cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indirani Wauran
Contact Email
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu
Phone
+628157797192
Journal Mail Official
refleksihukum.fh@adm.uksw.edu
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga 50711 INDONESIA
Location
Kota salatiga,
Jawa tengah
INDONESIA
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Kristen Satya Wacana
ISSN : 25414984     EISSN : 25415417     DOI : https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
REFLEKSI HUKUM is a peer-review scholarly Law Journal issued by Faculty of Law Satya Wacana Christian University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). REFLEKSI HUKUM accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR TERHADAP ISI AKTA NOTARIS Tauratiya, Tauratiya; Danni , Rahmat
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p1-16

Abstract

Tulisan ini membahas tentang tanggung jawab saksi instrumentair dalam akta Notaris yang dianggap menjadi syarat formal dalam pembuatan akta notaris. Dalam UUJN tidak terdapat aturan/batasan yang jelas mengenai apa kewajiban dan tanggung jawab saksi instrumentair ketika akta notaris tersebut dijadikan alat bukti di persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum utama penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, literature, buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil kajian menunjukan jika dilihat dari sifat kedudukannya sebagai saksi instrumentair, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan akta, menyaksikan perbuatan hukum dan ikut dalam penandatanganan akta Notaris. Dalam hal ini para saksi tidak diharuskan untuk mengerti apa yang dibacakan oleh Notaris terhadap akta itu, dan tidak bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut. Jika di kemudian hari akta yang ditandatangani ternyata menimbulkan permasalahan dan menjadi alat bukti di persidangan, maka mengingat saksi instrumentair kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan oleh Notaris untuk mempersiapkan akta dan untuk memenuhi formalitas dalam pembuatan akta otentik, maka secara hukum tidak bisa dituntut terkait substansi akta yang ditandatanganinya.
REFORMULASI KONSEP DIVERSI BERDASARKAN CITA HUKUM NON-DISKRIMINASI Airlangga, Rendy; Pradipta, Hizkia Andhian; Erdianto, Dyta Widi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p17-38

Abstract

The SPPA Law carries restorative justice approach in the form of diversion. The application of restorative approach in SPPA Law has the aim of protecting the child. However, the implementation adheres to discriminatory requirements. The formulation of the problems are: (1) What are the ideal conditions for diversion? (2) What are the problems in the diversion agreement? The method that being used in this study is normative juridical method with statutory and conceptual approach. The application of diversion should be executed for all ABH. Diversion requirements limit the application of restorative justice and provide space to take revenge on ABH. The diversion agreement can create a sense of injustice in society. Reconciliation and return to parents are not an effective way of diversion. Participation in education and community service should be the key so that ABH do not repeat their actions.
PENERAPAN ASAS ACTIO PAULINA KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK : Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Idm Widiyaningrum, Wahyu; Erar Joesoef, Iwan
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p57-74

Abstract

The research's background is based on the Decision of the Indramayu District Court, which canceled the deed of sale and purchase of land and buildings between the Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama and PT Asuransi Bumi Asih Jaya because it contains elements of Actio Pauliana. Therefore, this study aims to (i) examine the application of the Actio Pauliana principle as a form of legal protection for creditors due to the transfer of bankruptcy objects; (ii) discover the legal protection framework for buyers with good intentions who were canceled due to a third-party lawsuit; (iii) and discover the legal consequences of canceling the sale and purchase of bankruptcy objects for buyers with good intentions. Using descriptive analysis, this normative juridical research results: 1) The use of the Actio Pauliana principle by the judges as legal protection for creditors due to the transfer of bankruptcy object is correct. 2) However, the Judges did not consider the legal protection given to land/building buyers with good intentions; and (3) The Judges had considered the Buyer's negligence in fulfilling Article 1491 of the Civil Code to determine the failure of proving the good faith of the Buyer.
Asas Praesumptio Iustae Causa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Telaah Positivisme Hukum Efendi, Aan; Sudarsono
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p39-56

Abstract

Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan dari diadopsinya asas praesumptio iustae causa dalam hukum acara peradilan tata usaha, pertama, justifikasi eksistensi asas tersebut, dan kedua, muatan putusan peradilan tata usaha negara yang tepat atas keputusan administrasi pemerintahan yang dianggap sah sampai pembatalannya. Untuk menjawab dua permasalahan tersebut digunakan tipe penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Justifikasi asas praesumptio iustae causa berasal dari tesis keterpisahan dalam positivisme hukum yang berpandangan bahwa keabsahan norma hukum dan pembatalannya dependen pada hukum itu sendiri. Norma hukum hanya akan kehilangan keabsahannya jika ada norma hukum baru yang mencabut keabsahan norma hukum sebelumnya. Muatan putusan peradilan tata usaha negara yang tepat untuk merespon keputusan administrasi pemerintahan yang dianggap sah sampai pembatalannya adalah menyatakan keputusan administrasi pemerintahan dapat dibatalkan yang berarti keputusan dan akibat hukumnya berakhir sejak dinyatakan demikian dalam putusan peradilan tata usaha negara. Kata kunci: asas praesumptio iustae causa; positivisme hukum; dapat dibatalkan
KEWENANGAN DAERAH DI SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 Puspitaningtyas, Kinanthi; Hartini, Sri
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p123-142

Abstract

Artikel ini membahas perubahan kewenangan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2023, dimana kehadiran UU tersebut  berdampak mengubah dan menghapus kewenangan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang disertai dengan studi lapangan. Hasil kajian menunjukan bahwa keberlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 berimplikasi pada pergeseran kewenangan pengurusan sektor lingkungan hidup dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, yang menyebabkan kewenangan daerah semakin sempit dalam mengelola lingkungan hidup. Pergeseran kewenangan kepada pemerintah pusat menyebabkan UU Nomor 6 Tahun 2023 bersifat sentralistis yang bertentangan dengan semangat desentralisasi.
KETENTUAN ASAS LEX FAVOR REO DALAM KUHP NASIONAL TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP Alfret; Frans, Mardian Putra
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p75-92

Abstract

Artikel ini membahas penerapan asas Lex Favor Reo dalam Pasal 3 KUHP Nasional terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya mengkualifikasikan perubahan undang-undang yang menguntungkan pelaku sebagai keadaan baru, sehingga syarat peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar bisa dapat dilakukan. Keberlakuan asas Lex Favor Reo terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri karena hukum pidana seharusnya mampu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan hukum di masyarakat. Hukum harus selalu memberikan yang mengutamakan hak dari pihak yang berperkara baik seorang pelaku kejahatan maupun korban. Hukum pidana harus sesuai dengan eksistensinya yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri sehingga terhadap suatu perubahan undang-undang yang menguntungkan pelaku dapatlah dikategorikan sebagai novum sehingga terwujud novum demi keadilan.
BANGUNAN ARGUMENTASI YANG MENEMPATKAN ALAM SEBAGAI SUBJEK HUKUM Melliana , Ayu Okta; Wauran, Indirani
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p93-122

Abstract

This study examines nature as a legal subject in Indonesian civil law. So far, humans have been colonized by the ethics of anthropocentrism, which considers nature as an object, so human behaviour tends to be arbitrary and detrimental to the preservation of nature. As a critique of the concept of anthropocentrism, the concept of ecocentrism emerged, which views nature as having sovereignty. So, with the concept of ecocracy, nature can increase from object to subject. This research method compares the natural (environmental) protection regulation in Indonesia with other countries that have recognized nature as a legal subject. Based on the results of the study, there are limitations to the regulation of nature protection in Indonesia and placing nature as a legal subject provides legal implications, namely changes in regulations that place more emphasis on natural rights, the need for a guardian for nature in carrying out legal actions and the addition of legal standing for nature in civil law.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2022): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2019): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 1 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2018): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum Vol 1 No 1 (2016): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 9 No 1 (2015): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 2 (2014): Jurnal Refleksi Hukum Vol 8 No 1 (2014): Jurnal Refleksi Hukum More Issue