cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
KEDUDUKAN HUKUM WARIS ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Hidayatul M, Dede; Sidik, Syahrul
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.4533

Abstract

Abstrak
POLITIK HUKUM PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK Suryani, Santi; Reza Atqia, Muhamad
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.4534

Abstract

Abstrak
Keadilan restoratif sebagai Alternatif Penanganan Tindak Pidana Ujaran Kebencian dan Solusi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Nazhif As-syihab, Zaidan
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya tindak pidana ujaran kebencian di ruang digital menimbulkantantangan bagi sistem peradilan pidana, khususnya efektivitas pemidanaan danmasalah overcrowded. KUHP 2023 memperkenalkan paradigma pemidanaan yanglebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis penerapan keadilanrestoratif sebagai alternatif penanganan ujaran kebencian. Hasil menunjukkanbahwa pendekatan ini dapat diterapkan secara selektif dan proporsional,mempertimbangkan pelaku, korban, dan dampak sosial, sekaligus membantumengurangi overcrowded lembaga pemasyarakatan.
DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT SEBAGAI INSTRUMEN EFISIENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI Nur Amalia, Pramelia
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia masihmenghadapi kendala berupa kompleksitas pembuktian, lamanya proses peradilan,dan belum optimalnya pemulihan kerugian. Deferred Prosecution Agreement(DPA) merupakan mekanisme alternatif penuntutan yang menekankan efisiensi,tanggung jawab korporasi, dan pemulihan melalui pendekatan keadilan restoratif.Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep DPA serta relevansi dan peluangpenerapannya dalam kebijakan penuntutan di Indonesia. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dankonseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPA sejalan dengan tujuanpemidanaan modern, namun penerapannya masih memerlukan pengaturan hukumyang jelas untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas.
Implementasi Perlindungan Hukum Nasabah pada Layanan Perbankan Digital: Analisis Regulasi OJK Ayu Putu Gita Prayascita, Ida; Ketut Sari Adnyani, Ni
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i1.4565

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi perbankan digital yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan OJK yang mengatur layanan perbankan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah mencakup kewajiban bank menyediakan keamanan sistem, menjaga kerahasiaan data pribadi, memberikan informasi secara transparan, serta menyediakan mekanisme penanganan pengaduan. Meskipun kerangka regulasi telah diatur secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa meningkatnya serangan siber, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya efektivitas pengawasan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan standar keamanan digital dan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kepastian hukum bagi nasabah.
PEKERJA ANAK TEMBAKAU: TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL NGAISAH, NURUL; LATHIFAH NUGRAHENI, NADEA; ARCY PRATAMA, PRADITYA
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5551

Abstract

Pekerja anak merupakan masalah krusial dalam konteks hak asasi manusia internasional. Permasalahan yang dikaji meliputi bentuk keterlibatan anak dalam kegiatan produksi tembakau, analisis terhadap Convention on the Right of the Child (CRC) serta instrumen hukum lainnya dan tanggung jawab negara dalam melindungi anak. Penelitian ini menggunaan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yakni menganalisa norma-norma hukum interasional yang mengatur perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterlibatan anak dalam perkebunan tembakau seperti penanaman, pemetikan, dan pengeringan daun tembakau yang dapat mengancam kesehatan dan mengancam pendidikan. Dari perspektiff HAM internasional praktik tersebut melanggar CRC, Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Bekerja dan ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Penelitian ini memiliki kebaruan tentang anaalisis integratif antara norma-norma internasional dan implementasi tanggungjawab negara dalam konteks spesifik perkebunan tembakau di Indonesia, yang selama ini belum banyak dikaji secara mendalam. Kesimpulannya, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak. Oleh karena itu, pekerja anak di sektor tembakau menuntut komitmen nyata dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pekerja Anak, Ladang Tembakau, Pekerja Berbahaya
Dinamika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Kajian Sosiologi Hukum Atas Budaya Patronase Dan Kekuasaan Calvin; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5565

Abstract

Korupsi merupakan salah satu persoalan utama dalam sistem hukum di Indonesia yang tidak hanya berkaitan dengan kelemahan regulasi, tetapi juga erat dipengaruhi oleh budaya patronase dan relasi kekuasaan. Kondisi ini menjadikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan sesuai prinsip keadilan, melainkan kerap dipengaruhi oleh faktor politik dan kepentingan elit. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum (sociology of law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patronase dan relasi kekuasaan sering kali melemahkan independensi aparat penegak hukum, sehingga proses penindakan terhadap tindak pidana korupsi cenderung tidak konsisten. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, ketidakefektifan penegakan hukum korupsi di Indonesia disebabkan oleh ketidakseimbangan antara legal structure, legal substance, dan legal culture. Meskipun regulasi antikorupsi telah diperkuat, budaya hukum masyarakat yang permisif dan terpengaruh patronase masih melemahkan independensi aparat hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi oleh budaya patronase dan kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan yang lebih kuat serta transformasi budaya hukum agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.
PERGESERAN POLA KORUPSI KE SEKTOR STRATEGIS ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PANGAN DAN ENERGI Tasyah Ramadhani; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5636

Abstract

Fenomena pergeseran pola korupsi ke sektor strategis menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi terbatas pada ranah birokrasi umum, tetapi telah merambah sektor-sektor vital seperti pangan dan energi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola pergeseran korupsi tersebut melalui pendekatan sosiologi hukum dengan menggunakan teori Donald Black tentang hukum sebagai kontrol sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam mengendalikan perilaku menyimpang di sektor strategis serta sejauh mana posisi sosial pelaku dan korban memengaruhi penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan data sekunder terkait tata kelola pangan dan energi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum dan dominasi kekuasaan ekonomi-politik menyebabkan hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai alat kontrol yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola yang transparan dan reformasi hukum yang berpihak pada keadilan sosial untuk menanggulangi praktik korupsi di sektor strategis.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEADILAN RESTORATIF Bahriansyah Putra Lubis; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5637

Abstract

Penyelesaian tindak pidana anak melalui mekanisme diversi merupakan upaya untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal dan sekaligus mewujudkan keadilan restoratif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidaksesuaian antara norma Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan praktik di lapangan, terutama terkait pemahaman aparat serta penerimaan korban terhadap proses pemulihan. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum, yang memadukan kajian peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta analisis terhadap praktik sosial yang memengaruhi implementasi diversi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada dasarnya efektif mengurangi stigma terhadap anak, mempercepat penyelesaian perkara, dan memperkuat hubungan sosial melalui dialog antara pelaku, korban, dan keluarga, namun masih terhambat oleh faktor budaya hukum, keterbatasan fasilitas, serta minimnya pelatihan aparat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi diversi memerlukan penguatan pemahaman aparat, dukungan masyarakat, serta integrasi prinsip keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses hukum terhadap anak.
Pemungutan Tarif Parkir Ilegal di Kota Medan Dalam Perspektif Teori Sosiologi Hukum Karl Marx Desti Lediana; Agusmidah; Rosmalinda
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5670

Abstract

Maraknya terjadi pemungutan tarif parkir ilegal di kota medan tidak dapat semata-mata dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan resistensi kelas bawah terhadap ketidakadilan struktural. Adapun penelitian ini bertujuan: pertama mengkaji pengaturan hukum mengenai pemungutan parkir di kota Medan. Kedua mengindentifikasi bentuk konflik sosial yang muncul akibat maraknya praktik pemungutan tarif parkir illegal di kota medan. Ketiga menganalisis pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Adapun penelitian ini menggunakan jenis data sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai pemungutan parkir di kota medan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan No.1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun bentuk konflik yang muncul akibat pemungutan tarif parkir illegal di kota medan yaitu konflik antar kelas-kelas sosial disebabkan oleh perbedaan kepentingan (pemerintah daerah, juru parkir tidak resmi, masyarakat dan juru parkir resmi) masing-masing memiliki akses yang berbeda terhadap kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Akibatnya menunjukkan konflik horizontal dan vertikal. Pemungutan tarif parkir illegal di kota medan dalam perspektif teori sosiologi hukum karl marx menunjukkan dinamika antara hukum, ekonomi, dan struktur sosial yang timpang. Hukum berfungsi melanggengkan kekuasaan kelas dominan, sementara kelas bawah terpinggirkan dari akses ekonomi. Maka pemungutan tarif parkir illegal, penegakan hukum represif saja tidak cukup diperlukan transformasi sosial-ekonomi yang menjadi dasar atau landasan dalam pembentukan hukum agar hukum menjadi instrumen keadilan sosial.

Page 12 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue