cover
Contact Name
Pamungkas Satya Putra
Contact Email
kppub.hki@unsika.ac.id
Phone
+6282179460077
Journal Mail Official
aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id
Editorial Address
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, 41361
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
De Juncto Delicti: Journal of Law
ISSN : 28076095     EISSN : 2807372X     DOI : https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5735
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Pidana ruang lingkup artikel Hukum Pidana meliputi, Hukum Pidana Materil, pidana formil, sistem peradilan pidana, hukum pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika, Kejahatan dunia maya, Tindak Pidana Ekonomi, Pidana Lingkungan, Pidana Pemilu), dan ilmu pendukung (Viktimologi, Kriminologi, dan Penologi) dan Politik Hukum. Journal of Criminal Law The scope of articles in Criminal Law includes, Material Criminal Law, criminal justice system, special criminal law (Corruption Crime, Money Laundering, Narcotics Crime, Cybercrime, Economic Crime, Election Crime ), and supporting science (Victimology, Criminology, and Penology) and Political Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
EFISIENSI ETIKA BANTUAN HUKUM DALAM BERPROFESI TERHADAP INTEGRITAS HUKUM INDONESIA Anggi, Muhammad; Priyana, Puti; Irawan, R. Bagus
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 5 No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v5i2.10769

Abstract

Sebagaimana keberadaan masyarakat di suatu negara, maka tentu keberadaan hukum adalah hal yang sangat penting untuk diadakan guna mewujudkan lingkungan yang berkeadilan. Undang undang dasar menjelaskan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Melalui penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai etika para profesi bantuan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan Penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung menggunakan bahan hukum primer berupa : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat  dan untuk bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperlukan untuk menunjang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan profesi PKBH wilayah karawang, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model. Para Advokat dalam melakukan pemberian layanan bantuan hukum.
Studi Victimologi Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Sosial dan Yuridis Aqilah, Nahnifatul; Faridah, Hana
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 5 No 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v5i2.13474

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kerentanan dan kebutuhan perlindungan korban melalui pendekatan victimology dengan memadukan perspektif sosial dan yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku serta realitas sosial yang memengaruhi posisi korban dalam proses penanganan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban berada dalam kondisi rentan akibat ketergantungan emosional, ekonomi, dan relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam rumah tangga. Faktor sosial seperti budaya patriarki, stigma masyarakat, tekanan keluarga, serta keterbatasan dukungan lingkungan menjadi hambatan utama bagi korban untuk melapor dan memperoleh perlindungan yang layak. Dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah menyediakan dasar perlindungan berupa perintah perlindungan, pendampingan, akses layanan kesehatan, serta kewajiban aparat memberikan perlindungan segera. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya sensitivitas aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas layanan korban, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi harus disertai perubahan sosial, peningkatan kapasitas aparat, serta ketersediaan layanan pemulihan yang berkelanjutan. Integrasi antara pendekatan sosial dan yuridis diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak korban secara menyeluruh dan mewujudkan perlindungan yang efektif dalam praktik.

Page 4 of 4 | Total Record : 32