Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM ERA DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Sugeng Santoso]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.555 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p1-18
<![CDATA[AbstrakDemokrasi atau kedaulatan rakyat adalah prinsip konstitusional Negara Republik Indonesia. Sebagai prinsip konstitusional, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada prinsip demokrasi. Hal yang sama berlaku pula dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam artikel ini ditemukan kecenderungan bahwa pembentukan peraturan daerah kurang mengindahkan prinsip demokrasi. Pembentukan peraturan daerah cenderung elitis dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai. AbstractDemocracy or sovereignty of the people is a principle that is enshrined in the constitution of the Republic of Indonesia. As a constitutional principle, the establishment of legislation should be based on the principles of democracy. The same thing applies in the issuance of local regulations. This article argues that the formation of local regulations has a tendency to disregard the principle of democracy. The formation of local regulations tend to be elitist and lacking adequate public participation.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN SISTEM HUKUM PANCASILA YANG MERDEKA DARI KORUPSI DAN MENJUNJUNG HAM ]]>
<![CDATA[Teguh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (88.298 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p19-26
<![CDATA[AbstrakSebagai negara yang sudah merdeka selama 68 tahun, Indonesia seharusnya sudah mempunyai sistem hukumnya sendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem hukum Indonesia tersebut harus dibangun berdasarkan Pancasila yang menampilkan karakteristik ke-Indonesia-an di tengah-tengah sistem hukum lain di dunia. Sistem hukum Pancasila merupakan suatu sistem hukum yang bermoral dan bermartabat. Bermoral berarti bahwa sistem hukum di Indonesia sistem hukum yang merdeka dari korupsi. Sedangkan sistem hukum yang bermartabat adalah sistem hukum yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan terutama di bidang HAM.AbstractHaving been independent for 68 years, Indonesia should have had its own legal system that suits the character of the Indonesian nation. Indonesias legal system have to be constructed based on Pancasila which reflects all the characteristics of Indonesia particularity in the midst of other legal systems in the world. The legal system based on Pancasila is a legal system that emphasizes moral and human dignity. Legal morality means that the legal system in Indonesia is free from corruption. While the legal system with dignity is a legal system that upholds the values of humanity, especially in the field of human rights.]]>
<![CDATA[JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA ]]>
<![CDATA[Mursil Mursil]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.579 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p29-40
<![CDATA[AbstrakKegiatan bisnis sangat menuntut adanya jaminan kepastian hukum. Salah satu persoalan penting terkait dengan kepastian hukum tersebut adalah perpanjangan hak guna usaha. Tulisan ini membahas mengenai jaminan kepastian hukum pemberian perpanjangan hak guna usaha, termasuk perlindungan hukum terhadap investor berkenaan dengan asset yang dimilikinya di atas hak guna usaha ketika permohonan perpanjangan hak guna usahanya tidak dikabulkan. Terkait dengan itu tulisan ini menemukan adanya perbedaan pengaturan antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri serta tidak memadainya perlindungan hukum kepada investor menyangkut aset-asetnya yang ada di atas hak guna usaha ketika permohonan perpanjangan hak guna usahanya tidak dikabulkan. AbstractBusiness activities requires guarantees of legal certainty. One of the important issues related to the legal certainty is the extension of the right to cultivate. This paper discusses the legal guarantee provided in the extension of the right to cultivate, including legal protection of the investor in respect of its assets over the right to cultivate when the application for renewal of their right was not granted. This paper revealed that there are differences between the relevant Government Regulation and Minister Regulation as well as inadequacy of legal protection of the investors assets located on the tract of land with the right to cultivate when the application renew that right was not granted.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF FILOSOFIS KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Krishna Djaya Darumurti]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.187 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p41-60
<![CDATA[AbstrakArtikel ini menganalisis isu filosofis tentang konsep kekuasaan diskresi pemerintah. Artikel ini berargumen bahwa teori hukum alam lebih memadai dibandingkan teori positivism yuridis dalam menjustifikasi dasar filosofis kekuasaan diskresi pemerintah. Dengan kekuasaan diskresi yang dimiliki, pemerintah adakalanya dapat bertindak menyimpangi undang-undang atau asas legalitas. Oleh karena itu, supaya terlegitimasi, tindakan demikian memerlukan justifikasi filosofis yang memadai. Teori hukum alam menjustifikasi kekuasaan diskresi pemerintah dengan mengajukan klaim bahwa diskresi adalah tuntutan hukum yang lebih tinggi dari hukum positif.AbstractThis article analyses the philosophical issue of the concept of discretionary power of the government. It is argued that natural law theory is better than legal positivism theory to justify the philosophical underpinning of the discretionary power of government. By its discretionary power, the government sometimes can take an action contrary to laws or legislation or principle of legality. To be legitimate, this action needs sufficient philosophical justification. Natural law theory justifies discretionary power of government by claiming that discretion is the demand of the higher law that is higher than the positive law.]]>
<![CDATA[EFISIENSI EKONOMI SEBAGAI REMEDY HUKUM ]]>
<![CDATA[Fajar Sugianto Sugianto]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.833 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72
<![CDATA[Abstrak Hukum dan Ekonomi merupakan salah satu disiplin dalam ilmu hukum yang menawarkan pengutamaan efisiensi ekonomi sebagai kaidah hukum dalam mengarahkan praktik hukum. Dengan melakukan konseptualisasi lebih lanjut, efisiensi ekonomi juga membantu dalam menilai dan melakukan penilaian terhadap hukum. Salah satu bentuk efisiensi ekonomi dalam tulisan ini adalah pendekatan ekonomis terhadap hukum dalam merumuskan keuntungan yang dihasilkan hukum. Dalam hal ini efisiensi ekonomi mengubah hukum sebagai insentif dalam mengubah perilaku manusia seperti halnya mempertahankan perilaku yang sudah sejalan dengan tujuan-tujuan hukum. Hukum seyogianya menentukan upaya perbaikan melalui penghukuman dan penghargaan sebagai insentif untuk mengungkap aspek-aspek tertentu atau krusial dari ilmu hukum.Abstract Law and Economics is one of the disciplines in the jurisprudence that offers the primacy of economic efficiency as the rule of law in directing the practice of law. With further conceptualization, economic efficiency is also useful in judging and assessing the law. One relevant form of economic efficiency discussed in this paper is the economic approach to law in formulating the expected profit of the law. In this case, economic efficiency transforms law into an incentive to change human behaviors as well as to maintain certain behaviors that are already in line with the objectives of the law. Laws should determine remedies by way of punishment and rewards as an incentive to reveal certain crucial aspects of jurisprudence.]]>
<![CDATA[TELAAH TERHADAP ESENSI SUBJEK HUKUM: MANUSIA DAN BADAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Dyah Hapsari Prananingrum]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.854 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92
<![CDATA[AbstrakSebagai pihak yang dapat bertindak dalam hukum, subjek hukum memiliki kewenangan hukum yang tidak dimiliki pihak lain. Ada dua katagori subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum yang bersifat natural. Pertanyaan siapakahmanusia sehingga dia dapat menjadi subjek hukum, tidak dapat dijawab hanya dengan satu kalimat. Esensi manusia sebagai salah satu dasar menjawabnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah badan hukum itu sehingga dia dapat berkedudukan sebagai badan hukum. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab oleh tulisan ini.AbstractAs the parties that are capable to act under the law, legal subject possess particular capacity that is not possessed by other entity. There are two categories of legal subjects, namely human and legal entities. Humans as a legal subject that is natural. However, the question of who is human as the legal subject can not be answered just in one sentence. The analysis of human nature is one way to provide a substantial answer. The next question is what is a legal entity so that it is regarded as a legal subject. These questions will be addressed properly in this paper.]]>
<![CDATA[STATUS ANAK LAQITH (ANAK TEMUAN) MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Abdul Rokhim]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.531 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p93-102
<![CDATA[AbstrakSalah satu dampak menurunnya moral masyarakat ditandai dengan meluasnya pergaulan bebas yang berakibat semakin banyaknya bayi-bayi yang lahir di luar perkawinan. Berkaitan dengan itu maka isu utama yang hendak dibahas di sini adalah konsep anak temuan (anak laqith) menurut perspektif hukum Islam serta implikasinya dalam hal nasab danperwalian. Menurut hukum Islam anak temuan dapat di-nasab-kan kepada orang yang menemukan dengan jalan pengakuan sehingga anak temuan tersebut telah menjadi anak sah sebagaimana anaknya sendiri. Khusus terhadap anak temuan perempuan, perwaliannya tetap berada pada orang yang telah menemukan dan mengakuinya dan jika anak tersebut hendak melangsungkan perkawinan maka yang menjadi walinya adalah orang yang telah menemukan dan mengakuinya.AbstractMoral deterioration in society is characterized by widespread promiscuity resulting in the increasing number of babies born out of wedlock. In this regards, the main issue to be discussed here is the concept of foundlings (laqith in Islamic law) viewed from the perspective of Islamic law and its implications in terms of nasab and guardianship. According to Islamic law, foundlings can be brought a family relationship could be established between a foundling and the person who found the child and recognized that the foundling has become a legitimate child of his own. In a particular case where the foundling is a girl, the guardianship remains in people who have found her and acknowledged her as if she was his own child. When the child is about to enter into marriage, the person who found and acknowledged her would be legitimately her marriage guardian.]]>
<![CDATA[MENGKRITISI RUU KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: MENJAMIN ATAU MEMBATASI KEBEBASAN? ]]>
<![CDATA[Setyo Pamungkas]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (122.719 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2014.v8.i1.p103-114
<![CDATA[Abstrak Pengakuan terhadap kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan merupakan sebuah penegasan terhadap prinsip bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak dasar.Kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut saat ini terancam dengan adanya keinginan untuk membentuk undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang tentangKerukunan Umat Beragama. Permasalahan dari RUU tersebut adalah apakah dengan pengaturan hal itu mendorong masyarakat untuk toleran atau justru menjadi alat untuk mengintervensi keberadaan umat beragama di Indonesia. RUU KUB bisa saja melegalisasikan kehidupan beragama yang nyaman, namun juga melegalisasikan usahausaha untuk membatasi ruang gerak penyebaran agama melalui eksistensi umat, khususnya kaum minoritas sehingga hal itu tidak konsisten dengan semangat kemajemukan.AbstractRecognition of the freedom of religion and belief is an affirmation of the principle that freedom of religion and belief is a basic rights. This basic freedom is currently threatened by the aspiration to establish a law, as reflected by intense discussion of the Bill on Religious Harmony. The problems of the bill is whether the law will encourage people to be tolerant, or just become a tool to intervene in the existence of religious communities in Indonesia. The Bill on Religious Harmony could establish contented religious life, but it could also formalize efforts to limit the spreading of religions which is in turn not consistent with the spirit of pluralism.]]>
