cover
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 132 Documents
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PAREPARE ZULFIANSYAH, RIZKY; HIDAYAT, ASRUL
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.3678

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 on local revenue in Parepare City, and to determine the challenges faced in implementing Government Regulation No. 23 of 2018 in Parepare City. This research was conducted in Parepare through observation, literature review, and interviews. The research approach used by the author in this work is a normative-empirical approach. The source of information is the investigation of theoretical questions using primary, secondary, and tertiary data. The results of this study indicate that the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 concerning Income Tax on Income from Businesses Received or Obtained by Taxpayers with a Certain Gross Turnover in Parepare City has not been effective in increasing local revenue. This is because most micro, small, and medium enterprises (MSMEs) have not reached the turnover limit as stipulated in the regulation, so that not all MSMEs are subject to the obligation to pay tax. In addition, other challenges faced are the uncertain daily income fluctuations of MSME actors, as well as the weak system for recording and archiving income data. This condition results in a mismatch between the nominal tax paid and the actual turnover, and makes it difficult to determine tax obligations accurately in accordance with applicable provisions.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor : 969/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) Bachri, Erlina; Kurnianto, Agung
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.4540

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang mencolok adalah maraknya penyebaran konten yang mengandung muatan perjudian secara daring. Kejahatan berbasis teknologi ini tidak mengenal batas wilayah dan waktu, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan perlindungan moral masyarakat dan stabilitas hukum nasional. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: Apa faktor-faktor yang menjadi alasan terdakwa melakukan tindak pidana dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor: 969/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ditempuh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat atau memahami kasus secara langsung guna memperoleh gambaran faktual terkait penerapan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena motif ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan dari mempromosikan situs judi online melalui media sosial tanpa izin. Tindakan tersebut menimbulkan keresahan publik serta melanggar norma hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronikyang memiliki muatan perjudian, sebagaiman dakwaan tunggal dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat untuk memahami bahaya dan dampak dari penyebaran konten bermuatan perjudian, serta perlunya peran aktif aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan siber dengan pendekatan yang lebih progresif dan berbasis teknologi.