cover
Contact Name
Ahmad Fauzan
Contact Email
elizdiwaj@radenintan.ac.id
Phone
+628996444357
Journal Mail Official
elizdiwaj@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jln. Lektol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law
ISSN : -     EISSN : 27460126     DOI : 10.24042/el-izdiwaj.v2i2.
Core Subject : Religion,
El Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law jurnal yang membahas artikel dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata dengan berbagai pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025" : 6 Documents clear
Pengaruh Bimbingan Pra-Nikah di Kantor Urusan Agama terhadap Kesiapan Rumah Tangga Muda Studi Kasus : Kantor Urusan Agama Pancoran Mas Hamidah, Zilfa; Tubagus Miftahuddin
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/hbf82f55

Abstract

This study aims to analyze the influence of pre-marital counseling on the marital readiness of young couples, taking a case study at the Office of Religious Affairs (KUA) in Pancoran Mas. Facing the complexity of challenges in the early years of marriage, this research examines the effectiveness of the existing counseling program and explores the urgency of developing a sustainable counseling model. The research method employed is a mixed-methods approach, integrating quantitative and qualitative paradigms. Quantitative data were collected through questionnaires from 39 respondents and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Qualitative data were obtained through in-depth, semi-structured interviews with seven key figures, comprising community leaders and internal KUA officials. The quantitative analysis a positive influence of pre-marital counseling on readiness, where the variables of Perception and Competence significantly affect Readiness. However, a significant discriminant validity issue was found between the Material and Readiness variables, along with a suboptimal model fit (R-Square 0.475), indicating the limitations of the current model. This finding is reinforced by the qualitative results, which consistently highlight a gap between the theoretical knowledge provided in pre-marital counseling and the practical challenges faced post-marriage. The key figures strongly recommend a continuous counseling program during the first year of marriage as a solution to enhance family resilience. The synthesis of both approaches concludes that while pre-marital counseling provides a positive contribution, a transformation towards a more holistic and sustainable guidance model is necessary to effectively equip young couples.
Paradigma Marriage Is Scary Perspektif Maqashid Al Syariah Miswanto
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/zjc3r922

Abstract

Tren marriage is scary ramai diperbincangkan oleh generasi Z terutama di media online TikTok, X, Facebook dan Instagram. Dampak negatif semakin terasa ketika beberapa lembaga survei merilis data tentang penurunan tren menikah di kalangan generasi Z dan tentu fenomena ini akan membawa dampak negative. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus penelitian pada eksplorasi persepsi, pandangan, serta pengalaman generasi Z tentang pernikahan, dengan menekankan pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis fenomena marriage is scary dan menilai implikasinya terhadap pemeliharaan lima prinsip dasar (al-daruriyyat al khams). Hasil penelitian menggambarkan bahwa fenomena marriage is scary pada generasi Z UIN Raden Intan Lampung terjadi karena disebabkan beberapa hal, yaitu faktor struktural (ekonomi dan sosial) dan faktor kultural (pemahaman agama dan pengaruh media). Meskipun terdapat ketakutan, mereka tetap ingin melangsungkan pernikahan meski tidak dalam waktu dekat. Tren marriage is scary dipandang tidak bertentangan dengan syariat selama tidak berimplikasi pada keengganan seseorang untuk melangsungkan pernikahan dan tidak berakibat terjerumusnya seseorang pada perzinahan. Tren tersebut menyalahi syariat apabila berakibat pada penurunan angka pernikahan dan bergejolaknya pergaulan bebas, karena pernikahan merupakan institusi penting untuk menjaga tujuan utama syariat (Maqashid Al Syariah).
Analisi tentang Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Waris Ramadhani, Kevin Almer; Hervin Yoki Pradikta
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/nn2kc962

Abstract

Hak Kekayaan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kedudukan HKI sebagai harta waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta membandingkan persamaan dan perbedaannya Intelektual (HKI). HKI merupakan harta yang bersifat tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi, maka dapat diwariskan. Kajian tentang statusnya sebagai harta waris masih tergolong baru, terutama dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, sumber data berasal dari dokumen berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berisi relevan. Analisi teknik analisis deskriptif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HKI dapat diwariskan karena termasuk dalam kategori hak milik. Dalam hukum Islam, HKI diakui sebagai huquq maliyyah yang dapat menjadi objek warisan. Hukum positif juga mengakui HKI sebagai benda tidak berwujud yang termasuk dalam benda warisan berdasarkan KUHPerdata. Persamaan keduanya terletak pada pengakuan terhadap nilai ekonomis dan hak kepemilikan atas HKI, sedangkan perbedaan terletak pada sistem pembagian waris. Dalam hukum Islam, pembagian waris tunduk pada ketentuan syariah, sementara hukum positif mendasarkan pada KUHPerdata yang bersifat egaliter
Tepuk Sakinah and Gen Z’s Perceptions Fauzan, Ahmad; Gani, Candra Cahyani
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/ky91ae61

Abstract

Abstrak: Tepuk Sakinah sebagai metode ice breaking dalam bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi viral karena dianggap tidak relevan bagi netizen Gen Z. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi Gen Z mengenai viralnya Tepuk Sakinah di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deksriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data kepustakaan yang relevan dari jurnal dan unggahan mengenai Tepuk Sakinah di media sosial Instagram dan TikTok. Data kemudian direduksi, disajikan, dan dianalisis induktif menggunakan teori komunikasi antarbudaya untuk selanjutnya diambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pesan yang ingin disampaikan melalui Tepuk Sakinah dalam bimbingan perkawinan dan persepsi atau respon dari netizen Gen Z di media sosial Instagram dan TikTok. Penelitian ini merekomendasikan adaptasi metode bimbingan perkawinan agar sesuai dengan kebutuhan generasi muda di era kontemporer. Di sisi lain, diperlukan penelitian lanjutan khususnya kajian studi lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persepsi netizen Gen Z terhadap metode bimbingan perkawinan yang ideal. Kata kunci: Tepuk Sakinah, Netizen, Gen Z, KUA, Bimbingan Pranikah   Abstract: Tepuk Sakinah as an ice-breaking method in premarital counseling at the Office of Religious Affairs (KUA) has gone viral, as it is perceived by Gen Z netizens to be irrelevant. This study aims to explore Gen Z’s perceptions regarding the virality of Tepuk Sakinah on social media. The research employs a qualitative descriptive method. The data consist of secondary sources, including relevant literature from journals and social media posts about Tepuk Sakinah on Instagram and TikTok. The data were reduced, presented, and inductively analyzed using intercultural communication theory, from which conclusions were drawn. The findings reveal a gap between the intended message of Tepuk Sakinah in premarital counseling and the perceptions or responses of Gen Z netizens on Instagram and TikTok. This study recommends adapting premarital counseling methods to align with the needs of younger generations in the contemporary era. Furthermore, follow-up research, particularly field studies, is necessary to gain a more comprehensive understanding of Gen Z netizens’ perceptions of ideal premarital counseling methods. Keywords: Tepuk Sakinah, Netizens, Gen Z, KUA, Premarital Counseling
Pesantren sebagai Lembaga Substitusi Nafkah bagi Santri Broken Home: Analisis Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam Ahmad Wafiyul Ahdi; Ita Rahmania Kusumawati
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/wwzf2754

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemberian nafkah terhadap santri yang berasal dari keluarga broken home di Pondok Pesantren Al-Bisri Mambaul Ma’arif. Fenomena santri broken home memunculkan pergeseran tanggung jawab nafkah yang semula menjadi kewajiban orang tua, namun dalam praktiknya turut dipikul oleh pihak pesantren dan lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori kewajiban nafkah dalam hukum Islam serta prinsip maslahah mursalah dan ta‘āwun (tolong-menolong). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren berperan sebagai lembaga substitusi nafkah dengan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan pembinaan spiritual. Praktik ini sejalan dengan nilai keadilan sosial dan perlindungan anak dalam hukum Islam, namun tanggung jawab utama tetap berada pada keluarga atau wali santri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan internal pesantren terkait sistem pemberian nafkah bagi santri dari keluarga broken home. Kata Kunci: Nafkah, Santri Broken Home, Pesantren.
Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan Yulianti; Junus, Nirwan; Elfikri, Nurul Fazri
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/j06fzc35

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dilakukan secara bawah tangan di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, khususnya ditinjau dari kepastian hukum peralihan hak atas tanah dan keterdaftarannya dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap aparat kelurahan dan pihak Kantor Pertanahan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli Tanah Letter C yang dibuat di bawah tangan dapat memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memenuhi syarat formil peralihan hak atas tanah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, sehingga tidak dapat didaftarkan dan tidak memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Praktik jual beli bawah tangan tersebut tetap berlangsung karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya literasi hukum masyarakat, kebiasaan lokal, serta terbatasnya sosialisasi hukum pertanahan oleh pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum pertanahan, penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah, serta optimalisasi program sertifikasi tanah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 6