cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 52   53   54   55   56 
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PONTIANAK TENTANG JADWAL PEMBUANGANGAN SAMPAH DI KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK SITI SYAHBANIAH NIM. E1012141037
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2224

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Walikota Kota Pontianak No. 6 Tahun 2006 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah Di Kecamatan Pontianak Selatan  Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai Peraturan Walikota Kota Pontianak No. 6 Tahun 2006 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah  Di Kecamatan Pontianak Selatan telah dilaksanakan kepada masyarakat, yang dilakukan oleh  implementor yang ada dalam struktur organisasi yaitu dari Dinas terkait Pemerintah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan, akan tetapi informasi yang diberikan hanya mengarahkan tanpa adanya informasi yang jelas dan detail tentang  Peraturan Peraturan Walikota Kota Pontianak No. 6 Tahun 2006 kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran, sedangkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan belum dapat disampaikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga masyarakat belum memahami kebijakan tersebut, jumlah pekerja di bidang kebersihan belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Disposisi dalam bentuk komitmen telah ditunjukkan Implementor dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Kota Pontianak No. 6 Tahun 2006 Tentang Jadwal Pembuangan Sampah, petugas Jadwal Pembuangan Sampah. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pontianak Selatan telah melakukan koordinasi dengan Dinas/instansi terkait dalam menegakkan Peraturan Daerah. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Pihak pimpinan instansi/Dinas hendaknya memberikan bimbingan dan pengarahan yang lebih intensif kepada para aparatur yang ditugaskan sebagai penertib yang ada untuk menunjang pelaksanaan kerja aparatur tersebut di lapangan.Kata-kata kunci : Implementasi, Jadwal Pembuangan Sampah, Kecamatan Pontianak Selatan
PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SANGGAU Fahrudin E.21110094
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i2.168

Abstract

he problem in this study were 1) Placement in positions of civil servants still based on competence, and 2) has not been oriented personnel system Merit System. The results showed that 1) The process of mutation is performed in the District BLHKPK've noticed the rules that apply. A civil servant in the mutation when it meets the requirements set in legislation staffing. An employee who transferred assessed competence, work performance, and the level of the rank of a civil servant. Mutation is done at least 2 times a year. And 2) Basic Principles of Civil mutations targeting the professionalism, competence, performance and ranks it is intended that the achievement of the organization's performance BLHKPK the District for the better. Addressing the phenomenon that there is intense communication should be done by a team with Regent Sanggau Baperjakat. To be able to bring up Baperjakat trial could run smoothly. Besides good communication also needs to be built between the Regent and Vice Regent due to mutation of a civil servant also need to consider the suggestions and proposals of Vice Regent. And the last suggestion Baperjakat team should really pay attention to the background of civil servants (PNS) when you want to put a civil servant in an office.Keywords: Movements, Civil Servants
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PONTIANAK NUR FADHILLAH NIM. E01112079
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1086

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak terjadi karena keberadaan ruang terbuka hijau belum terwujud sebanyak 30% dari luas wilayah kota di Kota Pontianak. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak yaitu teori Charles O. Jones yang memiliki tiga indikator yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak, dalam tahap pengorganisasian kebijakan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dengan beberapa upaya yang dilakukan diantaranya membentuk pasukan hijau, penetapan SOP, penetapan dana yang bersumber dari APBD, penetapan jadwal pelaksanaan. Tahap interpretasi ditunjukkan dengan masterplan yang telah dirancang oleh BAPPEDA selaku implementor, sosialisasi baik melalui peraturan maupun spanduk, serta dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak swasta. Pada tahap aplikasi dari implementasi kebijakan RTH di Kota Pontianak menunjukkan peningkatan luas RTH yang semula 13% menjadi 18% dari luas wilayah kota Pontianak. Dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak peneliti menyarankan agar pihak implementor melakukan peningkatan jumlah SDM dalam melakukan pengawasan terhadap taman dan kawasan RTH, meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta melakukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan sanksi kepada siapapun yang tidak mendukung pelaksanaan kebijakan RTH serta memberikan penghargaan kepada siapapun yang berkontribusi dalam membangun dan meningkatkan luasan RTH di Kota Pontianak. Kata-kata Kunci : Implementasi, Ruang Terbuka Hijau, Kota Pontianak
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN SISTEM COMPUTER ASISSTED TEST TAHUN 2014 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BENGKAYANG MARIJO NIM.E1013141010
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2008

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai implementasi kebijakan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan dengan sistem Computer Asissted Test (CAT) Tahun 2014 pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses implementasi kebijakan rekrutmen CPNS dengan sistem CAT Tahun 2014 pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang. dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Metode yang digunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses implementasi rekrutmen CPNS dengan sistem CAT tahun 2014, dilihat dari tahap pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi menunjukkan bahwa penggunaan sistem CAT masih perlu adanya perbaikan seperti anggaran yang tersedia terbatas, kurang efisiennya waktu, dan komposisi panitia yang dinilai belum ramping. Di samping itu, pemahaman informasi sistem CAT tidak semua peserta seleksi penerimaan CPNS terbiasa dengan internet, ditambah lagi dengan peserta yang berasal dari daerah yang belum ada akses internet. Di samping itu, masih kurangnya referensi cetak yang menjelaskan mengenai sistem CAT dalam penerimaan CPNS sehingga masih banyak calon pendaftar yang belum mengerti bagaimana proses pelaksanaan dan penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem CAT tersebut. Sebagai saran dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS, perlu melibatkan berbagai instansi, sebagai user. Di samping itu, perlu segera disiapkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan proses rekrutmen dengan menggunakan system CAT seta untuk memaksimalkan setiap jadwal kegiatan guna menghindari adanya penundaan/perubahan jadwal tes secara mendadak. Kata-kata Kunci:  Implementasi, Kebijakan, Rekrutmen, CPNS, Sistem CAT. 
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JEMBATAN TIMBANG BATULAYANG KOTA PONTIANAK MITASARI NIM. E01111052
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i3.730

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Jumlah pelanggaran Muatan kendaraan angkutan barang masih tinggi, sistem penindakan dan sanksi yang masih lemah.Untuk melakukan Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang Batulayang Kota Pontianak menggunakan 4 Indikatorberdasarkan teori Langbein, yaitu: persyaratan/ tata tertib penimbangan muatan angkutan barang, sanksi pelanggaran muatan angkutan barang, prosedur Pelayanan pengawasan kelebihan muatan angkutan barang dan waktu pelayanan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua kendaraan angkutan barang ditimbang di Jembatan Timbang Batulayang serta lemahnya SOP dalam mengatur pergantian shif petugas. Sanksi pelanggaran muatan angkutan barang pelaksanaannya tidak memperhatikan SOP yang berlaku, tidak adanya penurunan muatan bagi muatan yang lebih serta masih adanya pungutan liar.Prosedur Pelayanan pengawasan kelebihan muatan angkutan barang tidak dilaksanakan, karena tidak ada penurunan muatan bagi muatan yang lebih.Adanya negosiasi terhadap sanksi menyebabkan waktu pelayanan melebihi waktu yang ditentukan.Saran dari penelitian ini adalah DISHUBKOMINFO provinsi Kalimantan Barat sebaiknya melakukan penyempurnaan terhadap SOP, memperketat pengawasan terhadap petugas, memberikan sanksi yang tegas kepada pengemudi/pengusaha angkutan barang maupun petugas yang melanggar dan menambah fasilitas gudang penumpukan barang. Kata-Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Jembatan Timbang Batulayang.
PENGAWASAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN WISATA ALAM DI KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT ERWANDO NIM. E1011131090
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1751

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan internal yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (disporapar) Kota Pontianak kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) pengelolaan Obyek wisata Tugu Khatulistiwa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif dengan analisis data kualitatif. Observasi dilapangan untuk menemukan permasalahan, melaksanakan penelitian lapangan dengan metode teknik pengumpulan data wawancara kepada subyek penelitian. Hasil dari penelitian ini terdiri dari tiga aspek pengawasan Internal dalam pelaksanaan oleh Disporapar. Pertama, belum maksimal peninjauan ke UPTD yang dilakukan dinas melalui bidang pariwisata. Kedua, sudah ada laporan lisan UPTD namun belum ada tindaklanjut dari laporan lisan oleh Disporapar. Ketiga sudah ada laporan tertulis namun belum ada pengawasan kembali untuk menindaklanjuti kebenaran laporan tersebut. Perlu adanya peninjauan oleh dinas melalui bidang pariwisata untuk memastikan pelimpahan perkerjaan sudah berjalan dengan baik. Perlu juga tindaklanjut oleh dinas terhadap laporan lisan yang disampaikan pihak UPTD. Perlu pengecekkan kembali ke lapangan oleh dinas melalui bidang pariwisata terhadap laporan tertulis yang disampaikan pihak UPTD untuk memastikan kebenarannya sesuai fakta dilapangan. Dari hasil penelitian tidak ada SOP dinas dalam melaksanakan peninjauan dilapangan maka perlu untuk mengadakan SOP tersebut. Kata-kata kunci : Pengawasan Internal,Wisata Alam, Tugu Khatulistiwa
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIBIDANG PENDIDIKAN DI DESA BEGORI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG KORSIKA E1011161157 NATALIA; Azrita Mardhalena; Kartika Ningtias
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2634

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan masyarakat desa dibidang pendidikan didesa begori kecamatan serawai kabupaten sintang yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan sebuah gedung sekolah. Permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat cukup menarik untuk di teliti mengingat masih banyak masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah terutama di desa begori kecamatan serawai kabupaten sintang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat desa begori kecamatan serawai kabupaten sinrtang sangat kurang dilihat dari 1) kurangnya minat anak – anak SD untuk melanjukan sekolah dan kesadraran masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk anak – anak SD. 2) kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan untuk anak – anak SD. 3) rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di desa begori kecamatan serawai kabupaten sintang. dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakt desa begori dapat di lihat dalam 3 tahap yaitu : 1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan perduli sehingga merasakan membutuhkan peningkatan kapasitas diri 2) tahap tranformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan. 3) tahap peninggkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian. Saran yang di berikan dari penelitian ini agar pemerintah dan apatur desa dapat melakukan sosialisai tentang pendidikan di desa begori kecamatan serawai kanupaten sintang baik kepada anak – anak maupun orang tua, dan dapat meninggkatkan tenaga pengajar bagi anak – anak sekolah.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DI PT. PERTAMINA (PERSERO) SALES AREA KALIMANTAN BARAT Nelly Permawati E.21106076
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.296

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan fungsi pengawasan  yang dilakukan oleh Pimpinan (SAM) PT Pertamina (Persero)Sales Area Kalimantan Barat  telah dilakukan secara efisien dan efektif, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan.Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan  pada  PT Pertamina (Persero) Sales AreaKalimantan Barat  serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan  pada  PT Pertamina (Persero) Sales Area Kalimantan Barat.Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan  ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan atau pengamatan data, pengujian hingga tindakan koreksi, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidak tepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data  yang disampaikan.Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan di PT Pertamina (Persero) Sales Area Kalimantan Barat meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan .Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan paradigma yang dijadikan pendekatan adalah kualitatif yang mana dalam penelitian ini penulis menganalisis data baik dari data yang sudah ada sebelumnya maupun data yang baru. Kata kunci : Efektifitas ,pengawasan.
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA PUTRI DARMAYANTI NIM. E01112120
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1477

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan yang terjadi pihak BPN Kabupaten Kubu Raya belum bisa menyelesaikan pembuatan surat keputusan hak tanah pertama kali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada SOP. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan komunikasi antar pihak pelaksana juga kurang. Teori yang digunakan dalam menganalisis proses implementasi peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terkait dengan pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya adalah teori Van Metter dan Van Horn, yang memiliki 6 indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini, peneliti menunjukkan bahwa pelayanan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali yang diberikan kepada masyarakat sudah baik. Hanya saja ada beberapa hal yang dalam pelaksanannya belum sesuai dengan SOP yang ada, seperti waktu penyelesaian surat keputusan hak tanah pertama kali yang seharusnya diselesaikan dalam waktu paling lama 98 hari, tetapi pada implementasinya pihak BPN Kabupaten Kubu Raya menyelesaikan di luar dari waktu yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan SDM yang ada tidak sebanding dengan banyaknya berkas yang masuk. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur maupun persyaratan pendaftaran surat keputusan hak tanah pertama kali membuat sebagian masyarakat belum mau untuk mendaftarkan tanahnya. Saran peneliti adalah pihak implementor memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat menjadi tahu tentang prosedur maupun persyaratan untuk melakukan pendaftaran dan  bisa menambah SDM  agar tujuan peraturan juga bisa tercapai Kata-kata Kunci  : Implementasi, standar pelayanan, pengaturan pertanahan, sk hak tanah, BPN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KECAMATAN BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT WELLIBRODUS SUNANDAAN NIM. E21108085
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1786

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai proses perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan negara tepatnya di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan yang dihadapi adalah masih ditemukan ketimpangan pembangunan yang besar di kawasan perbatasan, ketertinggalan dalam pembangunan terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar serta perencanaan pembangunan kawasan perbatasan negara yang belum dilakukan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan sebagai panduan analisis adalah teori Williams mengenai proses perencanaan pembangunan yang terdiri dari penentuan atau penetapan dengan jelas maksud dan tujuan, menentukan alternatif, mengatur sumber-sumber yang diperlukan, menentukan organisasi, metode dan prosedur, serta penentuan atau penetapan rencana itu sendiri. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa belum optimalnya perencanaan pembangunan kawasan perbatasan negara dikarenakan perencanaan pembangunan yang didominasi oleh pemerintah pusat sehingga peran pemerintah kabupaten berkurang bahkan tidak ada sama sekali, lembaga lain yang berkepentingan di kawasan perbatasan melaksanakan konsep perencanaan pembangunan sendiri sehingga menjadikan perencanaan pembangunan tidak terarah dengan baik. Rekomendasi yang penulis berikan untuk mengatasi permasalahan dari hasil penelitian adalah pemerintah daerah harus diberikan kewenangan penuh dalam pembangunan kawasan perbatasan, karena hampir sebagian besar tindakan pembangunan baik dari perencanaannya hingga tahapan pelaksanaan berada dibawah kendali langsung dari pemerintah pusat. Keterlibatan pemerintah daerah sangat penting karena selain wilayah tersebut dibawah kendali pemerintah daerah yang juga tidak kalah penting adalah pemerintah daerah lebih mengenal karakteristik wilayahnya sendiri sehingga pemecahan masalah menjadi lebih cepat, tepat dan sesuai. Selain itu harus adanya sebuah kesatuan dari tiap lembaga yang berkepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan sehingga pembangunan dapat terarah dan terkoordinasi dengan baik. Kata-kata kunci : Perencanaan, Pembangunan dan Kawasan Perbatasan

Page 54 of 132 | Total Record : 1314

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue