cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
BAHAYA PENYALAHGUNAAN PENGONSUMSIAN NARKOTIKA DI MASYARAKAT SERTA PENCEGAHANNYA DAN UPAYA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA Lerilaspigo, Muhammad; Ompu Jainah, Zainab; Ainita, Okta
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5211

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaandalam keadaan mabuk yang mengakibatkan luka berat berdasarkan putusan No: 41/Pid.B/2024/PNMet serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana Penganiayaan DalamKeadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Luka Berat berdasarkan putusan No: 41/Pid.B/2024/PN Met.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Empiris.Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, asas-asas hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, observasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktorpenyebab terjadinya tindak pidana pengaiaan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan luka beratberdasarkan putusan No: 41/Pid.B/2024/PN Met yaitu: unsur-unsur yang menyebabkan terjadinyatindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras yang mengakibatkan kerugian materiil,sebagaimana tercantum dalam Putusan No. 41/Pid.B/2024/PN Met. Penganiayaan tersebut terjadiakibat terdakwa dan korban yang dalam keadaan mabuk terjadi percecokan, hilangnya pengendaliankontrol diri dan emosi yang menggebu yang berakibat pada penganiayaan berupa penikamanmenggunakan senjata tajam yang menyebabkan tusukan mengenai bagian tubuh korban. Selanjutnyapembahasan penelitian tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidanaPenganiayaan Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Luka Berat berdasarkan putusan No:41/Pid.B/2024/PN Met yaitu: Pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidanaterdakwa didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dan norma-norma pidanayang berlaku, dengan mempertimbangkan faktor-faktor culpa dan mens rea yang terlibat dalamtindakan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenganiayaan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar.
IMPLEMENTASI PENGATURAN PASAL 378 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN KWITA Aisyah Putri, Febrianita; Baharudin; Dwi Ramasari, Risti
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5212

Abstract

Tindak pidana penipuan merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuaidengan sanksi pidana pada Pasal 378 KUHP. Dimana seseorang dikatakan melakukan penipuandengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum maka orang tersebut haruslahmempertanggungjawabkan perbuatannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian inimelalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer.Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penipuan dalammenerima lembar kwitansi utang piutang, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkaratersebut berdasarkan Putusan Nomor: 68/Pid.B/2024/PN.Tjk. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan”sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.Pertanggungjawaban Pidana yangtelah ditetapkan Berdasarkan Putusan Nomor: 68/Pid.B/2024/PN.Tjk atas perbuatannya yaitu terdakwatelah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah oleh Majelis Hakim melanggar ketentuan padaPasal Pasal 378 KUHP dengan divonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (Delapan) bulan.Dikarenakan terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya maka terdakwamemiliki kemampuan untuk menjalankan putusan tersebut sesuai dengan yang telah di tetapkan. DasarPertimbangan hakaim dalam menjatuhkan Putusan dalam kasus tindak pidana Penipuan dalam PutusanNomor : 68/Pid.B/2024/PN.Tjk, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkanmerupakan keputusan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan terdakwa, hakim menjatuhkanhukuman juga mempertimbangkan bahwa Terdakwa masih berusia muda yang mana kesempatannyauntuk berubah masi sangat panjang juga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari.Kesalahan yang terdakwa lakukan merugikan orang lain sehingga terdakwa haruslahmempertanggungjawabkan resiko atas perbuatannya.
PENERAPAN SANKSI PIDANA MEMBAWA PERGI WANITA DI BAWAH UMUR TANPA IZIN ORANG TUA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid. Sus-Anak/2024/PN Tjk) Riyadi, Imam; Baharudin; Aprinisa
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5213

Abstract

Perlindungan anak merupakan isu krusial yang terus menjadi tantangan di Indonesia. Meskipun telahada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaruidengan Undang-Undang No. 17 tahun 2016, kasus-kasus kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi.Perkembangan teknologi, khususnya internet dan media sosial, telah menciptakan dimensi baru dalamupaya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk ancaman Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunderdan primer. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidanamembawa pergi wanita di bawah umur tanpa izin orang tua serta pertimbangan hakim dalampenjatuhan pidana terhadap terdakwa anak dalam kasus membawa pergi wanita di bawah umur tanpaizin orang tua berdasarkan (putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk) Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa Tindak pidana membawa pergi wanita di bawah umur tanpa izin orang tuamerupakan hasil dari berbagai faktor, seperti kurangnya perhatian dan pengawasan dari keluargapelaku dan korban, lingkungan sosial yang permisif, serta pengaruh negatif teknologi yang tidakterkontrol, Serta dalam pertimbangannya hakim menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara kepadaterdakwa berdasarkan Pasal 332 KUHP, dengan penempatan di lembaga pembinaan khusus anak.Keputusan ini mencerminkan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan rehabilitasi,yang bertujuan untuk memberikan keadilan sekaligus membantu terdakwa memperbaiki dirinya.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Eliza Kana Riwu, Keren Mawar; Bachri, Erlina
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5214

Abstract

Perjanjian kerja merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara pekerja/serikat kerja atauserikat-serikat pekerja yang terdaftar pada departemen ketanagakerjaan dengan pengusaha atauorganisasi perngusaha berbadan hukum yang secara general memuat ketentuan-ketentuan kerjayang harus diperhatikan dalam suatu perjanjian kerja sama. Metode penelitian yang digunakandalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan datasekunder dan primer. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan danimplementasi perjanjian kerja sama berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Hasil daripenelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perjanjian kerja telah diatur dalamundang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan kitab undang-undang hukumperdata, serta implementasi perjanjian kerja sama telah dibuat secara tertulis, meskipun saat inimasih sering ditemui beberapa perusahaan yang masih melakukan poin-poin perjanjian yangbertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan, biasanya poin-poin tersebut membahasmengenai hak-hak pekerja yang menjadi objek perusahaan untuk dieksploitasi sebagai salah satuunsur dalam sistem ekonomi kapitalisme yang bertujuan menguntungkan sebelah pihakkhususnya pengusaha/perusahaan.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BANDAR LAMPUNG Putri Komala Sari, Nabila; Ompu Jainah, Zainab
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5215

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Bandar Lampung semakin meningkat setiap tahunnya, mengancamstabilitas sosial dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi upayapenegakan hukum yang dilakukan di Bandar Lampung dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika.Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi tahapan penegakan hukum pidana sertafaktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Melalui analisis data sekunder danwawancara dengan aparat penegak hukum, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapatkemajuan dalam upaya pengendalian narkotika, terdapat beberapa kendala
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA JENIS SABU (Studi Putusan Nomor: 604/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) Sera Wirantika, Made; Karya Limantara, Benny
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5216

Abstract

Narkotika adalah pedang bermata dua: di satu sisi, penyalahgunaannya membahayakan masa depangenerasi muda, keharmonisan sosial, dan keamanan nasional suatu negara. Di sisi lain, narkotikamutlak diperlukan dalam bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukanundang-undang yang mengatur hal tersebut guna mengurangi jumlah obat yang disalahgunakan dandiedarkan, khususnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melaluipendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Tujuan padapenelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpahak menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu, serta pertimbangan hakim terhadap perkaratindak pidana tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu (Studi Putusan Nomor:604/Pid.Sus/2024/PN.Tjk). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawabanpidana terhadap seorang yang melakukan tindak pidana narkotika pada putusan nomor:604/Pid.Sus/2024/PN.Tjk di mata hakim yaitu terdakwa bernama Robby Darwis Bin Madrawi denganmenjalankan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6(enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)Bulan, serta terdakwa tidak sama sekali mengajukan perlawanan terhadap putusan berupa bandingmaupun kasasi, serta hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapatmemberatkan dan meringankan terdakwa. Selain itu, dapat memberikan efek jera terhadap putusan inidan memberikan keadilan bagi para terdakwa.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2024/PN.Tjk) Nurina Seftiniara, Intan; Ritonga, Rifandy; Alif Atasyah, Muhammad
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.5217

Abstract

Penyalahguna Narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawanhukum. Penyalahgunaan terhadap Narkotika akan mendorong untuk terjadinya peredaran gelap,sedangkan dengan adanya peredaran gelap dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan yangsemakin luas dan bedimensi secara internasional. Dengan banyaknya peredaran narkotika dikalanganmasyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridisnormatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Tujuan pada penelitian ini yaituuntuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika golongan Ibukan tanaman serta pertanggung jawaban pelaku tindak pidana terhadap perkara tersebut. Hasil daripenelitian ini menunjukkan bahwa telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana narkotika sertaterpenuhinya dua alat bukti yang didakwakan oleh penuntut umum, dan tidak ditemukannya alasanyang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana karena terdakwa telah terbuktimelakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1, Serta diperlukannya pertimbangan terkait keadaanyang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dihukum dengan Pidana Penjarayaitu selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena terbuktisecara sah menjadi perantara jual beli narkotika golongan I. Penulis berpendapat bahwa hukuman yangdiberikan dinilai cukup memberikan efek jera dimana terdakwa menjadi perantara narkotika denganberat 0,26 gram sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal114 ayat (1) yaitu paling singkat 5 (lima) tahun.
PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI MOBIL YANG TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI MELALUI JALUR NON LITIGASI DAN LITIGASI DI TINJAU DARI ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN Sri Wahyuni; Harinanto Sugiono
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.5228

Abstract

Pada kasus jual beli Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 diawali ketika pihak konsumen mengetahui adanya cacat tersembunyi bahwa Mobil Toyota Inova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Tahun 2024 dengan Nomor Polisi BK 1287 AFG yang telah diganti ECUnya menjadi seken (bekas atau tidak baru), pihak konsumen merasa di rugikan, untuk itu pihak konsumen berinisiatif penyelesaian sengketa melalui proses non litigasi di selesaikan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan menggunakan metode Arbitrase yaitu di Kota Medan dengan adanya Putusan Nomor 020/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn pada Tanggal 27 Juni 2024. Sedangkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 585/Pdt.Sus-BPSK/2024/BPSK.Mdn. dan Upaya Hukum di Kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus-BPSK/2025. antara Pemohon Kasasi yaitu Andreas Hendri Situngkir dengan Pihak PT Deltamas Surya Indah Mulia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan kasus, dimana data yang dianalisis adalah beberapa putusan terkait kasus yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlu adanya satu terobosan di era teknologi dalam hal penggunaannya untuk memberika kemudahan para pihak dalam mencari keadilan mengenai bagaimana proses penyelesaian yang efektif dan efien untuk para pihak, sehingga penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud.

Page 11 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue