PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,314 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUNGAI RAYA ]]>
<![CDATA[A M I NIM. E21108007]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i2.1541
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Bupati No 31 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Sungai Raya, dianalisis menggunakan teori Charles O. Jones yaitu pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Pengorganisasian; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya selaku pelaksana kebijakan mengalami kekurangan sumber daya peralatan 2) Interpretasi; implementor sudah mensosialisaikan Peraturan Bupati No.31 tahun 2014 namun masih kurangnya dukungan masyarakat. 3) Aplikasi; belum dilaksanakan sanksi . Saran: pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kubu Raya menambah armada pengangkut, meningkatkan sosialisasi dan melaksanakan sanksi.Sehingga tujuan dari Peraturan Bupati no.31 tahun 2014 dapat tercapai. Kata-kata Kunci: Implementasi Kebijakan , Peraturan Bupati No.31 tahun 2014]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN DI KELURAHAN KOTA BARU KECAMATAN PONTIANAK SELATAN ]]>
<![CDATA[EGI SUGITO NIM. E1012161147]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v8i1.2346
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Penduduk Musiman di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016. Permasalahan dalam Impelemntasi Kebijkan KIPEM ini adalah masih ada penduduk musiman di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan yang belum membuat KIPEM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh informasi melalui teknik wawancara, obserevasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Kipem di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan adalah: a) pola interaksi yang belum ideal kepada kelompok sasaran sehingga masih ada yang belum melaksanakan kebijakan KIPEM; b) kelompok sasaran, sanksi yang masih kurang tegas kepada penduduk musiman sehingga masih banyak yang belum membuat KIPEM; c) organisasi pelaksana, pihak pelaksana kurang melakukan tindakan-tindakan nyata terhadap tercapainya tujuan kebijakan; d) faktor lingkungan, perilaku atau kebiasaan yang kurang baik penduduk musiman untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Adapun Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah harapan bagi pemerintah daerah Kota Pontianak agar lebih merumuskan kebijakan yang di idealkan, menegaskan sanksi kepada penduduk musiman yang tidak memiiki KIPEM, Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).]]>
<![CDATA[PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA RASAU JAYA 1 ]]>
<![CDATA[Bambang Suko Winarno E.21108130]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v2i3.216
<![CDATA[The research initial problem in the rural of Rasau Jaya 1 that occurs is the issue of rural irrigation, construction of roads and markets rural. This article is intended to provide an understanding of the decision making process by Rural Discussion Forum Board in the income and Budget rural. The issues raised in the rural of Rasau Jaya 1 which is still less absorption aspirations of the people in the rural that physical development is not in accordance with the aspirations of the people submit through musrenbangdes. In this study the authors used qualitative methods to answer the research results and also conduct interviews from various sources in accordance with the predetermined subject, such as : Chairman BPD Rural of Rasau Jaya 1 , Head Rural , Rural and Community Leaders Rasau Jaya 1 in order to obtain data for the author.The results of this study , the authors found the lack Village Consultative Body in facilitating the aspirations of rural communities to develop rules mainly Budget Shopping Village , resulting in the implementation of the physical construction of the village is not in accordance with what the public wants. Recommendations from the research that has been conducted by the author , namely the need for regular meetings held by the Consultative Board to the village and village community to the presence of harmony to the physical development of the village in accordance with the aspirations which has been submitted , as well as in decision-making should be done by consensus to consensus and is not based on personal and group interests . Keyword : Decision Making, Rural Regulation, Rural Physical Development]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS ]]>
<![CDATA[MULYADI NIM. E21110005]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v5i3.1199
<![CDATA[Dalam penelitian ini mengenai keikutsertaan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB adalah dominan dari kaum wanita, sedangkan kaum Pria masih banyak yang merasa enggan untuk menjadi peserta KB. Sementara kesuksesan pelaksanaan program KB tersebut adalah menjadi tanggung jawab bersama baik Pria maupun Wanita. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis program KB (PUS) pria di Kecamatan Tebas.Permasalahan penilitian ini adalah apa penyebab belum berhasilnya proses implementasi program keluarga berencana KB (PUS) pria di Kecamatan Tebas. Teori yang digunakan adalah Jones (2006;46 ) menyatakan proses implementasi dapat mengopersikan sebuah program dengan tiga kegiatan sebagai pilarnya antara lain, pengorganisasian, interpretasi, aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses implementasi program nasional Keluarga Berencana (KB) selama ini belum dapat dimanfaatkan untuk kemudahan pemberian pelayanan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) pria selaku aseptor KB secara multiguna. Hal tersebut terlihat secara kelembagaan bahwa sering terjadinya perubahan kebijakan program dalam kaitannya dengan pergantian rezim. Di samping itu belum semua PUS pria memahami sepenuhnya dari manfaat alat kontrasepsi. Hal tersebut dilihat dari tingkat pengetahuan, sikap serta kebutuhan yang diinginkan oleh para akseptor KB pria berbeda-beda dan tergolong relatif masih rendah. Kata-kata kunci: Implementasi, Keluarga Berencana, Pasangan Usia Subur Pria.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR PANAS SIPANT LOTUP DI DESA SAPE KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU ]]>
<![CDATA[ELDIDIUS DENDI MULYA NIM. E1012131004]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v7i3.2118
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengembangan dan implementasi strategi pengembangan yang teridentifikasi yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau yang terdiri dari beberapa dimensi-dimensi, yakni Tujuan, Kebijakan dan Program yang akan menghasilkan suatu strategi dari beberapa definisi strategi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen laporan, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, tulisan serta hasil penelitian mengenai Strategi Pengembangan Obyek Wisata.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau adalah Strategi sebagai Rencana. Adapun beberapa implementasi strategi pengembangan yang teridentifikasi yang dilakukan yakni, (1) Pengembangan yang dilakukan harus terfokus pada satu titik, (2) Keterlibatan semua elemen-elemen yang terkait, (3) Mengidentifikasi secara menyeluruh terhadap obyek yang aka n dikembangkan, (4) Melakukan pelatihan-pelatihan baik pemandu wisata, pelaku wisata dan pengelola wisata, (5) Koordinasi yang terus dilakukan kepada pemerintah dan warga sekitar kawasan obyek wisata. Kata-kata Kunci : Potensi, Strategi Pengembangan, Objek Wisata]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2010 BAB III TENTANG TERTIB KEBERSIHAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA ]]>
<![CDATA[NIM. E102131087, RISTIANTO PADILAH]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i1.1910
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Bab III Tentang Tertib Kebersihan Di Kecamatan Pontianak Tenggara.. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai/parit atau menumpuk sampah dipinggir jalan/tanah kosong dan masih banyaknya warga yang menumpuk dan membakar sampah ditepi jalan. Penelitian ini menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier ( 1983: 35) .Teori Mazmanian dan Sabatier sesuai dengan kebijakaan penanganan permasalahan sampah di Kecamatan Pontianak Tenggara dimana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan tersebut. Hasil penelitian terkait dengan aspek-aspek penelitian sebagai berikut : a). karakteristik masalah menunjukkan bahwa warga mengeluhkan letak TPS yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga mereka memilih menumpuk sampah di lahan kosong untuk kemudian dibakar, selain itu masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku bangsa dan tingkat pendidikan, dengan beragam suku bangsa dan tingkat pendidikan masyarakat maka pemahaman kebijakan pemerintah Kota Pontianak dalam penanganan sampah juga akan berbeda. B). Karakteristik kebijakan menunjukkan bahwa isi kebijakan penanganan sampah sudah cukup jelas dan memiliki dukungan teoritis yang kuat. Sehingga selanjutnya apakah warga mematuhi perda kebijakan penanganan sampah ini atau tidak, kembali kepada invidu masing-masing warga. c). Lingkungan kebijakan menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara cukup kondusif dengan beragam etnis dan budaya karena banyaknya mahasiswa dari luar daerah yang tinggal di wilayah kecamatan Pontianak Tenggara, mengenai kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara sudah cukup baik, rata-rata termasuk dalam kelas menengah, sedangkan mengenai kemajuan teknologi masyarakat kecamatan Pontianak Tenggara sudah termasuk maju dalam hal teknologi, hal ini didukung dengan adanya beberapa perguruan tinggi yang berdiri di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.Namun sebagian warga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan dalam Perda No. 1 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum khusunya mengenai tertib kebersihan. Hal ini terbukti dengan masih adanya warga yang membuang sampah di pinggir jalan, menumpuk dan membakar sampah di lahan kosong, membuang sampah di TPS namun di luar container dan di luar waktu yang ditentukan. Saran peneliti yaitu pihak Kecamatan Pontianak Tenggara bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak semestinya menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS) yang memadai dan terus mensosialisasikan tentang kebijakan penanganan sampah pada masyarakat. Kata-kata kunci : Implemenntasi Kebijakan, Permasalahan Sampah, Ketertiban Umum]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TEMPAT USAHA PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NIM. E21109022, HERUNIZAL]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v4i2.648
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisi  Pelayanan Perizinan Tempat Usaha Pada Pasar tradisonal  dan harapan dapat memberikan pelayanan yang sangat mudah dan adil bagi para pedagang, mengingat bahwa dalam pelayanan tersebut terdiri dari berbagai golongan serta adanya waktu yang sangat terbatas,  mengingat para pedagang dalam pemgurusan punya waktu sangat terbatas karena waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan tidak dapat  dipastikan kapan mempunyai peluang waktu yang tepat, mengingat waktu yang tersedia tergantung iven dari pelanggan yang dating disisi lain orietaasi para pedagang yaitu mencari keuntungan, Sementara dalam pelayanan tersebut harus dapat disesuaikan dengan kondisi para pedagang. karena sebuah pelayanan yang baik dimiliki oleh lembaga akan menjadi kelancaran dalam proses administrasi dan tidak lepas adanya proses pelayanan. Berdasarkan atas wawancara dan obesrvasi bahwa kualitas pelayanan belum memenuhi harapan masyarakat/warga para pedagang. Hal ini disebabkan karena waktu yang diperlukan kurang efisiensi atau tepat,  yang mengakibatkan para pedagang terhambat pengurusan temapat usah, dan sarana prasarana yang tidak berfungsinya serta tidak optimalnya kinerja petugas dalam melayani, petugas pelayanan sudah cukup memadai karena sebagian besar pegawai memiliki latar belakang yang sesuai dengan pekerjaanya serta telah dibekali oleh pelatihan yang mendukung pekerjaan mereka akan tetapi hanya sebatas dari pekerjaan rutin yang dilakukan, keadilan masih adanya diskriminasi bagi penerima layanan Kata-kata Kunci :  Kualitas, pelayanan, perijinan tempat usaha, pasar tradisional]]>
<![CDATA[EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH DIKELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM PONTIANAK BARAT ]]>
<![CDATA[NIM. E1011131034, SARLITA]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v6i4.1670
<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempat dan jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan masih adanya penumpukan sampah di tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan di luar aturan jadwal pembuangan sampah. Penyelenggaraan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah. Berdasarkan Teori Nakamura dan Smallwood (dalam Ripley, 1982:200) mengenai indikator dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, peneliti mengevaluasi pelaksanaan peraturan tentang jadwal pembuangan sampah dengan menganalisis tingkat kepatuhan target grup pada ketentuan yang berlaku, kelancaran pelaksanaan rutinitas kegiatan serta terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki dalam kebijakan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat masih belum jera akan sanksi yang diberikan jika melanggar aturan serta armada pengangkutan sampah yang berupa mobil dump truk atau sejenisnya mengangkut sampah dengan waktu angkut yang berubah-ubah. Saran yang dapat peneliti berikan khususnya kepada Dinas Lingkungan Hidup adalah perlu penambahan armada pengangkut sampah dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan bersama Camat dan Lurah ataupun memanfaatkan media cetak atau elektronik agar seluruh masyarakat mengetahui Perwa ini serta hendaknya perlu memperbanyak sumber daya petugas dalam mengawasi pelaksanaan peraturan ini dilapangan agar masyarakat di kelurahan tersebut dapat tertib membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.Kata-kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Penertiban, Pembuangan Sampah.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA DI DESA PUNGGUR KAPUAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBURAYA ]]>
<![CDATA[NIM. E1011151022, Wijaya Pangestu]]>;
<![CDATA[*, Ida Rochmawati]]>;
<![CDATA[*, Hairil Anwar]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v8i4.2507
<![CDATA[Penulisan Skripsi ini dimaksud untuk mengidentifikasikan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Desa Punggur Kapuas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten KubuRaya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan pengamatan tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa. Penelitian yang dilakukan pada fenomena yang terjadi yaitu standar pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kepala Desa punggur Kapuas adalah MUSRENBANG-Desa, diamana masih belum maksimalnya standar pengawasan tersebut karena belum adanya SOP pengawasan tersebut, serta evaluasi dengan cara memandingkan antara rencana dan hasil yang telah dilaksanakan, dan tindakan perbaikan yang dilakukan Badan Permusyawaratn Desa (BPD) adalah dengan mengadakan gotong royong dengan masyarakat untuk memperbaiki jalan yang rusak, tindakan perbaikan yang dilakukan belum maksimal dan efisien karena hanya melakukan gotong royong saja. Dengan menggunakan teori pengawasan menurut Manullang diharapkan dapat terlaksananya pembangunan infrastruktur jalan Desa sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan pada MUSRENBANG-Desa di Desa Punggur Kapuas. Kata Kunci : Pengawasan, BPD, Pembangunan, Infrastruktur.]]>
<![CDATA[SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN DI OBJEK WISATA BUDAYA RUMAH BETANG ENSAID PANJANG KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[E.01110009, Nurhalimah]]>
<![CDATA[ PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v3i1.268
<![CDATA[The purpose of this writing is to investigate and analyze the resources in the implementation of tourism policies in cultural attractions Rumah Betang Ensaid Panjang.This type of research is exploratory qualitative approach.The problems that exist in this exciting attraction for investigational remember there are still some things that cause a lack of effectiveness of the policy and less impact on the development of cultural attractions Rumah Betang Ensaid Panjang. The factors that cause a lack of effective tourism policy at the Rumah Betang Ensaid Panjang that resource conditions. Human resources are lacking in quality and capital resources are still lacking in attraction led to the development of Rumah Betangis the bottleneck. In addition, the size and purpose of the policy is too broad, the characteristics of the implementing agencies that have not been prominent, less attitude/tendency ( dispositon ) of the implementers and the lack of communication between organizations and implementing good activity also affect development in Rumah Betang Ensaid Panjang. Environmental factors such as geographical conditions as well as economic, social, political and cultural tourism policies also lead to less effective. In addition there are other factors such as the commitment of the region, the availability of infrastructure, private sector involvement, public awareness has also led to a lack of effective tourism policy at the cultural attractions Rumah Betang Ensaid Panjang. Of the various factors mentioned above, the culture and expectations of future Department of Tourism Sintang district can make strategic policies to develop the attraction Rumah Betang Ensaid Panjang.Keywords: Policy, Implementation, Tourism, Rumah Betang .]]>
