cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG RUMAH BACA BARAT (Suatu Studi Di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat) NIM. E01111065, SITI AMINAH
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.443 KB) | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik dari masalah implementasi program Rumah Baca di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat dianalisis menggunakan teori Charles O. Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pengorganisasian; KPAD Kota Pontianak selaku pelaksana belum melaksanakan SOP dengan efektif sehingga menggangu kelancaran jalannya kebijakan. 2) Interpretasi masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya; keberadaan pedoman program tidak dijalankan sesuai prosedur, kurangnya perhatian pemerintah, tidak memperhatikan dalam pengadaan buku bacaan, sistem keamanan disekitar rumah baca yang kurang memadai. 3) Aplikasi; kebijakan rumah baca barat dalam pelaksanaannya cukup dinamis. Petugas telah memberikan pelayanan cukup baik.  Saran: pelaksana kebijakan yaitu KPAD Kota Pontianak harus lebih aktif dan berinovasi dalam suksesnya program rumah baca barat ini, serta memperhatikan dalam penerapan pedoman program, sosialisasi, tujuan kebijakan, dan harus lebih gencar dalam melakukan evaluasi setiap tahunnya. Kata-kata Kunci : SOP Implementasi, Minat Baca Masyarakat, Rumah Baca Barat
MODEL PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA SEPONTI JAYA KECAMTAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA NIM. E1011131059, ANGGUN
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2197

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model pembangunan partisipatif di desa Seponti Jaya Kecamatan Seponti Kabupaten Kayang Utara yang masih kurang aktif dalam partisipasi, hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat di perdesaan tersebut belum sepenuhnya melaksanakan dan memenuhi harapan seperti yang diharapkan pemerintah  Desa.Teori yang di kemukakan oleh Adisasmita (2013) dan koentjaningrat (1987) Hal ini dapat di buktikan dari respon kebanyakan dari masyarakat yang lebih cendrung menyerahkan atau mewakilkan aspirasi meraka atas segala keputusan kepada aparatur pemerintah desa atau organisasi yang dianggap memiliki keahlian dan kemampuan dalam memberi keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan metode deskripsi secara fenomena. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan partisipatif di Desa Seponti Jaya adalah: a) partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan yang belum optimal. b) partisipatif masyarakat dalam pelaksanaan yang di anggap masih kurang aktif. c) partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan yang belum cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.Disarankan untuk pemerintah desa dan masyarakat desa untuk saling mendukung dalam setiap bentuk pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik yang akan di laksanakan di desa . Saran sehubungan dengan penelitian ini kepala desa hendaknya lebih bekerjasama dengan masyarakat sehingga dengan sendirinya kesadaran masyarakat dapat berperan terhadap pembangunan fisik yang ada. Kepala desa hendaknya lebih tegas dalam membuat aturan untuk menjaga dan memfungsikan setiap pembangunan desa yang adaKata-kata  Kunci: pembangunan Desa,pembangunan partisipatif,Model Pembangunan ,2018
KEPEMIMPINAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT E.21108086, Widaningsih
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.103 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i2.141

Abstract

This thesis is intended to identify and examine the function of leadership in the implementation duties and functions: (1) as a determinant of direction (2) as a representative and spokesperson for the organization (3) as an effective communicator (4) as a mediator and (5) as an integrator. This study uses descriptive qualitative research conducted by two research steps, namely: conduct library research (library research) and field research (field research). Research sites in the Bureau of Social Welfare Secretariat of West Kalimantan Province, the subject of his research is the Bureau Chief, Chief, Chief Sub. Section, and employee / senior staff in every part of the Secretariat of Social Welfare Bureau of West Kalimantan Province.Keywords: Leadership Functions, Communicators, Mediator, Integrator, Bureau, Social Welfare, Sekretariata Regional, Provincial Government.
KUALITAS PELAYANAN KELUHAN PELANGGAN OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT PELAYANAN JARINGAN RAYON SEKADAU NIM. E01112177, MUHAMMAD IRWANSYAH
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3709.434 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1034

Abstract

Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan salah satu organisasi pelayanan publik yang keberadaannya sangat penting sebagai pemberi layanan kelistrikan di Indonesia. Terkait dengan pelayanan yang diberikan PLN Rayon Sekadau kepada pelanggan hal yang terjadi adalah masih lambatnya pelayanan yang dilakukan oleh PLN terhadap keluhan yang di sampaikan pelanggan serta meningkatnya jenis keluhan yang belum mampu diatasi oleh PLN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis pelayanan di PLN (Persero) Rayon Sekadau. Dalam penelitian ini menggunakan teori Zeithaml dan Berry tentang dimensi pokok kualitas pelayanan, karena pelayanan berkaitan erat dengan jasa yang diterima oleh pelanggan. Selain itu, teori tersebut juga lebih tepat untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan kurang maksimalnya pelayanan pelanggan. Dilihat dari dimensi bukti fisik (tangibles) yaitu sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran sudah baik akan tetapi masih kurangnya tenaga karyawan. Selain itu dimensi yang juga mempengaruhi pelayanan di PLN Sekadau yaitu jaminan (assurance) PLN Sekadau terus berupaya meningkatkan pelayanan yang diberikan walaupun belum maksimal dikarenakan kurangnya karyawan yang ahli dibidangnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi jaminan pelayanan terutama dengan tidak adanya tenaga ahli dalam bidang administrasi pelayanan pelanggan. Dilihat dari dimensi keandalan (reliability) dan empati (empathy) pelayanan pelanggan sudah berjalan baik dapat dilihat dari keramahan petugas dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Agar keseluruhan aspek dapat tercapai dengan baik maka upaya yang harus dilakukan PLN Rayon Sekadau dengan cara terus menerus meningkatkan pelayanan dan kesadaran karyawan PLN dengan tugas yang diberikan. Diharapkan PLN mampu bekerja secara efektif dan lebih baik dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan dan juga menambah karyawan yang kompeten dalam memberikan pelayanan di PLN. Kata-kata Kunci : Pelayanan, Keluhan, Pelanggan, PLN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA MANDIRI ENERGI BERBASIS BIOGAS DI DESA SUNGAI SERABEK KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS NIM. E01112006, R O M I
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1912

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Desa Mandiri Energi (DME) Berbasis Biogas di Desa Sungai Serabek oleh pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sambas dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan DME Biogas di Desa Sungai Serabek belum optimal. Kurang berfungsinya tabung pengelolaan biogas dan kurangnya pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pengelolaan biogas menjadi alasan menarik untuk diteliti mengingat tujuan DME Biogas sangatlah penting yakni mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap penggunaan bahan bakar minyak dan gas serta membentuk masyarakat desa yang kreatif dalam penciptaan energi terbaharukan melalui kotoran ternak sapi. Melalui penelitian ini dimaksudkan agar pengelolaan biogas di Desa Sungai Serabek tetap berjalan optimal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan ini yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sambas, Instansi Camat Teluk Keramat, Pemerintah Desa Sungai Serabek dan Ketua Pengelola DME Biogas (peternak). Observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan fenomena yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini teori yang digunakan peneliti adalah teori Van Metter dan Van Horn yang mengungkapkan 6 faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan (disposition) para pelaksana, komunikasi dan koordinasi antar organisasi, kondisi sosial,ekonomi dan politik. Kata-kata Kunci: : Implementasi, Desa Sungai Serabek, Desa Mandiri Energi Biogas
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL PRODUKSI BERAS LOKAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E01110087, EKA NURAINI LISTI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.948 KB) | DOI: 10.26418/publika.v4i2.649

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kecenderungan pada sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan hasil produksi beras lokal bagi PNS di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya sehingga belum dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan beras lokal bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun berdasarkan masalah yang ada teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan model George Edward III. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa komuikasi yang dilakukan oeh implementor kepada kelompok sasaran belum berjalan dengan baik, sumber daya staf yang tidak kompeten di bidangnya, disposisi atau sikap implementor tidak memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, struktur birokrasi yang dimana para implementr harus memiliki disiplin agar dapat menjalankan tugas sesuai standar yang ditetapkan. Beranjak dari hasil penelitian di atas, disarankan untukkomunikasi informasi kepada para sasaran agar lebih sering lagi dilakukan dan harus konsisten guna mengefektifkan implementasi kebijakan, dan sarana prasarana harus memadai supaya implementor lebih responsive dalam mengimplementasikan kebijakan serta diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mengenyampingkan keinginan dan kepentingan pribadi, agar tercipta keadaan yang kondusif dan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada.Kata-kata kunci : implementasi kebijakan, pemanfaatan, hasil produksi, beras lokal
IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK NIM. E2110957, DEDI PRATAMA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1672

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Adanya warga masyarakat yang belum terdata sebagai wajib e-KTP. Disamping itu, Kemampuan sumber daya pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal. Permasalahan lainnya kurangnya sosialisasi yang dilakukan pegawai kecamatan sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai program e-KTP, dan sarana dan prasarana yang belum memadai baik sarana operasional, fasilitas fisik, dan prasarana pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi program e-KTP di Kecamatan Pontianak Timur belum berhasil. Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi program e-KTP di Kecamatan Pontianak Timur belum berhasil adalah faktor komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi belum berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan program e-KTP di Kecamatan Pontianak Timur tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Menyikapi fenomena yang ada saran yang direkomendasikan bahwa Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur hendaknya berupaya untuk selalu memberikan setiap informasi tentanng program e-KTP secara terperinci agar implementasi tersebut tidak menimbulkan kebingungan khususnya bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur hendaknya membuat sanksi yang cukup tegas. Sanksi pertama berupa surat peringatan, selanjutnya dapat berupa tindakan jika pelaksana kebijakan masih melakukan kesalahan. Diharapkan sebagai satu hal yang dapat mengikat dan dapat meningkatkan kualitas pegawai. Kata-kata kunci:   Implementasi, Elektronik Kartu Tanda Penduduk, Komunikasi, Sumber daya, Struktur Birokrasi, Disposisi
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAKYAT TENGAH KOTA PONTIANAK NIM. E1012151007, ARJUNA PRASETYO; *, Sri Maryuni; *, Tri Hutomo
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.95 KB) | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2508

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini masih belum optimalnya dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif dengah pendekatan Kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori Pelaksanaan menurut Munir dan Wahyu Ilaihi yaitu : Motivasi, Pembimbingan, Koordinasi, dan Komunikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di Pasar Rakyat Tengah Kota Pontianak dapat dikatakan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya masing-masing sudah baik dalam tugasnya, dalam pembimbingan tidak adanya sosialisasi rutin bagi pedagang kaki lima dan pembinaan kerja yang diberikan pegawai dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan kota pontianak, koordinasi yang lemah dan tidak berjalan dengan baik, akibatnya sering terjadi masalah dalam komunikasi, dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan kota pontianak dan dinas satuan polisi pamong praja kota pontianak maupun dengan koordinator pasar, kurangnya komunikasi pegawai dengan pedagang kaki lima mengakibatkan pedagang kaki lima semakin bertambah dan tahun ketahun. Rekomendasi yang penulis berikan untuk mengatasi permasalahan sebagai hasil peneliti ini adalah mempertahankan dan ditambah lagi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, melakukan koordinasi lebih baik lagi dengan dinas terkait, dan memberikan informasi yang lebih baik lagi agar dinas terkait dan pedagang kaki lima menjadi terlaksananya penataan pedagang kaki lima.Kata Kunci: Pelaksanaan manajemen, Penataan, Pedagang Kaki LimaABSTRACT Arrangement of Street Vendors in Central Pontianak City People’s Market This research aims to understand the Arrangement of Street Vendors in Central Pontianak City People’s Market. The problem in this research is that the implementation of the Arrangement of Street Vendors in Central Pontianak City People’s Market is still not optimal. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The selection of informants was done by using a purposive method. The data collection techniques used are observation, interview and documentation. The theory used in the analysis is the theory of implementation by Munir and Wahyu Ilaihi, namely: Motivation, Guidance, Coordination, and Communication. The results of this study show that the implementation of Arrangement of Street Vendors in Central Pontianak City People’s Market is as follows: in carrying out their duties and functions, they are already good in in their duties, in guiding the absence of routine socialization for street vendors and work guidance provided by employees at the Office of Cooperative, Micro-business and Trade of Pontianak, weak coordination and not going well, consequently there are often problems in communication, the Office of Cooperative, Micro-business and Trade of Pontianak, Municipal Police Service Unit and the market coordinators lack of employee communication with street vendors resulting in street vendors increasing and year after year. The recommendations given by the researcher to overcome the problem as a result of this research are to maintain and improve the implementation of their respective duties and functions, coordinate better with related agencies, and provide better information so that related agencies and street vendors, so the implementation of street vendors can be improved.Keywords: Management implementation, Arrangement, Street Vendors
KUALITAS SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KELURAHAN KOTA BARU KOTA PONTIANAK Lusmana E.01110103, Rahmah Inda
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.171 KB) | DOI: 10.26418/publika.v3i1.269

Abstract

The purpose of this study is intended to provide an understanding of the quality of resources in the implementation of the national program of urban self- empowerment ( PNPM - MP ) in the Village of New Town Pontianak .The method used is descriptive research that the author wanted to illustrate how the quality of resources in the implementation of PNPM - MP in the Village of New Town Pontianak .Existing problems in the implementation of PNPM - MP is quite interesting to study considering there are still some things that cause less successful implementation of PNPM - MP if viewed from resource factors . Factors - the factors that lead to less successful in implementing resource PNPM - MP is the staff , information , authority and facilities . In addition there are other factors such as the difficulty in recruiting or retaining qualified resources and establishment of harmony between the implementor in the implementation of PNPM - MP in the Village of New Town Pontianak .Suggestions can be taken into consideration , namely the staff or HR ( human resources ) in the implementation of PNPM - MP given more training to build to improve motivation, human resources in the implementation of PNPM - MP still need a companion of facilitators, the government should provide more timely funds will be given to activities in each Village BKM , every KSM should only focus on the future course of the business can be a hallmark of the New City Village , the government should also pay attention to add the costs of implementing programs PNPM - MP , and every implementor PNPM - MP should be able to establish a good relationship .Keywords : Resources , Implementation , PNPM - MP , New City Village , Staff , Information , Authority , Facilities
PELAYANAN PENANGGULANGAN GIZI BURUK PADA BAYI GIZI BURUK DI PUSKESMAS DESA PURUN KECIL KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH NIM. E21112014, AGUSTINUS ALHENDRA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.38 KB) | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis pelayanan rawat jalan dalam penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk di Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pelayanan rawat jalan dalam penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk di Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ratminto mengenai pelayanan yang berorientasi kepada proses, merupakan pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen. Tujuan pelayanan adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi negara.  Responsivitas atau daya tanggap pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk yang dilakukan oleh petugas Puskesmas terlihat belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan ketidak-mampuan petugas atau kader Posyandu dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami kasus gizi buruk. Responsibilitas (kesesuaian/kepatuhan) petugas dalam memberikan pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk belum optimal. Hal tersebut terlihat masih ada masyarakat yang mengalami gizi buruk yang ada belum dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai program tersebut. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban petugas dalam memberikan pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk belum sepenuhnya memberikan pertanggungjawaban yang maksimal. Hal teresebut terlihat salah satunya disebabkan adanya perbedaaan pelayanan yang mencolok antara masing-masing masyarakat desa dalam pelaksanaannya. Kata Kunci: Pelayanan, Penanggulangan, Gizi Buruk

Page 18 of 132 | Total Record : 1314


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue