernah menjadi perantara penyedia jasa gratifikasi seksual, diharapkan bisa didapatkan pola umum gratifikasi seksual yang terjadi saat penyedia dan penerima gratifikasi seksual bertindak. Mulai dari waktu hingga perempuan yang biasa dipilih, di mana dari penelitian ini nantinya bisa terlihat bahwa gratifikasi seksual yang bahkan belum tercantum jelas disebut sebagai gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nyatanya telah menjadi suatu hal yang sebenarnya terjadi sejak lama dan menjadi kebiasaan untuk memuluskan keinginan seseorang. Sayangnya celah yang ada dalam hukum membuat gratifikasi seksual belum menjadi kasus yang bisa dibawa ke ranah hukum. Penelitian ini bertujuan membuka pengetahuan tentang hubungan antara korupsi dan gratifikasi seksual atau di luar negeri disebut sebagai sextortion.
Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Gang Klitih (dalam Paradigma Kriminologi Budaya) Chisa Belinda Harahap; Iqrak Sulhin
Deviance Jurnal kriminologi Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.1569

Abstract

Geng klitih di Kota Yogyakarta pada umumnya bukanlah merupakan suatu tren kekerasan yang baru. Meski demikian, hingga saat ini belum ditemukan pola pengendalian terhadap fenomena yang mendasarkan kejahatan sebagai budaya kelompoknya. Dinamika geng klitih yang cepat serta digawangi oleh para remaja di bawah umur nyatanya hanya salah satu dari banyak faktor rumitnya menangani kasus street crime tersebut. Fenomena ini tidak semata dilihat sebagai kelompok kekerasan remaja yang dikendalikan secara represif. Di dalam kriminologi budaya, klitih sebagai subkultur menyimpang yang memilih jalan bahwa kekerasan telah menjadi budaya atau crime as culture dalam lingkup pergaulan mereka. Agen kontrol sosial yang kemudian menjadi perhatian dalam penelitian ini melibatkan aparat penegak hukum sekaligus partisipasi masyarakat. Strategi pengendalian kejahatan melalui pelatihan kerja dan sejenisnya atau community based diperlukan sebagai upaya resosialisasi.
The Repatriation of Foreign Terrorist Fighters in Indonesia: Its Dilemma and Debates Siti Rachma; Muhammad A.S. Hikam; Fahlesa Munabari
Deviance Jurnal kriminologi Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.1834

Abstract

ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) has expanded its movement to Southeast Asia, including Indonesia which once got attacked by terrorist as the country becomes terrorists’ preferred place to travel and execute their plans in conflict zones. To tackle this problem, Indonesian government had issued a policy to avoid negative implications upon the return of Indonesian nationals linked to terrorism from abroad (Foreign Terrorist Fighters or FTF). The government was considering whether or not to repatriate FTF since this plan remains a debatable issue in Indonesia. The government was concerned with the possibility of them recruiting new members. On the other side, humanity becomes the opposite reason leading to the acceptance of the extremist repatriation policy. Due to the urgency of the rampant terrorist threats and the consequences, the Indonesian government has decided to implement the repatriation policy. The government ended up refusing the repatriation of Indonesian nationals linked to terrorism abroad to protect the national security. This article elaborates the radicalization mechanism, terrorist recruitment process based on the national security theory. This study also explains the urgent situation and condition that made the government apply refusal against repatriation. There are still considerable challenges regarding the repatriation policy that need to be addressed such as relevant infrastructure and effective regulations.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue