cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 279 Documents
 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ANTARA PETANI PERKEBUNAN DENGAN PT. KIDECO JAYA AGUNG MELALUI MEDIASI (STUDY PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PT. KIDECO JAYA AGUNG DI KECAMATAN BATU SOPANG) Cakra Indah Putri Sumantri; Devi Three Anggraeni; Lina Natalia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.645 KB)

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah menggunakan mediasi yang dilakukan PT. Kideco Jaya Agung yakni perusahaan pertambangan yang melakukan tumpang tindih tanah perkebunan milik petani di Kecamatan Batu Sopang.  
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGENDARA RODA DUA YANG BERKENDARA SECARA MELAWAN ARUS DI KOTA BALIKPAPAN Ahmad Risky Adha
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (737.278 KB)

Abstract

INTISARIOleh    : Ahmad Risky Adha[1], Susilo Handoyo[2], Rosdiana[3]            Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah pertama, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan serta yang kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan.            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengendara roda dua yang berkendara secara melawan arus dan mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara roda dua yang berkendara secara melawan arus di kota Balikpapan.            Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, karena dalam penelitian ini menitikberatkan pada hukum beserta kaidahnya yang meliputi peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang ada agar dapat sesuai dengan kenyataan yang ada agar dapat sesuai dengan kenyataan yang ada dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan objek penelitian untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang ada.            Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa terkait dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih mengalami kesulitan dalam penerapannya, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat terhadap penegakan hukum terhadap pengendara roda dua (2) yang berkendara secara melawan arus. Faktor-faktor tersebut antara lain karena masyarakat belum sepenuhnya mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Selain itu karena faktor budaya di masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari tentang pentingnya mentaati peraturan perundang-undangan khususnya undang-undanglali lintas dan angkutan jalan. Penegakan hukum dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu penegakan hukum secara represif dan penegakan hukum secara preventif.[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Univrsitas Balikpapan[2] Dosen Fakultas Hukum Unibersitas Balikpapan, Pembimbing I[3] Dosen Fakultas Hukum Unibersitas Balikpapan, Pembimbing II
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENJUAL OBAT ABORSI SECARA ONLINE YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KOTA BALIKPAPAN Bella Claudia Maria Giovana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1516.262 KB)

Abstract

Banyaknya produk penggugur kandungan diperkenalkan dalam media sosial online dan jual beli yang dilakukan secara langsung merupakan salah satu kasus penyebab tingginya angka aborsi di Indonesia. Maraknya penjualan obat keras yang dijual melalui media daring (online) yang tidak memiliki izin menjual obat aborsi di Indonesia harus diwaspadai. Melalui media online oknum-oknum tersebut lebih mudah mempromosikan obat berbahaya tersebut, bahkan untuk meyakinkan calon pembeli para oknum-oknum tersebut memasang testimoni bahwa obat yang mereka jual sudah terbukti dapat mengugurkan kandungan. Dan sangat meresahkan masyarakat di Indonesia, terutama di Balikpapan. Rumusan masalah penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum terhadap penjual obat aborsi secara online yang tidak memiliki izin di kota Balikpapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan melakukan penelitian pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaku dapat diminta pertanggungjawaban hukum karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 196, dengan pertanggungjawaban pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan dalam Pasal 197 yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas)tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penjualan Obat Online, Obat Aborsi, Aborsi
KEDUDUKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JAM OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Belli Awai
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.496 KB)

Abstract

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 menjelaskan asas Pembentukan Perundang-undangan yang baik meliputi, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat di laksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sedangkan Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (lihat Pasal 8 ayat [2] UU 12/2011) Tentang Pembentukan Perundang-Undangan.  Terkait dengan Paraturan Walikota Balikpapan Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jam Operasional Kendaraan Angkutan Alat Berat tidak dapat berjalan dengan maksimal karena hanya bersipat peraturan teknis tanpa sanksi hukum yang jelas dan mengikat.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG DISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Rischa Oktavyani
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (129.537 KB)

Abstract

Latar belakang penulisan ini adalah perkembangan teknologi yang pada akhirnya menimbulkan kejahatan baru yaitu kejahatan dunia maya (Cyber Crime), salah satunya yaitu pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Tujuan Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Penegakam Hukum Terhadap Pelaku Yang Mendistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Di Wilayah Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang ditunjang berupa data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain dari data itu juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur guna mencari data pelanggaran tersebut. Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum yaitu jumlah aparat yang tidak seimbang dengan banyaknya kasus yang harus ditangani, faktor sarana atau fasilitas yaitu fasilitas yang digunakan yaitu komputer yang terdapat di Subdit V Siber hanya ada 1 set yang di pergunakan untuk patroli Cyber, serta faktor masyarakat dan kebudayaan yaitu kurangnya sadar hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE YANG MERUGIKAN NASABAH BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG TANAH GROGOT DI KABUPATEN PASER Novita Permatasari
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.979 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser dan apa faktor-faktor yang menghambat  penegakan hukum  terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser, serta untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum  terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia  Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia  Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser dilakukan secara preventif dan represif. Yaitu dengan melakukan upaya pencegahan seperti himbauan kepada masyarakat serta upaya penindakan seperti melakukan pemblokiran rekening terhadap nasabah yang menyalahgunakan penggunaan rekening.Serta Kepolisian dapat melakukan tindakan penangkapan dan penahan terhadap pelaku penipuan melalui media online. Namun ada beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penipuan melalui media online yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser yaitu ada faktor hukum seperti terbatasnya proses penyelidikan dikarenakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, faktor penegak hukum seperti kurangnya kompetensi penegak hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik, faktor sarana atau fasilitas pendukung seperti tidak ada unit khusus dari Kepolisian dalam menangani kejahatan dunia maya serta faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang ada di Kabupaten Paser.
ARGUMENTASI HUKUM PASAL 131 UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TEHADAP SESEORANG YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA PEREDERAN NARKOTIKA DALAM SATU RUMAH PERSPEKTIF KEADILAN Pandu Putra Gunawan; Melona Emerald Jaezah; Rusliansyah .
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (193.75 KB)

Abstract

Ketentuan Pasal 131 UU Narokotika mensyaratkan bahwa apabila seseorang yang tidak melaporkan adanya peredaran narkotika maka dapat dijerat dengan pasal tersebut. Ketentuan Pasal 131 UU Narkotika tersebut menyiratkan bahwa setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkotika wajib melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Rumusan pasal 131 ini menimbulkan beberapa penafsiran di dalamnya, mengenai apakah seseorang yang diwajibkan melapor ini haruslah melihat secara langsung ataukah atau cukup hanya dengan menerima informasi dari orang lain pun ia harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib, namun bagaimana dengan seorang istri yang tidak mengetahui kegiatan dan pekerjaan sang suami sebagai pengedar narkotika tentu ini sangat tidaklah adil bagi istri, yang mana keseharian istri tidak mengetahui pekerjaan suaminya. Oleh karena itu di butuhkan pengklasifikasian yang jelas tentang kategori pembiaran tindak pidana di dalam pasal 131 ini, antara lain seperti apakah seseorang harus melihat langsung ataukah cukup dengan mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana tersebut sehingga seseorang dapat di kategorikan melakukan perbuatan pembiaran tindak pidana narkotika, seharusnya pihak kepolisian tidak menjerat dalam berita acara pemerikasaan dengan menggunakan Pasal 131 UU Narkotika terhadap seseorang istri yang tiak mengetahui pekerjaan suaminya.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PENYEWAAN GAME YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI DAN KESUSILAAN BAGI ANAK DI KOTA BALIKPAPAN Priyanti Tangkeara
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1171.046 KB)

Abstract

Penyedia Jasa Penyewaan Game yang Mengandung Unsur Pornografi dan Kesusilaan Bagi Anak, masih banyak di Kota Balikpapan dan beberapa pemilik jasa penyewaan game yang beralasan tidak mengerti atau tidak memahami mengenai aturan yang ada padahal sebelum membuka usaha jasa tersebut penyedia jasa penyewaan game sudah diberikan aturan mengenai kewajiban apa saja yang harus mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Pertanggungjawaban hukum terhadap penyedia jasa penyewaan game yang mengandung unsur pornografi dan kesusilaan bagi anak di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan melakukan penelitian pendekatan mengenai hal-hal yang bersifat empiris. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan yakni Penyedia Jasa Penyewaan Game yang Mengandung Unsur Pornografi dan Kesusilaan Bagi Anak di Kota Balikpapan pertanggungjawaban hukum pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sedangkan pertanggungjawaban hukum administrasi berdasarkan Pasal 14 Peraturan Walikota Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jasa Internet.
FUNGSI TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN Kurnia Istiqomah; Eka Indra Maulana; Muhammad Aru Ramadani
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.762 KB)

Abstract

Undang-Undang Tahun 1945, pasal 33 ayat 3, mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan dasar itu, setiap upaya pengelolaan sumber alam perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia serta sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan adalah upaya kearah perwujudan amanah tersebut. Tujuannya adalah agar pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukungnya. Pembangunan lingkungan hidup, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan amanah GBHN 1993 diselenggarakan untuk meningkatkan penataan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai daya dukung, potensi dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, serta pengendalian yang handal dan konsisten terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, kemudian munculah rumusan masalah, yakni Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Di Kota Balikpapan? dan Bagaimana pelaksanaan fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Balikpapan. Adapun alasan utama melakukan penelitian di tempat ini yakni bahwa dilihat dari fungsi pelaksanaan tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Balikpapan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa fungsi penataan tataruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup mengalami berbagai permasalahan yakni pertama, konflik antar-sektor dan antar-wilayah. Kedua, degradasi lingkungan akibat penyimpangan tataruang, baik di darat, laut dan udara. Ketiga, dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti diindikasikan dariminimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dan daerah. Untuk itu diperlukan suatu komitmen dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan salah satunya melalui regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur fungsi tataruang Kota Balikpapan.Kata Kunci: Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Hukum Lingkungan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMILIK ANGKUTAN UMUM YANG MEMASANG ATRIBUT KAMPANYE PADA KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Reisvanswee Gerry Hizkia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.133 KB)

Abstract

Alasan pemilihan judul yaitu peneliti berkeinginan untuk mengetahui lebih bagaimanakahpenegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk mengetahui bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakahpenegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yang berarti bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis juga didukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pemilik angkutan umum yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, dapat dilakukan dengan cara melakukan penegakan hukum secara preventif dan represif, preventif yang dimaksud yaitu dilakukan dengan cara melakukan pemasangan spanduk, pembagian selebaran, serta penyuluhan kepada masyarakat dan peserta pemilu. Sementara represif yaitu dilakukan dengan cara teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan atribut kampanye.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pemilik angkutan yang memasang atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum di Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Saran bagi penelitian terkait pemasangan atribut kampanye pada kendaraan angkutan umum yaitu membuat aturan yang lebih tegas agar menimbulkan efek jera kepada para pemilik angkutan umum dan peserta pemilu yang melanggar.

Page 2 of 28 | Total Record : 279

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue