cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 72   73   74   75   76 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT DI KECAMATAN SELAKAU TIMUR RYAN IRFIAN NIM. E01112034
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1200

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Di Kecamatan Selakau Timur yang belum terlaksana secara optimal. Belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut terlihat dari timbulnya permasalahan yang ada di lapangan seperti masih terdapatnya pengelolaan pertambangan rakyat yang dikelola secara ilegal dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat dan adanya aktivitas PETI menyebabkan kerusakan lingkungan di antaranya lahan pertanian, perkebunan, aliran sungai, kawasan hutan dan lain sebagainya. Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, maka penulis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn sebagai pisau analisis. Teori Van Metter dan Van Horn diharapkan mampu memberikan gambaran dan penilaian sejauh mana para pelaksana kebijakan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Van Metter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikak/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sehingga tujuan yang ingin dicapai belum terealisasi dengan baik. Pertama, sumberdaya manusia yang belum memadai menyebabkan sulitnya untuk melaksanakan penjabaran tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari para pelaksana kebijakan. Kedua, karakteristik agen pelaksana yaitu kinerja struktur birokrasi yang dirasakan lambat dalam pembuatan izin baik izin wilayah pertambangan rakyat  (WPR) ataupun izin pertambangan rakyat (IPR) menyebabkan aktivitas pengelolaan pertambangan rakyat menjadi kegiatan yang ilegal. Ketiga, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yaitu proses penyampain isi dan tujuan kebijakan dari para pelaksana kebijakan ke target group yang belum dilaksanakan secara menyeluruh menyebabkan informasi yang beredar hanya ke sebagian kelompok masyarakat  tertentu. Keempat, kondisi sosial, ekonomi dan politik yaitu adanya pertentangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat menyebabkan kebijakan sulit untuk implementasi secara maksimal.Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pertambangan, Rakyat
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH EVA MEINTARI NIM. E1012131036
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan publik terkait pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelayanan yang lama dan tidak adanya kepastian waktu penyelesaian, kurangnya informasi mengenai prosedur layanan dan persyaratan pelayanan, kurangnya ketanggapan petugas terhadap keluhan masyarakat tentang waktu pelayanan, kurangnya keramahan petugas dalam memberikan pelayanan dan terbatasnya jumlah pegawai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Fitzsimmons (dalam Sinambela,dkk 2014:7) yaitu Reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (keyakinan), empathy (empati) dan tangibles (bukti fisik). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini dilihat dari indikator reliability yaitu pelayanan publik yang dimiliki sudah baik kepada masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Selanjutya pelayanan publik di kecamatan Segedong jika dilihat dari indikator responsiveness dapat dikatakan sudah baik, karena petugas tanggap akan keperluan masyarakat karena tuntutan dari camat segedong yang menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Selanjutnya jika dilihat dari indikator assurance, menunjukkan bahwa pelayanan publik pada indokator assurance, sudah baik terbukti dengan informasi yang diberi oleh petugas kepada masyarakat yang belum memenuhi persyaratan yang harus dibawa petugas memberitahukan kepada masyarakat. Selanjutnya jika dilihat dari indokator empathy, menunjukkan bahwa pelayanan sudah baik dengan tidak adanya ditemukannya keluhan baik dari pegawai maupun masyarakat. Selanjutnya jika dilihat dari indikator tangibles, menunjukkan bahwa pelayanan sejauh ini masih kurang dan perlu dilengkapi oleh pihak terkait. Kata-kata Kunci : Kualitas Pelayanan Publik, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy Dan Tangibles.
PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKLAME MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PENERTIBAN DI KOTA PONTIANAK Dwi Agus Muharria E.01107111
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v1i1.17

Abstract

AbstractAdvertising is one of the means used by the government publicly or privately to communicate and provideinformation to the public. However, many of the issues concerning the implementation of the billboard interms of hooking up demolition permit is not done properly will give the impression kesemerautan andlaying haphazardly in the billboard. It is caused by a lack of coordination and control among theinstitutions involved in granting permits, set the location of the billboard installation, and low intensity ofsocialization in terms of how the procedure for the organization is good publicity. Advertising-mountedbillboard that had matured during the installation of billboards are usually removed and acted too slowly.This is very important because it will interfere with the beauty of the city, making it harder to put upanother billboard operators and can harm the advertisement revenue. Local authorities should coordinateto regulate billboards, providing data advertisement and problematic due to be addressed by the lawenforcement officers pay more attention to advertising and principal functions and duties of each. Givegood extension to the community aims to facilitate the public to better understand, understanding, open upthe smooth communication and assist in maintaining the attributes of an existing billboard. In addition, thegovernment should also do additional section or sections that specifically deal with the installationprocedure of advertisement. Because if you can not pay more attention to the situation and conditions in thefield can not be well ordered.Keywords: Procedures For Licensing, Licensing Implementation Billboards, Advertising Placement andControl
KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK ROBIANSYAH NIM. E21112097
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.935

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya disiplin pegawai, tanggung jawab pegawai, belum optimalnya dalam melakukan pekerjaan serta masih adanya ketidak adilan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.Penulisan ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dalam meningkatkan pendapatan Daerah.Menurut Dwiyanto (2002:52) menggunakan beberapa kriteria dalam menilai kinerja organisasi publik, yaitu Kualitas kerja, Akuntabilitas, dan Efisiensi.Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kualitas Pelayanan Pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak  sudah cukup baik. Para pegawai telah bekerja dengan cukup disiplin dalam pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan intruksi yang diberikan.Tercapainya kuantitas dan kualitas kerja yang cukup baik dikarenakan adanya dukungan sejumlah faktor diantaranya adanya tupoksi yang jelas, motivasi pegawai yang cukup baik, serta Sarana dan prasarana yang ada di kantor cukup lengkap. Dan juga akuntabilitas Pelayanan Pegawai sudah cukup baik. Pelayanan publik tercermin berdasarkan dari aspek sistem pelayanan yang ada dengan ditunjukan oleh prosedur yang sangat mudah, dimana para petugas atau pegawai selalu menginformasikan tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sebelum melakukan pelayanan dan petugas juga sering membantu apabila masyarakat bingung atau tidak mengerti sehingga memudahkan masyarakat. Dalam efisiensi pemberian pelayananpegawai sudah cukup baik. Hal ini dapat tercapai karena rata-rata pegawai telah berpengalaman.Selain itu sarana-dan prasarana sudah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas.Rekomendasi dalam penelitian ini diharapkanpeningkatan produktivitas kerja pegawai terutama dengan meningkatkan kedisiplinan, keseriusan kerja maupun meningkatkan kecepatan dalam memberikan pelayanan publik.Mengoptimalkan responsibilitas pegawai dengan memberikan pemahaman secara komprehensif tentang penerapan tatanan administrasi maupun prosedur pelayanan publik, serta mengoptimalkan responsibilitas pegawai dengan memberikan pemahaman secara komprehensif tentang penerapan tatanan administrasi maupun prosedur pelayanan publik. Kata-kata kunci: Kinerja Pegawai, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak
PELAYANAN PADA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA DI KOTA PONTIANAK NIRWADI NIM. E21112025
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1827

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Pontianak Kota Terhadap Masyarakat Korban Tindak Pidana Dalam Pembuatan Laporan Polisi Di Pontianak. Permasalahan yang ada pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polresta Pontianak Kota meliputi kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, potensi sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan pembuatan Laporan Polisi, proses pelayanan Korban tindak Pidana, kemampuan Anggota Polisi dalam hubungan komunikasi yang baik terhadap korban tindak pidana, dan kemampuan wawasan anggota Polisi dalam memberikan pelayanan kepolisian sesuai keinginan dan memahami kebutuhan korban tindak pidana di SPKT Polresta Pontianak Kota. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian yang digunakan untuk mencari fakta dengan interprestasi yang tepat dan tujuannya adalah untuk mencari deskripsi atau gambaran yang sistematis dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana SPKT Polresta Pontianak Kota sudah memadai dan sesuai standar operasional Kepolisian, hanya saja kekurangan ruang tunggu untuk pembuatan laporan polsisi dan kekurangan lahan parkir khususnya pengendara roda empat bagi korban yang mengalami tindak pidana yang ada di SPKT Polresta Pontianak Kota. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di SPKT Polresta Pontianak Kota dapat dikembangkan melalui evaluasi dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kepolisian. Proses pelayanan kepolisian yang ada pada SPKT Polresta Pontianak Kota sudah sesuai dengan strandar pelayanan kepolisian. Kata-kata kunci : Kualitas Pelayanan, Masyarakat Korban Tindak Pidana, Laporan Polisi, Sentra  Pelayanan    Kepolisian Terpadu
KINERJA PEGAWAI KEJAKSAAN NEGERI DI KABUPATEN SEKADAU MAULISAWATI NIM. E21110003
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.562

Abstract

Yang dicermati oleh peneliti pada jurnal ini adalah fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sekadau dalam mencapai kinerja yang  baik Pegawai Kejaksaan Negeri Sekadau khususnya Bidang Intelijen dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum/penerangan hukum kepada siswa/siswi SMA mengalami beberapa kendala atau problematika dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kedala tersebut berupa kurangnya sumberdaya manusia yaitu tenaga tata usaha dalam melakukan prosedur administrasi sehingga tidak tercapainya proses pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Sekadau yang menunjang kegiatan-kegiatan Bidang Intelijen khususnya dalam kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, sarana dan prasarana yang kurang mendukung juga menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum, tidak adanya  sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan intelijen di lapangan, sera mengigat letak geografis Kabupaten Sekadau ada beberapa daerah yang sulit di jangkau. Menurut Dwiyanto (dalam Pasolong, 2007:178) menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, nyata dan akurat. Hasil dari penelitian ini dilihat dari segi Produkutivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas kejaksaan negeri sekadau masih belum optimal kerena mutu pelayanan belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan  terbatasnya sumberdaya manusia dilingkungan Kejaksaan Negeri Sekadau khususnya bidang intelijen dalam kegiatan penyuluhan hukum sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak selesai dengan tepat waktu dikarenakan terbatasnya sumberdaya manusia terutama staf  TU Bidang Intelijen, kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, serta keadaan geografis serta banyak daerah yang sulit di jangkau untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Rekomendasi dari peneliti  adalah untuk menambah dan menghasikan kualitas kerja yang baik, serta memuaskan dalam kelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terhadap siswa/siswi SMA peneliti menyarankan agar adanya penambahan staf Tata Usaha sebanyak 2 (dua) orang dan adanya sarana mobilitas guna mendukung kelancaran kegiatan baik itu kegiatan penyuluhan hukum maupun penerangan hukum, serta penambahan kendaraan iventaris berupa kendaraan roda dua(sepeda motor) karena Wilayah Hukum Kejaksaan negeri Di Kabupaten Sekadau banyak daerah yang jalur transfortasinya sulit dijangkau. Kata-kata Kunci : Kinerja Pegawai. Produktivitas. Kualitas Layanan. Responsivitas
PELAKSANAAN PENATAAN TAMAN ALUN KAPUAS KOTA PONTIANAK OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK SUSI NIM. E1011131091
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1587

Abstract

Tujuan penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan menganalisis pelaksanaan penataan taman alun kapuas Kota Pontianak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Walikota Pontianak, Kepala Bidang Pertamanan, Kepala Seksi Penataan Taman, Kepala Seksi Pengawas Lapangan, Seksi Pengangkutan Sampah, Sarana dan Prasarana Bidang Pertamanan, Staff Pengawas Bidang Pertamanan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Pekerja Harian Lepas Bidang Pertamanan dan Pengunjung Taman Alun Kapuas Kota Pontianak. Hasil penelitian ini adalah proses penataan taman alun kapuas Kota Pontianak Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak sudah baik namun belum optimal dikarenakan masih kurangnya pengawasan dari pihak dinas dan masih kurang menegaskan lagi peraturan yang sudah ada dalam pemberian sanksi terhadap pengunjung yang menyalahi aturan, kurangnya jumlah pengawas, serta jumlah armada pengangkut sampah dan kurangnya kesadaran dari para pengunjung taman alun kapuas Kota Pontianak. Saran yang dapat dijadikan dipertimbangkan yaitu diharapkan Diharapkan Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak memperbaiki dan menambah jumlah pegawai pengawas, jumlah PHL, serta jumlah armada pengangkutan sampah. Diharapkan Bidang Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak untuk lebih meningkatkan ketegasan dalam memberikan sanksi kepada pengunjung atau setiap orang yang memasuki taman alun kapuas yang melanggar peraturan. Diharapkan pihak pemerintah yang memberikan gaji kepada PHL/pegawai yang menata taman alun kapuas untuk mempertimbangkan gaji mereka yang tidak naik-naik. Kata-kata Kunci : Penataan Taman Kota, Taman Alun Kapuas Kota Pontianak
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELEKTRONIFIKASI DANA OPERASIONAL RT/RW DI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK Rika NIM. E1011141085; Thamrin *; Deni Darmawan *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2471

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai proses Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Persoalan mengenai Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW yang terjadi didaerah tersebut cukup menarik untuk diteliti mengingat masih ada penerima yang belum mengambil dana operasional RT/RW dan kurangnya pemahaman RT/RW terkait perubahan mekanisme pembayaran dari Tunai menjadi Non Tunai melalui Kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model penelitian deskriptif. Peneliti mencari informasi melalui teknik wawancara dengan narasumber, observasi ke wilayah penelitian, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan proses Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional RT/RW di Kota Pontianak belum sepenuhnya berhasil mengingat keefektifan Sosialisasi, Delivery activities / penyaluran dana belum sepenuhnya terserap kepada RT/RW, dan pemahaman Pemanfaatan Policy output. Saran, dengan hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Kota Pontianak agar lebih meningkatkan sosialisasi elektronifikasi penyaluran dana operasional RT/RW agar penerima dana operasional memahami serta bisa menerapkan sistem elektronifikasi dalam transaksi pembayaran, Pemerintah Kota Pontianak melakukan controlling terhadap RT dan RW yang belum dan sudah mengambil dana operasional agar lebih objektif dan kedepan tidak ada lagi RT/RW yang belum mengambil dana operasional dan Kebijakan elektronifikasi penyaluran dana operasional RT/RW harus bisa membawa dampak yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Smart city. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Elektronifikasi, RT /RW dan Smart city.
IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN DI RADIO BANUA CORDIS DARIT - KABUPATEN LANDAK Yohana Pomot E.21109082
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.233

Abstract

The title of this research is the Implementation Of Guidelines Of Code Broadcasting And Standards Of Broadcasting Program In Banua Darit Cordis Radio – Landak Regency. Problems of this research are the portion of the commercial advertising schedule and public service announcements, also the discount of public service announcements on benua cordis radio did not appropiate to the rule of code broadcasting and standards broadcasting program on article 44 paragraphs 1 , 2 and 5. The goal of this research is to assess the implementation of  Banua cordis radio on guidelines of code broadcasting and and standards broadcasting program on article 44 , paragraphs 1,2 and 5 about the portion of the commercial advertising schedule and public service announcements, also the discount of public service announcements. This research used a descriptive research model with data processing techniques of qualitative analysis. It covers four things: a standard policy, resources, attitudes and communication. The results of the data analysis showed that the attitude of the parties in implementing the guidelines of code broadcasting and broadcast standard program on Article 44 , paragraph 1,2 and 5 about the portion of the commercial advertising schedule and public service announcements, also the discount of public service announcements which is exceed from the standard set by the government. Existing resources both of human resources, facilities and capital is still lacking and very limited . there is no intensive communication between radio and the government. The conclusion of this research is the banua Cordis Radio did not implement the government regulation about the guidelines of code broadcasting and broadcast standard program on article 44, paragraph 1,2 and 5. Key words: Code broadcasting, broadcast standard, police standard, resources broadcasting, behavior broadcasting, and communication.
PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERAWAT DI INSTALASI RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK NENTI ADRIANI NIM. E01112154
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1241

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendiskripsikan efektivitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kinerja perawat di Instalasi Rawat Inap RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak. Permasalahan yang terjadi yaitu Belum meratanya keikutsertaan pegawai dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, sikap dan prilaku petugas yang kurang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta Skiil (kemampuan) dan sikap perawat masih rendah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah  teori T Hani Handoko yaitu langkah-langkah efektif yang harus dilakukan untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan. Penelitiani ini dimaksudkan untuk mengetahui dan medeskripsikan efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan indikator-indikator sebagai berikut: Penilaian dan identifikasi kebutuhan, sasaran-sasaran latihan dan pengembangan, isi program, prinsip-prinsip belajar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak. Hasil dari penelitian ini yaitu ketidak adilan dalam menentukan peserta yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, kemudian permasalahan lain, yaitu dilihat dari dana yang terbatas dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta kurang adanya bimbingan dan pengarahan langsung bagi pegawai dan tenaga harian lepas. Rekomendasi dari peneliti adalah  Rumah Sakit mampu memberikan pengembangan secara terus menerus dan merata kepada semua pegawai/perawat, sehingga kemampuan, pengetahuan serta sikap pegawai bisa lebih baik lagi kedepannya.Kata Kunci: Pendidikan dan Pelatihan, Efektivitas, Perawat

Page 74 of 132 | Total Record : 1314

 72   73   74   75   76 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue