cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 69   70   71   72   73 
PENGAWASAN BPD TERHADAP PENYELENGGARAAN PERATURAN DESA DI DUSUN KARYA III DESA JAWA TENGAH KECAMATAN AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E01106031, GUNARSIH
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i3.689

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh BPD yaitu kewengangan untuk mengawasi penyelenggaraan  peraturan desa. Salah satu contoh rancangan Peraturan Desa di Desa Jawa Tengah adalah Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012. Adanya peraturan-peraturan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa ini bearti perlu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa tersebut. Goerge R. Terry (Manulang, 2005: 172) mengatakan: “ pengawasan adalah untuk menetukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasanya dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan BPD terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif  dengan teknik pengelolaan data analisis kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa yaitu, BPD telah melakukan pengawasan terhadap penyelengaraan peraturan desa seperti BPD mengadakan  pertemuan dengan  masyarakat untuk mendengarkan keluhan atau masukan dari masyarakat dan meminta laporan kepada Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan APBDes, pengawasan yang dilakukan BPD dengan cara mengawasi langsung kelapangan terutama mengecek pelaksanaan pembangunan fisik yang menggunakan anggaran dari APBDes, selain itu dilakukan juga pengecekan dari laporan penggunaan APBDes yang  disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan hasil penilitian tersebut maka saran yang diberikan yaitu: perlu adanya mekanisme dan sistem pengawasan yang jelas secara tertulis sehingga dapat menjadi pegangan bagi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa, penyelenggaraan APBDes dan terhadap penyelenggaraan Peraturan Kepala Desa.Kata-kata Kunci: Pengawasan BPD, Penyelenggaraan Peraturan Desa, Dusun Karya III, Desa Jawa Tengah
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PONTIANAK NIM. E21108139, ADITYA PUTRA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1733

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor-faktor mengapa implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dalam menangani persoalan pengemis di Kota Pontianak belum berhasil. Penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan masih banyak ditemukan pengemis yang beroperasi dibeberapa kawasan di Kota pontianak, terutama di Kec. Pontianak Kota dan Kec. Pontianak Utara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Merille S. Grindle tentang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam teori tersebut dijelaskan keberhasilan implementasi kebijakan publik terdiri dari dua poin besar, yaitu : isi kebijakan (policy content) dan lingkungan implementasi (contex of implementation). Hasil penelitian ini adalah masih banyak pengemis yang tidak tau bahwa mereka dilarang mengemis, masih kurangnya jumlah sumberdaya manusia dan sarana prasarana di instansi yang menangani pengemis, instansi hanya menunggu laporan baru diproses tanpa adanya inisiatif patroli rutin. Saran dari penelitian ini adalah perbaikan kinerja satuan polisi pamong praja dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak terutama dalam hal menambah jumlah pegawai yang kurang, menambah sarana dan kelengkapan kendaraan serta memberikan sosialiasasi lebih intensif baik kepada pengemis maupun kepada masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pengemis.Kata-kata Kunci : Implementasi, Ketertiban Umum, Pengemis
FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MENANGANI PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI DESA MADAK KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS ALBINA DEWI
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin di Desa Madak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dalam menangani pertambangan emas tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif (descriptive research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Brantas 2009, 195), yaitu: 1) Pengawasan langsung. Pemerintah kecamatan kurang tegas dalam memberantas pertambangan serta tidak adanya koordinasi antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah. 2) pengawasan tidak langsung. Pemerintah kecamatan hanya menerima laporan dari petugas pengawasan di lapangan. Saran perlu adanya masukan dan kerjasama antar pihak Pemerintah dan masyarakat saling berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Sebagai Pimpinan pengawasan sebaiknya juga ikut serta dalam pengawasan di lapangan, tidak hanya menerima laporan dari petugas di lapangan. Kata kunci : Pengawasan, Masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Desa Madak.
ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAIDI DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSIKALIMANTAN BARAT Havani E.21109020, Sachril
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i1.286

Abstract

The problem in this study is non-permanent employees (PTT) in a proactive and innovative work less, work only based on "waiting orders from superiors" or decree, letter of assignment and so on. In addition, HR status as PTT often recruited not from professionals, but enough to meet the administrative requirements. For example, physically and mentally healthy, not to be serving, or get a recommendation from the police as people of good character (SKCK). While professional or absence of PTT in the field that suits your needs completely ignored, which in turn is less than expected. Because it is no wonder if in many government agencies most PTT looks less productive, low discipline, and work ethic is weak. This study aims to describe the planning needs temporary employees (PTT) in the Department of Public Works of West Kalimantan Province based on job analysis and workload analysis. This type of research is used by the authors in this study is descriptive qualitative, which gives an overview, explanation is objectively right about the true state of the object under study. The research found that the formation of PTT employees at the Department of Public Works of West Kalimantan Province is not one hundred percent according to educational background, there are employees who work not in accordance with the educational background they have. However, it is not absolutely have to be fulfilled for a formal education is not the sole indicator of the placement of the PTT. In addition, the level of competence of conformity to the work is in accordance with the terms of that of the PTT needs analysis. So overall formation / PTT staffing at the Department of Public Works of West Kalimantan Province is considered appropriate. Responding to the suggestion that the phenomenon exists recommended that staffing PTT strongly according to educational background and competencies required by a field of work, then the Department of Public Works of West Kalimantan Province need to coordinate with related institutions.Keywords: Analysis, Requirements, Employee Variable.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH PINTAR DESA PEMATANG TUJUH KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E1011131005, DWI MAULANA KOMARA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1459

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi program rumah pintar Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan rumus analisis Products momen (korelasi sederhana dan berganda), regresi linier sederhana, regresi linier berganda dan koefisien determinan. Hasil analisis menunjukan bahwa nilai koefisien korelasi antara komunikasi terhadap keberhasilan implementasi program rumah pintar sebesar 0,227 berada pada interval 0,20 - 0,399 dengan tingkat hubungan rendah dan memiliki nilai koefisien determinan sebesar 5,2%. Nilai koefisien korelasi antara sumber daya terhadap keberhasilan implementasi program rumah pintar sebesar 0,741 berada pada interval 0,60 – 0,799 dengan tingkat hubungan kuat dan memiliki nilai koefisien determinan sebesar 54,9%. Nilai koefisien korelasi antara strukrur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi program rumah pintar sebesar 0,708  berada pada interval 0,60 – 0,799 dengan tingkat hubungan kuat dan memiliki nilai koefisien determinan sebesar 50,2%. Serta pengaruh variabel komunikasi, sumber daya dan struktur birorkasi secara bersama-sama terhadap keberhasilan implementasi program rumah pintar Desa Pematang Tujuh Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya sebesar 0,748 berada pada interval 0,60 – 0,799 dengan tingkat hubungan kuat dan memiliki nilai koefisien determinan sebesar 55,9%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Kata-kata Kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Keberhasilan Implementasi Program Rumah Pintar
KINERJA PELAYANAN DI PUSKESMAS SIMPANG DUA KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG NIM.E1012141021, YOSEPIN RATIPURWASIH
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2230

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah masih rendahnya Kinerja Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Simpang Dua. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menyebabkan belum tercapainya Kinerja Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Simpang Dua Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam indikator produktivitas yaitu Efesiensi kerja yang belum efisien karena masih banyaknya keterbatasan dan kurang tepat waktu, seperti tidak tepat waktu masuk dan obat yang terbatas, dan Efektivitas Kerja yang belum Efektif karena program pembangunan belum tercapai dan Kualitas kerja belum optimal karena belum sesuai standar visi dan misi Puskesmas simpang Dua serta indikator Kualitas Layanan, secara keseluruhan Kualitas Layanan dapat dikatakan belum optimal hal ini dikarenakan fasilitas dalam pembangunan belum terselenggarakan, sedangkan indikator Responsivitas belum baik dikarenakan responsivitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ada bagi mereka tidak sesuai hal ini karena masyarakat mengatakan sesuai apa yang mereka rasakan dalam setiap pelayanan yang ada. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk lebih menigkatkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki setiap tenaga kesehatan serta sarana prasarana dan fasilitas yang berguna melancarkan pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga dapat meningkatnya Kinerja Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Simpang Dua Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang.Kata-kata Kunci : Kinerja Pelayanan Kesehatan, Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA ONGKOL PADANG KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK Maksima E.01108087, Meliana
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i2.174

Abstract

This thesis aims to suggest the Leadership of the headman in Developing Ongkol Padang Village, District of Menyuke, Landak Regency. This thesis was carried out because the leadership of the headman of Ongkol Padang Village is not optimal compared to the leadership in other villages. This study uses qualitative descriptive research. This research had two phases: First phase was finding out leadership problems; and the second was defining leadership problems, making alternative leadership, and giving recommendation or suggestion. The research conducted in Village of Ongkol Padang, District  of Menyuke, Landak Regency. The subjects of the research were the headman of the village, and his staff in the village head office, community leaders, and the people in the village. The research finding shows that the leadership of the headman in developing his village, including the service given is not optimal because of imbalance responsibilities, positive role and bad communication. Therefore, it is suggested that the headman should improve his responsibilities, roles and communication to his people. Keyword: Leadership, Headman, Village Development. 
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SATUAN BRIGADE MOBIL KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NIM. E21108052, MURSIDI WIWIT HARTONO
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1112

Abstract

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang sangat penting, karena berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan tergantung dari faktor manusia yang berperan merencanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan peramalan SDM, mendeskripsikan kegiatan pengembangan personil, mendeskripsikan kegiatan pengendalian personil untuk menjamin organisasi memiliki kesesuaian jumlah personil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perencanaan SDM melalui peramalan, pengembangan, dan pengendalian personil sudah cukup optimal. Hanya saja masih ditemukan sedikit kekurangan pada tahap pengembangan personil, dimana masih ada sebagian personil yang belum mendapatkan pelatihan. Oleh karena itu, Satuan Brimobda Kalbar harus terus meningkatkan manajemen sumber daya manusia pada organisasi mereka, terutama pada tahap perencanaan SDM. Pada tahap peramalan, instansi terkait harus mampu memperkirakan atau meramalkan berapa banyak personil yang dibutuhkan untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya pada tahap pengembangan, organisasi harus mampu memberikan kesempatan kepada personilnya untuk mengembangkan potensi diri mereka. Dengan adanya kesempatan tersebut, diharapkan para personil dapat turut meningkatkan kualitas kerja mereka. Pada tahap pengendalian SDM pada Satuan Brimobda Kalbar harus terus ditingkatkan. Kata-kata kunci: Perencanaan, Sumber Daya Manusia, Satuan Brigade Mobil
PELAKSANAAN PROGRAM PETANI LADA MELALUI SEKOLAH LAPANGAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU DI DESA KENAMAN KECAMATAN SEKAYAM KABUPATEN SANGGAU NIM. E01111017, FIDELIS DORA RIO ANDRIANI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu dan meningkatkan hasil petani lada di Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah dan masih kurangnya tenaga Pembina dalam melaksanakan sosialisasi penyuluhan program. Serta fasilitas dalam program tersebut masih kurang sehingga kelompok petani yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini sering tidak hadir dalam sosialisasi. Serta faktor-faktor yang menghambat petani dalam mengikuti/ partisipasi program ini yaitu faktor usia yang sudah tidak produktif, faktor cuaca, dan faktor sumber daya manusia petani tersebut. Kata-kata kunci : Pemberdayaan Petani Lada, Program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu
IMPLEMENTASI PERATURAN NOMOR: 146/KEP-PDAM/2013 TENTANG DISIPLIN DAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHATULISTIWA DI KOTA PONTIANAK NIM. E21111057, AMBRUDIN M
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i3.748

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan disiplin dan hukuman disiplin pegawai yang masih belum dilakukan sesuai dengan peraturan Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Nomor: 146/KEP-PDAM/2013. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendiskripsikan dan menganalisa proses implementasi Peraturan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa Nomor 146/KEP-PDAM/2013 Bab VII tentang Disiplin Dan Hukuman Disiplin Pegawai PDAM Kota Pontianak. Untuk melakukan analisa terhadap permasalahan tersebut peneliti mengacu pada pendapat Jones (1994:296), teori ini dipilih karena dianggap relevan dengan indikasi permasalahan yang hendak diteliti, meliputi; organisasi, interpretasi dan aplikasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara organisatoris tanggungjawab untuk menegakkan disiplin kerja pegawai di PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, berada pada masing-masing kepala bagian. Seperti pemberian teguran lisan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh kepala bagian pada masing-masing bagian, akan tetapi sanksi yang diberikan  tidak konsisten, sehingga peraturan direktur umum  tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap peningkatan disiplin pegawai PDAM. Interpretasi pegawai terhadap peraturan Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Nomor: 146/KEP-PDAM/2013 tentang disiplin dan hukuman disiplin pegawai, masih rendah. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap peraturan Direktur Utama terlihat dari masih terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Aplikasi/penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin belum dilaksanakan secara konsisten, artinya tidak ada ketegasan dari pihak manajemen dalam pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai.  Kata-kata kunci: Implementasi, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi

Page 71 of 132 | Total Record : 1314

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue