cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 56   57   58   59   60 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN (KIPEM) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK NIM. E21112093, MONIKA S
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1204

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi KIPEM di Kota Pontianak tidak efektif. Indikasi permasalahan bahwa implementasi kebijakan KIPEM yang tertuang dalam peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberian Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) sejauh ini belum terlaksana dengan efektif, karena apa yang di harapkan dari lahirnya kebijakantersebut belum terwujud, yaitu kewajiban bagi semua penduduk pendatang/musiman tanpa terkecuali untuk mengantongi KIPEM. Didapati penduduk baik itu mahasiswayang berasal dari luar daerah Kota Pontianak maupun penduduk non mahasiswa/pelajar tidak memiliki KIPEM.Teori yang digunakan mengacu pada implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2005:91) meliputi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil dalam penelitian menggambarkan bahwa implementasi kebijakan KIPEM di Kota Pontianak oleh Disdukcapil belum efektif disebabkan oleh : 1) factor komunikasi; di mana kebijakan KIPEM belum disosialisasikan dengan efektif kepada penduduk musiman, sehingga belum dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran penduduk musiman untuk membuat KIPEM. Sosialisasi yang tidak efektif disebabkan oleh, minimnya dukungan pendanaan kepada implementor, dan masih rendahnya motivasi; 2) factor sumberdaya; implementasi kebijakan KIPEM kurang didukung dengan sumberdaya yang memadai, terutama dalam hal sumberdaya pendanaan. Pendanaan yang minim menyebabkan sosialisasi KIPEM tidak berjalan efektif, akhirnya implementor hanya setengah hati dalam melakukan pendataan dansosialisasi kepada warga pendatang. 3) factor disposisi; implementor kebijakan KIPEM kurang menunjukkan motivasi dan komitmen mengimplementasikan kebijakan KIPEM. 4) factor struktur birokrasi; SOP yang dibuat sebaga isyarat untuk membuat KIPEM dinilai masih cukup rumit dan birokratis, karena harus mendapatkan surat keterangan KK penampung, selain itu prosedur untuk membuatnya cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Rekomendasi dari penelitian ini perlu adanya sosialisasi intensif oleh Disdukcapil Kota Pontianak mengenai mekanisme pelayanan pembuatan KIPEM, dengan melibatkan stakeholder terkait seperti perguruan tinggi, lurah dan RT agar penduduk pendatang atau penduduk musiman dapat mengetahui penting kebijakan terkait KIPEM. Perlu adanya sumber daya seperti alokasi anggaran yang representative agar dapat melaksanakan sosialisasi lebih intensif dan lebih memiliki komitmen melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya dalam implementasi kebijakan KIPEM. Perlu adanya kesadaran dan motivasi tersendiri untuk melaksanakan pengawasan intensif oleh Kepala Disdukcapil kepada Lurah dan Lurah kepada RT agar melaksanakan apa yang menjadi tugasnya dalam mengimplementasi kebijakan KIPEM dan memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Perlu penyederhanaan persyaratan pembuatan KIPEM dan penataan kelembagaan guna meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan KIPEM, dengan cara meningkatkan koordinasi antara lembaga/instansi terkait dalam pembuatan KIPEM. Disdukcapil perlu melakukan pembenahan sosialisasi KIPEM dengan pihak kelurahan dan RT yang dinilai masih belum terjalin dengan baik dalam rangka meningkatkan kesadaran mahasiswa pendatang untuk membuat KIPEM.Kata-kata Kunci :Implementasi, Kebijakan, Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 87 TAHUN 2014 DI DESA SARANG BURUNG KUALA KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS NIM. E1012141090, MILI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2125

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan Keluarga Berencana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 di Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. Permasalahan dalam proses implementasi kebijakan ini adalah masih banyaknya angka kelahiran yang melebihi standar kelahiran di Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai. Penelitin ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh informasi melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori Chales O. Jones, dimana ada  tiga tahap yaitu: a) Pengorganisasi pelaksanaan dan pembinaan, pelayanan  masih kurang efektif, b) interpretasi yang dilakukan masih kurang optimal sudah dilakukan namun kenyataan dilapangan masih saja ada masyarakat belum mendapatkan sosialisasi, c) aplikasi belum optimal karena belum dirasakan ketercapaian hasil yang sesuai dengan tujuan kebijakan keluarga berencana. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Kebijakan Keluarga Berencana di Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas masih belum efektif. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah harapan bagi pemerintah  Daerah Kabupaten Sambas agar lebih meningkatkan adanya motivasi bagi masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana atau prasarana, memperbanyak pembinaan dan sosialisasi dalam kebijakan keluarga berencana sehingga permasalahan yang terjadi dapat dilaksanakan dengan cepat. Kata-kata kunci: Implementasi Kebijakan, Keluarga Berencana
IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHAPERTAMBANGAN DAERAH DI DESA SETAMBANG Setipa E.21108045, Katerina
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i1.96

Abstract

The Writing article is intended to generate recommendations on the implementation ofRegulation No. 6 of 2002 on Mining Permit area. This study focused on the implementation of RegulationNo. 6 of 2002 on Mining Permit Area, which includes communication, resources both human andfinancial resources, disposition implementer, ie the nature and characteristics, and structure of thebureaucracy. The purpose of this study was to determine the communication, resources, and thedisposition of implementers to know the structure of the bureaucracy in the implementation processBylaw No. 6 of 2002 on Mining Permit area in the Desa Setambang Kecamatan Sepauk KabupatenSintang. The focus of the research is trying to discuss using qualitative methods. Based on this research isfound that the communication has not been established and running well, human resources has met thequalifications but without the support of financial resources, the disposition of implementers not fullymeet the requirements, and bureaucratic structure is not in accordance with the Standard OperatingProcedure  Keywords: Implementation of Regional Regulation, Business License, Standard Operating Procedures 
PENGORGANISASIAN PROGRAM PEMBELAJARAN PAKET C “SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KOTA PONTIANAK” DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK NIM. E21109011, SRI WAHYUNI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.943

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kemampuan Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan tugas yang masih belum optimal seperti warga belajar yang jarang hadir, modul belajar yang sangat minim, warga belajar lebih memilih untuk bekerja dan hanya mengharapkan ijasah, ruang kelas yang tidak layak kursi dan meja banyak rusak. Hal ini yang menyebabkan kegiatan pengorganisasian di Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pontianak masih kurang berhasil. Teori yang digunakan mengacu kepada Standart Minimal Manajemen Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) dari Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pontianak Tahun 2001. Dengan beberapa aspek kegiatan yaitu penyiapan, penataan, penggerakan, pemanfaatan, dan koordinasi. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang mengeksplorasi fakta dan data objek dilapangan secara nyata dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan5aspekdalam kegiatan yaitu penyiapan, penataan penggerakan, pemanfaatan, pengkoordinasian. Kegiatan penyiapan yang masih kurang optimal diantaranya menyiapka ruang kelas yang mana kursi dan meja banyak rusak, menyiapkan pamong belajar yang mana pamong rata-rata bukan berasal dari tenaga pendidik dan kurang kompetensi dalam mengajar, menyiapkan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang tidak sepenuhnya dilakukan. Kegiatan penataan yang masih kurang baik seperti penataan ruang kelas dengan bangku dan kursi yang tidak layak guna,jadwal pembelajaran yang kurang efektif, modul atau bahan belajar yang kurang, media pembelajaran masih kurang memadai.karena lebih terfokus pada buku, pengelolaan pembelajaran juga masih kurang karena jarangnya pertemuan didalam kelas. Kegiatan penggerakan berkaitan dengan keterampilan warga belajar/pembelajaran life skill (keecakapan hidup) dan peningkatan motivasi belajar, pengembangan aspek pengetahuan dan sikap pada kegiatan keterampilan banyak diminati warga belajar tapi pada motivasi dan sikap warga belajar masih kurang dan harus dibenahi. kegiatan pemanfataan berkaitan dengan kegiatan pengembangan melalui kegiatan keterampilan/kecakapan hidup yang menghasilkan karya-karya yang berguna, pada kegiatan koordinasi seperti di adakannya rapat insidental ataupun rapat bulanan yang dilakukan kepala Sanggar Kegiatan Belajar, pamong belajar, dan koordinator paket c yang dianggap masih berjalan dengan baik. Menyikapi fenomena yang ada disarankan pada penelitian ini adalah perlu memperbaiki fasilitas program pembelajaran dan peningkatan dalam pelaksanaan program pembelajaran paket c yang lebih baik. Kata-kata kunci : Pengorganisasian, Program Pembelajaran Paket C
PENGARUH KOMUNIKASI KEBIJAKAN DAN SIKAP PELAKSANA KEBIJAKAN TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM PUPUK BERSUBSIDI DI DESA PENITI BESAR KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH NIM. E1011131043, SAIPUL BAHARI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1829

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh komunikasi kebijakan dan sikap pelaksana kebijakan terhadap tingkat keberhasilan implementasi proram pupuk bersubsidi di Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan rumus product moment (korelasi sederhana dan berganda), regresi linier sederhana, regresi linier berganda, dan koefisien determinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara komunikasi kebijakan terhadap tingkat keberhasilan implementasi program pupuk bersubsidi sebesar 0,454 berada pada interval 0,40 – 0,599 dengan tingkat hubungan sedang dan memiliki koefisien determinan sebesar 20,61%. Ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberhasilan implementasi program pupuk bersubsidi. Nilai koefisien korelasi antara sikap pelaksana kebijakan terhadap tingkat keberhasilan program pupuk bersubsidi sebesar 0,633 berada pada interval 0,60 – 0,799 dengan tingkat hubungan kuat dan memiliki koefisien determinan sebesar 40,2%. Hasil anaisis tersebut menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat keberhasilan implementasi program pupuk bersubsidi. Serta Pengaruh komunikasi kebijakan dan sikap pelaksana kebijakan secara bersama-sama terhadap tingkat keberhasilan implementasi program pupuk bersubsidi di Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah sebesar 0,634 berada pada interval 0,60 – 0,799 dengan tingkat hubungan kuat dan memiliki koefisien determinan sebesar 40,2% yang berarti kedua variabel bebas didalam penelitian mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat keberhasilan program pupuk bersubsidi. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 59,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Kata-kata Kunci:        Komunikasi kebijakan, Sikap Pelaksana Kebijakan, Tingkat Keberhasilan Implementasi Program Pupuk Bersubsidi
PENGINTEGRASIAN ELECTRONIC GOVERNMENT KEDALAM SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT NIM. E21112102, SYARIF ABDURRAKHIM
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.568

Abstract

          Artikel ini berjudul Pengintegrasian Electronic Government  ke Dalam Sistem Informasi Rumah Sakit. Penulisan artikel ini di maksudkan untuk mengetahui Proses Implementasi Kebijakan Electronic Government ke Dalam Sistem Informasi Rumah Sakit.           Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya Pengintegrasian Elevtronic Government ke Dalam Sistem Informasi Rumah Sakit melalui beberapa pentahapan. Pentahapan tersebut antara lain : tahap yang pertama, tahap interpretasi, yaitu sosialisasi agar setiap ruangan dan instalasi di lingkungan rumah sakit umum daerah dokter soedarso Pontianak dapat memberikan sistem informasi yang baik dan dapat mengumpulkan data sesuai permintaan dari bagian pengolahan data, tahap yang kedua yaitu tahap pengorganisasian, belum adanya pejabat yang membawahi Tehnologi Informasi, belum adanya Standar Operasional Prosedur atau SOP pada ruang perawatan dan instalasi, sumber daya manusia yang berkompeten, dukungan sumber daya keuangan, infrastruktur atau peralatan  yang memadai, penetapan manajemen pelaksana kebijakan dengan berkoordinasi dengan petugas pengelola data masing masing ruangan dan instalasi, dan penetapan jadwal kegiatan berdasarkan time schedul serta belum adanya sosialisasi program electronic government melalui penyelenggaraan sistem informasi di rumah sakit. Tahap yang ketiga yaitu tahap aplikasi, dalam tahap aplikasi proses implementasi kebijakan electrnic government cukup efektif dan efisien meskipun ada beberapa kendala seperti belum adanya perangkat lunak, hosting serta penggangaran, sehingga penggunaan elektronik pada sistem informasi pada rumah sakit untuk ruang perawatan dan instalasi belum dapat dilakukan. Kata-kata Kunci :            Implementasi, Electronic Government, Interpretasi, Pengorganisasian, Aplikasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI NIM. E1011131010, FITRI RAHMAH
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1590

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih banyaknya anak putus sekolah di Desa Sungai Pinang yakni sekitar 34,96% dan masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan. Teori yang digunakan adalah teori Smith, dimana ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: a) kebijakan yang diidealkan; b) kelompok sasaran; c) badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab; d) unsur-unsur lingkungan. Paradigma kualitatif dangan jenis penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi adalah: a) kebijakan yang diidealkan berupa kurang optimalnya perealisasian kebijakan berdasarkan aturan yang berlaku; b) kelompok sasaran berupa tanggapan kelompok sasaran yang masih kurang mendukung; c) badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab yang belum pernah melakukan sosialisasi kebijakan; d) unsur-unsur lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten Melawi agar lebih meningkatkan adanya motivasi bagi sasaran program, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana atau prasarana, dan melakukan sosialisasi dalam implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun sehingga permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cepat. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun, Faktor-faktor
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KECAMATAN SEKAYAM NIM. E1011151006, Nurul Rohhani; *, Sugito; *, pardi
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2473

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam yang dilihat dari berbagai faktor yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuantujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksana (implementors). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari implementasi kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika belum dapat dicapai secara maksimal hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan program kebijakan, komunikasi yang dilakukan oleh para implementor belum menyentuh pada seluruh lapisan masyarakat, serta kurangnya dukungan dari masyarakat untuk membangun gerakan bersama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Sekayam. Oleh karena itu penting bagi para pelaksana kebijakan pemberantasan penyalahgunaan narkotika untuk lebih meningkatkan komunikasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan bersama-sama untuk membantu memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kata kunci: kebijakan publik, implementasi, penyalahgunaan narkotika.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI ( Studi Di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak) Aditya E.21111104, Lismi
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.235

Abstract

The quality of employee performance depends on several factors. These factors help each employee in achieving their achievment in working. In reality, the local government faced some difficulties in doing their duty and responsibility, such as low competitive profesionalism, low human resource and work ethic, and lack of facilities. Therefore the local government service lack of integrity. This focus of research will be described by using qualitative method with case study in West Pontianak. The research is focus to describe what factors that cann decrease the employee performance in Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat. The result of this research showed that there are 3 factors which affected the decreasing of employee performance, they are the skill of the human resource which connected to the quality of the human resource itself, the facilities including all tools, work equipments, and other facilities that has important function and aso the environment along with the internal factors, external factors, working culture and discipline. Keywords: Performance employee, human resources, facilities, organization environment.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS KECAMATAN MELIAU KABUPATEN SANGGAU NIM. E01112089, FITRI YULIANA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1254

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah   untuk memberikan pemahaman mengenai kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada tiga yaitu : masih kurangnya tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan, ketepatan jadwal pelayanan masih kurang, kepercayaan konsumen terhadap Puskesmas dan penanganan keluhan pasien masih kurang.  Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Untuk menganalisis permasalahan mengenai kualitas pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Meliau, peneliti menggunakan teori Parasuraman sebagai pisau analisis yang meliputi 5 dimensi pengukur kualitas pelayanan, yaitu : tangibles (bentuk fisik), responsiveness (daya-tanggap), reliability (keandalan), assurance (jaminan) dan empathy (empati). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Meliau sudah cukup baik. Namun, masih perlu ditingkatkan. Karena dari kelima dimensi yang peneliti gunakan, masih terdapat poin-poin yang belum dapat dipenuhi oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas seperti gedung yang harus diperbaiki, ketepatan jadwal dalam memberikan pelayanan, kecepatan pelayanan, kesopanan petugas, dan komunikasi antara patugas dan pasien. Kata-kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, Kesehatan, Puskesmas

Page 58 of 132 | Total Record : 1314

 56   57   58   59   60 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue