cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pamungkas Satya Putra
Contact Email
kppub.hki@unsika.ac.id
Phone
+6282179460077
Journal Mail Official
aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id
Editorial Address
Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, 41361
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
De Juncto Delicti: Journal of Law
Published by Universitas Singaperbangsa Karawang
ISSN : 28076095     EISSN : 2807372X     DOI : https://doi.org/10.35706/djd.v1i2.5735
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Pidana ruang lingkup artikel Hukum Pidana meliputi, Hukum Pidana Materil, pidana formil, sistem peradilan pidana, hukum pidana khusus (Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika, Kejahatan dunia maya, Tindak Pidana Ekonomi, Pidana Lingkungan, Pidana Pemilu), dan ilmu pendukung (Viktimologi, Kriminologi, dan Penologi) dan Politik Hukum. Journal of Criminal Law The scope of articles in Criminal Law includes, Material Criminal Law, criminal justice system, special criminal law (Corruption Crime, Money Laundering, Narcotics Crime, Cybercrime, Economic Crime, Election Crime ), and supporting science (Victimology, Criminology, and Penology) and Political Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Defamation Criteria KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DALAM UNDANG- UNDANG ITE (INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) NOMOR 11 TAHUN 2008 (TERHADAP KASUS GALIH GINANJAR) Maulida Fathia Azhar; Elfina Rahayu; Aryo Fadlian
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 2 No 1 (2022): Edisi April 2022
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v2i1.5759

Abstract

Penghinaan Pencemaran Nama baik merupakan tindak pidana penghinaan (beleediging) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum. Begitu juga nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Pada Penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses- nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Dalam hidup kita harus mampu memanusiakan manusia. Karena dari setiap perbuatan yang menyimpang terdapat resiko berupa sanksi hukum maupun sanksi sosial yang harus ditanggung oleh setiap pelaku suatu perbuatan.
PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK ATAS PENETAPAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ALDI SAPUTRA; Muhamad Tanto Mulyana
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 2 No 1 (2022): Edisi April 2022
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v2i1.6384

Abstract

ABSTRAK Perkawinan adalah upaya penyatuan insan yang berbeda satu sama lain, namun dalam kenyataanya adanya ketidak harmonisan dalam menjalani bahtera rumah tangga mengakibatkan adanya perceraian tentunya tidak ada seorangpun mengharapkan hal ini terjadi. Hal ini akan berdampak pada hak asuh anak pada umumnya beberapa peristiwa mengenai pelaksanaan hak asuh anak. Penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan tujuan pelaksanaan hak asuh anak menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak akibat putusnya perkawinan, dengan tidak dilaksanakannya putusan hakim mengenai hak asuh anak yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap beserta upaya hukum atas tidak dilaksanakan putusan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan serta pengkajian dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan peraturan terkait sertaa menggunakan data sekunder dipadukan dengan penelitian empiris secara menyeluruh, sistematis dan akurat. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Dapat ditarik simpulan penelitian ini sejauhmana upaya pelaksanaan hak asuh anak akibat putusnya perkawinan serta upaya terhadap putusan yang telah berkektuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan, pentingnya merangkul anak pasca perceraian terkait konflik yang terjadi harus menjadi komitmen bagi kedua orangtua yang bercerai agar perkembangan tumbuh anak serta sisi sikologis tidak terganggu. Kata kunci :Anak, Hak, Perlidungan Anak ABSTRACT Marriage is an attempt to unify people who are different from each other, but in reality the disharmony in living the household ark results in divorce, of course, no one expects this to happen. This will have an impact on child custody in general some events regarding the exercise of child custody. The author intends to conduct research with the aim of implementing child custody according to Law Number 35 of 2014 concerning child protection due to the breakup of marriage, with the non-implementation of the judge's decision regarding the custody of children who already have permanent legal force along with legal remedies for not implementing the judge's decision. This will have an impact on child custody in general some events regarding the exercise of child custody. This research uses a normative juridical approach, because this research focuses on literature research and assessment in law Number 35 of 2014 concerning child protection and related regulations and using secondary data combined with empirical research in a comprehensive, systematic and accurate manner. Empirical legal research or sociological research is legal research that uses primary data. It can be concluded that this study is the extent to which efforts to implement child custody due to the breakup of marriage and efforts to decisions that have a fixed legal time but are not implemented, the importance of embracing children after divorce related to conflicts that occur must be a commitment for both divorced parents so that the child's growth development and the cycloological side are not disturbed. Keywords: Children, Rights, Protection of Children
EFEKTIVITAS PENGATURAN TERHADAP KEBEBASAN PERS BERDASARKAN UU NO.40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DI MASA PANDEMI COVID – 19 DALAM PERSPEKTIF PIDANA Arini A. Justity Sultan; Ariqh Erviana Putra; Raisya Setya Cahyani
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 2 No 1 (2022): Edisi April 2022
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v2i1.6645

Abstract

ABSTRAK Terjadinya pandemi Covid-19 merubah seluruh tatanan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, yang dimana seluruh umat manusia dipaksa untuk melakukan segala cara agar terhindar dan memusnahkan pandemi covid-19 dengan meminimalisir interaksi langsung yang dimana digitalisasi dijadikan alternatif dalam segala unsur kehidupan, salah satunya aspek yang terpengaruh oleh adanya pandemi covid-19 adalah dunia pers, dengan adanya banyak aturan mengenai pembatasan mobilitas mempengaruhi ruang gerak bagi para jurnalis untuk melaksanakan tugasnya yang dimana salah satu tugas mereka juga adalah memberi informasi akan halnya kinerja yang dilakukan pemerintah atas agenda penanggulangan Covid-19. Yang dimana dalam melaksanakan tugasnya para jurnalis tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak baik yang dimana jurnalis memiliki hak khusus yang timbul karena profesinya yaitu kebebasan pers yang secara spesifik diatur di dalam UU 40 tahun 1999 tentang pers. Maka tulisan ini akan menganalisa bagaimana pandemi covid-19 mempengaruhi dunia jurnalistik di Indonesia. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Kebebasan Pers, UU 40 tahun 1999 ABSTRACT The occurrence of the Covid-19 pandemic changed the entire order of habits carried out by humans in general, where all mankind was forced to do everything possible to avoid and destroy the COVID-19 pandemic by minimizing direct interactions where digitalization is used as an alternative in all elements of life, one of which is The aspect that is affected by the Covid-19 pandemic is the world of the press, with many rules regarding mobility restrictions affecting the space for journalists to carry out their duties, where one of their duties is also to provide information on the performance of the government on the Covid-19 prevention agenda. 19. Where in carrying out their duties, journalists often get unfavorable treatment where journalists have special rights that arise because of their profession, namely press freedom which is specifically regulated in Law 40 of 1999 concerning the press. . So this article will analyze how the COVID-19 pandemic affects the world of journalism in Indonesia. Keywords: Covid-19 pandemic, freedom of pers , Act 40 of 1999
PERANAN DELIK DALAM FUNGSI DAN PERKEMBANGAN PERS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Azahra Nahdiah Munugar; Komalasari; Vina Tiarawati
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 2 No 1 (2022): Edisi April 2022
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perubahan sesuai dengan perkembangan zaman apalagi perkembangan teknologi media yang juga berkembang pesat. Pers di indonesia mengalami perkembangan dari masa pers era orde baru yang saat itu dipimpin oleh Soeharto, pada masa itu kebebasan pers sangat dikekang dan banyak terjadi pembredelan, kemudian masa kepemimpinan Presiden habibie yang membuat banyak perubahan di dunia pers, lalu pada era kepemimpinan Gus Dur dan Megawati kemajuan teknologi komunikasi berkembang pesat, banyak media cetak beralih ke media online, kemudian pers era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada saat itu SBY menerapkan pers yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Selama 10 tahun kepemimpinan SBY, pers Indonesia telah menikmati kebebasannya dan pada era ini pers begitu kritis dan kontruktif, yang terakhir pers pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sama seperti era kepemimpinan SBY, pers saat ini dijamin oleh pemerintah dengan prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat. Kata kunci : Peran dan Fungsi Pers, Perkembangan, Sejarah ABSTRACT Changes according to the times, especially the development of media technology which is also growing rapidly. The press in Indonesia has developed from the press period of the New Order era which was then led by Suharto, at that time press freedom was severely restricted and there were many bans, then the leadership of President Habibie who made many changes in the press world, then in the era of the leadership of Gusdur and Megawati. advances in communication technology developed rapidly, many print media switched to online media, then the press under the leadership of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), at that time SBY implemented a press that was responsible for the community. During the 10 years of SBY's leadership, the Indonesian press has enjoyed its freedom and in this era the press is so critical and constructive, the last is the press in the era of President Joko Widodo's leadership which is the same as the era of SBY's leadership, the current press is guaranteed by the government with the principles of press freedom and freedom of opinion Keywords: Role and Function of the Press, Development, History  
CYBERSEX DAN CYBERPORNOGRAPHY : (STUDI KASUS PUTUSAN PN BEKASI NOMOR 76/Pid.Sus/2021/PN.Bks) Raihan Khoerunisa; inkcrah prudensia; Rahyadu Maulana Husada
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 2 No 1 (2022): Edisi April 2022
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perkembangan dalam dunia teknologi informasi dengan adanya internet saat ini telah banyak memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Namun dengan adanya internet tidak dipungkiri ada pula hal negatif akan dampak yang diberikan dari penggunaan internet tersebut. Dengan adanya internet banyak kejahatan baru yang timbul di masyarakat seperti cybercrime, cyberporn dan cybersex. Namun pada saat ini cybersex menjadi salah satu masalah yang masih sangat sulit untuk ditangani oleh pemerintah, karena dalam hal ini cybersex masih bersifat private dan susah untuk ditelusuri. Korban terbanyak dari cybersex ini adalah dampak yang ditimbulkan kepada anak-anak yang ada dibawah umur.Pornografi menjadi salah satu penyebab rusaknya generasi penerus bangsa, karena pada kenyataanya banyak sekali kasus tindak asusila yang telah dilakukan oleh anak-anak dibawah umur dan penyebab dari tindakan tersebut dilandasi karena terlalu sering mengkonsumsi video porno yang mereka akses melalui handphone. Meskipun dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih belum cukup untuk menindak lanjuti kejahatan Cybersex saat ini. Dalam hal ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana cybersex dianggap sebagai sebuah tindak pidana menurut Pasal 282 KUHP dan juga penegakan hukum dan peranan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kata kunci : Dampak, Cybersex, Pornografi. ABSTRACT The development in information technology through internet today has many positive impacts on people's lives. There are new kind of crimes that happen throughout the internet, such as cybercrime, cyberporn, and cybersex. Unlike the other two categories, cybersex is a little bit more tricky that it is difficult for the government to overcome it since it is often considered as ones’ privacy. Most victims of this crime are the underage. Pornography becomes one of the causes of the destruction of our future generation, since the fact that a lot of cases of immoral acts have been committed by the underage themselves as the cause of their addiction towards porn videos that they access through their mobile phones. The Act No. 44 of 2008 that modulate pornography issues is not enough to outgrow cybersex. In this case, the problem is about how cybersex is considered as act of offences according to the article no. 282 of the criminal case (KUHP) and also as a confirmation of the Act no. 44 of 2008 about Pornography. Keywords: Impacts, Cybersex, Pornography.
STRATEGI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI BIDANG KONTRUKSI Anggun Juniamalia; Hana Faridah; Apriyanti Apriyanti
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Edisi April
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v3i1.7835

Abstract

ABSTRAK Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah yang paling umum dan mudah. Korupsi jenis ini masih bersifat konvensional. Tidak terlalu canggih, dalam hal melakukannya dengan cara seperti penggelembungan harga (markup), penyalahgunaan wewenang. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi?. Adapun metode penelitian penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hukum normatif, Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Strategi untuk mengurangi tindak pidana korporasi dalam kasus korupsi Pengadaan barang/jasa harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pembenntukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR pada tahun 2019 merupakan amanat Perpres No.16 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR No.228/KPTS/M/2019. BP2JK diharapkan dapat menjadi agen pengadaan Kementerian PUPR yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip pengadaan, sehingga dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat jasa konstruksi. Kata Kunci: Korupsi, korporasi, pengadaan barang jasa ABSTRACT Corruption in the procurement of goods and services is the most common and easiest. This type of corruption is still conventional. Not very sophisticated in terms of doing it in a way such as markup or abuse of authority. The formulation in this research is "How is the Strategy for Eradication of Corporate Crimes in Cases of Corruption in the Procurement of Government Goods and Services in the Construction Sector?" The research research method used in this journal is the normative legal method, namely, legal research conducted by examining library materials or secondary data. From this research, it can be concluded that the strategy to reduce corporate crime also reduces corruption cases. The procurement of goods and services must follow the procurement principles, namely: efficient, effective, transparent, open, competitive, fair, and accountable. The establishment of the Construction Services Selection Implementation Center (BP2JK) at the Ministry of PUPR in 2019 is a mandate from Presidential Decree No. 16 of 2018 and Minister of PUPR Decree No. 228/KPTS/M/2019. BP2JK is expected to be the procurement agent for the Ministry of PUPR who always adheres to the principles of procurement so that the entire construction service community can trust it. Keywords: Corruption, Corporations, Procurement of goods and services.  
TINDAK PIDANA KORUPSI DAlAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Gheanova Amelia; Joshua Kevin Panjaitan; R Bagus Irawan
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Edisi April
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v3i1.7907

Abstract

ABSTRAK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti persoalan korupsi di tingkat pedesaan, sejak tahun 2012 hingga tahun 2021 tercatat ada 601 kasus korupsi dana desa di Indonesia dan menjerat 686 kepala desa. Menurut data yang ada, dari tahun 2015-2022, tidak kurang sebanyak Rp470 Triliun dana desa telah disubsidikan oleh pemerintah pusat dengan harapan bisa digunakan untuk memajukan desa, meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Sayangnya, hingga saat ini hal tersebut belum berjalan karena berdasarkan data terbaru sebanyak 12,29% masyarakat desa masih terjebak dalam kemiskinan. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah semakin tergerusnya budaya lokal dan hukum adat yang ada di desa. Adapun modus korupsi dana desa yang seringkali ditemukan adalah penggelembungan anggaran, kegiatan atau proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi, fenomena, dampak, serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Kesimpulan dari artikel ini adalah Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Adapun pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan (preventif), upaya penindakan (kuratif), upaya edukasi masyarakat/mahasiswa, upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Kata Kunci: Tipikor, Dana Desa,Pengelolaan Keuangan Desa,Pemberantasan Korupsi ABSTRACT The Corruption Eradication Commission highlighted the issue of corruption at the rural level, from 2012 to 2021 there were 601 cases of corruption in village funds in Indonesia and 686 village heads were ensnared. According to available data, from 2015-2022, no less than IDR 470 trillion of village funds have been subsidized by the central government in the hope that it can be used to advance villages, improve welfare, alleviate poverty and improve the economy of rural communities. Unfortunately, until now this has not worked because based on the latest data as many as 12.29% of rural communities are still trapped in poverty. Another factor that is no less important is the erosion of local culture and customary law in the village. The modes of corruption in village funds that are often found are budgetary inflation, fictitious activities or projects, fictitious reports, embezzlement, and budget abuse. The purpose of this article is to find out about corruption, phenomena, impacts, and efforts to eradicate corruption in village financial management. The conclusion of this article is that criminal acts of corruption in village financial management are all actions that can harm the finances and economy of the state and village. The eradication of corruption can be done by means of prevention (preventive), efforts to take action (curative), efforts to educate the public/students, educational efforts of NGOs (Non-Governmental Organizations). Keywords: Corruption, Village Funds, Village Financial Management, Corruption Eradication  
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERKARA PENGEMBALIAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN Afin Hakim; Aura Alfitrah; Jennifer Angel
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Edisi April
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v3i1.7940

Abstract

ABSTRAK Definisi Kerugian Keuangan negara adalah konsep atau tindakan yang mengacu pada contoh tertentu dari keadaan keuangan negara, yang secara umum dipahami merujuk pada organisasi tertentu yang didirikan oleh seorang penguasa sekaligus berdaulat, dalam hal ini adalah bangsa. Kasus pengembalian hasil korupsi kepada negara tidak sedikit yang beranggapan bahwa tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum akan suatu tindak pidana korupsi dengan dipulihkan nya unsur kerugian negara membuat tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum pada tindak pidana korupsi. Meskipun transaksi tersebut mungkin dimulai dengan langkah yang benar, secara moral, sangat sulit untuk dibenarkan. Kajian kali ini menggunakan metodologi normatif yuridis dengan pendekatan status (status approach) atau pendekatan yuridis, yaitu kajian produk-produk yang berkaitan dengan hukum. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi secara yuridis dilaksanakan dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHAP. Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian, Ganti Rugi Keuangan. ABSTRACT The definition of State Financial Loss is a concept or action that refers to a particular example of the state's financial situation, which is generally understood to refer to a certain organization founded by a ruler who is also sovereign, in this case the nation. In the case of returning the proceeds of corruption to the state, there are not a few who think that the public prosecutor's indictment of a criminal act of corruption has not been fulfilled by restoring the element of state losses, making the public prosecutor's indictment of a criminal act of corruption unfulfilled. While the transaction may have started on the right foot, morally speaking, it is very difficult to justify. This study uses a juridical normative methodology with a status approach or a juridical approach, namely the study of products related to law. Efforts to recover state financial losses due to the occurrence of criminal acts of corruption are legally carried out from the investigation stage, the prosecution stage and the execution stage or implementation of court decisions regulated in the Criminal Procedure Code. Keywords: Corruption, Returns, Financial Compensation.
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP CYBER CRIME DALAM BENTUK PHISING: Bentuk Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Berbentuk Phising di Indonesia Anggun Juniamalia; Aryo Fadlian
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Edisi April
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v3i1.7985

Abstract

ABSTRAK Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa adalah yang paling umum dan mudah. Korupsi jenis ini masih bersifat konvensional. Tidak terlalu canggih, dalam hal melakukannya dengan cara seperti penggelembungan harga (markup), penyalahgunaan wewenang. Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi?. Adapun metode penelitian penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hukum normatif, Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Strategi untuk mengurangi tindak pidana korporasi dalam kasus korupsi Pengadaan barang/jasa harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pembenntukan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian PUPR pada tahun 2019 merupakan amanat Perpres No.16 Tahun 2018 dan Kepmen PUPR No.228/KPTS/M/2019. BP2JK diharapkan dapat menjadi agen pengadaan Kementerian PUPR yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip pengadaan, sehingga dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat jasa konstruksi. Kata Kunci: Korupsi, korporasi, pengadaan barang jasa ABSTRACT Corruption in the procurement of goods and services is the most common and easiest. This type of corruption is still conventional. Not very sophisticated in terms of doing it in a way such as markup or abuse of authority. The formulation in this research is "How is the Strategy for Eradication of Corporate Crimes in Cases of Corruption in the Procurement of Government Goods and Services in the Construction Sector?" The research research method used in this journal is the normative legal method, namely, legal research conducted by examining library materials or secondary data. From this research, it can be concluded that the strategy to reduce corporate crime also reduces corruption cases. The procurement of goods and services must follow the procurement principles, namely: efficient, effective, transparent, open, competitive, fair, and accountable. The establishment of the Construction Services Selection Implementation Center (BP2JK) at the Ministry of PUPR in 2019 is a mandate from Presidential Decree No. 16 of 2018 and Minister of PUPR Decree No. 228/KPTS/M/2019. BP2JK is expected to be the procurement agent for the Ministry of PUPR who always adheres to the principles of procurement so that the entire construction service community can trust it. Keywords: Corruption, Corporations, Procurement of goods and services.  
DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERHADAP HUKUM SEBAGAI TANTANGAN DIMENSI BARU KEAMANAN SIBER Izfahany Mahesa Sautaqi; Dewanti Ayu Garnida; Rifqi Fauzi Effendi
De Juncto Delicti: Journal of Law Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Edisi April
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/djd.v3i1.8048

Abstract

ABSTRAK  Definisi Kerugian Keuangan negara adalah konsep atau tindakan yang mengacu pada contoh tertentu dari keadaan keuangan negara, yang secara umum dipahami merujuk pada organisasi tertentu yang didirikan oleh seorang penguasa sekaligus berdaulat, dalam hal ini adalah bangsa. Kasus pengembalian hasil korupsi kepada negara tidak sedikit yang beranggapan bahwa tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum akan suatu tindak pidana korupsi dengan dipulihkan nya unsur kerugian negara membuat tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum pada tindak pidana korupsi. Meskipun transaksi tersebut mungkin dimulai dengan langkah yang benar, secara moral, sangat sulit untuk dibenarkan. Kajian kali ini menggunakan metodologi normatif yuridis dengan pendekatan status (status approach) atau pendekatan yuridis, yaitu kajian produk-produk yang berkaitan dengan hukum. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi secara yuridis dilaksanakan dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHAP. Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian, Ganti Rugi Keuangan. ABSTRACT  The definition of State Financial Loss is a concept or action that refers to a particular example of the state's financial situation, which is generally understood to refer to a certain organization founded by a ruler who is also sovereign, in this case the nation. In the case of returning the proceeds of corruption to the state, there are not a few who think that the public prosecutor's indictment of a criminal act of corruption has not been fulfilled by restoring the element of state losses, making the public prosecutor's indictment of a criminal act of corruption unfulfilled. While the transaction may have started on the right foot, morally speaking, it is very difficult to justify. This study uses a juridical normative methodology with a status approach or a juridical approach, namely the study of products related to law. Efforts to recover state financial losses due to the occurrence of criminal acts of corruption are legally carried out from the investigation stage, the prosecution stage and the execution stage or implementation of court decisions regulated in the Criminal Procedure Code. Keywords: Corruption, Returns, Financial Compensation.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2024): Volume 4 Nomor 1 Edisi April 2024 Vol 3 No 2 (2023): Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2023 Vol 3 No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Edisi April Vol 2 No 1 (2022): Edisi April 2022 Vol 1 No 2 (2021): Edisi Oktober 2021 Vol 1 No 1 (2021): Edisi April 2021