cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 137 Documents
 10   11   12   13   14 
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PAREPARE ZULFIANSYAH, RIZKY; HIDAYAT, ASRUL
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.3678

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 on local revenue in Parepare City, and to determine the challenges faced in implementing Government Regulation No. 23 of 2018 in Parepare City. This research was conducted in Parepare through observation, literature review, and interviews. The research approach used by the author in this work is a normative-empirical approach. The source of information is the investigation of theoretical questions using primary, secondary, and tertiary data. The results of this study indicate that the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Businesses Received or Obtained by Taxpayers with a Certain Gross Turnover in Parepare City has not been effective in increasing local revenue. This is because most micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have not reached the turnover limit as stipulated in the regulation, so that not all MSMEs are subject to the obligation to pay tax. In addition, other challenges faced are the uncertain daily income fluctuations of MSME actors, as well as the weak system for recording and archiving income data. This condition results in a mismatch between the nominal tax paid and the actual turnover, and makes it difficult to determine tax obligations accurately in accordance with applicable provisions.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor : 969/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) Bachri, Erlina; Kurnianto, Agung
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.4540

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang mencolok adalah maraknya penyebaran konten yang mengandung muatan perjudian secara daring. Kejahatan berbasis teknologi ini tidak mengenal batas wilayah dan waktu, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan perlindungan moral masyarakat dan stabilitas hukum nasional. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: Apa faktor-faktor yang menjadi alasan terdakwa melakukan tindak pidana dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor: 969/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ditempuh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat atau memahami kasus secara langsung guna memperoleh gambaran faktual terkait penerapan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena motif ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan dari mempromosikan situs judi online melalui media sosial tanpa izin. Tindakan tersebut menimbulkan keresahan publik serta melanggar norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronikyang memiliki muatan perjudian, sebagaiman dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat untuk memahami bahaya dan dampak dari penyebaran konten bermuatan perjudian, serta perlunya peran aktif aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan siber dengan pendekatan yang lebih progresif dan berbasis teknologi.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Perbankan di Indonesia Rachmatin Artita; Yenni Muliani
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i1.6017

Abstract

Sektor perbankan memiliki peranan penting dalam menunjang stabilitas ekonomi nasional karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, aktivitas perbankan juga rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perbankan di Indonesia serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan melalui teori identifikasi, vicarious liability, dan strict liability. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pembuktian dan penentuan pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi aparat penegak hukum guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana perbankan serta memberikan kepastian hukum dalam sistem perbankan nasional.
Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Indonesia dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor : 482/Pid.B/2024/PN.Tjk) Intan Nurina; Bambang Hartono; Dicko Ade Aryandhana
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.4679

Abstract

Kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang seterusnya akan disebut KUHP). Salah satu kasus kejahatan umumnya adalah kejahatan pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Melihat perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan biasanya dilakukan dengan spontan ketika pelaku dalam pembunuhan tersebut memiliki niat jahat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain akan diancam dengan pembunuhan yang hukumnya maksimal 15 tahun". Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pembunuhan berencana dan implementasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor : 482/Pid.b/2024/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yaitu faktor kemampuan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan masyarakat sekitar, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dendam dan pengaruh alkohol (mabuk). Berdasarkan fakta hukum Implementasi sanksi pidana dari Pertimbangan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Rifki Novansyah yang telah terbukti secara sah merencanakan pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP sudah sangat tepat. Yang dimana keadaan yang memberatkan Terdakwa, perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum positif.
PUTUSAN BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN RISIKO PEMBENTUKAN NORMA BARU DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Indra Utama Tanjung
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DOI : 10.25157/caselaw.v7i2.6145   Abstract Penelitian ini mengkaji putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi dan risiko pembentukan norma barudalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Persoalan ini penting karena Mahkamah Konstitusi padadasarnya diberi mandat konstitusional sebagai penjaga konstitusi melalui kewenangan pengujianundang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalamdoktrin klasik, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai negative legislator, yaitu lembaga yangberwenang meniadakan norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, bukan membentuknorma baru. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak selalu berhenti pada pembatalannorma. Melalui putusan bersyarat, baik dalam bentuk conditionally constitutional maupun conditionallyunconstitutional, Mahkamah Konstitusi kerap memberikan tafsir yang mengikat, menambahkan syarat,membatasi makna, bahkan membentuk akibat hukum baru. Penelitian ini menggunakan metode hukumnormatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan putusan.Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah UUD 1945, Undang-Undang MahkamahKonstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, doktrin hukum tata negara,serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan corak putusan bersyarat dan aditif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bersyarat tidak selalu keliru secara konstitusional apabiladigunakan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, mencegah kekosongan hukum, danmenjaga efektivitas norma. Namun, putusan bersyarat menjadi problematik apabila MahkamahKonstitusi masuk ke wilayah open legal policy, menggantikan pilihan pembentuk undang-undang, sertamelahirkan norma baru tanpa dasar konstitusional yang kuat. Penelitian ini menegaskan perlunya bataskonstitusional terhadap putusan bersyarat melalui tiga ukuran, yaitu dasar tekstual dalam konstitusi,penghormatan terhadap fungsi legislasi, dan pengendalian akibat hukum putusan.
Kajian Tanggung Jawab Notaris di Kota Medan dalam Mitigasi Sengketa Akta: Antara Prinsip Kehati-hatian, Perlindungan Klien, dan Risiko Pemidanaan Profesi Irwan Haryowardani; Beby Sendy; Andry Syafrizal Tanjung; M. Erwin Radityo
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DOI : 10.25157/caselaw.v8i1.6150 ABSTRACTNotaris memiliki kedudukan strategis dalam hukum perdata karena berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian tinggi. Dalam praktik, akta notaris dapat menjadi objek sengketa ketika para pihak berbeda tafsir, menggunakan dokumen yang tidak sah, atau mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum. Artikel ini mengkaji tanggung jawab notaris di Kota Medan dalam mitigasi sengketa akta melalui prinsip kehati-hatian, perlindungan klien, dan pencegahan risiko pemidanaan profesi secara proporsional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus secara terbatas. Hasil kajian menunjukkan bahwa notaris terutama bertanggung jawab atas kebenaran formal pembuatan akta, meliputi identifikasi penghadap, pembacaan akta, penandatanganan, kehadiran saksi, dan penyimpanan minuta. Notaris tidak otomatis bertanggung jawab atas kebenaran materiil keterangan para pihak, kecuali terbukti mengetahui atau ikut serta dalam perbuatan melawan hukum. Artikel ini merekomendasikan model mitigasi tiga tahap, yaitu verifikasi pra-akta, pengamanan saat pembuatan akta, dan dokumentasi pasca-akta. 
EFEKTIVITAS E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA TERHADAP KEMUDAHAN AKSES KEADILAN DAN KENDALA PRAKTIK BERACARA Ahmad Fadhly Roza; Komala Sari; Arifin Saleh; Maya Puspita Ningrum
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DOI : 10.25157/caselaw.v8i1.6151 ABSTRACTE-Court merupakan instrumen modernisasi administrasi perkara dan persidangan elektronik yang dimaksudkan untuk memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkungan peradilan Indonesia, termasuk Pengadilan Agama. Artikel ini menganalisis efektivitas e-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, terutama terhadap kemudahan akses keadilan dan kendala praktik beracara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, serta literatur tentang hukum acara, efektivitas hukum, dan penerimaan teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-Court efektif pada aspek administratif karena memudahkan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan, pertukaran dokumen persidangan, serta akses informasi perkara. Namun efektivitas substantifnya belum merata karena masih dipengaruhi literasi digital pencari keadilan, ketersediaan sarana, kesiapan pengguna lain non-advokat, pemahaman atas domisili elektronik, keterbatasan jaringan, dan kebutuhan pendampingan pada perkara keluarga yang sensitif. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan e-Court tidak cukup diukur dari digitalisasi prosedur, tetapi harus dilihat dari kemampuan sistem tersebut menjamin akses yang inklusif, perlindungan hak beracara, kepastian prosedural, dan pelayanan yang manusiawi bagi pihak berperkara di Pengadilan Agama.

Page 14 of 14 | Total Record : 137

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue