cover
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
abdimasawl@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bukit Raya No. 25, Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Abdimas Awang Long: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
ISSN : 27764443     EISSN : 27763757     DOI : -
Abdimas Awang Long adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH AWANG LONG. Abdimas Awang Long memilik e-ISSN 2776-3757 dan p-ISSN 2776-4443. Pemilihan dan penggunaan kata Abdimas Awang Long dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di tingkat nasional maupun international. Abdimas Awang Long terbit dalam setahun dua kali yaitu pada bulan Januari dan Juni. Pengiriman artikel dapat dilakukan melalui daring dengan melakukan registrasi terlebih dahulu pada website ini. Abdimas Awang Long menerima artikel pada bidang kajian hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum international, hukum masyarakat pembangunan, hukum islam, hukum bisnis, hukum acara dan hak asasi manusia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 122 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Anita Theresia; Adi Wijaya; Muhamad Japri
Abdimas Awang Long Vol 3 No 2 (2020): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v3i2.354

Abstract

Pandemic Covid 19 yang hingga saat ini masih kita alami tidak hanya memberi dampak bagi seluruh umat manusia, tetapi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan harus bersiap dengan segala resiko yang mungkin terjadi saat menjalankan tugasnya. Sebagai garda terdepan yang setiap hari merawat pasien Covid-19 dengan resiko sangat tinggi terhadap penularan virus tersebut. Perlindungan hukum bagi para tenaga kesehatan sering terabaikan, seolah mayarakat apatis dan beropini bahwa itu sudah sebagai tugas dan tanggungjawab sebagai tenaga medis. Resiko penularan virus yang tidak hanya bisa dialami oleh tenaga kesehatan itu sendiri tetapi juga anggota keluarganya. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas. Berikut kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Efektifitas Penegakan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur Rosa Bella; Husni Thamrin; Aji Titin Roswitha N
Abdimas Awang Long Vol 3 No 2 (2020): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v3i2.355

Abstract

Sejatinya remaja di bawah 19 tahun masih harus memperkuat diri dari sisi pendidikan, mental spiritual, daya tahan tubuh hingga ekonomi yang akan menopang kesejahteraan hidup mereka saat memasuki jenjang keluarga. Bagaimana jika masa masa indah sebagai remaja terenggut karena harus menikah di usia muda. Pernikahan dibawah umur lebih banyak mendatangkan mudarat sehingga para orangtua, wali, yang menikahkan itu seharusnya tetap berpegang pada UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.
IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN ATAS TANAH DI KOTA SAMARINDA (PERKARA PERDATA NOMOR : 27/PDT.G/2016/PN.SMR.) Rusli Akib; Muhamad Japri; Eli Tri Kursiswanti
Abdimas Awang Long Vol 3 No 2 (2020): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v3i2.357

Abstract

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas kepemilikan sertipikat Hak Milik atas tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 32 menyatakan sertipikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan yang kuat apabila setelah 5 tahun diterbitkan sertipikat tersebut, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sejak terbitnya sertipikat. Namun pada faktanya dalam perkara perdata Nomor: 27/Pdt.G/2016/ PN.Smr sertipikat tersebut dibatalkan pada saat persidangan.Untuk mengulas pembahasan Penulis mengunakan metode penelitian normatif empiris yang menghasilkan pembahasan, yaitu dalam penerapan pasal 32 PP. No. 24 Tahun 1997 terdapat dua sistem yakni sistem stelsel negatif dan stelsel positif terhadap pendaftaran atas tanah. Selain itu pula Penerapan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terjadi pertentangan pada tingkat asas hukum sebagai berikut ; (1) Penerapan asas Lex posterior derogate legi priori, (2) Penerapan asas Lex specialis derogate legi generalis (3) penerapan asas Lex superior derogate legi inferiori. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan Penerapan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terhadap Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Smr, telah diabaikan atau tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum karena apabila Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Atas Tanah diterapkan, maka akan menimbulkan pertentangan-pertentangan. Dan Pertentangan yang timbul disebabkan kedudukan peraturan yang tidak balance (seimbang) sehingga tidak dapat diterapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terhadap Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, KUHPerdata, dan Algemene Bepalingen, sedangkan Asas Lex superior derogate legi inferiori juga tidak dapat diterapkan mengingat pembidangan yang diatur pada kedua peraturan berbeda.
PENYULUHAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA Mardiansyah; Husni Thamrin; Eli Tri Kursiswanti
Abdimas Awang Long Vol 3 No 2 (2020): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v3i2.358

Abstract

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan Internasional, penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan kejahatan, karena narkotika dianggap memiliki pengaruh negatif yang dapat menyebabkan penggunanya melakukan suatu kejahatan. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja dan bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika di Indonesia menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa usaha penanggulangan kejahatan yaitu lewat pembuatan undang-undang, yang hakekatnya juga merupakan usaha perlindungan masyarakat (social welfare), bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya.
EFEKTIFITAS PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERNIKAHAN SIRI Yanuel Albert Faisan; Aji titin Roswitha N; Adi Wijaya
Abdimas Awang Long Vol 3 No 2 (2020): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v3i2.360

Abstract

Pernikahan sejatinya adalah menjadi momentum untuk membagi kebahagiaan kepada orang lain, membagikan legalitas dan romantisme kebahagiaan sebagai pasangan suami istri. Tetapi tidak jarang pasangan harus menutupi kebahagiaannya melalui nikah siri. Beberapa factor yang menyebabkan seseorang melakukan nikah siri seperti usia yang belum cukup seperti yang dianjurkan pemerintah, permasalahan ekonomi dan yang paling ironis adalah poligami. Nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dibawah tangan berdasarkan ajaran agama, adat istiadat dan tanpa pengakuan resmi dari hukum Negara, karena memang tidak tercatat di lembaga milik Negara. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.
OPTIMALISASI FITUR AUTOCRAT GOOGLE SHEET UNTUK MEMBUAT E-CERTICATE PADA SEKOLAH Wulandari, Sri; Aghnia Dian Lestari; Fajarianto, Otto; Pratiwi Kartika Sari
Abdimas Awang Long Vol. 5 No. 2 (2022): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v5i1.438

Abstract

Pandemi Covid 19 membuat pendidikan beralih dengan sistem pembelajaran bersifat jaraj jauh dengan menggunakankan media online. Sekolah menjadi lembaga yang harus beradaptasi dengan keadaan pandemi covid yang melanda di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia, pendidikan mengalmai adaptasi yang harus segera dipahami sebagai slaah satu cara untuk bertahan agar mampu terus membuat pendidikan di Indonesia tetap berjalan. Mitra kegiatan ini adalah Mts Al Hidayah Karangmangu yang berada di Kabupaten Cirebon.Fitur Autocrat adalah fitur yang disediakan oleh Google yang digunakan untuk membuat sertifikat secara soft file, sehingga mempermudah lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan seminar ataupun workshop yang membutuhkan sertifikat sebagai sarana untuk bukti fisik keikutsertaan peserta dan nara sumber dalam acara tersebut. Hal ini menjadi penting dikarenakan pandemi covid yang memaksa kita untuk menghindari kontak fisik dan berkomunikasi dengan menggunakan media online. Maka E-Certificate sertifikat bisa digunakan secara massif dalam suatu pertemuan virtual. Metode pelaksanaan pengabdian meliputi: (1) metode pendekatan yang dilakukan mulai tahap survei, perijinan, dan pemberian motivasi bagi guru yang akan mengikuti pelatihan (2) metode pelaksanaan program, meliputi tahap pendahuluan, tahap sosialisasi dan audiensi, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi akhir. Hasil kegiatan ini diharapkan yang mengikuti pelatihan, telah mampu membuat E-Certificate dalam program autocrat.
Optimalisasi Fasilitas Coworking Space Dalam Pembinaan Seni Dan Budaya Masyarakat Di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistika Kota Cirebon Sutarjo; Nurfalah, Farida; Nurruzzaman; Rifka Noviani Santika
Abdimas Awang Long Vol. 5 No. 2 (2022): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v5i2.439

Abstract

Saat sekarang, kebutuhan coworking space mampu menjadi tempat bagi para pekerja kreatif untuk menghasilkan karya kolaboratif yang cerdas dan inspiratif. Ruang tersebut perlu dimanfaatkan salah satunya dalam pembinaan seni dan budaya masyarakat khususnya angklung sebagai salah satu konsep pengelolaan wilayah bagi pengelolaan aset, infrastruktur, dan fasilitas, yang terprogramkan pula di Universitas Swadaya Gunung Jati sebagai dunia pendidikan dengan berbasis kearifan lokal dan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kota Cirebon yang memiliki binaan dan program layanan publik dengan mensosialisasikan kembali angklung dalam beragam media dan kegiatan. Metode yang digunakan dengan melakukan sharing, simulasi, pengambilan gambar dan tanya jawab disesuaikan dengan tema yang meliputi :sharing, simulasi dan pengambilan gambar Pagelaran Angklun, serta tampil di Televisi pada acara talkshow yang tayang di RCTV Kota Cirebon secara live pada hari Rabu 8 Desember 2021 pukul 20.00 sd 22.00 WIB dan YouTube serta Facebook. Adapun Masyarakat merekomendasikan memelihara eksistensi seni angklung sebagai ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, beragam event, ataupun tampil di cafe. Dkis juga memberikan kesempatan pada Mahasiswa MBKM Magang Industri maupun yang Jobtraining untuk turut serta.
Pelatihan Digital Marketing Bagi Ibu-Ibu PKK RT 02 RW 008 Kelurahan Serpong Adji Widodo; Ahmad Nurhadi; Harsono, Yhonanda
Abdimas Awang Long Vol. 5 No. 2 (2022): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v5i2.440

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan Digital Marketing bagi Ibu-ibu PKK sebagai kelanjutan dari program peningkatan program ekonomi kreatif di lingkungan RT 02 RW 008 Kelurahan Serpong. Acara pengabdian kepada masyarakat ini diadakan pada tanggal 22 Mei 2021, bertempat di Musholah Abu Bakar RT 02 RW 008 Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan. Metode yang digunakan yaitu dengan presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Adapun peserta yang hadir dari Ketua RW 008, Ketua RT 02, Kader PKK, dosen dan mahasiswa. Pada sesi presentasi narasumber menyampaikan perihal pentingnya digital marketing dalam memasarkan barang. Dengan perkembangan teknologi digital marketing sangat dibutuhkan dalam pemasaran produk. Pemasaran online dapat menembus batas waktu dan ruang dan tempat pemasaran, artinya dapat berjualan kapan saja dan dimana saja. Dibutuhkan strategi dalam mempergunakan digital marketing agar meningkatkan penjualan. Bidang usaha ekonomi kreatif yang sudah berjalan meliputi bidang kuliner seperti warung bubur ayam, warung lontong sayur, kue kering, dan gorengan, juga outlet penjahit pakaian. Dari diskusi ibu-ibu PKK sangat tertarik dengan digital marketing. Beberapa usaha yang dijalankan sebagian sudah menggunakan media sosial dalam pemasarannya seperti facebook dan instagram. Sebagian besar sudah memasarkan melalui pesan singkat melalui Whatsapp grup. Disarankan agar ibu-ibu meningkatkan lagi strategi digital marketingnya secara bertahap dengan menerapkan Search Engine Optimization (SEO), menggunakan Pay-per-click advertising, content marketing, memanfaatkan social media marketing, dan email marketing.
Pelatihan Laporan Keuangan Usaha Kecil Menengah Pada Usaha Rumahan Ibu-Ibu Rumahtangga yang Tergabung Dalam PKK RT 002 RW 008 Kelurahan Serpong Tangerang Selatan Gojali Supiandi; Tita Amalya, Neneng; Udin Saparudin
Abdimas Awang Long Vol. 5 No. 2 (2022): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v5i2.441

Abstract

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan yang dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar membuat keputusan-keputusan ekonomi. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengetahui kendala-kendala yang dihadapi UKM dalam menyusun laporan keuangan untuk merancang sistem akuntansi sederhana yang dapat membantu dan memudahkan para pemilik UKM dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta membantu memberikan solusi atas permasalahan kaitan dengan sumber daya manusia. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi survei, penyusunan proposal, perencanaan kegiatan, penyusunan materi pelatihan dan koordinasi dengan pihak terkait serta persiapan bahan dan alat pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan pelatihan teori dan praktek. Pelatihan ini melalui praktek langsung dengan memberikan FORM (lampiran) yang sudah tersusun laporan keuangan sehingga peserta PKM (ibu-ibu PKK) dapat langsung mengisi nya berdasarkan usaha yang dijalankan masing-masing peserta didampingi oleh narasumber dalam cara membuatnya. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Setelah dilaksanakan pelatihan ini pertama, peserta mengalami peningkatan pemahaman penyusunan laporan keuangan. Kedua, peserta menyadari pentingnya dalam membuat laporan keuangan atas usahanya sehingga mengetahui jumlah pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh per periodenya. Ketiga, peserta mengalami peningkatan melalui kemampuan mengelola keuangan usahanya.
Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tina Marlina; Montisa Mariana; Irma Maulida
Abdimas Awang Long Vol. 5 No. 2 (2022): Juni, Abdimas Awang Long
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awal.v5i1.442

Abstract

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi salah satunya terkait tentang kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para pengurus/Ibu-ibu PKK Desa Sampiran Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon adalah dengan menggunakan metode penyuluhan hukum, pendampingan dan pemberian konsultasi terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT yakni mengenai pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT.

Page 4 of 13 | Total Record : 122