cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 28   29   30   31   32 
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SUNGAI KUNYIT DALAM KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH ILLAFI SINGGAH NIM. E01112140
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1425

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Permasalahan yang mengenai kualitas pelayanan ini tidak keterbukaan dan realisasinya pembiayaan untuk pembuatan surat pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP), aparatur desa masih kurang memperhatikan catatan buku harian kependudukan dan peristiwa penting dalam catatan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat untuk melakukan pembuatan surat pengantar diluar jam kerja dan tidak dikantor, tetapi dilakukan dirumah pegawai yang mana harus dilaksanakan pada waktu jam kerja kantor desa. Dalam penelitian ini menggunakan Teori Kualitas Pelayanan Prima (Sinambela 2010:6) yang meliputi 6 (enam) dimensi yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, dan Kondisional.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Desa Sungai Kunyit Dalam Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah belum memenuhi harapan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelayanan yang ada belum berkerja efektif karena masih terdapat pelayanan masih diadakannya pembiayaan, dan catatan yang tidak diperhatikan dan dilakukan dengan efesien. saran yang dapat diberikan kedepannya perlu lebih terbuka dalam setiap pembiayaan pembuatan surat pengantar KTP maupun pelayanan lainnya, selalu memperhatikan catatan harian peristiwa kependudukan dalam kepemilikan KTP dan harus lebih disiplin dalam pelayanan dikantor, karena sudah ditentukan dan dibuat bahwa melakukan pelayanan harus sesuai standar operasional prosedur. Kata-kata kunci :         Kualitas, Pelayanan Publik, Tertib Administrasi, Desa Sungai Kunyit Dalam, Kabupaten Mempawah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA PUTRI DEWI SULIKAH NIM. E1012141049
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2217

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Permasalahan dalam hal implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan konsep teori dari Van Meter Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dalam menganalisa implementasi pajak sarang burung walet di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara sudah berjalan dengan baik namun masih ada kendala, yakni ukuran dan tujuan yang belum maksimal, sumberdaya yang masih kekurangan tenaga, implementor belum tegas menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak, sikap/kecenderungan para pelaksana menerima dan berusaha semaksimal mungkin agar implementasi kebijakan ini mampu untuk mencapai sasaran dan tujuan dari kebijakan. Komunikasi kurang dilaksanakan yaitu sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pajak sarang burung walet. Saran dari peneltian penulis adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagai implementor utama harus aktif dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan tegas terhadap sanksi yang telah ada untuk para masyarakat wajib pajak sarang burung walet yang tidak membayar pajak sarang burung walet.Kata-kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pajak Sarang Burung Walet.
PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI DESA SERANTAS KECAMATAN PULAU TIGA KABUPATEN NATUNA Eka Erawan E.21106012
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i2.161

Abstract

ThisarticletitledHead ofleadershipbehavior, whichintends to determinehow the behavior leader serantasvillageheadsandemployeesif it isas expected. Because thephenomenonisfoundrarely enteredthe villageheadofficesandemployeeswho come lateaccording tothe appointed hour.Aleadermustbe able tobean exampleorrole model forsubordinates. A leaderis afigurewith authority, responsible, creativeand has abroad knowledgeof theorganization/institutionhe heads. This research isdescriptivequalitativemethod. The research wasconductedat thedistricthead's officeserantasthreeislands. Thevillageheadserantasleadershipbehavioristhe village headinoneworkingweekof work, usuallyonly makestwoorthreedaysrestdoes notcome withouta clear explanation. Behaviorserantasvillageheadoffice employees, employeeswhoarrivelate in the morning, return homeearly, so the timeof service provided tothe community is relativelyshort. Authorrecommendsserantasvillageheadsandemployeescan changebehavior, especiallytofostergoodworking relationshipsandcommunicationis moreopento its employeesandimprovingemployeediscipline, village headsshouldbe firm withemployeeswholack discipline.Keywords: Behaviorleaders, builddiscipline,an examplerole model
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA PONTIANAK Nanda Muhammad Shauqie Al-Qadrie NIM. E01111055
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1075

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan (PBB P2) di Kota Pontianak. Permasalahan dalam hal implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Pontianak  yaitu realisasi penerimaan dari pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pontianak masih belum mencapai target yang telah di tetapkan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan (PBB P2) di Kota Pontianak. Jenis penellitian digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan konsep teori dari Edward III  yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam menganalisa impelementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Pontianak. Hasil penelitian implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada kendala, yakni komunikasi masih kurang dilaksanakan, yaitu sosialisasi kepada masyarakat secara langsung, kurangnya sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan, masih kurangnya sumber daya infrastruktur terutama sumber daya data mengenai data objek dan subjek pajak yang terkadang berbeda di lapangan dengan surat SPPT yang diterbitkan oleh DISPENDA Kota Pontianak. Serta belum maksimalnya dari segi pengawasan yang dilakukan Dinas yang terkait. Saran dari dari hasil penelitian penulis adalah DISPENDA Kota Pontianak sebagai aktor utama harus lebih aktif lagi dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan harus lebih aktif lagi dilaksanakan bukan sekedar SOP saja, sumber daya masih perlu di tinjau lagi sumber daya manusia di bidang pengawasan dan pendataan perlu di evaluasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik ,  sumber daya infrastruktur seperti harus memiliki aplikasi agar dapat menngolah data dengan baik. maupun sumber daya data harus terus di perbarui dan di lakukan verifikasi data di lapangan karena data di lapangan dapat berubah. Kata-kata kunci: Pajak PBB P2, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, struktur  Birokrasi
PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT EKA WIDYA NINGRUM WULANDARI NIM. E1012151049
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.1995

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi pada Pembinaan Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengidentifikasikan dan menemukan pemecahan permasalahan yang dihadapi, khususnya yang terkait bentuk pembinaan disiplin kerja ASN Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah masih ditemukan permasalahan terhadap ketaatan ASN terhadap disiplin waktu dan peningkatan etos kerja pegawai belum seluruhnya mampu menumbuhkan sikap optimis seperti mengembangkan semangat dalam diri, dan memelihara sikap optimis yang telah dipunyai, memotivasi diri untuk bekerja lebih maju.Dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat menumbuhkan dan meningkatkan semangat,  kesadaran dan wawasan ASN pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam mendorong etos kerja yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Kata-kata kunci    : Pembinaan,  ASN,  Satpol PP,  Provinsi,  Kalimantan, Barat.
PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUBU RAYA RULLY RAMANDA NIM. E21108135
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i2.704

Abstract

Untuk memberikan pemahaman terutama tentang pelayanan yang diberikan oleh petugas PDAM kepada pelanggan PDAM Kubu Raya yang telah menyampaikan pengaduan. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana metode penelitian ini akan memberikan dengan sistematis dan cermat. Hasil penelitian ini secara singkat  sebagai berikut : 1) Kehandalan petugas, 2) Respon petugas, 3) Kenyamanan pelanggan, 4) Perhatian petugas terhadap pelanggan yang melakukan pengaduan, dan 5) Fasilitas fisik kantor PDAM Kubu Raya.Kehandalan petugas dalam pelayanan pengaduan pelanggan di PDAM, respon petugas pada saat pelanggan datang melakukan pengaduan, kenyamanan pelanggan dalam melakukan aduan di Kantor PDAM , perhatian petugas terhadap pelanggan yang melakukan pengaduan, serta fasilitas fisik kantor PDAM Kubu Raya semuanya harus dalam koridor standarisasi pelayanan yang baik. Ini dimaksudkan agar terdapat sinergisitas antara pelaporan dan petugas serta instansi yang menaungi kegiatan tersebut yaitu PDAM Kabupaten Kubu Rayauntuk mencapai subuah sistem manajemen pelayanan yang seharusnya. Kata-kata Kunci : Kehandalan, Respon, Kenyamanan, Perhatian dan Fasilitas Fisik PDAM
PEMBANGUNAN OBJEK WISATA PULAU SAWI DI DESA SUNGAI TENGAR KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG SANNORI JUNIARTI OLA NIM. E01112055
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1737

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif, yaitu pra-lapangan, kegiatan lapangan dan analisis itensif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan objek wisata Pulau Sawi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa jalan untuk menuju lokasi Desa Sungai Tengar banyak mengalami kerusakan. Selain jalan banyak berlubang, juga ditambah menjadi parah ketika saat hujan tiba. Kemudian, beberapa fasilitas pelayanan di Pulau Sawi yang kurang perhatian dari pemerintah ataupun masyarakat dan pengunjung objek wisata Pulau Sawi. Terakhir, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang masih belum memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), sehingga untuk pengembangan, Dinas Pariwisata hanya mengacu pada Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2013 tentang Tupoksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat. Saran dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan Pulau Sawi dalam melihat tiga komponen utama yang saling bekerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat dan lingkungannya. Yakni, industri pariwisata, keseimbangan dalam membangun ekowisata dan motivasi pada masyarakat untuk kesadaran memelihara dan menjaga fasilitas yang ada di desa Sungai Tengar, Kecamatan Kendawangan. Kata-kata Kunci: Pembangunan, Objek Wisata, Pulau Sawi
TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK MOCHAMAD IQBAL FIRMANSYAH
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2669

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transparansi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Pontianak. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat merasa keterbukaan/transparan terkait waktu penyelesaian pelayanan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori transparansi pelayanan publik Ratminto dan Atik S. Winarsih (205: 209) dimana terdapat indikator yang terdiri dari : 1) Prosedur Pelayanan, kesimpulannya adalah bahwa prosedur yang diterapkan oleh pada masyarakat dianggap telah lebih baik dan cukup jelas. Karena masyarakat di arahkan oleh petugas pemberi layanan untuk mengurus dan menjalankan prosedur yang diberikan. Jadi masyarakat tidak perlu ke kantor dinas yang berkaitan dengan surat izin usahanya. 2) Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, kesimpulannya adalah disimpulkan bahwa dari proses pemberian informasi mengenai persyaratan teknis dan administrasi mengenai pelayanan surat izin usaha sudah berjalan dengan baik, berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan keseriusan pegawai dalam melayani masyarakat dengan pemberian informasi mengenai persyaratan teknis dan administrasi sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan banyaknya banner yang dipajang di ruangan kantor. 3) Rincian biaya pelayanan, kesimpulannya adalah mengenai pemberian informasi perician biaya pelayanan dapat dikatakan sangat baik dikarenakan kemudahan akses melalui aplikasi diwebsite dan playstore yang diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dalam merincikan biaya administratif yang mereka keluarkan untuk surat izin mendirikan bangunan (IMB). .....Kata kunci : Transparansi Pelayanan, Izin Mendirikan Bangunan, Kota Pontianak
EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PT. PELABUHAN KUALA MEMPAWAH KABUPATEN PONTIANAK Muhammad Alfaini E. 01109054
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.289

Abstract

Port Development Kuala Mempawah unfinished process may impact not established Pontianak Regency Regulation No. 5 of 2008 on the establishment of PT. Kuala Mempawah port. This study aims to find out information about the performance of the implementor and describe the factors that affect the implementation of law No. 5 of 2008 on the Establishment of PT. Kuala Mempawah-port Pontianak regency.In this study, the implementation of local regulations Pontianak District No. 5 of 2008 on the establishment of PT. Kuala Mempawah harbor seen from the construction and port activity. This study uses qualitative descriptive type of research is aimed at describing the classified objects studied by exploring the facts and data. The data collection instruments are researchers themselves, while the researchers used three tools, namely: observation, interviews and document / records. The results of the writing of this article is the performance of the implementor Kuala Mempawah port development is still relatively low. Development of implementation guidelines Port Kuala inconsistent because it is not equipped with a feasibility study and coordination between relevant agencies is still not optimal. Limited sources of funding, given the construction of the port of Kuala Mempawah a national port, it requires huge funding to make it happen. Advice from researchers as follows: should the parties regarding the conduct of port development Kuala Mempawah should conduct an evaluation of the development policy of the Port of Kuala Mempawah thoroughly, involving decision makers, both executive and legislative. Kuala Mempawah with establishment of the port should be done consistently. And must perform a feasibility study of the construction of the Port of Kuala.Keywords: Evaluation, Implementation and Performance
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK ANGGA SURIANTO PRAKOSO NIM. E21112033
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1463

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Kualitas Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Dalam Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika Pada Badan Narkotika Kota Pontianak. Berupa pelayanan informasi informasi yang diberikan oleh Badan Narkotika Kota Pontianak masih belum maksimal, sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat masih kurang, sehingga pelayanan informasi mengenai pencegahan, penyalahgunaan narkotika belum berjalan secara maksimal, kemampuan Sumber Daya Manusia di Badan Narkotika Kota Pontianak masih terbatas, hal ini dikarenakan sebagian besar petugas bukan dari spesialisasi pendidikan narkotika melainkan banyak dari kalangan sipil yang pengetahuan tentang narkotika masih terbatas serta kurangnya pendidikan kepada petugas mengenai spesialisasi tentang narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pelayanan Informasi dari Napitupulu yang meliputi 4 dimensi yaitu Realibility, Responsivitas, dan Emphaty. Hasil penelitian menunjukkan Realibility pelayanan informasi bidang pencegahan belum menunjukkan konsistensi dalam memberikan pelayanan, seperti pelayanan yang diberikan belum mengacu atau merujuk kepada Standar Opersional Prosedur (SOP), menggunakan pengukuran pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lambat dalam mengatasi kegagalan pelayanan informasi serta kemampuan  untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya dan akurat, responsiveness pelayanan informasi bidang pencegahan BNK Pontianak dapat dinilai masih rendah, karena aspek ketepatan dalam merespon keluhan masyarakat belum dilakukan dengan tepat. Di samping itu petugas BNK Pontianak belum sepenuhnya mampu mengenai kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan informasi mengenai narkoba sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi kalangan masyarakat, empaty pelayanan informasi bidang pencegahan BNK Pontianak, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini masih jauh dari harapan pada umumnya. Hal ini, menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman petugas terhadap informasi yang disampaikan, belum sepenuhnya memiliki keahlian-keahlian yang terkait dengan persoalan komunikasi, perspektif dan kepekaan dalam pemahaman sosio-emosional masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan Badan Narkotika Nasional dapat meningkatkan dalam memberikan pelayanan informasi mengenai penyalahgunaan dan penanggulangan narkotika di Kota Pontianak. Kata-kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Informasi, Narkotika Nasional

Page 30 of 132 | Total Record : 1314

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue