Jurnal Lex Suprema
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Articles
279 Documents
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (KENDARAAN BERMOTOR) TANPA PERSETUJUAN KREDITUR ]]>
<![CDATA[galuh dwi sahputra]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (466.029 KB)
<![CDATA[Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia(Kendaraan bermotor) Tanpa persetujuan kreditur.Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahu 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengenai bagaimana pertangungjawaban hukum terhadap orang yang melakukan jual beli kendaraan bermotor yang masih dalam objek jaminan fidusia.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah mengunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang di lakukan dengan pendekatan berdasarkan norma-norma atau perundang-undagan yang terkait. Dimana peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana tangung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa Tanggung jawab debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia (Kendaraan bermotor) tanpa persetujuan kreditur, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah merupakan perbuatan malanggar hukum yakni Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal1243 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan ,tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR APABILA TERJADI KERUSAKAN PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG DIAKIBATKAN OLEH PEKERJA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN KELOTOK BALIKPAPAN – PPU ]]>
<![CDATA[Muhammad Nur Fathoni]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.023 KB)
<![CDATA[Transportasi adalah sarana yang penting dalam kebutuhan setiap orang, keberadaan pelabuhan kelotok dan speed boat Kampung Baru sangat membantu perekonomian Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Akan tetapi berbagai sarana dan prasarana transportasi memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda, mulai dari daya tampung, kecepatan, biaya, kenyamanan, keselamatan dan lain sebagainya yang menjadi pertimbangan bagi pengguna dalam memilih jenis sarana transportasi yang akan digunakan. Pengelolaan dan pelayanan pelabuhan kelotok Kampung Baru dalam hal ini masih dikelola oleh perseorangan sering tidak memperhatikan keselamatan penumpang dan barang milik penumpang, hal ini jelas tidak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi penumpang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan bermotor apabila terjadi kerusakan pada kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pekerja bongkar muat di pelabuhan kelotok Balikpapan-PPU? dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengelola jasa apabila terjadi kerusakan terhadap pemilik kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh pekerja jasa bongkar muat di pelabuhan kelotok Balikpapan-PPU?      Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan serta data langsung dari pelabuhan kelotok Kampung Baru. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bagi pengelola pelabuhan, pemilik kapal dan pekerja bongkar muat kendaraan bermotor sampai saat ini masih belum maksimal karena keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah melalui KSOP dan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, meskipun memiliki kewenangan yang sedikit pemerintah dapat melakukan penegakan hukum preventif dan represif. Dari pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan hanya dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bongkar muat dan penyeberangan orang dan barang, sedangkan KSOP yang seharusnya bisa melakukan penindakan karena yang mengeluarkan izin tetapi sampai sekarang belum bisa melakukan penindakan. Kata Kunci: Transportasi, Pelabuhan, Kelotok, Kendaraan Bermotor]]>
<![CDATA[PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLDA KALTIM DALAM PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Dina Amalia]]>;
<![CDATA[Inna Asmadina]]>;
<![CDATA[Utri Suhayati]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (85.697 KB)
<![CDATA[Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Pemerintah telah memberikan rambu-rambu dalam pengaturan hukum tentang Narkotika yang bertujuan untuk mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkotika dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) sebagai aparat penegak hukum sangat berperan untuk dapat memberantas kejahatan narkotika dan menciptakan kepastian hukum, sehingga akan menambah rasa keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimanakah peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam pemberantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, metode penulisan empiris dimana penelitian ditujukan terhadap data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Peranan Satuan Reserse Narkoba Polda Kaltim dalam memberantas dan menanggulangi Kejahatan Narkotika yang ada di wilayah hukum Polda Kaltim melalui Program Pre-emtif berupa sosialisasi dan penyuluhan, Program Preventif yaitu pengawasan dan razia di jalur-jalur yang mudah dilakukan penyalahgunaan narkotika, dan Program Represif yakni penindakan berupa penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan, serta memberikan hukuman yang sesuai sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika.]]>
<![CDATA[PROGRAM PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK MEMBERIKAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DAN TERLANTAR ]]>
<![CDATA[Jen Retno Dewi]]>;
<![CDATA[Fitri Gustiyana]]>;
<![CDATA[Rizky Putri Wahyuly]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (635.795 KB)
<![CDATA[Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteran sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, permasalahan sosial yang terus berkembang ini menunjukan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara merata, yang menyebabkan warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan adanya permasalahan tersebut, khususnya di Kota Balikpapan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap fakir miskin di Kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Balikpapan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap fakir miskin di Kota Balikpapan ialah penguatan dalam sisi pendanaan, regulasi, dan kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan program-program jaminan sosial tersebut menjadi lebih baik, terarah dan tepat sasaran di masa depan agar jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan tidak terus-terusan meningkat. Kata Kunci: Program Pemerintah, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Miskin dan Terlantar]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE (E-COMMERCE) BERDASARKAN HUKUM NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[trisya benazir dewinagara]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (758.291 KB)
<![CDATA[ABSTRAKPenulisan ini akan mengkaji kepastian hukum penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR) dalam transaksi Electronic Commerce (E-Commerce) berdasarkan hukum nasional Indonesia, dengan rumusan masalah yakni Bagaimanakah kepastian hukum penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resulotion (ODR) dalam transaksi electronic commerce (e-commerce) berdasarkan hukum nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum keberadaan penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR), sehingga hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR) dalam transaksi Electronic Commerce (E-Commerce) tidak memiliki kepastian hukum berdasarkan hukum nasional Indonesia yakni KUHPerdata dan Hukum Acara Perdata, KUHP dan KUHAP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka semua peraturan ini hanya mengakui penyelesaian sengketa melalui pilihan hukum didasarkan asas Hukum Perdata Internasional (HPI), forum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan forum pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dan bahan kepustakaan terkait penyelesaian sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR) dalam transaksi electronic commerce (e-commerce). Kata Kunci: Kepastian Hukum, Electronic Commerce (E-Commerce), Penyelesaian Sengketa Online Dispute Resolution (ODR)]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA JALAN RUSAK DI JALAN PROVINSI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA ]]>
<![CDATA[Siti RukMini]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.428 KB)
<![CDATA[ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA JALAN RUSAK DI JALAN PROVINSI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARAINTISARISiti Rukmini[1] Suhadi[2] Ratna Luhfitasari[3]Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagai akibat adanya jalan rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagai akibat adanya jalan rusak  di Kabupaten Penajam Paser Utara.           Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat adanya jalan rusak di jalan provinsi  Kabupaten Penajam Paser Utara dan menganalisis penegakan hukum terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara.           Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan fakta yang ada mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat adanya jalan rusak di jalan provinsi Kabupaten Penajam Paser UtaraBerdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagai akibat adanya jalan rusak di jalan provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Pasal 240 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, petolongan dan santunan kecelakaan lalu lintas dari pihak asuransi dalam hal ini Jasa Raharja. Sedangkan penegakan hukum terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagai akibat adanya jalan rusak  di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Satuan lalu lintas Polres Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan upaya penegakan hukum preventif yaitu melakukan pemberian tanda atau rambu pada jalan rusak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sedangkan upaya penegakan umum represif berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendatangi kejadian perkara dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara.[1] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan[3] Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. ]]>
<![CDATA[PERAN APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM MENYIKAPI BERITA HOAX PEMILU PRESIDEN 2019 DI WILAYAH HUKUM POLDA KALTIM ]]>
<![CDATA[Rino Sun Joy]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.608 KB)
<![CDATA[Menjelang dilakukannya Pemilihan Umum pada tahun 2019 ini muncul pemberitaan di media massa maupun media sosial mengenai berita bohong (Hoax) dimana tujuannya untuk menjatuhkan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden didepan masyarakat sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Penegakan hukum khususnya tindak pidana cyber crime terkait dengan penyebaran Hoax memerlukan upaya dari semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Aparat Kepolisian dalam menyikapi berita hoax yang beredar di masyarakat terkait Pemilu Presiden 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum dalam Menyikapi Berita Hoax Pemilu Presiden 2019 dilakukan sesuai aturan hukum pidana yaitu Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku dikenai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Kepolisian sudah melakukan upaya Pre-emtif, Preventif dan Represif guna mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoax). Strategi yang digunakan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang berita hoax, melakukan kerjasama dengan media massa, melakukan kerjasama dinas komunikasi dan informasi. Kata Kunci : berita bohong (hoax) , transaksi elektronik, penegakan hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PERMUKIMAN BANTARAN SUNGAI KARANG MUMUS DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Putri Widiyastuti]]>;
<![CDATA[Ketty Ivo Debora Simanjuntak]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (370.053 KB)
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang Tinjauan Normatif Terhadap Permukiman Bantaran Sungai Karang Mumus Di Kota Samarinda. Permukiman di bantaran Sungai Karang Mumus Samarinda tidak sesuai dengan GSS dan RTRW Kota Samarinda. Beragam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk membuat Sungai Karang Mumus tertata seperti sedia kala. Namun hingga saat ini belum sepenuhnya terealisasikan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat upaya Pemerintah dalam menata permukiman di bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda. Diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Samarinda dengan masyarakat di permukiman bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda tersebut. Agar, bantaran sungai tersebut dapat tertata dengan baik sesuai dengan RTRW Kota Samarinda. Sehingga nantinya Sungai Karang Mumus Kota Samarinda kembali menjadi sungai yng terjaga kelestariannya dan tertata sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ISTRI KEDUA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Dwi Noor Putera]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.216 KB)
<![CDATA[Pada umumnya peraturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat peraturan khusus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga atau keempat, dengan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat bagi yang melanggarnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa pelanggaran terhadap izin perkawinan yaitu menjadi istri kedua. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian ini, peneliti mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi istri kedua mulai dari proses pemeriksaan sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menjadi istri kedua yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU PENEBANGAN POHON DI HUTAN ADAT AMMATOA YANG TERLETAK DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[rahjul rahjul]]>
<![CDATA[ LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.228 KB)
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mengkaji pemberian sanksi adat Ammatoa terhadap pelaku penebangan pohon di hutan adat Ammatoa memiliki kepastian hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat di lapangan terkait permasalahan kepastian hukum pemberian sanksi adat Terhadap pelaku penebangan pohon di hutan adat ammatoa yang terletak di kecamatan kajang kabupaten bulukumba provinsi sulawesi selatan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sanksi adat ammatoa pada dasarnya memiliki kepastian hukum yang mengikat hal ini di dasarkan pada Pasal 18b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 19 tahun 2015 tentang pengakuan hak pengukuhan dan perlindungan hak masyarakat adat Ammatoa Kajang. Dengan demikian kedudukan sanksi adat ammatoa diakui secara hukum dan telah memiliki kepastian hukum.]]>
