cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 279 Documents
 24   25   26   27   28 
STUDI KRIMINOLOGIS TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI ANAK OLEH ORANG TUA DI BALIKPAPAN Humanika, Setya; Ashari, Habil; Alqadrie, Syarifah Amirah
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.943

Abstract

A.    Latar BelakangAnak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga. Mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 16 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, serta Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Bab III mengenai Hak Anak.Berdasarkan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak Anak, diuraikan secara jelas berbagai hak anak, yaitu: hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk memperoleh kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mengakses layanan kesehatan, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan kesetaraan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa negara wajib menjamin keselamatan setiap warga negaranya, terutama dalam hal perlindungan anak. Aturan ini secara tegas menjelaskan hak-hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Tujuan dari perlindungan anak ini adalah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Tidak boleh ada anak di bawah umur yang dipekerjakan dengan alasan apapun, karena pekerjaan tersebut dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, serta mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan moral mereka. Peristiwa eksploitasi anak dewasa ini terjadi disebabkan karena desakan ekonomi, pendapatan yang di dapat tidak sepadan dengan pengeluaran serta kebutuhan sehari-hari serta di sebabkan menurunnya sopan santun dan tata krama pada masa kini.Kegiatan mengeksploitasi anak dalam bentuk apapun dengan tujuan ekonomi maupun seksual merupakan suatu perbuatan yang di larang dalam Pasal 76I  Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak”.Anak yang seharusnya menikmati masa kecilnya dengan gembira dan tidak ikut membantu mencari nafkah dan memikirkan perekonomian keluarga. Berdasarkan faktanya di Kota Balikpapan sendiri dapat ditemui permasalahan mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak salah satu contoh kasusnya adalah seorang ayah berusia 40 tahun tega memperkejakan tiga anak kandungnya sendiri menjadi penjual Tisu dan Stiker. Ketiga anak tersebut terdiri dari dua anak perempuan dan satu anak laki-laki yang berusia 7 sampai 12 tahun.  
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA BAGI PASIEN PENGGUNA BPJS KELAS 3 DI RSKD KOTA BALIKPAPAN Puspasari, Maria Meigita; Mais, Jeannet Glicel; Sinambela, Lamro Risky Otniel
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.902

Abstract

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat kesehatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan bahwa Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlidungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pasien BPJS Kelas 3 di beberapa Rumah Sakit di Kota Balikpapan memerlukan perlindungan secara hukum dalam menerima pelayanan kesehatan yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum yang didapatkan oleh pasien, sehingga pasien terhindar dari kerugian saat menerima pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan secara baik dan optimal oleh tenaga kesehatan.Kerugian sebagaimana dimaksud berupa kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian menderita penyakit/cacat sebagai akibat perbuatan/kesalahan dokter. Bentuk ganti kerugian berupa perawatan kesehatan dalam rangka memulihkan kondisi pasien, pengembalian uang atau  pengembalian barang dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDIRIAN PERUSAHAAN RITEL BERJENJANG TERHADAP WARALABA INDOMARET ALFAMIDI DI KOTA BONTANG Mangewa, Candra Putra; Wulandari, Putri; Paonganan, Joyfull Airaputra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.944

Abstract

Perkembangan teknologi dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia sekarang ini menjadikan perusahaan-perusahaan waralaba semakin berkembang pesat diantaranya Indomaret dan Alfamidi. Pesatnya pertumbuhan penjualan sistem waralaba disebabkan faktor popularitas franchise. Hal ini tercermin dari kemampuannya untuk menawarkan suatu bidang usaha yang probabilitas keberhasilannya tinggi. Namun keberhasilan ini tentu tidak lepas dampak negatif yang ditimbulkan terhadap Perusahaan perorangan di sekitarnya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait Perizinan Perusahaan Ritel berjejaring luas yang mana memiliki hambatan Ketika berhadapan dengan regulasi atau program pemerintah daerah di Kota Bontang, serta memberikan jawaban terkait mengapa Perusahaan Ritel berjejaring luas susah untuk mendirikan investasinya di Kota Bontang. Metode penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder beserta literatur melalui konsep teoritis dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan peraturan perundang-undangan dikaji secara normatif. Penelitian ini diharapkan agar pelaku usaha terkhusus Indomaret dan Alfamidi dapat mempertimbangkan terkait pengurusan izin dan pendirian usaha Ketika diharuskan untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bontang yang mana memiliki kebijakan sendiri terkait program pemberdayaan UMKM lokalnya. Dengan kemunculan industri ritel berupa pesatnya Alfamidi dan Indomaret yang memberikan tantangan baru terhadap Peraturan Pemerintan Nomor 5 Tahun 2021 jika sebelumnya rekomendasi Diskop-UMKM diperlukan, kini pelaku usaha hanya perlu memiliki Nomor induk Berusaha sebagai identitas dan legalitas usaha. Perubahan ini tentu saja berpengaruh pada pengawasan dan pengendalian jumlah toko modern di Bontang. Meskipun Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2018 masih berlaku, penerapannya menjadi sulit karena Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan baru ini menempatkan waralaba sebagai usaha berisiko rendah, sehingga perizinannya lebih sederhana.Kata Kunci: Ritel, Waralaba, Kota Bontang
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI PERAIRAN PULAU BABI KARIMUN Akbar, Bima; Ahmad, Muhammad Agil; Umari, Shalwa Zahra
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.927

Abstract

AbstrakPenambangan pasir ilegal merupakan usaha penambangan yang dilakukan baik oleh perseorangan, sekelompok orang, perusahaan ataupun yayasan berbadan hukum yang dimana dalam operasinya yakni penambangan pasir tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jurnal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal yang terjadi di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau yakni kapal KM Nurul Yakin Baru, KM HARY dan KM Cinta Damai yang telah melanggar Pasal 16A JO 16 Ayat (2) Undang-Undang RI No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang RI No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Pasal 23 Ayat (1) jo Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut. Metode penulisan yang dilakukan dalam jurnal ini yakni menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi studi kepustakaan berdasarkan analisis kualitatif. Dalam rangka mengatasi terulangnya penambangan pasir ilegal yang terjadi di Perairan Pulau Babi Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkesinambungan dimana salah satunya perlunya pengawasan ketat dan penegakan hukum di wilayah tersebut.
TINJAUAN HUKUM PERDATA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENERIMA HIBAH Sopacua, Farrellyn Aurel; Hakim, Rizky Abdul; Sitompul, Aulia Pratama
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.951

Abstract

Artikel ini mengkaji tinjauan hukum perdata terkait hibah yang diberikan kepada anak di bawah umur, menyoroti kompleksitas dan perlindungan hukum yang diperlukan dalam pengelolaan hibah tersebut. Latar belakang masalah mencakup kebutuhan khusus anak di bawah umur yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengelola urusan mereka sendiri, sehingga memerlukan perlindungan hukum untuk memastikan hak dan kepentingan mereka terlindungi secara maksimal. Rumusan masalah mencakup: 1) bagaimana kerangka hukum penerimaan hibah oleh anak di bawah umur dan prosedur administratif yang harus dipenuhi; dan 2) bagaimana peran wali dalam mengelola hibah anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang meliputi kajian mendalam terhadap hukum perdata, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan administrasi, dan analisis terhadap putusan hukum serta praktik legal terkait. Kesimpulan menekankan bahwa hibah kepada anak di bawah umur harus diformalkan melalui dokumentasi hukum dan dikelola oleh wali atau di bawah pengawasan pengadilan untuk memastikan administrasi dan perlindungan kepentingan anak yang tepat.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN DI KALIMANTAN TIMUR Rahmadani, Nuramelia Putri; Wardhani, Anisa Wisnu; Wahyuningtias, Febriana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.1012

Abstract

Evaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan di Kalimantan Timur menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih regulasi, dan praktik korupsi. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya masih lemah, yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, pemerintah harus meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur penegak hukum mengenai isu-isu lingkungan, sehingga mereka lebih siap menangani kasus-kasus yang kompleks. Selain itu, penguatan kerjasama antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam perlindungan lingkungan sangat diperlukan untuk memastikan koordinasi yang baik dalam penegakan hukum. Reformasi regulasi juga harus dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dan memberikan kepastian hukum. Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum lingkungan akan memberikan efek jera dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi ekosistem. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka serta pentingnya perlindungan lingkungan melalui kampanye edukasi. Pemanfaatan teknologi modern, seperti drone dan Sistem Informasi Geografi (SIG), dapat membantu dalam pengawasan kegiatan ilegal secara lebih efisien. Terakhir, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (NGO) yang memiliki pengalaman dalam advokasi lingkungan dapat memperkuat upaya perlindungan melalui dukungan advokasi dan pengawasan independen. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur.
PERPINDAHAN KEPEMILIKAN HARTA BENDA YANG DIASURANSIKAN BERDASARKAN HUKUM ASURANSI Maharani, Erika Julia; Siahaan, Nelman Mulawarman; Sitinjak, Franklin Nicolas
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.929

Abstract

Dalam penelitian ini, telah dilakukan analisis yang mendalam tentang perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan dalam kerangka hukum asuransi. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan praktis yang terlibat, penelitian ini telah mengungkap beberapa temuan penting yang memberikan wawasan yang berharga bagi pemahaman tentang topik ini.Perpindahan kepemilikan harta benda yang telah diasuransikan sering terjadi dikalangan masyarakat. Banyak faktor yang mendasari terjadinya hal tersebut. Contoh harta benda yang dapat berpindah kepemilikannya, yaitu rumah, emas, kendaraan bermotor, gedung, dan lain sebagainya. Asuransi ada dengan harapan dapat melindungi dan meminimalisir kerugian jika hal yang buruk terjadi. Tidak banyak hukum yang mengatur secara spesifik mengenai perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan, namun perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan tetap harus sesuai dengan peraturan atau polis yang ada dan tidak melanggar hukum.Hukum yang mengatur secara khusus mengenai perasuransian, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam praktiknya, perpindahan kepemilikan harta benda yang diasuransikan harus sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam KUHP dan KUHPerdata yang berlaku di Indonesia sehingga dalam praktik perpindahan kepemilikan antara pihak satu dengan yang lainnya tidak ada yang merasa dirugikan.Sebagai penutup, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum perpindahan kepemilikan dalam industri asuransi. Dengan terus menggali dan memperdalam pengetahuan kita tentang topik ini, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam praktik asuransi modern.
PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH BERSTATUS SURAT KETERANGAN TANAH MASYARAKAT ADAT DAYAK Putri, Rizky Amanda; Oktaviani, Analista; Ridwan, Muchammad Ali
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.1011

Abstract

Sebagian besar tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat Dayak adalah tanah adat yang belum didaftarkan sehingga bukti kepemilikannya hanya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perihal keabsahan Surat Keterangan Tanah dalam sistem pertanahan nasional, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa jual beli tanah berstatus Surat Keterangan Tanah pada masyarakat adat Dayak berikut dengan penyelesaian sengketanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana menggabungkan analisa menggunakan peraturan perundang-undangan dengan praktik pada masyarakat adat Dayak yang begitu kental dengan hukum adatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Tanah sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 1756/15.1/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, “Surat Keterangan Tanah” tidak lagi diakui di dalam undang-undang melainkan digantikan dengan “Surat Pernyataan Tertulis”. Dengan tidak diakuinya maka Surat Keterangan Tanah tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai salah satu alat bukti dalam pendaftaran tanah. Faktor yang menyebabkan sengketa jual beli diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat adat Dayak tentang ketidakberlakuan Surat Keterangan Tanah sebagai alat bukti pendaftaran tanah disertai dengan maraknya penjualan berulang atas objek tanah yang sama sehingga menyebabkan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penyelesaian sengketa umumnya dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, namun masyarakat adat Dayak menghindari penggunaan jalur litigasi sehingga mereka memanfaatkan Lembaga Adat yang disebut dengan Lembaga Kedamangan yang dipimpin oleh seorang Damang Adat yang bertugas sebagai mediator dalam pelaksanaan musyawarah. Penyelesaian mengutamakan perdamaian sehingga dilakukan secara kekeluargaan namun jika gagal akan dilanjutkan melalui jalur litigasi.
PENENGGELAMAN KAPAL ILLEGAL FISHING DI WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Alvantha, Zinhari Parisyah; Dwiyanti, Oktavani Clarissa; Azizah, Rizki Nur
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.999

Abstract

Pemberian sebuah sanksi berupa penenggelaman kapal merupakansalah satu upaya negara untuk memberantas pelanggaran berupapenangkapan ikan secara illegal dan juga merupakan suatu carauntuk menanggani pelanggaran di suatu wilayah perbatasan ataupundi luar perbatasan laut indonesia yang dapat mengakibatkankerugian dan terancamnya kedaulatan laut suatu negara, Pemerintahindonesia yang memberikan kebijakan untuk memberantaspelanggaran-pelanggaran oleh kapal seperti melakukan illegal fishing yang telah terbukti di wilayah perairan dengan caramenenggelamkan kapal tersebut memunculkan berbagai tanggapanpro dan kontra, adapun munculnya pro dan kontra tersebut karenaadanya dampak positif dan dampak negatif dalam pelaksanaankebijakan tersebut, dampak positifnya adalah pemerintah indonesiadapat menghentikan aktivitas pelanggaran tersebut dan mencegahterjadinya illegal fishing di wilayah perairan tempat terjadinyapelanggaran illegal fishing serta mencegah kerusakan habitat lautakibat bom nelayan asing, kemudian dampak negatif dari kebijakantersebut adalah pencegahan dengan menenggelamkan kapalmenggunakan peledakan dan pembakaran kapal tersebut dapatmenimbulkan polusi udara di sekitar laut tersebut. Saran daripenulis yaitu untuk upaya penegakan pelanggaran wilayah lautharus di sertai oleh anggaran maupun fasilitas yang memadai sesuaidengan penegakkan yang akan dilaksanakan seperti penambahankapal dan personil serta peralatan senjata api, begitu juga suplaiBBM yang memadai agar para pengawas dapat menjangkau seluruhwilayah laut indonesia dan kemudianlah penjagaan terhadappelanggaran seperti illegal fishing dapat teratasi dan meminimalisirkan pelanggaran lainnya di wilayah lautan indonesia.

Page 28 of 28 | Total Record : 279

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue