Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MEMBRANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI: Peran Polri dalam Memberantas Korupsi di Indonesia Monica, Linda
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v3i2.7845

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Kepolisian dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan bagaimana hubungan Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian yuridis normatif, metode ini merupakan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep sehingga penelitian ini mengarah pada suatu pernyataan yang nyata untuk mengungkapkan masalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan Peran Polri dalam Memberantas Korupsi di Indonesia serta hubungan Polri dengan KPK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Kata Kunci: Kepolisian , hubungan Polri dengan KPK ABSTRACT The purpose of this study is to find out how the role of the Police in eradicating Corruption Crimes in Indonesia and how the relationship between the Police and the Corruption Eradication Commission (KPK) in tackling Corruption Crimes in Indonesia. This research is directed to normative juridical research, this method is one that uses a statutory approach and a concept approach so that this research leads to a real statement to reveal problems related to the problems discussed. The results of the research and discussion explain the role of the National Police in Combating Corruption in Indonesia and the relationship between the Police and the KPK based on the Law of the Republic of Indonesia. Keywords: Police, The Relationship between the Police in KPK

PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Shalsabilla, Indah
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v3i2.7909

ABSTRAK Korupsi merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius,terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas,merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Penelitian ini berjudul "Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif berbasis studi Literatur,yaitu metode riset yang mengacu pada berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan keputusan pengadilan teori hukum, dan berupa pendapat parasarjana. Serta sumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal,atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada lagi pengadilan umum atau khusus lain yang memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi selain pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berada pada pengadilan umum. Kata Kunci: Korupsi, UU, pemeriksaan, pengadilan. ABSTRACT Corruption is a serious, organized crime that has caused serious problems and threats, because it can endanger the stability and security of the state. The impact of corruption can damage democratic values, morality, harm state finances, violate social and economic rights of the community and is a threat to the ideals of a just and prosperous society. This research is entitled "The process of examining the perpetrators of criminal acts of corruption based on Law No. 46 of 2009 concerning the Court of Corruption". The method used in this study is a normative method based on literature studies, namely a research method that refers to various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theory, and the opinion of scholars. As well as written sources, either in the form of books, archives, magazines, articles, and journals, or documents relevant to the problems studied. The results of the study indicate that there is no other general or special court that has the authority to examine and adjudicate cases of criminal acts of corruption other than the special court established under Law Number 46 of 2009 which is in the general court. keywords: corruption, law, examination, court.

ANALISIS KASUS KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA IRMAN DAN SUGIHARTO Najwa Latief, Chesya; Nurajijah, Nadia; Magfirotul ‘Aini, Nuzul; Adelia Putri, Maudry; Octadila, Erica
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 4 No 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2024
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v4i1.7917

ABSTRAK Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk serta bukti diri yang berlaku Di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP konvensional yang telah bertahun - Tahun diberlakukan oleh pemerintah Indonesia serta digunakan oleh masyarakat Indonesia Dianggap memiliki beberapa kekurangan – kekurangan seperti tidak efektif untuk memberikan data Kependudukan karena KTP konvensional memungkinkan satu penduduk Indonesia memiliki Beberapa KTP. Hal ini seringkali menyulitkan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan Terutama kebijakan untuk daerah tertentu karena KTP konvensional tidak dapat merepresentasikan Data penduduk setempat secara tepat. Selain itu, KTP konvensional juga memberi peluang kepada Penduduk yang ingin berbuat curang pada negara dengan menduplikasi KTP nya supaya dapat Melakukan hal – hal seperti: menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat Dibuat di seluruh kota dan mengamankan korupsi. Akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal 1 Disebutkan bahwa penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP. Untuk dapat mengelola Penerbitan KTP yang bersifat tunggal dan terwujudnya basis data kependudukan yang lengkap dan Akurat diperlukan dukungan teknologi yang dapat menjamin dengan tingkat akurasi tinggi untuk Mencegah pemalsuan dan penggandaan. Pemerintah berusaha berinovasi dengan menerapkan Teknologi informasi dalam sistem KTP dan menjadikan KTP konvensional menjadi KTP Elektronik yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Harapannya adalah tidak Ada lagi duplikasi KTP dan dapat menciptakan kartu identitas multifungsi. Sayangnya, keniatan Untuk membuat kartu identitas penduduk berbasis teknologi informasi yang akurat, multifungsi serta mencegah adanya duplikasi kartu identitas tersebut disalahgunakan oleh oknum – oknum Yang juga merupakan bagian dari stakeholder pelaksanaan program e-KTP. Proyek e-KTP tersebut Dikorupsi oleh stakeholder yang terlibat seperti politisi, birokrat dan juga pengusaha. Hingga saat Makalah ini disusun, kasus ini belum selesai, masih dalam tahap – tahap penyelidikan dan juga Persidangan – persidangan. Kata Kunci: E-KTP, Korupsi,Politisi ABSTRACT Identity Card (KTP) is the official identity of residents and proof of identity that is valid throughout The territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Conventional ID cards that have Been enforced by the Indonesian government for years and used by the Indonesian people areConsidered to have several shortcomings, such as being ineffective in providing population data Because conventional ID cards allow one Indonesian resident to have several ID cards. This often Makes it difficult for the government to make a policy, especially policies for certain areas because Conventional ID cards cannot represent local population data accurately. In addition, conventional ID cards also provide opportunities for residents who want to cheat on the state by duplicating Their ID cards so that they can do things such as: avoiding taxes, making it easier to make passports That cannot be made in all cities and securing corruption. Finally, the Indonesian government Issued Law no. 23 of 2006 concerning Population Administration, in which article 1 states that Residents are only allowed to have 1 KTP. To be able to manage the issuance of a single identity Card and to realize a complete and accurate population database, technology support is needed that Can guarantee a high level of accuracy to prevent counterfeiting and duplication. The government Is trying to innovate by implementing information technology in the ID card system and turning Conventional ID cards into electronic ID cards (e-KTP) that uses biometric-based security. The Hope is that there will be no more duplication of ID cards and the creation of a multifunctional Identity card. Unfortunately, the intention to make a resident identity card based on information Technology that is accurate, multifunctional and prevents the duplication of identity cards is Misused by individuals who are also part of the stakeholders in the implementation of the e-KTP Program. The e-KTP project was corrupted by involved stakeholders such as politicians, Bureaucrats and businessmen. Until the time this paper was compiled, this case has not been Completed, it is still in the stages of investigation and trials. Keywords: E-KTP, Corruption, Politician

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG KASUS SUAP MENYUAP BUPATI PADA FASILITAS RAKYAT DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Motian, Yosep Nyoman
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v3i2.7937

ABSTRAK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sebanyak 27 saksi memberi informasi terkait permasalahan dalam penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka tahun 2019-2021yang diduga menyeret Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud. Lembaga antirasuah menindaklanjuti informasi tersebut dan menemukan penyelewengan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan negara. Abdul Gafur bersama dengan eks Direktur Perumda Benuo Taka Heriyanto dan Bendahara Perumda Benuo Taka Karim Abidin ditetapkan sebagai tersangka. Ini sebagai pengembangan dalam pengertian kami mendapatkan informasi dari pemeriksaan keterangan sekitar 27 orang di dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi di PPU, Kalimantan Timur. penyertaan modal dikucurkan sekitar Rp12,5 miliar dari total Rp29,6 miliar kepada Perumda Benuo Taka tahun 2021. Modal itu ditujukan untuk pembangunan pabrik penggilingan padi. Namun, hingga kinitidak terlihat pembangunan fisik pabrik penggilingan padi yang rencananya dibangun di Desa Sri Raharja, Kecamatan Babulu. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyertaan modal yang telah disalurkan tidak ada dalam rekening Perumda Benuo Taka sehingga terdapat kerugian negara. Ini merupakan kali kedua KPK memproses hukum Abdul Gafur. Sebelumnya, Abdul Gafur terjerat dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Suap, Penyelewengan Penyertaan Modal ABSTRACT The Corruption Eradication Commission (KPK) revealed that as many as 27 witnesses provided information regarding problems with the capital participation of the Benuo Taka Regional Public Company (Perumda) for 2019-2021, which allegedly dragged North Penajam Paser Regent Abdul Gafur Mas’ud off. The anti-corruption agency followed up on this information and found irregularities in its use, causing losses to state finances. Abdul Gafur together with former Director of Perumda Benuo Taka Heriyanto and Treasurer of Perumda Benuo Taka Karim Abidin were named as suspects. This is a development in the sense that we got information from examining the statements of around 27 people in the investigation into alleged corruption at PPU, East Kalimantan. Around IDR 12.5 billion of the total IDR 29.6 billion has been disbursed for Perumda Benuo Taka in 2021. The capital was intended for the construction of a rice mill factory. However, until now there has been no visible physical construction of the rice mill factory which is planned to be built in Sri Raharja Village, Babulu District. Based on an audit by the Supreme Audit Agency (BPK), the capital that has been distributed is not in the account of Perumda Benuo Taka, so there are state losses. This is the second time the KPK has prosecuted Abdul Gafur. Previously, Abdul Gafur was entangled in a case of alleged bribery in the procurement of goods and services and licensing. Keyword: Criminal Acts, Corruption, Bribery, Misappropriation of Equity Participation

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENJADI KORBAN SKIMMING Bilqis, Nisrina
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 4 No 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2024
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v4i1.7983

ABSTRAK Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, sektor perbankan sendiri membuat sebuah pelayanan baru, salah satu produk hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat mempermudah kegiatan transaksi tanpa perlu mendatangi teller bank atau mesin ATM. Dengan berkembangnya sebuah teknologi selain berdampak positif dapat juga berdampak negative bagi para penggunanya, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa disebut dengan cybercrime. kejahatan pada ATM semakin banyak dilakukan dengan cara skimming yaitu dipahami sebagai metode “penyaringan” data pada kartu ATM nasabah. Kata Kunci: Bank, Skimming, ATM, Cyber Crime ABSTRACT Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes them to the public in the form of credit or other forms in order to improve the standard of living of the people at large. With the development of times and technology, the banking sector itself creates a new service, one of the technological products in the banking sector that can facilitate transaction activities without the need to visit a bank teller or an ATM machine. With the development of a technology, in addition to having a positive impact, it can also have a negative impact on its users, one of which is the development of crime in cyberspace or commonly referred to as cybercrime. Crimes at ATMs are increasingly being committed by means of skimming, which is understood as a method of "filtering" data on a customer's ATM card. Keywords: Bank, Skimming, ATM, Cyber Crime

ANALISIS SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERSPEKTIF HAM Rafiansyah, Muhammad Hafizh
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v3i2.8021

ABSTRAK Kasus korupsi di Indonesia bukanlah hal yang tabu adanya di Indonesia. Pemerintah pun secara tegas memberantas kejahatan luar biasa ini dengan membentuk adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain itu pula dengan adanya ketentuan tertulis yang mengatur akan kejahatan tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya dengan adanya undang-undang tersebut serta pembentukan komisi tersebut meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut. Sanksi yang diterapkan dalam ketentuannya pun bukan sanksi kaleng-kaleng melainkan sanksi berat. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, administratif maupun berupa jaminan nyawa. Berlandaskan Indonesia merupakan hukum, yang salah satunya sangat melindungi hak asasi manusia. Terdapat beberapa sanksi yang tertuang sedikitnya bertentangan dengan hak asasi manusia yag dimiliki oleh pelaku. Dalam salah satu kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia, terdapat satu kasus yang cukup menarik publik yakni kasus proyek meikarta. Dalam hal ini terdapat faktor yang menarik perhatian dalam pengenaan sanksinya. Dimana salah satu pelaku yaitu mantan Bupati Bekasi tengah dalam kondisi mengandung. Hal ini membuat pemikiran mengenai bagaimanakah hak yang seharusnya secara naluriah negara berikan terhadap hak wanita. Kata Kunci: Korupsi, Hak Asasi Manusia, Pidana Penjara ABSTRACT Corruption cases in Indonesia are not taboo in Indonesia. The government has also firmly eradicated this extraordinary crime by establishing the Corruption Eradication Commission (KPK), in addition to having written provisions governing these crimes. These provisions are regulated in Law no. 31 of 1999 concerning the Crime of Corruption. The existence of this law and the formation of the commission should minimize the occurrence of these crimes. The sanctions that are applied in its provisions are not sanctions but are heavy sanctions. The sanctions can be in the form of imprisonment, administrative or life insurance. Based on Indonesia is a law, one of which is very protective of human rights. There are several sanctions contained at least contrary to the human rights of the perpetrators. In one of the many corruption cases that occur in Indonesia, there is one case that is quite interesting to the public, namely the Meikarta project case. In this case, there are factors that attract attention in the imposition of sanctions. Where one of the perpetrators, the former Bekasi Regent, is pregnant. This makes thinking about how the rights that the state should instinctively give to women's rights. The position of women in social, cultural, political, and legal systems often gets places that are considered disproportionate and unequal to men. Keywords: Corruption, Human Rights, Imprisonment

PEMBERIAN PIDANA PADA KASUS cybercrime DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF Rismawati, Jessica
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2023
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v3i2.8025

ABSTRAK Perkembangan dalam dunia teknologi informasi dengan adanya internet saat ini telah banyak memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Namun dengan adanya internet tidak dipungkiri muncul hal-hal negatif sebagai dampak dari penggunaan internet tersebut. Cybercrime hanyalah salah satu dari banyak kegiatan kriminal baru yang muncul bersamaan dengan perluasan internet. Dalam konteks ini, "siber" mengacu pada tindakan melakukan kejahatan dan tindakan yang dilakukan melalui komputer. Memberantas kejahatan dunia maya di Indonesia menjadi jauh lebih mudah setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 disahkan. Undang-undang ini berisi dan mengatur semua aspek kejahatan dunia maya. Dalam UU ini, pidana penjara masih dominan dalam memaksakan kejahatan terhadap penjahat dunia maya. Perlu adanya pendekatan tersendiri terhadap kejahatan dunia maya karena karakteristik pelaku kejahatan dunia maya yang unik dan berbeda, seperti usianya yang relatif muda, berpendidikan tinggi, terpandang, mahir mengoperasikan aplikasi seperti komputer dan teknologi, kurang kreatif, ulet, dll. .Berbeda dengan penjahat lainnya. Hal ini didasarkan pada gagasan hukuman yang dipersonalisasi, yang berpendapat bahwa hukuman untuk kejahatan harus disesuaikan dengan pelaku tertentu yang terlibat, sambil tetap berpegang pada tujuan menyeluruh dari konsistensi dan keadilan. Alternatif hukuman penjara singkat untuk penjahat dunia maya adalah hukuman pidana dalam bentuk pemantauan atau kerja sosial, denda, ganti rugi, dan tindakan khusus. Kata Kunci : cybercrime, Hukum Pidana Positif, Hukuman ABSTRACT Developments in the world of information technology with the existence of the internet today have had many positive impacts on people's lives. But with the existence of the internet, it is undeniable that negative things appear as a result of using the internet. Cybercrime is just one of many new criminal activities that have emerged with the expansion of the internet. In this context, "cyber" refers to both acts of committing crimes and acts committed via computers. Eradicating cyber crime in Indonesia has become much easier after Law Number 11 of 2008 was passed. This law contains and regulates all aspects of cyber crime. In this law, imprisonment is still dominant in imposing crimes against cybercriminals. There is a need for a separate approach to cybercrime because of the unique and different characteristics of cybercriminals, such as relatively young age, highly educated, respected, proficient in operating applications such as computers and technology, less creative, tenacious, etc. .Different from other criminals. It is based on the idea of personalized punishment, which argues that sentences for crimes should be tailored to the specific perpetrators involved, while adhering to the overarching goals of consistency and fairness. Alternatives to short prison sentences for cybercriminals are criminal penalties in the form of monitoring or social work, fines, punitive damages and special measures. Keywords : cybercrime, positive criminal law, punishment

ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMINDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Glory, Naeksha Christine; Fauzan, Naufal; Priangan, Ratu Aftani; Almas, Zaidan Putra
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 4 No 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2024
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v4i1.8037

ABSTRAK Masalah korupsi sendiri bukanlah suatu hal yang baru terjadi di masyararakat. Korupsi sudah ada sejak masa dahulu dan sering diidentikan dengan pejabat atau pegawai negeri. Namun, pada masa sekarang pertanggungjawaban terhadap korupsi juga diidentikan dengan subjek hukum bukan manusia yang disebut badan hukum atau korporasi. Pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi masih berada pada pemeriksaan terhadap perseorangan seperti pejabat, pegawai negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, direksi dan pegawai perusahaan. Belum sampai pada pemeriksaan terhadap badan hukum atau korporasi. Pemidanaan korupsi terhadap korporasi sangat jarang tersentuh, sementara masyarakat menginginkan adanya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode normatif terkait apakah korporasi merupakan subjek hukum Tindak Pidana Korupsi dan apakah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kata kunci: Korupsi, Korporasi, Pertanggungjawaban ABSTRACT The problem of corruption itself is not a new thing in society. Corruption has existed since ancient times and is often identified with officials or civil servants. However, nowadays, accountability for the corruption is also identified with non-human legal subjects called legal entities or corporations. Investigations conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) on cases of Corruption Crimes are still in the process of examining individuals such as officials, civil servants, members of the House of Representatives, directors and company employees. It has not yet arrived at the examination of legal entities or corporations. Criminalization of corruption against corporations is rarely touched, while the public wants law enforcement against corporations that commit Corruption Crimes. Therefore, in this study, it will be studied using normative methods regarding whether corporations are legal subjects of Corruption Crimes and whether they can be held criminally accountability for the Corruption Crimes committed. The results of this study are expected to be a reference material for further research and can be useful for the community. Keyword: Corruption, Corporations, Accountability

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN) Azani, Alya Syafina; Jesica, Jesica; Rosuul, Muhammad; Sumiyati, Sumiyati
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 4 No 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2024
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v4i1.8085

ABSTRAK Banyaknya pelaku penyebar konten pornografi di sosial media membuat masyarakat resah. Pornografi adalah sesuatu yang memuat unsur seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri telah banyak peraturan perundang undangan yang membahas mengenai tindak pornogrfi ini sendiri. Ketentuan pidana mengenai pornografi juga telah diatur dalam Pasal 29 UU No 44/2008 Tentang Pornografi. Ketentuan ketentuan mengenai pornografi ini juga di bbahas di beberapa undang undang, diantaranya ada pada KUHP dan juga pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penulisan ini di lakukan untuk mengetahui mengenai bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penuyebarluasn konten pornografi dan juga mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi. Kata Kunci: Pornografi, Perlindungan, Sanksi ABSTRACT The large number of perpetrators of spreading pornographic content on social media makes people uneasy. Pornography is something that contains sexual elements and violates the norms of decency in society. In Indonesia itself, there are many laws and regulations that discuss pornography itself. Criminal provisions regarding pornography have also been regulated in Article 29 of Law No. 44/2008 concerning Pornography. The provisions regarding pornography are also discussed in several laws, including those in the Criminal Code and also in Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions (ITE). This writing is done to find out about criminal sanctions for perpetrators of spreading pornographic content and also to find out how legal protection is for victims of pornographic content dissemination. Keywords: Pornography, Protection, Sanctions

SANKSI BAGI PELAKU PRE-WEDDING DI BROMO YANG MEMICU KEBAKARAN HEBAT Kurnia, Dedeh; Ansari , Teukeu Syahrul
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 4 No 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2024
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v4i1.10457

ABSTRAK: Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan yang cukup kursial di negara Indonesia karena mengakibatkan kerusakan yang besar terhadap lingkungan sekitar, terutama di daerah sekitarnya. Penelitian ini akan menelaah terkait suatu kasus kebakaran hebat yang terjadi di bukit teletubbis bromo pada tahun 2023, yang dimana kebakaran tersebut terjadi akibat ulah sejumlah pengunjung yang tidak bertanggungjawab. Tujuan dari studi ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Sanksi Dan Hukuman Bagi Pelaku Pre-Wedding Di Bromo Yang Memicu Kebakaran Hebat, dan Bagaimana Penenegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Deskripsi analisis ialah memberikan penjelasan tentang sesuatu obyek penelitian secara menyeluruh melalui analisis kualitatif. Dalam penelitian yuridis normatif pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan kepustakaan yang memfokuskan pada pengkajian undang-undang yang bisa menyelesaikan masalah tentang Sanksi Dan Hukuman Bagi Pelaku Pre-Wedding Di Bromo Yang Memicu Kebakaran Hebat. Kata kunci: Sanksi, Pre-Weding, Kebakaran ABSTRACT: Forest fires are one of the most pressing problems in Indonesia because they cause great damage to the surrounding environment, especially in the surrounding areas. This research will examine the case of a major fire that occurred on Teletubbis Hill, Bromo in 2023, where the fire occurred due to the actions of a number of irresponsible visitors. The aim of this study is to find out what the sanctions and punishments are for the perpetrators of the pre-wedding event in Bromo which triggered a major fire, and how law enforcement is regarding environmental problems. The method used in this research is the analytical description method with a normative juridical approach. Analysis description is to provide an explanation of a research object as a whole through qualitative analysis. In normative juridical research, the approach used is a literature approach which focuses on studying laws that can solve the problem of sanctions and punishment for pre-wedding perpetrators in Bromo who triggered the great fire. Keywords: Sanctions, Pre-Wedding, Fire

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pamungkas Satya Putra

Contact Email
kppub.hki@unsika.ac.id

Phone
+6282179460077

Journal Mail Official
aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

Editorial Address
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, 41361

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pamungkas Satya Putra

Contact Email kppub.hki@unsika.ac.id

Phone +6282179460077

Journal Mail Official aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

Editorial Address Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, 41361

Location Kab. karawang, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pamungkas Satya Putra

Contact Email
kppub.hki@unsika.ac.id

Phone
+6282179460077

Journal Mail Official
aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

Editorial Address
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, 41361

Location
Kab. karawang,

Jawa barat

INDONESIA