cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 29   30   31   32   33 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI DESA RAWAK HULU KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU NIM. E1011131142, DEPI MAULANA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i4.1726

Abstract

Penelitian ini didasarkan atas adanya fenomena masih rendahnya dukungan pemerintah daerah  terhadap program Kampung KB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  implementasi  kebijakan  program Kampung KB di Desa Rawak Hulu Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Konsep teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis adalah bedasarkan teori Charles O’ Jhones (dalam Widodo, 2012) yakni dari organisasi, interpretasi, aplikasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan informan penelitian ditentukan secara purposive yaitu para pegawai dan masyarakat yang terlibat dalam  implementasi kebijakan  program  Kampung KB, pengumulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam  pelaksanaan  kebijakan  program Kampung KB masih belum terjalin koordinasi dengan baik antara pemerintah daerah dengan para pelaksana program  Kampung KB Desa/Kecamatan. Hal tersebut bisa dilihat dari aspek organisasi bahwa legaliatas dari kepengurusan kampung KB masih simpang siur belum jelas ini menyebabkan kendala dalam pelaksanaan program Kampung KB. Dari aspek interpretasi, masyarakat masih belum paham sepenuhnya apa itu program kampung KB. Dari aspek aplikasi bahwa pemerintah daerah masih minim dalam memberikan pembinaan kepada pelaksana kebijakan, dan SOP yang ada belum dilaksanakan dengan baik.Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Kampung Keluarga Berencana,  Interpretasi, Organisasi,  Aplikasi.
EVALUASI PELAKSANAAN PENEMPATAN LOKASI TRANSMIGRAN DI KBUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2014 NIM. E01112008, Adjar Imam Santoso; *, H Rusdiono; *, Ira Patriani
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i4.2522

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan imformasi mengenai pelaksanaan program transmigrasi yang dilaksanakan di Desa Sungai Bulan C pada tahun 2014 oleh pemerintah (Densosnakertrans) Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan yang umumnya terjadi di hampir program transmigrasi, dan permasalahan itu juga terjadi di lokasi transmigrasi Desa Sungai Bulan C, sangat menarik untuk diteliti mengingat begitu banyaknya masyarakat yang meninggalkan lokasi, kelayakan lahan lokasi transmigrasi yang ditempatkan, pembagian lahan lokasi yang tidak sesuai, adanya tumpang tindih lahan yang diklaim. Melalui metode pendekatan kualitatif deskriftif, penelitian ini juga dimaksudkan, agar dalam proses pelaksanaan penempatan wilayah transmigrasi terus berjalan sesuai dengan ketetpan yang ditetukan oleh pemerintah. Dengan menggunakan analisis kriteria evaluasi kebijakan oleh William N Dunn (2000:61), Efektifitas dalam Unit Pelayanan yang dilakukan oleh pihak Densonakertrans dalam melakukan pelaksanan penempatan transmigrasi di Kabupaten Kubu Raya, dan juga ketepatan dalam menjalankan proses pelaksanaan penempatan tersebut dalam hal penyediaan lahan usaha yang diperuntukan oleh transmigran. Hasil penelitian, pelaksanaan penempatan transmigran yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kubu Raya sudah baik tetapi belum berjalan maksimal. Adapun yang didapat dari analisis pelaksanaan penempatan transmigrasi adalah menciptakan program tindakan lanjutan yang mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat dengan memastikan dalam hal kelayakan dan lapangan usaha yang sudah memupuni tanpa adanya masalah berkelanjutan, dengan memperhatikan perbaikan infrastruktur, kepastian hak kepemilikan lahan tanpa adanya ganguuan luar, dan pemerataan pembagian lahan usaha sesuai ketentuan demi meningkakan produkitfitas dan eksistensi di wilayah desa sungai bulan c. Kata kunci: Efektifitas, Ketepatan, Pelaksanan Penempatan, Hak Kepemilikan Lahan, Kelayakan Lahan, Perbaikaan infrastruktur
KINERJA UNIT PELATIHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Herita E.21110029, Ethy
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.283

Abstract

Research on training unit small and medium industries department of industry and commerce west Kalimantan province there is a related phenomenon with performance which demonstrates not yet maximum. That in view of the there indicators, namely the aspect  Productivity, Quality Service and Responsiveness. On produktivitas still not optimal, visible energy fields so that did not suit the job is not done effectively and efficient. The quality of coaching and traning services, training unit small and medium industries have not been able to reach all districts are widely, so as to provide a little late. Subsequent responsiveness as indicated by the alignment between services and needs the capabilities are still not effective, so as to respond in accordance with the needs of training is not optimal. Purpose of study is investigate the performance of small and medium industrial training unit department of industy and commerce west Kalimantan province. Researchers in this study used a qualitative approach with descriptive research. Conclusions from the results of this study shows that the productivity of service quality and responsiveness in carrying out its duties and functions are still some low so that the impact on performance is still not optimal. Researchers eventually gave her recommendations to the training unit small and medium industries department of industry and commerce west Kalimantan province expected to further improve human resource, improving educations and skills possessed, and improve facilities and infrastructure, that are expected to work effectively and better and able to perform the duties and functions well and correctly. Keyword: performance small and medium industrial training unit, Productivity, Quality Service and Responsiveness
STRATEGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG NIM. E21112062, DEVI TIPANI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1456

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan yang ada di pemerintahan Desa Semandang Kanan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Ada pun masalah yang terjadi yaitu tidak terlaksananya perencanaan yang sudah dibuat serta pembangunan yang dilakukan hanya memperbaiki bangunan yang ada. Pembangunan yang terjadi tidak terlaksana secara maksimal. Penelitiaan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teori yang digunakan adalah SWOT Analisis, dimana kekuatan Anggaran Dana Desa dan kelemahan perencanaan yang tidak sesua dengan hasil yang di lapangan harus di perhatikan dan diseimbangkan dengan ancaman cuaca dan dari masyarakat yang kurang berpartisipasi dan peluang rencana yang sudah ditetapkan dalam musrenbang untuk menjalankan dan meningkatkan strategi pembangunan infrastruktur desa. Hasil dari penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur yang masih menjadi prioritas utama pelaksanaan perencanaan pembangunan. Program perencanaan pembangunan yang terjadi masih sangat harus diperhatikan agar dapat terlaksana dengan maksimal karena hal ini masih menjadi prioritas utama desa semandang kanan. Khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat desa dalam bidang pembangunan infrastruktur. Pembangunan yang dilakukan di desa semandang kanan hanya memperbaiki bangunan yang sudah ada saja, sedangkan untuk pembangunan yang baru masih sangat minim. Saran bagi kantor desa semandang kanan agar dapat mempertahankan aspek kekuatan sebagai batu loncatan untuk lebih memajukan pembangunan infrastruktur. Bagi aparatur desa agar dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsinya dengan baik, serta strategi dalam meningkatkan pembangunan infratsruktur terlebih aspek peluang yang ada agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Sehingga pemanfaatan anggaran dana desa serta pendapatan asli daerah dalam proses pelaksanaannya dapat memberikan pembangunan yang maksimal.Kata-kata kunci: Strategi, Analisis Swot, Pembangunan Infrastruktur
STRATEGI KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENURUNKAN KEJAHATAN KONVENSIONAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK KOTA NIM. E1012141038, SYAMSUL MUNIR
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2227

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dan  upaya-upaya yang dilakukan Polresta Pontianak Kota dalam menanggulangi dan menurunkan kejahatan konvensional khususnya kasus-kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsekta Pontianak Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strength  ( kekuatan ) yang dimiliki masih belum optimal jumlah personil polri berbanding cakupan wilayah serta jumlah penduduk yang begitu besar menjadi weakness ( kelemahan ) sehingga upaya menanggulangi dan menurunkan kasus-kasus pencurian terhambat. Satuan Polresta Pontianak Kota dan Polda Kalbar merupakan sebuah Opportunities ( peluang ) dengan adanya pelibatan personil tambahan karena kedua satuan tersebut berada di wilayah hukum Polsekta Pontianak Selatan, namun Kecamatan Pontianak Selatan dan Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan wilayah  pusat sentra perekonomian menjadi threat  ( ancaman ) karena merupakan daerah sasaran pelaku kejahatan pencurian.Kata-kata kunci : Upaya Preemtif, Upaya Preventif, Upaya Represif, Operasi Kepolisian, Analisis SWOT
IMPLEMENTASI PENINGKATAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Wijaya E.01109007, Gusti Surya
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i2.171

Abstract

The problem in my research that the seller don’t extend “surat penunjukan tempat usaha” (SPTU)  countinely each year. There isn’t  penalty for the seller who aren’t pay the retribution, the service and facility isn’t conducive for them. They are paying the retribution but they haven’t had the good facilities in the market. The consequent for bad facility and service that made some of the seller didn’t want to pay it. The problem is coming from Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Pontianak in the way to increase market service retribution haven’t yet improving retribution, for example : some of identified haven’t inventory in object retribution and increasing the quality of  human resources retribution officer. The result is showing that the context of policy consist of authority benefid and strategic muolved unscrupulous person, institution characteristic, obedience to the authorities and officer responsiveness. The research result is showing fundamental factor market service retribution didn’t reach target due to collusion in estabilisment retribution market service collection, some of the seller reluctense to pay it, mental attitude, discipline, motivation and understanding duties, subject and function which is still low. The chaiman of the department must dealing with phenomena and giving motivation to the officer with presenting reward to the officer good achiever by compliment and promotion, firm sanction to officer who breach through cut incentive, decrease the value DP-3, termination of employment or other sanction to enchancing officer discipline, direction, about main job and function to each employee in various, ceremony, department meeting, evaluation meeting and other occasions. Keywords: Implementation, retribution , market service
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA UNIT LAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT PONTIANAK KOTA NIM. E01112071, RESTI WULANDARI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1094

Abstract

Tujuan pada penelitian  ini adalah untuk menganalisis kinerja kebijakan penyediaan fasilitas penyandang disabilitas fisik pada unit layanan publik yang belum terpenuhi di Kota Pontianak. Permasalahan terhadap implementasi penyediaan fasilitas penyandang disabilitas fisik pada unit layanan publik yang belum optimal dengan masih adanya unit layanan publik yang belum memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Pontianak. Adanya hambatan arsitektural bagi penyandang disabilitas fisik pada unit layanan publik dan kurangnya komitmen pemerintah dalam pemenuhan fasilitas penyandang disabilitas fisik pada unit layanan publik.Teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini menggunakan teori Van Horn Van Metter  indikator sumber daya, karakteristik agen pelaksana dan disposisi. Hasil penelitian ini peneliti menemukan penyandang disabilitas fisik masih mengalami kesulitan dalam mengakses unit layanan publik dan diketahui   masih adanya unit layanan publik  yang tidak melengkapi dengan fasilitas penyandang disabilitas seperti ramp yang dilengkapi dengan handrail. Fasilitas penyandang disabilitas sangat mendukung mereka untuk mempermudah mengakses unit layanan publik dan  pemerintah dapat meningkatkan komitmen pelayanan publik dalam pemenuhan  fasilitas penyandang disabilitas.  Rekomendasi  penelitian ini diharapkan fasilitas penyandang disabilitas pada unit layanan publik terpenuhi dan meningkatkan kesadaran pemerintah terhadap pemenuhan  hak penyandang disabilitas . Kata-kata Kunci : Implementasi, Fasilitas, Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DONOR DARAH DIPALANG MERAH INDONESIA KOTA PONTIANAK NIM. E01111003, RETNO ANGGOROWATI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2021

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis proses Implementasi Kebijakan Donor Darah di Palang Merah Indonesia Kota Pontianak. Permasalahan mengenai tingkat partisipasi masyarakat terhadap program donor darah yang terjadi di Kota Pontianak ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih rendahnya darah yang disediakan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Pontianak. Permasalahan ini dianalisi mengunakan teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), yaitu; Karakteristik dari Masalah, Karakteristik Kebijakan, dan Variabel Lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini adalah kebijakan donor darah memiliki karakteristik kebijakan dengan permasalahan sosial yang secara teknis tidak mudah diselesaikan, kemudian kurangnya sosialisasi juga membuat program donor darah tidak mencapai target. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait kebijakan donor darah mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat saat ini, dan lingkungan masyarakat yang terpengaruh budaya yang belum terbiasa dengan program donor darah. Saran dalam penelitian ini adalah sosialisasi harus rutin dan intensif dilakukan keseluruh Kota Pontianak, peningkatan dan mempertahankan hubungan baik dengan masyarakat, dan kemudahan dalam memperoleh informasi. Kata-kata  kunci: PMI, Karakteristik, Kebijakan, Lingkungan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAERAH DALAM PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD WILAYAH I DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIM. E21111127, H A D I
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i3.746

Abstract

Artikel ini berangkat dari tiga persoalan dalam implementasi kebijakan. Ketiga persoalan itu adalah koordinasi antar actor yang membawa organisasi pada defragmented, interpretasi yang tidak satu bahasa diantara aktor dan efektivitas implementasi. Ketiga persoalan itu kemudian dipecahkan dengan teori Jones (1994:296).Inti persoalan dari riset ini adalah adanya fenomena selisih kurang (minus) sebanyak 13.602 segi atau senilai Rp 14.647.625.300dari total objek pajak kendaraan bermotor yang semestinya melakukan pembayaran pajak sehingga target penerimaan menjadi kurang atau tidak tercapai. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini dilakukan pada UPTD Wilayah 1 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan para pihak, mulai dari wajib pajak hingga petugas dan pimpinan unit pemungutan.Hasil dari penelitian ini; pertama, masih ditemukannya fragmentasi aktor karena terdapat banyak pihak dengan berbagai bendera yang terlibat dalam implementasi Kebijakan Gubernur No. 29 tahun 2010. Masih terdapat diantara institusi yang terlibat tersebut yang mengedepankan ego sektoral sehingga menganggap institusi lain merasa dinomor-duakan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar para pihak duduk bersama dan memandang tugas penagihan pajak sebagai tugas bersama yang memang telah menjadi target pencapaian dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah. Kedua, terdapat interpretasi yang tidak sama atas kebijakan gubernur itu, baik diantara para aktor penagih (institusi dinas) maupun wajib pajak. Persoalan ini dapat diselesaikan bilamana dilakukan sosialisasi tentang sanksi kepada wajib pajak ketika mereka tidak taat pajak, sementara kepada unsur pelaksana membuat pedoman pelaksanaan berdasarkan kebijakan itu dan mensosialisasikan mekanisme kerja kepada petugas penagih. Ketiga, efektivitas mencapai target atau realisasi selalu tidak tepat karena informasi tentang objek dan wajib pajak yang tidak akurat. Dinas membuat target penerimaan PAD berdasarkan angka estimasi sehingga ketika dua sisi implementasi: an program dan implementasi disandingkan, hasilnya selalu tidak tercapai. Solusi atas persoalan ini adalah melakukan pendataan secara akurat objek dan wajib pajak dan tidak hanya memator 5-10% dari pencapaian tahun sebelumnya yang cenderung bersifat inkramental dan keliru atau tidak tepat sasaran. Kata-kata Kunci: fragmentasi actor, interpretasi kebijakan dan efektivitas implementasi
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E1012131040, ARIL RAKHMAN DAYAN
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1758

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Teluk Kapuas masih ada yang kurang berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan di Desa Teluk Kapuas belum ikut sepenuhnya dalam perencanaan pembangunan, dikarenakan tingkat kehidupan sosial masyarakat yang berbeda-beda dan mereka juga terkadang tidak memiliki waktu untuk ikut dalam proses perencanaan pembangunan dan ,juga terkadang masih adanya kesalah pahaman antar masyarakat dan aparat desa dalam bersosialisasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan masih ada masyarakat yang tidak mengahdiri rapat desa. Kepala Desa hendaknya bekerjasama dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan terhadap perencanaan pembangunan desa. Dalam proses perencanaan pembangunan dapat di simpulkan dengan saran yang dapat dijelaskan bahwa partisipasi masayarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan harus bisa di tingkatkan untuk lebih aktif dalam proses perencanaan pembangunan, dengan begitu proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan. Kata-kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Desa

Page 31 of 132 | Total Record : 1314

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue