PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,314 Documents
<![CDATA[KINERJA ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Suranto E.21109069, Fajar]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.38 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v2i3.237
<![CDATA[The problem in this study is the presence of non-voters who figures indicate that the level of performance of the Election Commission of Pontianak is still room for improvement especially in the DPT and socialization fixing elections , and weak elements in the organization's human resources the KPU . HR weakness evident in the matching process and does not research ( coklit ) against voter data by field officers . From the research it was found that the performance of the organization in implementing the Election Commission Pontianak Pontianak governor election in less than optimal it can be seen from the research findings that indicate a short amount of time that is only 5 months to socialize regulation and the establishment of PPK, PPS and KPPS . There are problems in the implementation phase are: short time in preparing and announcing the provisional voter list ( DPS ) , the list of voters ( DP ) additional , permanent voters list ( DPT ) so that voters are less likely to check the list of names of voters in the Village . Responding to phenomena Parliament in granting time for preparation for the elections to the Election Commission will come a time when that should not be too short at only 5 months prior to the expiration of the term of office of Regional Head and Deputy Head . In addition, for the performance of the Election Commission Organization Pontianak more optimal , appropriate personnel who served in the Secretariat of the Commission 's increased investment in its people either through formal and informal education such as training , Bimtek and khursus - khursus skills . Keywords : Performance , Organization , National Election Commission]]>
<![CDATA[KINERJA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[NIM. E01111029, SUMI LISA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128.408 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i3.1255
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja yang digunakan oleh Bappeda untuk mengetahui capaian dalam penyusunan rencana kerja daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnaya pencapaian kinerja penyelenggara pembangunan daerah dan kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah. Untuk menganalisis masalah ini, peneliti ini menggunakan teori Dharma (2001: 154) yaitu dengan pengukuran sebagai berikut: a) Kuantitas; b) Kualitas; dan c) Ketepatan Waktu. Hasil penelitian ini, Hasil penelitian ini adalah pada pertumbuhan ekonomi yang realisasinya tidak tercapai target sebesar 5,02% dan pada indikator pembangunan manusia yang sama sekali belum ada realisasinya ini dapat dikatakan belum/ tidak berhasil dilihat dari segi kuantitas. Selanjutnya kepuasan berdasarkan yang dirasakan masyarakat terhadap capaian kualitas kinerja Bappeda dalam penyusunan RKPD Kalbar belum begitu baik karena masyarakat beranggapan masih ada penduduk yang mengalami gizi buruk dana anak-anak yang tidak bisa bersekolah artinya penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi di Kalbar belum begitu baik maupun berkualitas. Kemudian dari segi ketepatan waktu ternyata mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan realisasinya terhambat seperti lambatnya proses pencairan dana dan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda sehingga proses perealisasian berikutmya juga mempengaruhi penyusunan RKPD pada tahun berikutnya. Kata-kata Kunci : Bappeda, Rencana Kerja, Capaian, Indikator.]]>
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PEMERINTAHAN KECAMATAN LEDO KABUPATEN BENGKAYANG ]]>
<![CDATA[NIM. E1012131025, TRI DIANA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i4.2150
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran mengenai kinerja pegawai kecamatan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Pemerintahan Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Permasalahan yang diangkat bersumber pada kualitas kerja pegawai, masih belum begitu tinggi, karena sekitar 54 persen di antaranya merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kuantitas kerja pegawai, dari sisi jumlah kerja yang dilaksanakan dalam suatu periode tertentu, tidak mencapai target dan penggunaan waktu kerja pegawai dilihat dari banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan masih kurang dimanfaatkan. Tujuan ingin mendiskripsikan dan menganalisis kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu kerja pegawai kecamatan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Pemerintahan Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai kecamatan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Pemerintahan Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang belum sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat dilihat dari aspek kualitas kinerja pegawai belum optimal, tingkat konsistensi kebijakan program belum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari aspek kuantitas kinerja pegawai belum mencapai hasil sesuai dengan harapan dan dari aspek waktu penyelesaian pekerjaan pegawai, terlihat bahwa ketersediaan waktu dalam pelaksanan program kegiatan masih relatif kurang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan bahwa untuk mewujudkan kualitas kinerja aparatur, maka perlu pemahaman visi dan misi serta tujuan Pemerintahan Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang, maka perlu dilakukan upaya peningkatan program pendidikan dan pelatihan, program pencapaian motivasi kerja bereprestasi dan program penghargaan. Kata-kata Kunci: Kinerja, Pegawai, Penyelenggaraan, administrasi, Kependudukan]]>
<![CDATA[PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DI KCAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[E.01108143, Elisabet]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.361 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v2i1.117
<![CDATA[The writing of this research is aimed to give a definition about Region firm Service Drinking Water at Meliau's district hit customer complaint hit service quality that is given, about problem distribution water that insufficiently smooth and frequent experiences jamming water, notably customer at Meliau's District, via this paper writing also intended, that ministering application process that qualified continually been done and improved by up to prima quality, so Region firm customer Drinking Water perceives service that is given really satisfies and no bad image of service facet especially Region firm customer Drinking Water that ranges three things:Transparation: open minded service,easy and can be access,available and understandable by everyone. accountability; it means could be responsible based on the rules of te laws.there is stability between rights and obligation. It means the service have a justice aspect between sender and recipient. Key words: Water Distribution Service. transparation of service, accountability of service,  stability between rights and obligation.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[NIM. E01111079, MUHAMMAD HABIB AZAN]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (737.846 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v5i1.998
<![CDATA[Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana proses implementasi dari Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya. Judul ini diangkat berdasarkan permasalahan pendelegasian kewenangan bupati kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya belum berjalan secara optimal, masih terdapat beberapa jenis perizinan yang belum didelegasikan. Melalui penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan proses implementasi yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana kebijakan. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Analisis proses implementasi ini menggunakan teori dari Charles O. Jones. Dari hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberahasilan kebijakan ini yaitu faktor Interpretasi, Organisasi, dan Aplikasi.Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendelegasian Kewenangan]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOODGOVERNANCE DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[NIM. E1011131133, KHUSNUL KHASANAH]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i2.1895
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan prinsip transparansi dan responsivitas Pelayanan Pengecekan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan di Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini ditemukan adanya fenomena yaitu Ketidak Pastian Waktu dalam pelayanan pengecekan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Di Kabupaten Kubu Raya. Dikarenakan ketidak terbukaan aparatur dalam memberikan informasi berkaitan dengan waktu penyelesaian pelayananan dan Keluhan Masyarakat terkait pegawai kurang merespon keluhan masyarakat dalam pelayananan Pengecekan Sertifikat Tanahdi Kantor Pertanahan di Kabupaten Kubu Raya.Penulis menggunakan Indikator prinsip-prinsip good governance menurut Santosa yaitu Partisipasi, Penegakan Hukum, Transparansi, Responsivitas, Konsesus, Persamaan Hak, Efektivitas dan efisiensi, dan Akuntabilitas. Diantara prinsip-prinsip tersebut penulis memilih menggunakan prinsip transparansi dan responsivitas, alasan penulis memilih dua (2) prinsip tersebut dikarena permasalahan dalam pelayanan administrasi pertanahandi Kantor Pertanahan di Kabupaten Kubu Rayaberhubungan dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan prinsip responsivitas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa pelaksanaan Pelayanan Pengecekan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan di Kabupaten Kubu Rayabelum mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsiptransparansi dan Responsivitas secara maksimal, Penyediaan loket pelayanan memang sudah disediakan di Kantor Kantor Pertanahan di Kabupaten Kubu Raya untuk memberikan informasi mengenai prosedur Pengecekan Sertifikat Tanah, dan informasi sudah di berikan dengan jelas kepada masyarakat mengenai prosedur atau mekanisme Pengecekan Sertifikat Tanah, namun ketepatan waktu pelayanan yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan. Rendahnya responsivitas pelayanan terungkap dari sikap petugas terhadap keluhan penerima layanan, Pelayanan di Kantor Pertanahan di Kabupaten Kubu Raya yang belum sepenuhnya memenuhi harapan pihak penerima layanan. Kata-kata Kunci: Penerapan,Prinsip-Prinsip Good Governance,PelayananAdministrasiPertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya]]>
<![CDATA[PELAYANAN JEMA’AH HAJI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[NIM. E21109010, RATNAWATI]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.651 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v4i2.609
<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalahkemampuan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas seringkali masih menerapkan pelayanan standar, seperti pemberian pelayanan hanya berdasarkan pada petunjuk pelaksana sehingga kecenderungan yang terjadi lemahnya kreatifitas dan aktifitas pegawai terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi. Disamping itu, tugas dan fungsi masing-masing panitia atau seksi kepanitiaan yang ada, pelayanan haji belum menerapkan secara maksimal pelayanan prima, baik dalam hal pelayanan kepada jemaah, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan, sehingga sangat berpengaruh pada kualitas kinerja dalam melakukan pelayanan kepada jemaah.Teori yang digunakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Sinambela, dkk, (2006:4-5).Bahwa hakekatnya pelayanan dilakukan karena bertujuan, agar kepuasan para penerima pelayanan dapat terpenuhi.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif terhadap kinerja Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Hasil penelitian menunjukan bahwa Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dalam melaksanakan pelayanan haji di Provinsi Kalimantan Barat kurang maksimal dalam pelayanan kepada jema’ah haji, walaupun didukung dengan adanya peran Biro Kesejahteraan Sosialselakulembaga yang memiliki kewenangan formal terhadap proses pelayananjema’ah haji di Provinsi Kalimantan Barat. Temuan lainnya juga menunjukkan bahwa hambatan yang dialamidalam proses pelayanan jema’ah haji terjadi pada mekanisme kerja tim PPIHD yang belum sepenuhnya membangun suatu kesepakatan dalam menjalankan pelaksanaan pelayanan yang dilakukan sehingga kendala yang terjadi tidak bisa dihindari dan menghambat proses pelayanan kepada seluruh jem’ah haji yang akan berangkat. Menyikapi fenomena yang ada disarankan penelitian ini adalah perlu peningkatan pola pelayanan prima, sebagai konsekuensi proses reformasi birokrasi pada Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kalimantan Barat yang menjadi suatu tuntutan masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan kepada jema’ah haji Kalimantan Barat. Peran Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah  Provinsi Kalimantan Barat                                          Kata-kata kunci : Jemaah Haji, Pelayanan.    ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Pontianak) ]]>
<![CDATA[NIM: E1011131003, NOVITA AYU PUTRI]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i3.1631
<![CDATA[Tujuan  penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Studi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Pontianak. Penelitian ini melihat fenomena yang  terjadi  pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pontianak. Jenis penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh informasi melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor  yang  menyebabkan kebijakan perlindungan anak studi kasus kekerasaan seksual terhadap anak di bawah umur di kota Pontianak belum berhasil adalah : a) kebijakan yang diidealkan berupa kurang optimalnya perealisasian kebijakan berdasarkan aturan yang berlaku, b) kelompok sasaran berupa tanggapan kelompok sasaran yang masih kurang mendukung, c) badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab yang masih kurang efektif dalam melakukan sosialisasi kebijakan, d)faktor-faktor lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung dalam kebijakan. Saran bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kota Pontianak agar lebih meningkatkan sosialisasi, memberikan dorongan motovasi untuk sasaran program, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana. Sehingga kebijakan perlindungan anak ini bisa berhasil. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kekerasan Seksual, Anak di bawah umur]]>
<![CDATA[MARKETING POLITIK BAMBANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TELAGA ARUM KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA 2018. ]]>
<![CDATA[NIM. E1051151006, Riyan Tri Wahyudi]]>;
<![CDATA[*, Burhanuddin Harris]]>;
<![CDATA[*, Erdi]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (616.712 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v8i3.2491
<![CDATA[Riyan Tri Wahyudi: Marketing Politik Bambang Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara 2018. SKRIPSI. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan Tim Sukses dalam menjalankan serta mensukseskan “Marketing Politik Bambang pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara 2018â€. Metode yang digunakan oleh peneliti ialah deskripstif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau tulisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Adapun Teori yang digunakan ialah tentang “Marketing Politik†Hafied Cangara, ia mengemukakan dalam sebuah marketing politik harus terdapat empat aspek penting dalam pelaksanaanya yaitu produk, tempat, harga dan promosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat aspek tersebut Kegiatan atau Promosi merupakan aspek yang paling dominan Karena berkaitan dengan pengenalan Figur Bambang sebagai kandidat nomor urut 1 kepada Masyarakat itu sendiri dan bukan berarti mengabaikan aspek lain tetapi dalam pelaksanaanya Promosi memang sangat berpengaruh, dengan semakin seringanya tim sukses melakukan promosi serta dilakukan sesuai mekanisme tentunya akan sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara. Kata Kunci: Marketing Politik, Tim Sukses, Promosi Bambang.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPD) DI KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2012 ]]>
<![CDATA[Nian E.21109067, Tegar]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.181 KB)
|
DOI: 10.26418/publika.v2i3.253
<![CDATA[The aim of this research is to given an understanding about the implementation to resolve the problems of the low poor participation in implementation of PNPM-MPd that have been implemented in District Teluk Keramat. The problems about the low poor participation that have been happened in District Teluk Keramat was give anxiety to investigate that many people who are less participates in the implementation of PNPM-PMd. The purpose of this research also to make the process of the implementation of PNPM-PMd can be happen according the purpose of a program that refers to increasing of the low poor participation ,until the poor can be helped in terms of employment opportunities. The implementation of PNPM-MPd in District Teluk Keramat Regency Sambas. The research method used is descriptive with the technique of data qualitative analysis. This study includes three terms in conduct of the research that are organizing , interpretation and application. The results showed that implementation of PNPM-PMd in District Teluk Keramat Regency Sambas is not maximized. That is because the inhibiting factor of the quality of human resources is uneven and disobedience to estabilished procedures of prioritize of the poor. Keywords: implementation , policy, PNPM-MPd]]>
