cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 67   68   69   70   71 
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA DHARA KANIA DARSAL NIM. E1012141020
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2153

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis keefektivan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Melalui metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Lokasi penelitian yang dilakukan adalah Kecamatan Sungai Kakap, Desa Pal IX, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, dan masyarakat miskin. Hasil penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan pada dasarnya pelaksanaannya sudah cukup berhasil dan efektif namun belum sepenuhnya, pada pelaksanaannya dilapangan masih terdapat masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria tapi belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan(PKH). Hal ini di sebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan dari pihak-pihak yang terlibat yaitu koordinator PKH/UPPKH dan kurangnya sarana dan prasana yang tersedia di kantor kecamatan untuk koordinator PKH/UPPKH dalam pendataan data-data penduduk kurang mampu yang masuk kriteria sehingga menyebabkan tidak maksimalnya empat tepat kebijakan yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target dan tepat lingkungan. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu perlu adanya pengkajian kembali tentang isi program atau isi dari pedoman PKH dan keberlangsungan kebijakan, ditingkatngkan lagi sosialisasi ke masyarakat kurang mampu yang memenuhi kriteria agar ratanya pembagian bantuan Program Keluarga Harapan(PKH), sarana dan prasarana di ruang koordinator PKH agar menunjang pengerjaan koordinator/UPPKH dalam pendataan masyarakat kurang mampu. Kata-kata kunci : Efektivitas, Implementasi, Program  Keluarga Harapan
KOORDINASI PENGELOLAAN SADAR WISATA MASYARAKAT DI LOKASI OBYEK WISATA PANCUR AJI Dwi Radial Riami E.01105095
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i1.119

Abstract

The title of this research is “Coordination of Management in Improving Public Tourism Awareness in Pancur Aji Resort Site”. This research is aimed to know the coordination of management which is apply by culture and tourism department of Sanggau Regency in improving public tourism awareness in Pancur aji Resort Site. There are two kinds of coordination will be used. Interdisciplinary coordination. First, unity of action in reality the coordination become blocked due to some people are more concerned with their own job. Second, create the discipline, it is because of there is no awareness to be responsible on their job that were given. Inter-related coordination have no constraints and could make it run not effective. Key Words:  Coordination of management, tourism awareness, Interdisciplinary  Coordination, Inter-related Coordination.
PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI DI KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK KOSMAS BIAN NIM. E21110099
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i2.1005

Abstract

Pembinaan disiplin pegawai di Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai di Kecamatan Mempawah hulu dan pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan di Kantor Camat Mempawah Hulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan memberi gambaran nyata sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan dengan melakukan observasi dengan alat berupa daftar cheklist. Berdasarkan data, terdapat 22 pegawai di kantor Camat Mempawah Hulu dan diambil 12 orang sebagai informan dengan melihat karakteristik tertentu. Dan didapatkan data bahwa ada pegawai yang kurang disiplin namun pembinaan yang dilakukan oleh camat belum maksimal, karena pembinaan yang dilakukan belum kontinue dan belum ada sanksi tegas yang mengikat pegawai yang tidak disiplin. Sehingga perlu dilakukan pembinaan yang kontinu dengan memperhatikan faktor kepribadian dan lingkungan. Kata-kata Kunci: Pembinaan Pegawai, Disiplin Pegawai, Sanksi Indisipliner
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT OBRASIUS H.R NIM. E1012141095
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i2.1897

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan mengenai pengembangan pariwisata berkelanjutan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, belum dapat sepenuhnya mengoptimalkan potensi objek wisata tersebut sebagai primadona tujuan wisata. Karena faktor komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitattif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan dilihat dari faktor komunikasi belum berjalan dengan efektif, dilihat dari transmisi atau penyaluran komunikasi yang belum akurat yakni disposisi atau sikap pelaksana belum sepenuhnya dilaksanakan yang terlihat dari pengangkatan birokrasi atau penempatan personel yang belum tepat dan masih terbatas, ketercukupan insentif yang masih rendah. Sumber daya yang tersedia dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan masih terbatas, baik dilihat dari kualitas maupun kuatitas tenaga pelaksana, dan masih terbatas ketersediaan fasilitas. Faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan belum memiliki Standar Oprational Procedure (SOP), seta lemahnya fragmentasi. Kata-kata kunci:   Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya, Struktuur Birokrasi
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS PARIT MAYOR KELURAHAN PARIT MAYOR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR IHSANIYAH FEBRIANA BALMAN NIM. E01110019
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i2.611

Abstract

Permasalahan dalam  penelitian ini adalah penerapan standar pelayanan di Puskesmas Parit Mayor yang belum terselenggara secara baik dan maksimal. Seperti masih terdapat penyimpangan dalam alur antrian di loket yang tidak sesuai dengan prosedur, lamanya waktu penyelesaian pelayanan, sarana dan prasarana yang masih terbatas. Penulis menggunakan teori standar pelayanan minimal dari Surjadi (2009:69). Standar pelayanan disini merupakan tolak ukur dari unsur pelayanan dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prosedur pelayanan di Puskesmas Parit Mayor dalam memberikan pelayanan kesehatan, untuk mengetahui waktu penyelesaian, untuk mengetahui biaya pelayanan, untuk mengetahui produk pelayanan, untuk mengetahui sarana dan prasarana. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa prosedur pelayanan sudah cukup jelas dan sudah terpampang di depan Puskesmas Parit Mayor, biaya pelayanan sudah diterapkan sesuai dengan peraturan Daerah serta tersedia dan terlaksananya produk serta program kesehatan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Namun masih terdapat penyimpangan dalam alur antrian di loket yang tidak sesuai dengan prosedur dan prosedur pelayanan pengaduan yang masih belum ditetapkan, seringkali waktu penyelesaian yang lama dikarenakan kurangnya jumlah tenaga pelaksana, sarana dan prasarana yang masih terbatas. Saran yang dapat penulis berikan adalah pihak Puskesmas Parit Mayor sebaiknya menerapkan dan memberikan informasi dengan jelas terkait dengan prosedur pelayanan pengaduan, menambah pegawai sehingga waktu penyelesaian pelayanan tidak ada lagi yang terhambat, Petugas diharapkan lebih tanggap dalam memberikan pelayanan kepada pasien, Kepala Puskesmas perlu merekomendasikan peralatan penunjang kesehatan yang belum dimiliki Puskesmas Parit Mayor.Kata-kata kunci: Penerapan Standar Pelayanan, Puskesmas dan Standar Pelayanan.    
IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DANPEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA SINGKAWANG NURUL FAJARIYYA NIM. E1011131036
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1636

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang tidak pernah selesai, bahkan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan pendekat model implementasi George Edward III yang terdiri atas empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik keabsahan data yang penulis gunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Program P4GN di BNN Kota Singkawang tidak berjalan dengan baik karena setelah adanya pelaksanaan kebijakan ini tujuan untuk mencapai “Kota Singkawang bebas narkoba” tidak terlaksana. Bahkan disetiap tahunnya menunjukkan adanya peningkatan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Singkawang. Minimnya komunikasi antar lembaga menjadi salah satu masalah yang mempengaruhi implementasi program P4GN, selain itu komunikasi yang terjadi antar BNNK Singkawang dan masyarakat sangatlah minim disebabkan keterbatasan sumber daya, baik karena kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan penyuluhan dan terbatasnya dana yang disediakan. Faktor lain datang dari sikap para pelaksana yang terkesan acuh tak acuh terhadap pelaksanaan implementasi Program P4GN ini, sehingga berakibat kurangnya kerjasama antar pelaksana dalam mensukseskan program ini. Selain itu, kurangnya pemahaman tugas dan wewenang setiap pegawai BNNK Singkawang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi program P4GN. Kata-kata Kunci: Implementasi, Program P4GN, BNNK Singkawang
PELAKSANAAN PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SANGGAU Agung Hari Nugroho NIM: E1011141081; Azrita Mardhalena, *; Deni Darmawan *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2493

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan penempatan pegawai struktural yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau. Adanya permasalahan dalam pelaksanaan penempatan pegawai struktural di Kantor Badan Pertanahan Nasional ini menjadi daya tarik untuk diteliti karena masih ada masalah yang terjadi di dalamnya. Seharusnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau ini mampu melaksanakan penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan, keahlian dan profesionalitas organisasi. Akan tetapi, masih ada penempatan pegawai yang belum sesuai dengan profesional dengan kualifikasi yang telah diatur dalam aturan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten. Dalam penelitian ini menggunakan teori yang berkaitan dengan aspek pendidikan, pengetahuan kerja, keterampilan kerja dan pengalaman kerja. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan penempatan pegawai dari aspek pendidikan, pengetahuan kerja dan keterampilan kerja masih belum optimal, sedangkan dari aspek pengalaman kerja sudah optimal. Masih ada beberapa bagian yang masih kosong dalam penempatannya, perlu pengevaluasian untuk memperoleh pegawai yang sesuai dengan setiap bagiannya. Kata kunci : Penempatan, Struktural, OrganisasiTHE IMPLEMENTATION OF EMPLOYEE PLACEMENT IN STRUCTURAL POSITIONS IN NATIONAL LAND AFFAIRS AGENCY SANGGAU REGENCY By: AGUNG HARI NUGROHO1* NIM: E1011141081 Dr. Azrita Mardhalena, M.Si 2 , Deni Darmawan, SE, M.Si 2 *Email: agung96agst@gmail.com 3. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Tanjungpura University Pontianak. 4. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Sciences Faculty of Tanjungpura University Pontianak. ABSTRACT This descriptive qualitative study aimed to describe the process of placement of structural positions which is implemented by the office of National Land Affairs Agency (or BPN) of Sanggau regency. The existence of problems in the implementation of the placement of structural positions in the BPN office is interesting to investigate because there are still problems that occur in that agency. The Sanggau district BPN office should have been able to carry out the organization. However, there are still staffs placement that are not yet in accordance with professionals that meet the qualifications set in the BPN regulations at the district level. This study used a theory related to aspects of education, work knowledge, work skills and work experience. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. The result show that the implementation of structural positions placement has not been optimal in terms of education, work knowledge and work skills was still not optimal Nevertheless, aspects of work experience are optimal. However, there are still some positions that are still empty in their placement. Thus, evaluation is necessary to determine employees of officers who are in accordance with each position. Keywords: Placement, Structural, Organization 
MANAJEMEN PELAYANAN PAJAK REKLAME TETAP OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK DI SEPANJANG JALAN GAJAHMADA Dini Febry Puspaningrum E.01109085
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.255

Abstract

The regulation problem of advertisement tax service authority remained in the city of Pontianak not support the implementation of regional autonomy, so that the Local Revenue Offices of Pontianak City perform a replanning in the management and collection of taxes to optimize the advertisement in the regional income. This study aims to determine the academic and understand the requirements to be met by the taxpayer in obtaining a Permanent Advertising Tax, advertising tax processing procedures remain to taxpayers, advertising tax services form fixed by the Local Revenue Offices of Pontianak City, the obstacles in the process of advertising tax processing remains, and experience in handling taxpayer fixed advertising tax. This study used qualitative methods. The design used phenomenological study of Littlejohn. To analyze more sharply, researcher used the theory of social construction of Peter L. Berger. From the results of research in the field, researcher found that the management of tax services performed by the Local Revenue Offices of Pontianak City especially on permanent advertising along Gajahmada Street, Benua Melayu Darat Village is not maximized. Researcher in the field of observation, advertising tax service management remains by the Local Revenue Offices of Pontianak City are hampered by the maintenance requirements are difficult to be met by the taxpayer, the maintenance procedure lasts long enough, the form of direct services have not been implemented to the fullest, as well as the barriers that interfere with the performance of the apparatus such as facility and inadequate infrastructure services. Recommendations in order to maximize service is taxpayer comply with the applicable regulations of the tax administration, the Local Revenue Offices of Pontianak City provide convenience to the taxpayer in process, and understand the differences of each taxpayer’s character. Keywords: Advertising Tax Service, Requirements, Procedures, Service Forms.
STRATEGI PROMOSI PARIWISATA OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK ABDIANA NIM. E01112036
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i1.1375

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana strategi promosi pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari rendahnya tingkat hunian kamar hotel di Kota Pontianak dan website sebagai media promosi belum dikelola dengan baik. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan pemahaman analisis dari Wearne dan Wall yang terdapat 5 indikator terkait pengembangan strategi promosi. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa media promosi melalui media online yang ditetapkan sebagai strategi promosi unggulan tidak sesuai dengan kenyataannya, yang artinya website sebagai media promosi belum dikelola dengan baik, website tersebut belum dikelola dengan baik dikarenakan kurangnya dukungan anggaran dan belum ada operator khusus yang disediakan untuk mengelola website sendiri. Seharusnya dalam menetapkan media online sebagai media promosi yang diunggulkan harus adanya dukungan anggaran dan adanya operator sesuai bidangnya. Hasil Penelitian yang kedua mengenai penurunan tingkat hunian kamar hotel dan villa disebabkan oleh banyaknya pertumbuhan hotel baru yang tidak diiringi dengan pertumbuhan objek wisata yang baru di Kota Pontianak. Seharusnya Disbudpar harus lebih memperhatikan izin pembangunan hotel yang terus meningkat setiap tahun dan memberikan kepercayaan kepada investor untuk penanaman modal di bidang pembangunan objek wisata yang baru di Kota Pontianak. Kata-kata Kunci: Promosi Pariwisata Kota Pontianak
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA TAHUN 2016 DESY FITRIA SARI NIM. E1012141025
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2199

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan. Permasalahan yang ditemui yaitu masih banyak usaha rumah kost yang tidak memiliki izin di Kecamatan Pontianak Tenggara, lemahnya pelaksanaan dan penertiban terhadap pemilik usaha rumah kost yang tidak memiliki izin usaha, dan Kurangnya kesadaran pemilik usaha rumah kost di Kecamatan Pontianak Tenggara untuk mendaftarkan perizinan tempat usaha rumah kostnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu eksploratif dan menggunakan metode penelitian kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian yaitu pemilik usaha rumah kost belum sepenuhnya memahami isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, sikap masyarakat yang mau menerima dengan adanya kebijakan tersebut tetapi tidak melaksanakan apa yang telah di atur, komunikasi yang dilakukan antar pihak Penyelenggara Perizinan, Pengawasan dan Penertiban kurang merata dilakukan dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang sangat berpengaruh karena banyaknya hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan perizinan usaha rumah kost tersebut. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah: (1) para pelaksana kebijakan mampu melaksanakan apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari kebijakan itu sendiri; (2) perlunya dukungan antar pihak dalam pelaksanaan kebijakan serta tindakan yang tanggap dari pihak kecamatan, kelurahan dan dibantu satpol pp agar pemilik usaha melakukan perizinan usaha rumah kostnya; (3) diperlukan komunikasi para pelaksana yang bersifat top-down, serta dikembangkan lagi kegiatan sosialisasinya; dan (4) perlunya pertimbangan yang adil, tegas serta kerjasama yang baik dari pemerintah pusat, daerah maupun kecamatan, untuk para pemilik usaha rumah kost dalam perizinan usahanya.Kata-kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Izin Usaha Rumah Kost.

Page 69 of 132 | Total Record : 1314

 67   68   69   70   71 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue