cover
Contact Name
Yani Osmawati
Contact Email
jurnaldeviance@budiluhur.ac.id
Phone
+6221-5853753
Journal Mail Official
jurnaldeviance@budiluhur.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Ciledug, Petukangan Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12260
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Deviance: Jurnal Kriminologi
ISSN : 25803158     EISSN : 25803166     DOI : -
Core Subject : Social,
Deviance Jurnal Kriminologi (ISSN 2580-3158 for printed version and ISSN 2580-3166 Online version), is a peer-reviewed, open-access journal published by Universitas Budi Luhur. This journal publishes twice a year (June and December). Deviance Jurnal Kriminologi publishes articles on criminological Issue. The journal invites scholar to submit original articles from variety of persperctives (sociological, philosophical, geographical, psychological, jurisprudential, cultural, political, policy standpoints, etc), focusing on crime and society
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2023)" : 7 Documents clear
Mekanisme Kemitraan dalam Pengendalian Kejahatan Lintas Negara (Analisis Kasus Korupsi Alstom oleh Komisi Pemberantasan Korupsi) Sari Wardhani Ismakoen
Deviance Jurnal kriminologi Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.2310

Abstract

Organized crime today is a pressing concern in every country, whether as a supply, transit, or victim country. Criminal networks have spread all over the world and cross borders, so efforts to combat transnational crime must also use cross-border cooperation to ensure that organized crime networks do not simply divert their activities to countries or regions where cooperation is weak as a reflection of the weak criminal justice response. Corruption is a transnational crime. The results of corruption are often hidden by criminals with mechanisms that make law enforcement efforts and efforts to return assets against state losses not optimal. This is similar to corruption cases in Indonesia which use cross-jurisdictional affiliations to obscure traces of corruption acquisition. Law enforcement officials face many obstacles and problems in handling issues to trace the flow of criminal funds (follow the money) and track perpetrators (follow the suspect) records when criminal offenders are affiliated with criminal offenders across Indonesian or foreign jurisdictions. Therefore, cooperation in handling transnational crimes is one of the conditions for successfully resolving corruption cases. The implementation of cooperation is adapting to the strategic focus of each institution, which can be in the form of investigation, law enforcement, prevention, awareness, and education, or a combination of several elements or as an entire. The pattern of cooperation can be in the form of networking, coordinating, cooperating, and collaborating. Analyzing the Alstom case handled by the KPK provides a practical example of an inter-agency counter-crime cooperation strategy to tackle corruption and recover state assets.
Blockchain Technology: Cyber Security Strategy in Post-2007 Cyber-Attacks Estonia Dita Aulia Salma; Fahlesa Munabari
Deviance Jurnal kriminologi Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.2412

Abstract

This article analyzes how blockchain technology became one of Estonia's cybersecurity strategies after cyberattacks against Estonia that occurred in 2007. As a result of these attacks, Estonia was able to significantly strengthen its cybersecurity. Using offensive and defensive perspectives, the article analyzes Estonia's steps to deal with cyberattacks in 2007 and the strategies used as anticipatory measures in preventing similar attacks in the future. This article also analyzes the use of blockchain technology in Estonia after the cyber-attacks in 2007. This article argues that the use of blockchain technology has not only strengthened Estonia's cybersecurity, but also been a counterbalance to the power of cybersecurity for Estonia's European neighbors, including Russia.
Strategies in Police Integrity Enhancement: A Comprehensive Literature Review Agus Ady Wijaya
Deviance Jurnal kriminologi Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.2376

Abstract

This article aims to explain the significant influence of police integrity on service quality and institutional credibility. It delves into the concept of police integrity and explores various strategies for its implementation. The perspectives of Klokars, Ivković, and Haberfeld are used to gain a comprehensive understanding of this concept. The research methodology used in this study involved a thorough literature review, focusing on relevant journal articles and books related to the subject matter. This article provides an in-depth exploration of various aspects related to police integrity and explains various strategies that can be used to enhance police integrity. By highlighting the vital role of integrity in law enforcement agencies, this article contributes to the development of effective best practices and strategies to enhance police integrity to uphold quality-of-service standards and inspire public trust.
KATA PENGANTAR DEVIANCE JURNAL KRIMINOLOGI VOLUME 7 NOMOR 1 TAHUN 2023 Nadia Utami Larasati
Deviance Jurnal kriminologi Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.2461

Abstract

Deviance Jurnal Kriminologi kembali menyapa pembaca dengan terbitnya Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 pada bulan Juni ini. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi sehingga edisi ini dapat terbit tepat waktu. Pada kesempatan kali ini, Deviance Jurnal Kriminologi menghadirkan tulisan dengan tema-tema yang cukup beragam sehingga pembahasan setiap isu menjadi semakin menarik dan berwarna. Isu polisi dan pemolisan, keamanan siber, pengendalian sosial kejahatan, kebijakan kriminal sampai dengan konflik sosial hadir untuk dinikmati pembaca. Artikel pertama yang berjudul “The Utilization of Intelligent Traffic Systems for Managing Traffic Problems in Tourism Areas: A Literature Review” karya Hasby Ristama berbicara mengenai pemanfaatan Intelligent Traffic System (ITS) atau sistem lalu lintas cerdas untuk mengatasi masalah lalu lintas di daerah tujuan wisata. Hasil studinya menunjukkan bahwa mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam sistem lalu lintas dapat mengoptimalkan manajemen lalu lintas, meningkatkan infrastruktur transportasi, meningkatkan koordinasi dan manajemen transportasi serta meningkatkan keamanan lalu lintas di tujuan wisata. Ada pula artikel yang ditulis oleh Agus Ady Wijaya dengan judul “Strategies in Police Integrity Enhancement: A Comprehensive Literature Review”. Tulisan ini berupaya menjelaskan pengaruh signifikan antara integritas polisi terhadap kualitas pelayanan dan kredibilitas institusi Polri. Perspektif Klokars, Ivković, dan Haberfeld (2007) digunakan untuk memberikan landasan pemahaman mengenai kecenderungan polisi untuk menolak godaan yang dapat menodai profesionalisme mereka sekaligus mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan integritas polisi. Artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan praktik dan strategi untuk meningkatkan integritas polisi guna menegakkan standar kualitas layanan dan meningkatkan kepercayaan publik. Isu keamanan siber dihadirkan pada edisi kali ini melalui artikel “Blockchain Technology: Cyber Security Strategy in Post-2007 Cyber-Attacks Estonia” yang ditulis oleh Dita Aulia Salma dan Fahlesa Munabari. Artikel ini membahas tentang teknologi blockchain yang menjadi salah satu strategi keamanan siber Estonia setelah serangan siber yang terjadi pada tahun 2007. Teori ofensif-defensif, yang sering disebut juga sebagai teori dilema keamanan, digunakan untuk mengemukakan bahwa perang besar dapat dihindari ketika aspek pertahanan lebih unggul daripada aspek serangan. Oleh karena itu, dengan memperjelas regulasi terkait perang di dunia maya, risiko penyerangan akan berkurang. Pada akhirnya, teknologi blockhain tidak hanya memperkuat keamanan siber di Estonia, tetapi juga menjadi penyeimbang kekuatan keamanan siber bagi negara-negara tetangga Estonia di Eropa, termasuk Rusia. Artikel berikutnya “Mekanisme Kemitraan dalam Pengendalian Kejahatan Lintas Negara (Analisis Kasus Korupsi Alstom oleh Komisi Pemberantasan Korupsi)” ditulis oleh Sari Wardhani Ismakoen. Korupsi merupakan salah satu kejahatan transnasional karena jejak perolehan korupsi sering dikaburkan dengan menggunakan afiliasi lintas yurisdiksi, termasuk di Indonesia. Hal ini membuat upaya penegakan hukum dan upaya pengembalian aset terhadap kerugian negara menjadi tidak maksimal. Ketika pelaku pidana berafiliasi dengan pelaku pidana lintas yurisdiksi, aparat penegak hukum akan menghadapi permasalahan baik dalam penanganan perkara untuk mengikuti aliran dana kejahatan (follow the money) maupun rekam jejak pelaku (follow the suspect). Kasus Alstom yang ditangani oleh KPK diangkat sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Pendekatan Himmelman (2002) digunakan untuk menggambarkan pola kerjasama yang dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus korupsi lintas negara. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama dapat disesuaikan dengan fokus strategi masing-masing Lembaga yang berupa investigasi, penegakan hukum, pencegahan, penyadaran dan pendidikan, atau kombinasi dari beberapa elemen atau keseluruhan. Pola kerjasama dapat berupa networking, coordinating, cooperating hingga collaborating. Tema kebijakan kriminal diangkat dalam artikel karya Radhistya Ireka Santosa dengan judul “Covid-19, Banalitas Kejahatan, dan Kriminologi Kesejahteraan selama Aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)”. Artikel ini menggunakan kriminologi kesejahteraan sebagai perspektif yang digunakan untuk menganalisis aturan PPKM. Mustofa (2010) mengemukakan bahwa negara mempunyai alasan untuk menindak pelaku kejahatan setelah terlebih dahulu mensejahterakan rakyatnya. Konsep Kriminologi kesejahteraan melihat adanya 4 aspek untuk mengendalikan kejahatan, yaitu aspek regulasi, sosialisasi, fasilitasi dan penerapan sanksi. Studi ini menunjukkan bahwa penertiban pedagang yang melanggar aturan PPKM oleh aparat seperti konsep banality of evil. Begitu juga dengan penegakan dan sanksi yang kurang memperhatikan aspek fasilitas dan sosialisasi sesuai dengan penjelasan kriminologi kesejahteraan. Tindakan dan sanksi harus melihat hak pedagang sebelum mengambil tindakan dan menerapkan sanksi. Selanjutnya dalam penegakan dan penerapan sanksi harus memperhatikan aspek pemenuhan fasilitas bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan dan sanksi. Edisi kali ini ditutup oleh artikel yang ditulis oleh Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa. Artikel yang berjudul “Konflik Sosial dan Politik Identitas sebagai Kecacatan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017” ini mengangkat isu politik identitas dan politisasi agama dalam kontestasi politik nasional yang pada akhirnya memunculkan beragam konflik. Teori konflik, pemikiran kelompok, dan teori mobilisasi sumber daya digunakan sebagai pisau analisis dalam studi ini. Berdasarkan analisisnya, artikel ini menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia sangat mudah terprovokasi dengan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan identitas. Demokrasi justru memberikan dampak eskalasi konflik sosial yang lebih masif yang didasarkan pada keberagaman identitas, kepentingan, kelompok, dan egoisme individu. Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membentuk sebuah pemikiran subjektif yang dominan dan berujung pada mobilisasi massa yang destruktif. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Kami memohon maaf kepada seluruh pihak jika masih terdapat kekurangan dalam hal substansi maupun penyajian artikel yang terbit dalam edisi kali ini. Masukan konstruktif dari para pembaca tentunya akan menjadi penyemangat yang berharga bagi kami untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut pada terbitan yang akan datang. Tidak lupa kami mengundang semua pihak dari berbagai kalangan untuk mengirimkan buah pemikirannya dalam bentuk naskah artikel dengan topik-topik dari berbagai disiplin ilmu yang bersinggungan dengan perspektif kriminologi. Salam hangat, Editor in Chief Jurnal Deviance Nadia Utami Larasati
The Utilization of Intelligent Traffic Systems for Managing Traffic Problems in Tourism Areas: A Literature Review Hasby Ristama
Deviance Jurnal kriminologi Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.2379

Abstract

This research aims to investigate the utilization of intelligent traffic systems (ITS) to address traffic issues in regions popular among tourists. The present study employs a literature review methodology to systematically analyze and compile diverse research findings about the utilization of technology in traffic engineering within tourist destinations. The results indicate that implementing intelligent transportation systems (ITS) can be viable for addressing traffic management challenges in tourist destinations. Integrating information and communication technology (ICT) can optimize traffic management, enhance transportation infrastructure, augment transportation coordination and management, and bolster traffic security in tourist destinations. The prescribed steps for implementing ITS involve conducting a thorough analysis of needs, devising, and designing an appropriate ITS solution, executing the implementation process, and operationalizing and maintaining the ITS system. The study's findings suggest that Intelligent Transportation Systems (ITS) hold significant promise for enhancing traffic management in tourist regions. Implementing suitable measures by Intelligent Transportation Systems (ITS) can effectively address traffic congestion, insufficient infrastructure, inadequate coordination, and safety concerns in managing traffic in tourist destinations. Furthermore, implementing Intelligent Transportation Systems (ITS) can enhance efficiency, safety, and the overall tourist experience while mitigating the environmental footprint of transportation systems in tourist destinations. The Intelligent Traffic System (ITS) is a traffic management solution that utilizes information and communication technology to enhance traffic flow and safety. ITS is particularly relevant in tourist areas where traffic congestion can be a significant issue.
Konflik Sosial berupa Politisasi Agama sebagai Sisi Gelap Politik Indonesia Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa
Deviance Jurnal kriminologi Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.2356

Abstract

Konflik sosial merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam masyarakat. Meski demikian, dampak dan tingkat keparahan yang ditimbulkan sering kali masif dan destruktif. Permasalahannya adalah Indonesia memiliki sebuah rekam sejarah yang buruk dalam kontestasi politik nasional, yaitu politik identitas dan politisasi agama. Studi ini berusaha membuktikan keterkaitan antara politik identitas, konflik sosial, dan mobilisasi sumber daya untuk gerakan sosial yang destruktif dengan tujuan mencegah pengulangan fenomena pada pesta demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berupa studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Indonesia sangat mudah terprovokasi dengan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan identitas. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membentuk sebuah pemikiran subjektif yang dominan dan berujung pada mobilisasi massa yang destruktif.
Covid-19, Banalitas Kejahatan, dan Kriminologi Kesejahteraan selama Aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Radhistya Ireka Santosa
Deviance Jurnal kriminologi Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36080/djk.1806

Abstract

Meningkatnya jumlah penularan Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan peraturan (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) membuat tindakan dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar, terutama pedagang kecil. Tujuan tulisan ini untuk adalah menganalisis banalitas kejahatan, dan kriminologi kesejahteraan dalam peraturan PPKM. Metode penelitian menggunakan studi literatur yang relevan terkait dengan banalitas kejahatan, dan kriminologi kesejahteraan. Dari studi literatur yang ada dikatakan bahwa penegakan aparat yang tidak sesuai dengan hal tersebut dikatakan banality of evil. Sedangkan penegakan dan sanksi juga kurang memperhatikan aspek fasilitas dan sosialisasi sesuai dengan penjelasan kriminologi kesejahteraan. Tindakan dan sanksi harus melihat hak pedagang sebelum mengambil tindakan dan menerapkan sanksi. Selanjutnya dalam penegakan dan penerapan sanksi harus memperhatikan aspek pemenuhan fasilitas bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan dan sanksi. Karena dalam kriminologi kesejahteraan digunakan untuk pencegahan dan pengendalian sebelum suatu pelanggaran terjadi. Inilah yang digunakan kriminologi kesejahteraan untuk mengurangi banalitas kejahatan yang ada pada saat penuntutan di lapangan

Page 1 of 1 | Total Record : 7