cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 : Legitimasi Kekuasaan Dan Dinamika Sosial Di Indonesia Waruwu, Noman Tuboinam; Rosmalinda; Agusmidah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Constitutional Court is a state institution exercising independent judicial power to administer justice to uphold law and justice, whose decisions are final and binding. This study conducts an in-depth analysis of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 by applying a sociological perspective of law based on the theory of legal realism. The main focus of this study is to uncover how the legitimacy of power and the social dynamics that arise from the determination of the age limit for presidential/vice presidential candidates influence. This study uses a socio-legal methodology (socio-legal research) or a combined normative-empirical legal research that is descriptive-analytical in nature with the aim of describing the content of the decision and the social dynamics that arise, then analyzing the relationship between the two using the theories of legal realism and legal sociology. The results of the study indicate that the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XII/2023 is not merely the result of pure legal deduction, but is more significantly influenced by political interests outside the official legal framework (extra-legal), and creates social divisions (polarization), because it is considered to smooth the interests of those in power. Therefore, the study concludes that judicial independence is a crucial and fundamental element in maintaining the dignity and honor of the courts and achieving justice, certainty, and the benefit of the law. Keywords: Sociology of Law, Legitimacy of Power, Social Dynamics.
ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG SPPA DAN RUU NARKOTIKA DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK Waruwu, Noman Tuboinam; Agusmidah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) establishes restorative legal policy, prioritizing diversion and the Best Interests of Children. However, this policy direction has the potential to be disharmonious with the Draft Narcotics Law (RUU Narcotics), which tends to maintain repressive criminal provisions and minimum sanctions, thus creating a dilemma of normative inconsistency. This study aims to analyze the consistency of the government's legal policy between the SPPA Law and the Narcotics Bill, and to reconstruct optimal policies to guarantee protection and the Best Interests of Children. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Data are analyzed qualitatively through legal interpretation and construction of the SPPA Law and the draft Narcotics Bill. The results of the study indicate policy inconsistencies because the severe criminal provisions in the Narcotics Bill have the potential to undermine the obligation to diversion and limit judicial discretion. The minimum criminal sanctions maintained in the bill contradict the restorative spirit of the SPPA Law. The conclusion of this study is that the SPPA Law has not been fully internalized in the Narcotics Bill. The research recommends that the Narcotics Bill be reconstructed by incorporating the SPPA Law clause as an absolute lex specialis, removing the minimum sentence provisions for children, and requiring an Integrated Assessment as a prerequisite for determining a child's legal status to ensure the protection and best interests of children. Keywords: Policy Direction, SPPA Law, Narcotics Bill, Child Protection, Best Interests of the Child.
URGENSI VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM AKSES KEADILAN DI INDONESIA Putu Riskha Puspita Dewi; Ni Putu Rai Yuliartini
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan mandat konstitusional negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat miskin atas keadilan sebagaimana mandate dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk memastikan layanan diberikan oleh lembaga yang kompeten, pemerintah menerapkan mekanisme verifikasi dan akreditasi sebagaimana diatur dalam Permenkumahm Nomor 3 Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menilai sejauh mana mekanisme tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi dan akreditasi tidak hanya menentukan kelayakan lembaga dari sisi administrasi dan struktur organisasi, tetapi juga memastikan pemenuhan standar layanan yang diatur dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2021, termasuk kualitas sumber daya manusia, prosedur pendampingan, dan akuntabilitas layanan. Melalui proses penilaian ini, akreditasi berkontribusi pada peningkatan profesionalitas LBH, memperluas jangkauan bantuan hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, mekanisme verifikasi dan akreditasi merupakan elemen penting dalam menjamin mutu layanan dan mewujudkan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat miskin. Kata kunci: verifikasi dan akreditasi, bantuan hukum, akses keadilan.
Analisis Hukum terhadap Fungsi Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa dalam Kerangka Bantuan Hukum Non-Litigasi Kadek Ayu Widya Arisanthi; Ni Putu Rai Yuliartini
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akses keadilan bagi masyarakat desa masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan literasi hukum, minimnya layanan advokat, hingga penyelesaian sengketa yang sering dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi tersebut mendorong pentingnya layanan hukum berbasis komunitas, salah satunya melalui Pos Bantuan Hukum Desa yang mengandalkan peran paralegal sebagai pendamping hukum non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menelaah dasar hukum, kewenangan, serta implementasi fungsi paralegal dalam layanan konsultasi dan mediasi di tingkat desa. Bahan hukum terdiri dari regulasi, literatur, dan dokumen akademik yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan paralegal memperoleh legitimasi terutama melalui Permenkum Nomor 34 Tahun 2025 yang mengatur tugas, standar kompetensi, serta batas kewenangan mereka dalam memberikan layanan hukum non-litigasi. Namun, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur hubungan struktural antara paralegal dan Pos Bantuan Hukum Desa sehingga praktik pelaksanaan di lapangan bersifat variatif. Temuan ini menegaskan bahwa paralegal berperan signifikan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem hukum formal melalui konsultasi awal dan fasilitasi mediasi, tetapi diperlukan penguatan regulasi dan penataan mekanisme operasional agar layanan hukum desa dapat berjalan lebih efektif dan konsisten. Kata kunci: Paralegal, Pos Bantuan Hukum Desa, Bantuan Hukum Non-Litigasi
KETERBATASAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 DALAM PELAKSANAAN DIVERSI KETIKA KORBAN TIDAK DAPAT HADIR SECARA FISIK Made Arsia Luna Tantra; Ni Putu Rai Yuliartini
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diversi diartikan sebagai suatu mekanisme dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berpijak pada prinsip keadilan restoratif, yang berfungsi mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal menuju proses penyelesaian di luar pengadilan. PERMA No. 4 Tahun 2014 dibuat untuk menangani kekurangan aturan yang terdapat dalam UU SPPA, khususnya terkait perluasan syarat diversi pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Namun, peraturan ini masih menyisakan kekosongan norma, terutama ketika korban tidak dapat hadir secara fisik dalam musyawarah diversi. Penelitian hukum ini bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis putusan pengadilan, dengan hasil penelitian yakni PERMA tersebut tidak mengatur penggunaan sarana elektronik atau partisipasi jarak jauh dalam musyawarah diversi. Akibatnya, diversi gagal dilaksanakan ketika korban berada di luar negeri atau berhalangan hadir, sehingga tujuan keadilan restoratif tidak tercapai dan anak kehilangan kesempatan memperoleh penyelesaian yang lebih edukatif. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan terhadap PERMA No. 4 Tahun 2014 agar mengakomodasi mekanisme musyawarah diversi secara elektronik dengan tujuan memaksimalkan penyelesaian perkara melalui upaya diversi.
PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Komang Dian Andayani, Dian; Ni Putu Rai Yuliartini
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, mengingat tingginya jumlah kasus dan dampak serius yang ditimbulkannya. Meskipun kerangka hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi, telah menegaskan hak korban atas restitusi sebagai bentuk pemulihan menyeluruh, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis, seperti kurangnya inisiatif dan perhitungan kerugian yang komprehensif oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis untuk mengkaji pengaturan restitusi dan peran strategis Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi telah komprehensif, mencakup mekanisme sita jaminan harta pelaku dan kompensasi negara, bahkan menetapkan tanggung jawab orang tua/wali apabila pelaku adalah anak. JPU berperan sentral sebagai penggerak utama proses restitusi, mulai dari memverifikasi permohonan, berkoordinasi dengan lembaga layanan untuk menilai kerugian secara objektif, wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam surat tuntutan, hingga mengawal pelaksanaan putusan. Kesimpulannya, efektivitas restitusi sangat ditentukan oleh peran aktif JPU yang memperluas fungsi kejaksaan untuk tidak hanya menuntut pelaku, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak pemulihan korban. Kata kunci: Restitusi, Jaksa Penuntut Umum, Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan Korban.
DAMPAK KORUPSI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI MAX WEBER Sinaga, Fanidora Agustina; Rosmalinda; Agusmidah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi di kalangan aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama penyebab krisis kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak korupsi aparat penegak hukum menggunakan perspektif teori Max Weber tentang rasionalitas dan otoritas legal-rasional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis terhadap perilaku dan struktur birokrasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi menyebabkan menurunnya legitimasi hukum serta menggeser otoritas legal-rasional menjadi otoritas patrimonial, di mana kepentingan pribadi lebih dominan daripada nilai keadilan. Kondisi ini memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan menghambat proses penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, reformasi integritas birokrasi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan memperkuat rasionalitas hukum di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS KASUS PELANGGARAN HAM DALAM HUKUM INTERNASIONAL DIKAJI BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP NON- REFOULEMENT (STUDI KASUS PENGUSIRAN PENGUNGSI UYGHUR OLEH PEMERINTAH THAILAND KE TIONGKOK) Widi Astiniasih, Kadek; Gede Sudika Mangku, Dewa; Putu Rai Yuliartini, Ni
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5742

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindakan pemulangan paksa pengungsi Uyghur oleh Thailand ke Tiongkok, yang melanggar prinsip non-refoulement sebagai norma jus cogens dalam hukum internasional. Hal ini mempertanyakan tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia pengungsi ketika mereka berada dalam bahaya penyiksaan atau menjadi sasaran perlakuan kejam. Tujuan studi ini guna menganalisis prinsip non-refoulement dalam konteks pengusiran pengungsi Uyghur oleh Thailand serta menelaah bentuk tanggung jawab internasional Thailand melalui perspektif asas erga omnes. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka terhadap instrumen hukum internasional, doktrin, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua negara, termasuk Thailand, yang bukan penanda tangan Konvensi 1951, terikat oleh prinsip non-refoulement. Pengusiran tersebut merupakan pelanggaran berat karena menempatkan pengungsi Uyghur pada risiko penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang. Pelanggaran ini menimbulkan tanggung jawab internasional bagi Thailand berdasarkan asas erga omnes dan ARSIWA, yang mewajibkan negara mengambil langkah pemulihan berupa kompensasi, satisfaction dan interest.
Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Mitigasi dalam Kontrak Pembiayaan Perbankan: Kajian UU No 4 Tahun 1996 dan UU No. 21 Tahun 2008 Syaddan Dintara Lubis; Fauziah Lubis; Mhd. Yadi Harahap
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i2.5772

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran strategis pembebanan jaminan Hak Tanggungan sebagai instrumen mitigasi risiko dalam kontrak pembiayaan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia. Sistem perbankan ganda menghadapi tantangan hukum dan operasional yang berbeda dalam menjamin hak kreditur sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi debitur berdasarkan paradigma kontraktual masing-masing. Penelitian ini bertujuan membandingkan pembebanan Hak Tanggungan dalam kontrak kredit dan pembiayaan syariah, menganalisis perbedaan mendasar menurut UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta mengidentifikasi isu-isu spesifik yang memengaruhi kepastian hukum, orientasi eksekusi, dan kesesuaian prinsip keadilan dalam kedua sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute comparative yang sistematis dan terstruktur. Bahan hukum primer mencakup kedua undang-undang, peraturan pelaksana, serta doktrin yurisprudensial yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum otoritatif yang dianalisis menggunakan teknik kualitatif untuk menghasilkan konstruksi argumentasi yang logis dan berbasis regulasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa Hak Tanggungan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang esensial dalam kedua sistem perbankan, namun memiliki karakter hukum dan orientasi eksekusi yang berbeda. Perbankan konvensional menitikberatkan pada kepastian eksekusi dan kekuatan eksekutorial, sementara perbankan syariah menempatkan jaminan sebagai penguat komitmen etis dan keadilan kontrak dengan parameter eksekusi yang lebih fleksibel. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model eksekusi jaminan yang berimbang, yang mengintegrasikan kepastian hukum dan prinsip keadilan berbasis syariah guna meningkatkan efektivitas perlindungan hak kreditur dan debitur secara proporsional.

Page 13 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue