Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 2 (2023)"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS STATUS HUKUM TANAH YANG HANYA BERDASAR PADA ALAS HAK SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH YANG DITULIS DIBAWAH TANGAN YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Laurentine, Lauw Lisya]]>;
<![CDATA[Azifah K., Azma Nur]]>;
<![CDATA[Berliani, Rizky Aprilia]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis terkait Analisis Status Hukum Tanah Yang Hanya Berdasar Pada Alas Hak Surat Keterangan Penguasaan Tanah Yang Ditulis Dibawah Tangan Yang Terjadi Di Kota Balikpapan. Tanah merupakan satu diantara kebutuhan mendasar manusia. Diantara fungsi dari tanah digunakan untuk membangun tempat tinggal dan menjalankan kehidupannya. Suatu kebutuhan akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan tanah akan semakin meningkat pula, berkaitan dengan peran penting tanah dalam kehidupan manusia dan pembangunan suatu negara maka perlu adanya pengaturan yang jelas dan tepat agar dapat mengakomodasi permasalahan terkait pertanahan. Rumusan masalah ini Bagaimanakah status hukum tanah yang hanya berdasar pada alas hak surat keterangan penguasaan tanah yang ditulis dibawah tangan yang terjadi di kota Balikpapan. Metode Pendekatan dalam penelitian lebih mengedepankan penggunaan pendekatan secara yuridis empiris. Metode yuridis atau dari segi hukum untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku. Status hukum tanah yang hanya berdasar pada alas hak surat keterangan tanah yang ditulis dibawah tangan yang terjadi di Kota tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya karena keberadaan surat keterangan penguasaan tanah sebagai alas hak yang ditulis dibawah hanya menegaskan mengenai riwayat dan asal-usul tanah. Selain itu keberadaan Surat keterangan penguasaan tanah yang ditulis dibawah tangan tersebut bisa dijadikan bukti hukum dalam proses pembuatan sertifikat.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) KREDIT PEMILIKAN RUMAH OLEH DEBITUR PADA BANK ]]>
<![CDATA[Kadir Putra, Johan's]]>;
<![CDATA[Siahaan, Hotma Elisa Irene]]>;
<![CDATA[Sitinjak, Denny Fernando]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab akibat hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh debitur (konsumen) bersama developer tanpa melibatkan pihak Bank selaku kreditur, ditinjau dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perjanjian perikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian timbal-balik yang mengikat 2 (dua) pihak yaitu penjual dan pembeli, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh debitur dan developer dengan tidak melibatkan pihak Bank selaku kreditur, mengakibatkan debitur tetap harus melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) kepada pihak Bank. Pasal 1266 KUHPerdata dan pasal 1267 KUHPerdata jelas mengatur mengenai syarat batal, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Kata Kunci: Akibat hukum, pembatalan, perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Al Ashar, Irhashupanah]]>;
<![CDATA[Lutviah, Siti]]>;
<![CDATA[Chandra, Yesaya Michael]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyak terjadi kasus pelecehan seksual yang beredar di media elekronik maupun media cetak merupakan indikasi meningkatnya pelanggaran pidana yang terkait dengan kesusilaan. Pelecehan seksual dapat terjadi dengan pelakunya yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Balikpapan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hukum di tuntut untuk dapat memberikan perhatian yang khusus bagi kepentingan anak, dalam hal ini dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang banyak dialami oleh anak-anak Indonesia. Agar dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukannya penegakkan hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual sehingga dapat memberikan efek jera dan meminimalisir tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak. Penegakkan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual. Penegakkan hukum yang di maksud berupa pemberian sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelecehan Seksual; Anak ]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN PENGGUNAAN SENJATA NUKLIR DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Prisca, Pricilia]]>;
<![CDATA[Mahendra, Jacki]]>;
<![CDATA[Arafah, Namira Nur]]>;
<![CDATA[Ainara, Ezra]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Hukum Internasional tidak melarang pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai, pemanfaatan tenaga nuklir harus memeperhatikan semboyan atau azas keselamatan pemanfaatan nuklir. Dalam rumusan masalah ini penggunaan senjata nuklir dalam kerangka hukum internasional dan penerapan sanksi dalam penyalahgunaan penggunaan senjata nuklir metode penelitian yang digunakan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif ini hanya mencakup azas-azas hukum serta sistematik hukum. Bahan penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Jenis pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang– undangan (the statute approach) dan analisa konsep hukum atau sering disebut dengan analytical and conceptual approach. Hasil penelitian menunjukan keberadaan legislasi internasional yang disponsori dan dikembangkan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) yang telah mendorong percepatan dan promosi penggunaan tenaga nuklir dalam berbagai bidang aplikasi dewasa ini untuk perdamaian dan kesejahteraan umat manusia.bagaimana pengaturan hukum internasional membahas mengenai yang seharusnya Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) melalui negara-negara anggotanya melakukan sosialisasi mengenai tenaga nuklir tersebut serta penggunaannya untuk kepentingan damai. penerapan sanksi dapat atau penyalagunaan dapat melalui perundingan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dengan negara yang bersangkutan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA).]]>
<![CDATA[PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Janur, Nur Akifah]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan data statistik Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sepanjang tahun 2023 terdapat 12.094 kasus kekerasan, 9.953 kasus korbannya adalah perempuan, 4.962 mengalami kekerasan seksual, 3.706 kekerasan fisik, 3.508 kekerasan psikis, 1.088 kasus penelantaran, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Selama ini, penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak hanya menekankan aspek pemberian sanksi pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Padahal korban membutuhkan penganganan, perawatan dan pemulihan dari akibat perbuatan tersebut. Untuk itu, artikel ini fokus mengurangai hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual dan implikasi yuridis yang ditimbulkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Disahkannya Undang- Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang rentang menjadi korban kekerasan. Pemberian restitusi kepada korban diatur dalam beberapa regulasi salah satunya UU TPKS akan tetapi pemberian restitusi hanya bisa dilakukan apabila korban mengajukan permohonan. Kata Kunci: Restitusi, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA ]]>
<![CDATA[Megantoro, Virginia Putri Kelly]]>;
<![CDATA[Wahida, Nur]]>;
<![CDATA[J, Ervina Zaputri]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Satwa liar merupakan semua hewan yang hidup di darat, air, dan udara yang memiliki sifat yang liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 Ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat permasalahan hukum terkait satwa liar yang dilindungi di Kalimantan Timur, yaitu kasus aktivitas perdagangan satwa yang dilindungi secara online dengan menggunakan akun facebook. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya dalam penanganan kasus satwa liar yang dilindungi di Kalimantan Timur. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji terkait bahan hukum dengan cara mempelajari beberapa jenis teori, konsep-konsep, asas-asas serta Peraturan Perundang-Undangan kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menjabarkan hasil penelitian ini , Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar di atur dalam Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 Ayat (1). Selain menggunakan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 Ayat (1), selain itu menggunakan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM LAUT ATAS KASUS PERAIRAN NATUNA ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK ]]>
<![CDATA[Putri, Mega Febria]]>;
<![CDATA[Azizah, Syifa]]>;
<![CDATA[Putri, Anita]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kondisi geografis yang strategis, Indonesia diberkhi dengan ragam kekayaan sumber daya alam. Namun hal ini masih belum dimanfaatkan serta di optimalkan secara baik demi kemakmuran bangsa salah satunya pengelolaan serta pemanfaatan yang ada di area Natuna. Natuna sendiri merupakan jalur lintas laut internasional yang mana berdekatan langsung dengan batas-batas peraian negara-negara yang menjadikan area ini kerap terjadi perselisihan maupun sengketa. Tiongkok salah satu negara yang kerap menegaskan klaim teritorial Natuna yang menjadikan Tiongkok dan Indonesia bersengketa dalam merebutkan perairan Laut Natuna Indonesia. Namun UNCLOS 1982 menyatakan dengan jelas bahwa Natuna merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia yanng mana Natuna merupakan bagian dari Indonesia. Hal ini membuat konflik antar dua negara ini kian memanas hingga Indonesia melakukan pengiriman pasukan angkatan laut guna melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar perairan Natuna.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS KARENA HUBUNGAN DARAH, HUBUNGAN PERKAWINAN, DAN KARENA SURAT WASIAT ]]>
<![CDATA[Abdillah, Ari]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hukum kewarisan perdata barat merupakan turunan dari Burgerlijk Wetboek (BW) milik Belanda. Pemberlakuan Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum ditengah-tengah masyarakat. Burgerlijk Wetboek (BW) akan tetap berlaku selama aturan mengenai hukum perdata yang baru belum dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ahli waris dalam Burgerlijk Wetboek (BW) terdiri dari ahli waris karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena surat wasiat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pembagian hak waris kepada ahli waris karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena surat wasiat menurut ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW). Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang analisisnya berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku saat ini dan dikaitkan dengan permasalahan hukum yang menjadi pokok bahasan penelitian. Berdasarkan penelitian ini maka ditemukan perbedaan cara pembagian hak waris disebabkan adanya perbedaan hubungan antara pewaris dan ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi tiga golongan yaitu ahli waris karena hubungan darah, hubungan perkawinan, dan karena surat wasiat yang masing-masing mempunyai cara pembagian hak waris yang berbeda pula.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ADAT PASER YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM AKSI DEMONSTRASI MENUNTUT KEADILAN DI PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Jaya, Hasrun]]>;
<![CDATA[Jiharnadi, Jaya]]>;
<![CDATA[Purba, Andre Marudut Halomoan]]>;
<![CDATA[Gultom, Mangara Maidlando]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara Indonesia adalah negara Hukum sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, dengan menganut Rechstaat (Eropa Kontinental) sebagai salah satu gagasan konstitualisme dalam suatu negara. Dengan hukum positif yang terkodefikasi secara sistematis berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun sistem penegakan hukum di Indonesia. Fungsi hukum itu sendiri dikawal oleh penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan. Namun persoalan hukum tentunya bukan hanya tanggungjawab penegak hukum, melainkan adalah tanggung jawab seluruh komponen negara termasuk masyarakat dengan kualitas kepatuhannya terhadap hukum.Masalah hukum dimasyarakat adalah tantangan yang dihadapi oleh negara yang merupakan negara Hukum. Kualitas kepatuhan hukum yang tidak optimal dari semua pihak, baik masyarakat maupun penegak hukum, tentunya akan melahirkan masalah hukum. Contoh masalah hukum, yakni kasus pembunuhan terhadap pemuda terjadi di penajam yang mengakibatkan meninggalnya pelajar dari longkali Kab. Paser. Akibat dari kasus tersebut berakibat lahirnya aksi solidaritas Masyarakat Adat Paser yang turun kejalan melakukan unjukrasa di Kab.Penajam Paser Utara, bahkan unjukrasa itu dilakukan salahsatunya di pelabuhan Penajam. Peserta unjukrasa dalam dokumentasi media massa yang beredar ditengah masyarakat melalui media sosial, terlihat membawa senjata tajam yaitu parang. Hal ini menjadi tidak lazim dalam pelaksanaan unjukrasa apalagi jika dikaitkan dengan hukum yang tengah berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENCEMARAN LAUT DI BALIKPAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Rinto, Rinto]]>;
<![CDATA[Satryawan, Mochamad Adhi]]>;
<![CDATA[Prihambudi, Dhifa Nugraha]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Asep Rafi]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 5, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kapal MV Ever Judger berbendera Panama yang nahkoda berikut anak buah kapal seluruhnya berkebangsaan Tiongkok menabrak pipa milik PT Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan yang membuat pipa tersebut patah dan terseret kapal sehingga menyebabkan tercemarnya laut oleh minyak tersebut. Atas peristiwa tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran laut akibat tumpahan minyak? (2) Siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus tumpahan minyak di Balikpapan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Kedua, Bahwa penerapan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara spesifik ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Bab XV mengenai ketentuan pidana UU No. 32 Tahun 2009. Mengenai sanksi pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009.]]>
