cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 37   38   39   40   41 
DESTINATION DEVELOPMENT STRATEGY POTENTIAL PANCUR AJI BY THE DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM SANGGAU Apdensy E.01104067, Yesaya Risky
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.236

Abstract

The results of the study indicated that tourism strategy from Culture and Tourism Sanggau District develop the potential of attraction development strategy and then create programs that summarize the development of strategies that have been established in order to focus its activities in the development of tourism attractions Pancur Aji . The tourism development programs namely Sanggau City tourism destination development programs, tourism marketing program development, program development partnerships, program development manager of tourism resources, and program development and appreciation of community participation. Keywords: Development of destinations and attractions, Quality Improvment and Promotion of Tourism
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG Studi Kasus Pada Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Sintang NIM. E21112021, YOTI MEYSELA HARYANI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1253

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Permasalahan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga kebijakan tersebut dalam pengimplementasiannya masih belum optimal. Seperti kebiasaan petani dan perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran hutan/lahan dalam membuka lahan disamping biayanya murah dan menghemat tenaga juga lebih cepat yang tidak memakan waktu terlalu banyak; standar dan tujuan kebijakan terkait pengendalian kebakaran hutan/lahan masih belum optimal, masih terdapat pihak yang membakar hutan/lahan dalam membuka lahan pertanian dan perkebunan; belum optimalnya partisipasi dari masyarakat (petani dan perusahaan) dalam mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilihat dari pengkoordinasian kerjasama antara masyarakat dan implementor; ketersediaan sumber daya belum mencukupi dimana sumber daya manusia masih minim dan sarana prasarana pemadaman belum memadai; akses jalan yang  belum memadai; penegakan hukum masih belum tegas, karena tidak dapat mencipatakan efek jera bagi pelaku pembakaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap pelaksana (disposisi), dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih belum dapat membebaskan Kabupaten Sintang dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, dalam hal ini implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keenam variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, namun juga diperlukan peran dan dukungan dari masyarakat yang turut mendukung untuk menyukseskan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Kata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA TAHUN 2016 NIM. E1012141025, DESY FITRIA SARI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2149

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan. Permasalahan yang ditemui yaitu masih banyak usaha rumah kost yang tidak memiliki izin di Kecamatan Pontianak Tenggara, lemahnya pelaksanaan dan penertiban terhadap pemilik usaha rumah kost yang tidak memiliki izin usaha, dan Kurangnya kesadaran pemilik usaha rumah kost di Kecamatan Pontianak Tenggara untuk mendaftarkan perizinan tempat usaha rumah kostnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu eksploratif dan menggunakan metode penelitian kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian yaitu pemilik usaha rumah kost belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, sikap masyarakat yang mau menerima dengan adanya kebijakan tersebut tetapi tidak melaksanakan apa yang telah di atur, komunikasi yang dilakukan antar pihak Penyelenggara Perizinan, Pengawasan dan Penertiban kurang merata dilakukan dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang sangat berpengaruh karena banyaknya hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan perizinan usaha rumah kost tersebut. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah: (1) para pelaksana kebijakan mampu melaksanakan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan itu sendiri; (2) perlunya dukungan antar pihak dalam pelaksanaan kebijakan serta tindakan yang tanggap dari pihak kecamatan, kelurahan dan dibantu satpol pp agar pemilik usaha melakukan perizinan usaha rumah kostnya; (3) diperlukan komunikasi para pelaksana yang bersifat top-down, serta dikembangkan lagi kegiatan sosialisasinya; dan (4) perlunya pertimbangan yang adil, tegas serta kerjasama yang baik dari pemerintah pusat, daerah maupun kecamatan, untuk para pemilik usaha rumah kost dalam perizinan usahanya.Kata-kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Izin Usaha Rumah Kost.
PENGAWASAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA PONTIANAK Hikmah E.01108077, Syarifah Nurul
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i1.116

Abstract

Research on the supervision of parking charges in the town of Pontianak case study in the city of Pontianak Dipenda aims to identify and describe the implementation of the direct and indirect supervision by the Revenue of Pontianak on parking fees. The method used in this research is descriptive, where this type of study is intended to describe or depict the state of the object of research is happening at the present time based on the facts that appear or as they are. Based on the interview, indicated that the city government through the Revenue quite serious in order to supervise the collection of parking fees in the city of Pontianak. Based on the information submitted by the legislative party, shows that there is a difference between kenterangan submitted by the Revenue to the legislative Pontianak. Based on the interview with the Head of Revenue Determination of Pontianak, the information obtained from the monitoring that is done, is through control functions parking levy revenue report, for the year ideally potential park levy in Pontianak was Rp 5 billion more. Thus it can be said that the addition of a significant levy will be obtained if the additions are from compulsory levies individual carrying on business activities or compulsory levy the parking lot. Keywords: Supervision of direct and supervision of indirect. 
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN STUDI DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA NIM. E21111036, YAYUK SRI WAHYUNI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.995

Abstract

Perda No 5 tahun 2004 Tentang Pemberian Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat menjadi KIPEM mewajibkan seluruh penduduk musiman memiliki KIPEM. Akan tetapi, menurut data yang diperoleh oleh penulis masih banyak penduduk musiman yang belum memiliki KIPEM. Hal ini menunjukkan adanya hambatan-hambatan dalam proses implementasi KIPEM, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait guna mendapatkan informasi yang jelas mengenai implementasi kebijakan KIPEM. Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskrifsikan dan menganalisis bagaimana evaluasi proses implementasi kebijakan KIPEM di Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara. Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  deskriftif kualitatif. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lebih memfokuskan pada tipe penelitian proses. Indikator yang sesuai dengan teori Langbein (Widodo, 2007:116 118) yang mengacu pada empat indikator. (1). Fasilitas, sumberdaya digunakan dalam kebijakan,  (2). Prosedur pelaksanaan petunjuk, (3). Derajat manfaat kebijakan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan  KIPEM belum berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, yakni masih terdapat 93 % penduduk pendatang yang bermukim di wilayah Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara yang belum memiliki KIPEM. Kebanyakan penduduk pendatang  yang bertempat tinggal di kost atau rumah kontrakan tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) penampung  dimana tempat kost atau rumah kontrakan mereka berada. Pemberlakuan sanksi yang kurang tegas dari pemerintah setempat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penduduk pendatang  masih banyak yang belum memiliki KIPEM. Diharapkan kepada seluruh pemilik kost atau rumah kontrakan agar menyediakan kelengkapan persyaratan pembuatan KIPEM, khususnya Kartu Keluarga (KK) penampung sebagai salah satu syarat pembuatan KIPEM atau RT setempat untuk dapat mengupayakan seluruh penduduk musiman yang tinggal diwilayahnya agar dapat membuat KIPEM. Kata-kata Kunci: Evaluasi Implementasi, KIPEM.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KELURAHAN SUNGAI BELIUNG KECAMATAN PONTIANAK BARAT NIM. E01109080, ALFIANSYAH MUSLIM
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i2.1894

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan Surat keterangan Kependudukan (KK dan KTP) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis keandalan (Realibility), kesanggupan (Responsiveness), dan perhatian (Emphaty) petugas pelayanan Surat Keterangan Kependudukan (KK dan KTP) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di Kelurahan Sungai Beliung  Kecamatan Pontianak Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Realibility atau kemampuan dan keandalan menyediakan pelayanan terlihat belum terparcaya. dan munculnya diskriminasi dalam pelayanan, sehingga masyarakat yang dilayani timbulnya respon kurang percaya; 2) Responsiveness atau kesanggupan membantu dan menyediakan pelayanan yang dilakukan petugas dapat dinilai kurang cepat, tepat serta tanggap; 3) Empaty petugas dalam memberikan pelayanan kurang memiliki sikap tegas yang penuh perhatian terhadap masyarakat, seperti kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan masyarakat Berdasarkan simpulan tersebut, dalam penelitian ini dapat disarankan kepada  petugas Kelurahan  Sungai Beliung  sebagai berikut: untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Reliability, responsiveness dan emphaty  perlu dilakukan pelayanan dengan cara yang sama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan, tanpa melakukan kesalahan setiap kali. Menyediakan pelayanan secara cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen dan harus memiliki sikap yang penuh perhatian dan membantu pelanggan dengan proses kerja yang cepat dan semua ini, harus dimunculkan memahami isi hati dan harapan masyarakat. Kata-kata kunci: Kualitas, Pelayanan, Pubik, Kependudukan.
IMPLEMENTASI SISTEM COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) DALAM SISTEM PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIM. E01111005, DUAN YANDONO
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i2.606

Abstract

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah adanya ketidaknyamanan bagi peserta tes calon pegawai negeri sipil karena kurang mengerti akan teknologi, sehingga berdampak pada kegagalan saat pendaftaran, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan simulasi sistem CAT sumber daya manusia yang masih kurang dalam melaksanakan sistem pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah perlunya memberikan sosialiasi terhadap peserta calon pegawai negeri sipil mengenai teknologi informasi dan mengkaji kebijakan yang akan dilaksanakan agar pelaksanaannya berhasil dilapangan. Teori yang digunakan adalah penilitian eksploratif,  Metode eksploratif digunakan karena peneliti ingin menggali atau mencari secara mendalam hal-hal yang baru dalam Implementasi Sistem Computer Assisted Test (CAT) Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat . Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan yang tidak terlaksana dengan baik di lapangan, kemudian sumber daya manusia dan financial menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan, selain itu karateristik organisasi badan pelaksana seperti disiplin, tanggungjawab organisasi badan pelaksana dan ketegasan organisasi badan pelaksana menjadi pendorong para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang lebih baik, selanjutnya komunikasi antar organisasi terjalin baik dengan adanya kerjasama antar organisasi pendidikan dan pemerintah, dan  sikap para badan pelaksana seperti akuntabilitas, efektivitas, transparansi, dan responsive memberikan dampak positif bagi kinerja pelaksana kebijakan yang dijalankan serta lingkungan sosial yang terdiri dari peserta calon pegawai negeri sipil yang beberapa belum mengerti akan teknologi informasi.Kata-kata Kunci :Implementasi, Sistem, Computer Assisted Test, Calon Pegawai Negeri Sipil.     
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN MEMBAWA KENDARAAN BERMOTOR PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI SMP NEGERI 10 KOTA PONTIANAK NIM: E1011131006, CITRA MUHARDIKA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1632

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Larangan Membawa Kendaraan Bermotor Pada Anak Di Bawah Umur Di SMP Negeri 10 Kota Pontianak yang merujuk pada Peraturan Walikota nomor 36 tahun 2013 pasal 1 ayat 32. Fenomena yang terjadi yaitu masih ada siswa-siswi di SMP Negeri 10 Kota Pontianak yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh informasi melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan larangan membawa kendaraan bermotor pada anak di bawah umur di SMP Negeri 10 Kota Pontianak belum berhasil, dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan yang telah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, faktor sumberdaya yang belum mencukupi, faktor karakteristik agen pelaksana yang belum cukup baik, faktor sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana dengan tingkat pemahaman yang masih kurang, faktor komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang belum maksimal dan faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang bertolak belakang dengan tujuan dari kebijakan yang akan diimplementasikan. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, seperti kurangnya sarana transportasi umum, kurangnya pemahaman orangtua murid dan murid tentang bahaya membawa kendaraan bermotor ke jalan raya oleh anak di bawah umur. Saran bagi Dinas Perhubungan seharusnya meningkatkan pengawasan terhadap jalannya kebijakan tersebut sehingga masyarakat lebih sadar akan keselamatan berkendara.Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengendara Motor, Di Bawah Umur
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN KEPADA IBU HAMIL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU PADA TAHUN 2017 NIM. E1012151005, NADILA RIZKY HARDIYANTI; *, Elyta; *, Rulida Yuniarsih
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2490

Abstract

Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kualitas Pelayanan Kepada Ibu Hamil di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau Pada Tahun 2017 dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Rumusan permasalahan ini adalah Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan kepada ibu hamil dirumah sakit umum daerah Kabupaten Sekadau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah teori pelayanan menurut Ratminto dan Winarsih yaitu: kelengkapan sarana dan prasarana, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau belum optimal dikarenakan pelayanan terhadap ibu hamil yang belum sesuai standar, ketetapan waktu pelayanan dan sarana yang masih kurang sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Berdasarkan hasil dari penelitian maka saran untuk penelitian ini adalah sarana dan prasarana yang belum lengkap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau sebaiknya dilengkapi agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal lagi dan memberikan pelayanan dengan sopan dan ramah kepada pasien. Selain itu sebaiknya pihak rumah sakit juga menyediakan tim pengawas guna mengawasi para petugas kesehatan agar lebih disiplin dalam bekerja.Kata Kunci :Kualitas, Pelayanan Kesehatan ABSTRACT This study aimed to describe and analyze the Quality of Services to Pregnant Women in General Hospital (RSUD) of Sekadau district in 2017. As well as to find out the constraints experienced in providing helath service to pregnant women. The formulation of this problem is the completeness of facilities and infrastructure, discipline, courtesy and friendliness to pregnant women in the Sekadau district general hospital. The research method used was a qualitative method with the type of descriptive research. The theory used as an analysis tool was service theory according to Ratminto and Winarsih, such as the completeness of facilities and infrastructure, discipline, courtesy and friendliness. The results show that the quality of medical personnel services at the Sekadau District General Hospital was not optimal due to services that were not in accordance with standars. Additionally, the timeliness of services and facilities were still lacking so that it needed to get the attention from the government. Based on the results of the study, the suggestions generated from this research are the incomplete facilities and infrastructure in Sekadau District Hospital should be addressed in order to be able to provide more maximum health services and provide services politely and friendly to patients. In addition, the hospital should also provide a supervisory team to supervise health workers to be more disciplined in working.Keywords : Quality, Health Service
PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM MENINGKATKAN KESERTAAN PRIA BER-KB DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA E.21111094, Erwindi
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.252

Abstract

The problem in this study is the absence of good cooperation between extension workers family planning officer with the public, especially with men / husbands . Another problem is the lack of clear division of tasks in the implementation of family planning programs Men . The low power communication skills at field level implementers ( Extension Family Planning ) in providing information about family planning issues man . Furthermore, the lack of certainty in the form of the organization implementing the Village level Pontianak Pacific Islands Southeast District of the Army that handles planning programs , because of the lack of adequate political support . From the results of the study found that vertical coordination in the implementation of family planning male participants in the Village of the Pacific Islands to improve the planning participants Army men are still low . This is partly influenced by the decentralization policy which resulted in the BKKBN vertical coordination is not optimal because the leader comes from outside the BKKBN BKKBN . BKKBN internal conditions that still need to be addressed after the change of leadership also resulted in horizontal co-ordination with various agencies less attention . Currently coordination meeting with related elements such as scholars , public figures , and related agencies together to discuss about the operation of the family planning program had not been done . The factors that are impediments to keikutan involving the KB for men include low awareness pengetahunan and men , economic factors , the lack of support for his wife , family planning supply factors , output services ( access , quality of service , image ) , the limited choice for men kontarsepsi , belief that family planning is religiously prohibited , as well as less than optimal role of government in promoting and facilitating KB KB man man . Responding to the suggestion that there is a phenomenon which recommended , among others : 1 ) The Government in the District of East Pontianak , particularly in the Pacific Islands Village is expected to continue to increase vertical and horizontal coordination in order to increase the ranks of men planning participants . This can be done by improving employee performance BKKBN and enhance cooperation with relevant agencies , including the ranks of employees in the Village of the Pacific Islands in conducting family planning counseling men . 2 ) governments and citizens in the Village of the Pacific Islands are expected to cooperate in overcoming various obstacles in keikutan involving the family planning for men . This can be done by increasing awareness of the spread of true information about KB men that the men are interested in family planning . The government is also advised to increase access to family planning services in the Village of Bangka Belitung man that guy needs family planning acceptors in the region can be met. Keywords : Coordination , Participation , Husbands KB

Page 39 of 132 | Total Record : 1314

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue