PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,314 Documents
<![CDATA[KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[MUHAMMAD YUSUF NIM. E21110018]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v5i1.1055
<![CDATA[Otonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung telah membawa pengaruh yang cukup luas pada tata kehidupan masyarakat khususnya di tingkat daerah.Kondisi ini tela memberikan suatu kesadaran baru bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk mengubah daerah yang dulu sentralis ke dalam otonomi daerah, dan daerah diberi kesempatan untuk mengatur daerahnya sendiri. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sudah cukup baik tapi belum optimal. Hal ini terlihat dari Kuantitas kerja pegawai Negeri Sipil Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Para pegawai negeri sipil pada Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pekerjaannya,telah bekerja dengan cukup disiplin dalam hal pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan instruksi yang diberikan. Dan dari segi kualitas pegawai dalam bekerja kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sudah cukup baik. Hal ini karena adanya penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan keterampilan, serta adanya pelatihan dan bimbingan teknis tentang tupoksi, hal ini dapat tercapai karena rata-rata pegawai telah berpengalaman. Kata-kata Kunci : Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERPARKIRAN DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[LAURENSIA DIANA A. LINGGIE NIM. E1012151038]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i3.1971
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika merupakan pelaksana kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak No 8 Tahun 2012. Pengelolaan parkir tepi jalan umum terdiri dari penetapan tempat parkir yang terdiri dari titik atau tempat parkir, dimana dalam penentuan titik atau tempat parkir tepi jalan umum, Tanda atau garis tempat parkir ini menjadi sangat penting dalam kegiatan perparkiran di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, dengan adanya pemasangan tersebut masyarakat dengan mudah mengetahui tempat parkir resmi. Terjadi ketimpangan antara isi kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan dan masih banyak terdapat juru-juru parkir liar dikarenakan oleh beberapa aspek yang mempengaruhi. Selain itu masih kurang sumberdaya sebagai pihak pelaksana kebijakan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai serta sikap dari pada implementor. Hal inilah yang menyebabkan kepuasan masyarakat masih terbilang rendah terhadap pelayan perparkiran di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar pengelolaan parkir tepi jalan umum harus ditangani secara lebih komprehensif perlu diadakan pembenahan parkir tidak resmi secara intensif sehingga pengelolaan parkir tepi jalan umum lebih optimal. Kata-kata kunci : Implementasi, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAMPING DESA DI KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA ]]>
<![CDATA[RAFIUDDIN NIM. E01108144]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v4i3.672
<![CDATA[Permasalahan yang terjadi pada pemerintahan desa di kabupaten Kayong Utara adalah masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mengakibatkan kualitas kerja sangat rendah seperti belum pahamnya pembuatan laporan, pembuatan agenda kerja, masih rendahnya tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Dengan masalah-masalah inilah pemerintah khususnya kepala daerah Kabupaten Kayong Utara mengeluarkan peraturan Bupati Kayong Utara no 9 tahun 2012 tentang pendamping desa. Penelitian ini mengkaji empat hal yang di ambil dari teori Giorge C Edward III ke empat hal tersebut terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yaitu : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukanbahwa dalam Implementasi Kebijakan Pendamping Desa, pelaksanaan komunikasi masih belum optimal hal ini bisa dilihat dari sosialisasi dan kejelasan informasi yang diberikan oleh kepala bidang pemerintahan Desa dan koordinator pendamping Desa kepada aparatur pemerintahan desa, sedangakan untuk sumber daya sangat kurang sekali, ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan dan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah, dan tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang juga membuat kebingungan dalam mengetahui peran dan posisi mereka dalam birokrasi, sehingga tidak tahu alur sistem kerja. Adapun saran-saran dalam implementasi kebijakan pendamping desa pelaksana kebijakan haruslah dilaksanakan secara rutin dan terus menerus secara optimal, harus memiliki kualitas suber daya manusia yang handal dan harus memiliki standar oprasional prosedur (SOP)Kata kunci : implementasi kebijakan pendamping desa]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[FRISCHA SANDOVA E21110117]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i4.1716
<![CDATA[Abstrak Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui hasil implementasi kebijakan pelaksanan program wajib belajar 9 tahun dan dampaknya terhadap keadaan SLTP di Kecamatan Ngabang, Ingin menjelaskan bentuk implementasi kebijakan di Kabupaten Landak dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, dan Ingin mengungkapkan kendala-kendala mayarakat di Keamatan Ngabang Kabupaten Landak dalam berimplementasi kebijakan pada pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Adapun aspek-aspek dalam penelitian ini sebagai berikut: 1), Berpartisipasi masyarakat di Kecamatan Ngabang dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun., 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Dengan alat penelitian yang berupa pedoman observasi, wawancara serta dokumentasi.Hasil penelitian didapat bahwa partisipasi orang tua siswa/siswi SLTP Negeri di Kecamatan Ngabang, dalam rangka membantu menyelenggarakan program pengembangan pendidikan di sekolah melalui Program Wajib Belajar, tergolong maih rendah. Partisipasi orang tua siswa/siswi mencakup partisipasi dalam menentukan dan mengawasi kebijakan dan rencana program pengembangan pendidikan di sekolah, merencanakan kegiatan kelas bermuatan lokal (ekstrakurikuler), mengawasi mutu sekolah, pengambilan keputusan dan mengevaluasi. Rendahnya partisipasi orang tua siswa/siswi, disebabkan kegiatan komunikasi yang dilakukan sekolah terhadap orang tua siswa/siswi, kurang diarahkan pada sosialisasi mengenai Program Wajib BelajarKata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Wajib Belajar 9 Tahun, Partisipasi Masyarakat]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI DESA BATI KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[SESILIA SUSI SUSANTI NIM. E1012151069]]>;
<![CDATA[Lina Sunyata *]]>;
<![CDATA[Ira Patriani *]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v8i4.2518
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di desa bati kecamatan seberuang kabupaten kapuas hulu. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih banyaknya anak putus sekolah di desa bati yakni sekitar 50 % dan masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidika serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan. Teori yang digunakan adalah teori smith, dimana ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: a) kebijakan yang diidealkan; b) kelompok sasaran; c) badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab; d) unsur-unsur lingkungan. Paradigma kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan wajib belajar 9 tahun di desa bati kecamatan seberuang kabupaten kapuas hulu adalah: a) kebijakan yang diidealkan berupa kurang optimalnya perealisasian kebijakan berdasarkan aturan yang berlaku; b) kelompok sasaran berupa tangapan kelompok sasaran yang masih kurang mendukung; c) badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab yang belum pernah melakukasosialisasi kebijakan; d) unsur-unsur lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi pemeruintah kabupaten kapuas hulu agar lebih meningkatkam adanya motivasi bagi sasaran program, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana atau prasarana, dan melakukan sosialisai dalam implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun sehingga permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cepat.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun, Faktor-Faktor ABSTRACT The aim of this study is to provide an understanding of the factors that have led to the lack of success of the implementation of the 9-year compulsory education policy in Bati village of Seberuang Sub-district of Kapuas hulu Regency. The problem in this study is that there are still many school dropouts in Bati village, which is around 50% and there are still people who are less concerned about education and low community participation in policy implementation. The theory used is the Smith theory, where there are four factors that influence policy implementation, namely: a) idealized policy; b) target group; c) responsible implementing agencies; d) environmental elements. The qualitative paradigma with the type of descriptive research is the approach used to conduct this research. The results pf this study show that the factors that influence the 9-year compulsorry education policy in the Bati village of Seberuang Sub-district of Kapuas Hulu Regency are: a) the idealized policy is in the form of low realization of the policy based on the applicable rules; b) the target group is in the form of the response that is still less supportive; c) responsible implementing agencies that have never disseminated the policy; d) environmental elements that have not fully supported the policy. Suggestions related to the results of this study are as follows: it is expected that the Kapuas Hulu district government to increase motivation for program targets, improve the quality and quantity of facilities or infrastructure, and conduct socialization in the implementation of the 9-year compulsory education policy so that the problem can be resolved quickly.Keywords: Implementation, 9-Year Compulsory Education Policy, Factors]]>
<![CDATA[MENINGKATKAN KAPASITAS PELAKSANA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Syarif Imron Rosadi E.21111117]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v3i1.279
<![CDATA[This thesis is intended to determine policy implementation tasks Civil Service Police Unit in the province of West Kalimantan Regional Enforcement. The problem in this study is still a lot of West Kalimantan Provincial Regulation that can not be optimally upheld by the Civil Service Police Unit of West Kalimantan Province is one of the Regional Regulation No. 8 of 2010 on Local Taxes particularly with regard to enrollment / registration and reporting the number of motor vehicles police outside the entrance to the West Kalimantan West Kalimantan. The purpose of this study was ( 1 ) to determine policy implementation tasks Civil Service Police Unit in the province of West Kalimantan Regional Regulation enforcement and ( 2 ) to mengetahuifaktor - limiting factor in the implementation of the policy. The method used in this research is descriptive qualitative analysis. The results showed that the factor Resources Civil Service Police Unit of West Kalimantan Province is still lacking, especially Human Resources both in quality and quantity. Communication in terms of coordination between the Civil Service Police Unit of West Kalimantan province with relevant agencies still need to be improved. Disposition of leadership in terms of commitment is still lacking to implement the task of implementing policy enforcement Regional Regulation. Piling Bureaucracy Civil Service Police Unit of West Kalimantan Province is quite efficient, but in the bureaucratic structure kinenrja mendokrak Civil Service Police Unit has not been Standard Operating Procedure Regional Enforcement. In writing this essay suggested to improve the Human Resources Civil Service Police Unit in West Kalimantan Province in particular the Human Resources both in quality and quantity through technical assistance and training and education to improve the knowledge of each apparatus so as to solve the problems in the implementation of the task, especially in enforcing regulations area, improving communication and coordination with agencies / institutions to implement the Regional Enforcement, the need for a firm commitment from the leadership to implement the Regional Enforcement and create Standard Operating Procedure (SOP) regional Enforcement.Keywords : Implementation Perda, Main Task, Enforcement Perda.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[NUR KHASANAH NIM. E01112102]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1445
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Kubu Raya terutama pada daerah Kecamatan Sungai Raya. Teori yang digunakan teori Charles O. Jones yang memiliki tiga proses implementasi yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Setelah melakukan penelitian bahwa Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya telah melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan Peraturan Bupati (PerBup) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penanganan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan telah menyediakan sarana dan prasarana dan dalam kondisi yang layak. Selain itu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat diketahui kebijakan tentang pengelolaan sampah, penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan sejauh ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Kata-kata Kunci: implementasi, pengelolaan, sampah]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 DI DESA KAMPET KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[SISKALIA AMINATA NIM. E011141023]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i4.2223
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses pengelolaan alokasi dana desa tahun 2017 menemukan pemecahan permasalahan yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan di Desa Kampet Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak. Permasalahan mengenai pengelolaan ADD di desa kampet dinilai cukup menarik pelaksanaan pengelolaan anggaran ADD kurang maksimal oleh pemerintah desa.Penelitaian dillakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu guna untuk mengambarkan suatu fenomena sosial yang terkait dengan Pengelolaan ADD. Hasil dari penelitian ini adalah dalam perencanaan desa sudah dikatakan baik, pemerintah desa sudah melaksanakan kegiatan musrenbang tingkat desa, dalam pengorganisasian kepala desa menempatkan aparatur desa sesuai bidangnya, dalam pelaksanaan pembagian kerja sudah dianggap baik karena sesuai kemampuan, dalam pengawasan BPD melakukan pemantauan langsung pada setiap kegiatan atau program yang dilaksanakan. Kata-kata kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, pelaksanaan]]>
<![CDATA[PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI DI WILAYAH KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Nur Aditya E.01107014]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v2i2.167
<![CDATA[The background of this article would like to know the distribution of non-subsidized fuel oil in the city of Pontianak for local government service vehicles are still served in buying subsidized fuel. Formulation of the research problem is “How distribution of non-subsidized fuel for official vehicles in particular local government area of ??Pontianak city”. As for which is the goal of this study was to examine government policy to communicate the distribution, provision of resources, provide disposition and bureaucratic distribution of non-subsidized fuel at filling stations for vehicle local government offices in the city of Pontianak. Research methods here the authors use descriptive research and data collection techniques used in this study is the observation technique, interview, documentation, while the data analysis techniques the author uses descriptive qualitative technique in which data have been collected processed and analyzed qualitatively.From the analysis of the data showed that distribution of fuel subsidies in non Pontianak by the pump to the vehicle owned by the Government Office of West Kalimantan Province is still not optimal, because it is still only found a few gas stations that serve the Department charge a premium vehicle. West Kalimantan Provincial Government regulations that have been issued, by most employees are not adhered to even in the vehicle sticker bearing the ban on using premium. Parties own retail outlets still serve the Department vehicle. Therefore need to be analyzed in depth about how the government of West Kalimantan Province communicate these rules so that the gas stations and employees who use official vehicles comply with the rules that have been ditetapan, the government should also provide the human resources field, who helped oversee the distribution of non-subsidized fuel for the right target and crack down on unscrupulous employees and serving the retail outlets using the Office of premium vehicles, the government must also consider the disposition of the issued and clarify the bureaucratic system run. This thesis is intended to provide an overview of West Kalimantan Provincial Government Policies in Distribution of Fuel Subsidies in the Regional Non Pontianak. Keywords: Distribution, Non Fuel Subsidy, Sticker, Disposition, Openness Bureaucracy]]>
<![CDATA[PENGARUH SUMBER DAYA DAN DISPOSISI TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[EMIY DWI HADISTIA NIM. E01112069]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v5i2.1087
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Penelitian ini didasarkan atas permasalahan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang belum berhasil, yaitu masih banyak masyarakat Kota Pontianak yang tidak memiliki akta kelahiran.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan melalui uji korelasi ganda dan regresi ganda dengan menggunakan sampel jenuh yaitu sebanyak 22 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Penggunaan metode kuantitatif dalam penelitian ini dikarenakan penulis berusaha mengukur pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran dengan jenis penelitian asosiatif/hubungan kausal. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi ganda bahwa sumber daya dan disposisi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sebesar 0,527 dan taraf signifikansi 0,005. Hasil dari perhitungan koefisien determinasi diketahui bahwa pengaruh sumber daya dan disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yaitu sebesar 27,7% sedangkan sisanya 72,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dalam implementasi kebijakan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak peneliti menyarankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dapat terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mempertahan disposisi yang baik didalam memberikan pelayanan pembuatan akta kelahiran. Kata-kata Kunci :, Implementasi, Kebijakan Pembuatan Akta Kelahiran, Sumber Daya, Disposisi]]>
