cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
PELATIHAN PEMBUATAN PRODUK OLAHAN IKAN DI P2MKP BINTANG RIZKY DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Di Desa Ambawang Kuala Kabupaten Kubu Raya) NIM. E1011131042, MOMOS NAINGGOLAN
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2213

Abstract

Pemberdayaan masyarakat utamanya lebih bertujuan untuk memandirikan masyarakat seutuhnya, memberi akses dan kesempatan melalui pendidikan, pengetahuan, dan pelatihan keterampilan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social. Pelatihan keterampilan tentu saja didampingi, diarahkan oleh lembaga pemberdayaan dan pemerintah terkait. P2MKP Bintang Rizky adalah sebuah lembaga yang focus dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan pembuatan produk olahan ikan, pelatihan ini bukan hanya sekedar melatih namun memberikan ilmu dan menyadarkan akan pentingnya suatu pelatihan bagi masyarakat dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan pembuatan produk olahan ikan yang dilakukan oleh P2MKP Bintang Rizky. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Mezo dari Suharto (2015:161)Hasil yang ditemukan dilapangan dalam penelitian ini diantaranya mengenai konsep, strategi serta tahapan dalam pelatihan keterampilan pembuatan produk olahan ikan yang telah sesuai dengan konsep dasar pemberdayaan. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas bagaimana pelaksanaan pelatihan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pelatihan keterampilan pembuatan produk olahan ikan ini pada akhirnya membawa manfaat bagi peserta pelatihan, hal ini berkontribusii dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.Kata-kata Kunci : Pelatihan, keterampilan, produk olahan ikan, dan IMPKP.
SIKAP APARATUR DESA DALAM PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA KUALA DUA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA E.21109001, Sapudin
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.468 KB) | DOI: 10.26418/publika.v2i2.157

Abstract

Silvan Apparatus attitude deep distribution Indigent Rice (Raskin) at confluence Village Two Raya River district Raya Fortification Regency, known crowded problem. That problem initially stemmed of effort gets gain politically and also economically of party that has authority its settle. Therefore, research majors on: (1 ) Distribution of Raskin Procedure or mechanism at Silvan confluence Two is gone upon for silvan head policies after generalizations in order to saturated right for indigent society basic rights at silvan that; (2 ) Attitude carry the wind villages with its apparatus that distribution of Raskin is gone upon motif up economy and political orientation; and (3 ) Distribution of Raskin reality ala under investment fairly so gets society comments, notably comment hits coordination and Raskin channelizing procedure that is still crowded weakness. Its weakness indication, as shift of depreciation charge on division Raskin what do progressively add RTM distress, added by its slowness in utilize Society Denunciating Unit (UPM) following processes Raskin denunciating handle. Keywords: Procedure, Apparatus attitude, Indigent Rice and Society Comment. 
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN BANSIR DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA NIM. E01110011, MOCHAMMAD DIRGA P.
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5358.902 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1069

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Program RASKIN di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dari Merilee S Grindle sebagai pedoman dalam implementasi Program RASKIN yang ada di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu, bila dilihat dari Isi Kebijakannya: (1) Kepentingan-kepentingan yang Mempengaruhi, kelurahan tidak mempunyai kepentingan apapun dalam penyaluran beras Raskin melainkan hanya semata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya; (2) Tipe Manfaat, setidaknya pembagian beras kepada warga miskin hanya bermanfaat minimal kebutuhan dalam satu minggu; (3) Derajat Perubahan yang Dicapai, dengan adanya Program RASKIN taraf hidup warga miskin tidak lebih baik dari sebelumnya dikarenakan program yang belum optimal; (4) Letak Pengambilan Keputusan, data yang digunakan merupakan data PPLS tahun 2011 sehingga tidak relevan. (5) Pelaksana Program, implementor cukup paham tugasnya masing-masing namun masih kurang rasa tangggung jawab; (6) Sumber daya yang digunakan, diperlukan penyuluhan dan pelatihan terhadap pegawai kelurahan. Adapun saran untuk konsep pengelolaan RASKIN di Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara ke depan yaitu pertama, mengadakan sensus rumah tangga untuk mengumpulkan data sosial-ekonomi rumah tangga yang kemudian hasil sensus tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis diskriminan guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Kedua, perlunya peningkatan pemahaman dan kemampuan dari implementator atau petugas pelaksana kebijakan RASKIN dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan RASKIN tersebut. Ketiga, perlu adanya sanksi yang tegas kepada para implementator kebijakan yang terbukti melakukan pelanggaran dan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan benar kepada masyarakat terkait tujuan dan manfaat kebijakan RASKIN juga perlu dilakukan.Kata-kata Kunci: Implementasi, Program, RASKIN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SEMANGUT UTARA KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU NIM. E1012141035, UCI PUJI ASTUTI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.1985

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semangut Utara Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif.Teori yang digunakan adalah teori proses dari Charles O. Jones di lihat dari tiga aspek yaitu Interpretasi, Organisasi dan Penerapan. Bedasarkan hasil penelitian dapat diketahui pada proses interpretasi yang tidak dilakukan sosialisasi baik kepada seluruh aparatur desa maupun masyarakat sehingga menyebabkan pada aspek organisasi dalam standar prosedur operasi yang dilaksanakan terjadi ketidaksesuaian dalam pembagian dana karena kurangnya pemahaman antara implementor kebijakan dengan kebijakan itu sendiri sehingga pada tahap penerapan tidak dilaksanakan pembangunan dari dana ADD karena sudah dilakukan dari Dana Desa dan tidak dilakukan pembinaan dan pengawasan secara insentif dari pihak kecamatan. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini adalah perlu adanya transparansi dari aparatur desa dilakukannya sosialisasi tentang kebijakan ADD secara luas di masyarakat, pada organisasi perlu adanya pelatihan dan pembinaan dari pihak kecamatan diberikan kepada pelaksana kebijakan tentang tata cara pembagian dan penggunaan ADD, pada penerapan dalam penetuan jenis kegiatan harus didasarkan dari aspirasi masyarakat. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN (RASKIN) DI DESA SUNGAI AMBAWANG KUALA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E21111075, DEWI MAILANI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.961 KB) | DOI: 10.26418/publika.v4i3.687

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a). naiknya harga tebus beras miskin (raskin), b). kurang tepatnya waktu dalam pelaksanaan pendistribusian raskin, c). kualitas beras miskin yang disalurkan masih kurang layak, masih sering ditemukan ketidak sesuaian dalam kualitas beras antara lain berbau apek, berkutu dan berwarna kuning, beras patah-patah dan terdapat benda asing. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implemetasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten kubu Raya melalui variabel isi kebijakan yang mencakup aspek-aspek  isi kebijakan yang terdiri dari: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pendekatan teori yang digunakan oleh Edward III dalam mengukur suatu Implementasi Kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan seperti: a). komunikasi, b). sumber daya, c). disposisi dan d). struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ditinjau dari aspek isi kebijakan yaitu pertama komunikasi, komunikasi yang masih kurang dalam bentuk sosialisasi sehingga masyarakat masih minimnya pemahaman mengenai program raskin tersebut, kedua sumberdaya dalam hal ini masih kurangnya fasilitas didalam implementasi program raskin di Desa Sungai Ambawang Kuala, ketiga disposisi yang merupakan sikap implementor yang masih kurang untuk mendukung dalam menjalankan implementasi program raskin dan keempat struktur birokrasi yang melibatkan banyak pihak sehingga menyebabkan implementasi program raskin membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya. Saran yang dapat diberikan sebagai suatu masukan adalah sebagai berikut: Komunikasi diperlukan sebagai proses penyampaian informasi kebijakan perlu ditingkatkan lagi dengan diadakannya sosialisasi secara konsisten mengenai program raskin. Sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya yang masih kurang memadai harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena setiap pelaksanaan implementasi program Raskin harus didukung oleh sumber daya yang memadai pula.Kata-kata kunci : implementasi program beras untuk masyarakat miskin (raskin), komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR KECAMATAN PONTIANAK UTARA NIM. E01110044, PURNAMA SARI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1732

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran dan pemahaman mengenai pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kecamatan Pontianak Utara. Permasalahannya adalah sarana yang disediakan masih kurang memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kurang akuratnya data yang ter-input pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga (KK), kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat yang berkaitan dengan pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan perbedaan sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Kualitas Pelayanan Prima menurut Sinambela (2010:6) yang mengemukakan terdapat 6 aspek yang menentukan tercapainya kualitas pelayanan prima yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban. Jenis penelitian ini deskriptif dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan khususnya pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kecamatan Pontianak Utara dilihat dari aspek transparansi, kondisional, partisipatif dan kesamaan hak yaitu (1) masih terdapat informasi yang belum tersampaikan kepada petugas pelayanan dan masyarakat yaitu adanya website kecamatan yang dapat diakses oleh semua pihak seperti pontianakutara.go.id, (2) dalam memberikan pelayanan petugas sudah cepat tanggap namun masih kurang disiplin karena jam buka setelah istirahat tidak sesuai dengan di papan pengumuman, (3) prosedur pengaduan yang seharusnya diketahui semua pihak namun masih belum diketahui oleh petugas dan masyarakat, dan (4) dalam memberikan pelayanan, petugas tidak membeda-bedakan masyarakat yang dilayani dan menentang diskriminasi dalam pelayanan.Kata-kata kunci: Kualitas Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga, Kecamatan Pontianak Utara
STRATEGI DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA DANAU SEBEDANG KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS NIM. E1012151010, Deni Ariansyah; *, Azrita Madhalena; *, H. Agus Eka
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.554 KB) | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2524

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami mengenai Strategi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Dalam Mengembangkan Objek Wisata Danau Sebedang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang strategi DISPARPORA dalam mengembangkan Objek Wisata Danau Sebedang yang mana strategi yang dilakukan oleh DISPARPORA masih belum maksimal dalam melaksanakan perencanaan strateginya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menghambat strategi perencanaan oleh DISPARPORA dalam pengembangan objek wisata Danau Sebedang. Konsep dalam penelitian ini adalah menggunakan Manajemen Strategis dalam merumuskan perencanaan strategi yang dilakukan oleh DISPARPORA. Metode dalam penulisan ini adalah menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dapat dilihat dari faktor internal yaitu sumber daya alam keindahan yang masih baik dapat di kembangkan melalui berbagai strategi atau program yang dilaksanakan dengan baik agar jumlah pengunjung meningkat. Dilihat dari faktor eksternal yaitu peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa dalam mengelola objek wisata Danau Sebedang perlu lagi ditingkatkan dalam melakukan koordinasi dengan DISPARPORA Kabupaten Sambas agar hasil yang didapatkan maksimal yang berdampak kepada jumlah pengunjung. Sehingga diperlukan suatu alat ukur melalui Analisis SWOT yang mampu menganalisis gejala yang terjadi melalui faktor internal dan eksternal organisasi. Rekomendasi penulis adalah sebaiknya DISPARPORA harus lebih baik lagi dalam merencanakan strategi agar pengembangan Objek Wisata Danau Sebedang semakin diminati oleh pengunjung serta perlunya kerja sama antara pihak Pemerintah Desa dan LSM sangatlah diperlukan dalam pengembangan objek wisata ini.Kata kunci : Manajemen Strategi , Pengembangan Pariwisata , Objek Wisata. THE STRATEGY OF YOUTH AND SPORTS TOURISM OFFICE IN DEVELOPING LAKE SEBEDANG TOURISM OBJECT IN SEBAWI SUB-DISTRICT OF SAMBAS REGENCY Abstract This Thesis Writing was intended to understand The Strategy Of Youth And Sports Tourism Office In Developing Lake Sebedang Tourism Object. The problem in this study was to examine the DISPARPORA strategy in developing the Sebedang Lake tourism object.where the strategy carried out by DISPARPORA was still not optimal in carrying out planning strategies. The purpose this descriptive qualitativestudy was to identify internal and eksternal factors that hinder the planning strategy by DISPARPORA in developing Sebedang lak tourism object. The concept in this research was using Strategic Management in formulating strategic planning conducted by DISPARPORA . The result of this study indicate that when viewed from internal factors such natural resources , the beauty of the lake is still good. So, it can be developed through a variety of strategies or program that may increase the number visitors if implemented well. While, when seen from eksternal factors, in managing Lake Sebedang tourism object, the coordination of community, village government and the DISPARPORA of Sambas district needs to be futher improved. Therefore, the results obtained can be maximum and can impact the number visitors. Thus , we need a measuring tool through a SWOT analysis that is the able to analyze the symptoms that occur through both internal and external factors of the organization. Therefore, the author’s recommendation is that it is necessary for the DISPARPORA to better olan the strategies so that the development of Lake Sebedang attraction can be increasingly in demand by visitors. In addition to that , the village government needs to cooperate with NGOs in the effort to develop this tourist attraction.Keywords : Strategy Management , Tourism Development , Tourism Object. 
FENOMENA DESA PERBATASAN DI SAJINGAN BESAR STUDI KASUS TENTANG KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TERPADU MANDIRI DI DESASEBUNGA KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS PROVINSIKALIMANTAN BARAT E.01108016, Abelnus
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.478 KB) | DOI: 10.26418/publika.v3i1.285

Abstract

The most fundamental problem that arises in the construction of the center of the Integrated Programme in Rural Independent Sebunga is unclear from the government budget, good budget comes from central government, or local governments. So the researchers found that the development program in the field of Integrated City Independent Sebunga village that has been implemented is not realized, or can be said as the program fails. No realization of the Independent Program Integrated City, due to several factors one of which budget factors, socialization, coordination and management authority. The program is said to fail in practice, because it is not in accordance with the initial plan as in the Master Program of Integrated Independent City in the year 2011. Based on background research, then that becomes the formulation of the research problem is: How Process Coordination in Implementing Integrated Urban Programs in Rural Independent Sebunga Subdistrict Sajingan Great Sambas district. The purpose of this study, the following: To find out the situation and condition of infrastructure in the village Sebunga, Knowing Implementation of Integrated Urban Village Independent Sebunga, Knowing the factors that affect the implementation of the Integrated City Independent. Writing this essay, intended want to know Process Coordination in Implementing Integrated Urban Programs in Rural Independent Sebunga. The research method used in this study is a qualitative method of descriptive type of research. For the conclusion of this study is that the Rural Community Sebunga largely rely on land transport, main roads Sebunga village, the rolling hills, building the Integrated Independent Cities Program failed. As for the suggestion is recommend that the government allocate sufficient budget, ongoing socialization, the Government should provide infrastructure roads, clear delegation of authority from central government to the provincial and district governments Sambas. Keywords: Coordination, Implementation, Program Integrated City Independent
PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DI KOTA PONTIANAK NIM. E01112027, AYU DJULIANTI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (870.979 KB) | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1458

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas pelayanan di Kantor PDAM Tirta Khatulistiwa di Kantor Pelayanan Wilayah I terutama mengenai kualitas pelayanan pengaduan mengenai pelayanan air bersih. Adanya keluhan masyarakat yang menjadi pelanggan merasa bahwa pelayanan yang diberikan belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan akan percepatan penyelesaian tindak lanjut dari pengaduan yang diberikan. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teori kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Berry, dan Zeithaml. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengaduan PDAM Tirta Khatulistiwa Kantor Pelayanan Wilayah I belum maksimal, dari aspek keandalan pegawai belum mampu memberikan informasi yang akurat mengenai kejelasan waktu perbaikan. Dari aspek daya tanggap dalam menanggapi pengaduan pelanggan sudah cukup baik meskipun beberapa dari pegawai masih kurang komunikatif dalam memberikan penjelasan atau menanggapi keluhan. Mengenai jaminan dan kepastian yang diberikan aparatur PDAM Tirta Khatulistiwa terhadap masyarakat pelanggan yang melakukan pengaduan diketahui berjalan kurang baik. Persepsi tersebut timbul dikarenakan aparatur PDAM dalam memberikan kepercayaan berdasarkan kesiapan dan kesigapan selalu tidak dapat bekerja dengan baik dalam melayani keluhan masyarakat pelanggan.dari aspek Empati sikap pegawai dalam menghadapi pengaduan pelanggan adalah belum terjalinnya komunikasi yang interaktif antara pegawai sebagai penyedia layanan dengan masyarakat Disamping itu perhatian pegawai dalam menanggapi pengaduan pelanggan masih rendah, karena pegawai hanya menjawab seadanya saja dengan bersikap tak acuh. Saran dari penelitian ini adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan pengaduan dari PDAM Tirta Khatulistiwa Kantor Pelayanan Wilayah I Kata-Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Pengaduan, Pelanggan, PDAM
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) MELALUI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ANJUNGAN DALAM KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH NIM. E1012131012, YOAN SHINTIA DEWI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2229

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena program Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program yang jika dilaksanakan tepat sasaran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat baik dalam segi bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang kesejahteraan lainnya di sebuah Desa di setiap Kabupaten di Indonesia, khususnya di DesaAnjungan Dalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Impelementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan  kesejahteraan masyarakat Di Desa Anjungan Dalam Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah Kabupaten Mempawah, bahwa perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup rendah. Pengetahuan dan Keterampilan dalam pelaksanaan kegiatan belum terlaksana secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana dan luasnya daerah yang harus menjadi tanggung jawab Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Anjungan Dalam dari desa-desa yang lain, serta kurangnya kinerja dari anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) itu sendiri sehingga perlu ditingkatkan, 2) Faktor-faktor penghambat impelementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Anjungan Dalam yaitu: sumber daya manusia (SDM).  Selain itu rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD juga merupakan salah satu faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat.Pertama, tingginya partisipasi masyarakat dalam bergotong royong menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan, budaya gotongroyong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Kedua, pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam di pengelolaan ADD.Kata-kata Kunci : Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)

Page 19 of 132 | Total Record : 1314


Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue