cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM KB PADA PASANGAN PENGANTIN BARU Abdul Latif
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.4811

Abstract

Desain Analisis ini bermaksud untuk pengetahuan mengenai penjeasan secara islam mengenai pandangan islam terhadap program KB pada pasangan pengantin baru. Analisis ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini juga menggunakan metode deskriptif adalah pencarian fakta melalui interpretasi yang benar. Dalam hal ini, dokumen yang dimaksud meliputi berbagai literatur hukum, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas hukumnya penggunaan KB bagi pengantin baru serta pandangan para ulama. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam konteks islam memandang alat kontrasepsi sebagai salah satu cara menahan tingkat kelahiran di Indonesia. Hasil analisis menjelaskan bahwa di Indonesia saat ini pemerintah memberikan kebijakan untuk menikah di waktu yang matang serta untuk menahan angka kelahiran pemerintah membuat program mengenai Keluarga Berencana (KB). Dalam pandangan islam, dalam menggunakan alat kontrasepsi atau KB secara sementara dengan tujuan membuat keluarga yang lebih sejahtera.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI UANG SOBEK PRESFEKTIF IMAM SYAFI’I ( Studi Kasus Di Pasar Minggu, Kecamatan Kepenuhan) Bisri Yunani
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desain Analisis ini bermaksud untuk pengetahuan mengenai penjeasan secara islam mengeani transaksi jual beli uang sobek dalam pendapat ulama besar Imam Syafi’i dengan studi kasus di Pasar Minggu, Kecamatan Kepenuhan. Analisis ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini juga menggunakan metode deskriptif adalah pencarian fakta melalui interpretasi yang benar. Dalam hal ini, dokumen yang dimaksud meliputi berbagai literatur hukum, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas masalah penggunaan uang sobek dalam melakukan transaksi, serta pandangan dari ulama. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam konteks penggunaan mata uang yang sudah sobek sebagai alat pembayaran serta hukum yang di berikan dalam prespetif ulama. Hasil pembahasan dari analisis ini menjelaksan dimana menurut pandangan Imam Syafi’i mengenai penggunaan uang sobek sebagai alat pembayaraan tidak ada kebermanfaatannya dan dapat merugiikan banyak pihak, hal ini berlaku seperti di Pasar Minggu, Kecamatan Kepenuhan agar lebih berhati-hati dan tidak menggunakan uang sobek maupun rusak sebagai pembayaran.
Dinamika Penentuan Subjek dan Objek Pajak dalam Ekonomi Digital Mohammad Arya Dharmaputra; Najwa Aulia Widyaningrum
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.4915

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan mendasar dalam sistem transaksi dan struktur bisnis global, termasuk di Indonesia. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan, terutama dalam menentukan subjek dan objek pajak yang tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik dan bersifat lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam menentukan subjek dan objek pajak pada sektor ekonomi digital serta menurunkan efektivitas kebijakan perpajakan yang telah diterapkan pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas regulasi internasional, buruknya infrastruktur teknologi, dan rendahnya tingkat pemenuhan pajak merupakan hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak digital. Meskipun kebijakan seperti penunjukan pelaku usaha digital sebagai pemungut PPN telah dilakukan, efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya harmonisasi regulasi serta tantangan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi perpajakan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan regulasi, digitalisasi sistem pajak, dan peningkatan literasi perpajakan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.
ANALISIS ASPEK HUKUM DAN SANKSI DALAM PROSES PELAPORAN SPT PAJAK Andinia noffa Safitria; Zahrotul Afifah; Maria Benedicta Azalia Putri
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.4921

Abstract

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan unsur vital dalam sistem administrasi khusus pajak karena berfungsi untuk sarana pelaporan penghasilan, harta, utang, dan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Meskipun sistem pelaporan SPT telah berkembang melalui mekanisme manual maupun elektronik (e-filing), persoalan kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak masih menjadi isu yang signifikan. Ketidakjelasan prosedur, potensi sanksi administratif maupun pidana, serta minimalnya menjadi hambatan pendidikan dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Oleh karena itu pada penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem pelaporan SPT saat ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi wajib pajak, serta menilai efektivitas sanksi administratif dan pidana dalam meningkatkan kepatuhan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan kajian kepustakaan, artikel ini mengkaji peraturan-undangan dan doktrin hukum yang relevan sebagai bahan hukum primer. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem pelaporan SPT di Indonesia menuju sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS PEMBERI ATAU PENERIMA PROTOKOL NOTARIS TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG HILANG Ahmad Amin Arif; Hesti Armiwulan
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.5002

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis bentuk pertanggungjawaban serta implikasi hukum terhadap Notaris sebagai pemberi maupun penerima Protokol Notaris apabila dalam proses penyerahannya terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan kasus (case approach). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, juga memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan menjaga keutuhan Protokol Notaris. Protokol tersebut wajib dipelihara oleh Notaris yang bersangkutan maupun oleh Notaris penerima protokol, dan tetap memiliki kekuatan hukum selama belum dinyatakan tidak berlaku. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Protokol Notaris yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan, dan hal tersebut berdampak pada perlindungan hukum terhadap para pihak (penghadap) yang menggunakan akta tersebut, maka Notaris dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui mekanisme gugatan individual yang didasarkan pada hubungan perikatan (verbintenis).
KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH YANG DIKELUARKAN KEPALA DESA ATAU LURAH DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA JUAL BELI PADA PPAT Iqbal Syahrul; Hesti Armiwulan
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5003

Abstract

Dalam praktik jual beli tanah, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan suatu keharusan, di mana salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi adalah adanya bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun, dalam realitasnya, sebagian besar masyarakat Indonesia hanya memiliki bukti kepemilikan dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum SKT yang diterbitkan oleh aparat desa atau kelurahan dalam proses pembuatan AJB oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah memiliki peranan penting dan dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan tertulis dalam pembuatan AJB sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
ROYALTI UNTUK PENULIS LAGU VIRTUAL DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA, KOREAN COPYRIGHT ACT, DAN TRIPs DALAM KASUS BOY GROUP KOREA SELATAN PLAVE Duana, Rima; Zulkipli Lubis, Fahmi; Poetri Perdana, Meisha
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.5005

Abstract

Kemunculan boy group virtual asal Korea Selatan, Plave, di mana grup virtual tersebut diberikan kredit sebagai penulis lagu, menimbulkan pertanyaan terkait pembagian royalti hak cipta pada entitas non-manusia. Menurut perspektif hukum, studi ini bertujuan menganalisis bagaimana Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, Korean Copyright Act, dan perjanjian internasional TRIPs mengatur hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh entitas virtual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan regulasi terkait hak cipta pada karya yang diciptakan oleh entitas virtual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara Indonesia dan Korea Selatan mengakui hak moral dan ekonomi bagi penulis lagu manusia, mereka tidak secara eksplisit mengatur hak cipta untuk karya ciptaan entitas virtual. TRIPs sebagai perjanjian internasional juga belum memasukkan ketentuan khusus terkait entitas non-manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya adaptasi dan penyempurnaan regulasi di masing-masing negara untuk menjawab perkembangan teknologi yang semakin kompleks
ANALISIS KRITERIA PENJATUHAN PIDANA TUTUPAN OLEH HAKIM DALAM SISTEM PEMIDANAAN KUHP BARU Putrawan Gobol, Irsyad; Munawwarah S.H., M.H. , Siti; Hasanati , Faradhila; P. Kumisi, Irfandi; A. Panto, Rahmad; Yusuf, Prasetyo
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.5013

Abstract

Ketidakjelasan kriteria penjatuhan pidana tutupan oleh hakim dalam KUHP baru, khususnya terkait definisi “maksud yang patut dihormati” yang belum dirumuskan secara operasional dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, peraturan pelaksana, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma tersebut menyebabkan interpretasi yang beragam dan inkonsistensi dalam praktik peradilan, sehingga pidana tutupan kurang optimal diterapkan meskipun memiliki potensi sebagai alternatif pidana penjara yang lebih manusiawi dan proporsional. Selain itu, belum adanya aturan teknis dan mekanisme pengawasan yang memadai menjadi hambatan pelaksanaan pidana tutupan. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan penyusunan pedoman teknis yang jelas agar hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan secara konsisten dan adil, serta mendorong pengembangan yurisprudensi dan pelatihan hakim untuk mendukung penerapan pidana tutupan yang sesuai prinsip keadilan restoratif dan sistem pemidanaan modern di Indonesia.
Efektifitas Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Sukabumi gunawan, firzha aditya
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.5095

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu perkara yang menjadi sorotan hampir disetiap daerah, karena pelakunya rata – rata adalah masyarakat menengah kebawah serta buta akan hukum. Pos bantuan hukum adalah fasilitas yang diberikan oleh negara terhadap warga negara yang membutuhkan penerangan hukum dipersidangan, maka pelaksanannya harus maksimal dan substansial. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran pos bantuan hukum dalam menangani perkara tindak pidana narkotika dengan meninjau dua premis antara pembelaan atau formalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan pendekatan melalui analisis empiris dan undang – undang, melalui observasi secara langsung menggunakan teknik wawancara terhadap para pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, observasi langsung dan undang – undang dianalisis dengan cara yang sistematis dengan mengindahkan metode berfikir ilmiah. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sukabumi sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan tidak mengabaikan ketentuan aturan undang – undang yang berlaku, banyaknya jumlah perkara narkotika dan minimnya kuantitas advokat menjadi hambatan serta kurang efektifnya pembelaan hukum yang diberikan. Maka seharusnya pos bantuan hukum pengadilan negeri Sukabumi perlu untuk menambahkan jumlah personil advokat agar pembelaan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN SERTIPIKAT GANDA MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Franciscus Mandala; Felicitas Sri Marniati; Mohamad Ismed
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.5140

Abstract

Praktiknya di masyarakat sering terjadi berbagai masalah yang berkaitan dengan sertipikat, salah satu contoh masalah yang berkaitan dengan sertipikat tersebut adalah sering terjadinya sertipikat ganda dan/atau terjadi tumpang tindih areal dalam dua sertipikat hak milik. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa terkait sertipikat ganda dan pembatalannya dan perlindungan hukum pemilik hak atas tanah terkait sertipikat ganda dan pembatalannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dan teori penyelesaian sengketa oleh Nurnaningsih Amriani menjadi dasar dalam membahas masalah ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa penyelesaian sengketa terkait sertipikat ganda dan pembatalannya dapat dilakukan melalui pengadilan negeri penyelesaian sengketanya dan pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan kepemilikan berdasarkan sertipikat yang diterbitkan pihak BPN. Perlindungan hukum pemilik hak atas tanah terkait sertipikat ganda dan pembatalannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara melalui represif untuk meminta pertanggungjawaban akibat kerugian yang dialami pihak pemilik hak atas tanah yang dibatalkan melalui putusan pengadilan tata usaha negara.

Page 10 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue