cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 80   81   82   83   84 
PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN KEBERSIHAN KOTA DI KABUPATENKUBU RAYA NIM. E01111087, YULIANA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i4.822

Abstract

 Permasalahan dalam  penelitian ini adalah adanya sampah yang meluber atau tidak diangkut oleh petugas,jadwal pembuangan sampah yang kurang optimal dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Indikator yang digunakan peneliti untuk menganalisis pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya adalah berdasarkan teori G.R. Terry (dalam Wiludjeng 2007;4) yakni dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Metodepenelitian  yang digunakanadalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari indikator perencanaan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Kubu Raya pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir menggunakan sistem ruang terbuka (Open Dumping) dan banyak Tempat pembuangan sementara yang bersifat liar. Pada indikator pengorganisasian, kebanyakan masyarakat membuang sampah tidak sesuai jadwal yang ditentukan pada indikator penggerakkankoordinasi pemerintah terkait dengan pihak warga terutama dalam penempatan lokasi  TPS masih kurang optimal dan Jadwal pengangkutan dan pembuangan  sampah masih kurang optimal. Sedangkan pada indikator pengawasan, minimnya kesadaran masyarakat akan manfaat sampahdandalam  halmembuang sampah. Saran dari hasil penelitian ini yakni peneliti berharap pemerintah setempat dapat mengganti sistem pada Tempat Pembuangan Sementara dengan bak sampah atau container, menambah jumlah armada pengangkut sampah dan perlu pengawasan berkala dalam mengawasi pelaksanaan peraturan dilapangan terutama mengenai jadwal pembuangan sampah sehingga masyarakat dapat tertib membuang sampah sesuia peraturan yang ditetapkan. Kata-kata kunci: Pengelolaan Sampah, Kebersihan Kota, Kabupaten Kubu Raya
EFEKTIFITAS KERJA PEGAWAI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUBU RAYA NIM. E21109009, FITRIL FIRMANSYAH
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1798

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan tujuan memberikan gambaran sifat dari obyek penelitian atau suatu yang berlangsung pada saat penelitian atau status sekelompok manusia, suatu objek, situasi kondisi, system pemikiran dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Untuk itu peneliti harus terjun langsung untuk mengamati gejala sosial yang diteliti dan berusaha memahami gejala-gejala yang diperoleh dengan mengembangkan kesimpulan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Adam Ibrahim Indrawijaya (2000:73). Hasil penelitian menunjukan bahwa: faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya meliputi Faktor Kesesuaian pekerjaan dengan bakat dan keahlian, faktor perlengkapan kerja, faktor informasi, faktor pengawasan, faktor penghasilan, faktor rasa aman dan ketenangan, faktor rasa aman dan ketenangan,. Kata-kata kunci :  Efektifitas, Kerja, Pegawai
PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN BARANG-BARANG MILIK DAERAH DI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIm. E21108035, Hendrianus Jimmy
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i3.444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tahapan pengawasan dalam pengelolaan barang-barang milik daerah di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil analisis data dilapangan ditemukan masih adanya pengadaan barang secara berulang-ulang, dan perencanaan barang yang tidak sesuai dengan standarisasi perencanaan kebutuhan barang. Masih kurang tertib pelaksanaan kegiatan pengawasan pengelolaan barang-barang milik daerah dilihat berdasarkan aspek administrasi, terutama dalam menyampaikan laporan berkala dan laporan serah terima barang, serta kurangnya pengetahuan petugas terhadap inventarisir dan perbendaharaan barang milik daerah. Monitoring terhadap pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali serta tidak adanya kartu kendali dan tidak adanya laporan kepada atasan (Kepala Bagian Tata Usaha). Masih adanya ketidak pahaman pegawai yang ditunjuk sebagai penyimpan dan pengurus barang milik daerah mengenai aplikasi SIMBADA. Untuk itu diharapkan setiap unit kerja/bagian di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mendata ulang secara lengkap barang-barang milik daerah. Penyimpanan dan penyaluran barang hendaknya memperhatikan aspek administrasi,dan diharapkan adanya kegiatan kursus/pelatihan kepada pegawai penyimpan dan pengurus barang, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai tersebut terhadap inventarisir dan perbendaharaan barang milik daerah. Monitoring terhadap pengelolaan barang/inventaris milik daerah hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali serta dibuatkan kartu kendali dan dilaporkan kepada atasan.Kata-kata kunci:       pengawasan, pengelolaan, dan barang-barang milik daerah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KESERTAAN KB PRIA DI KELURAHAN PALLIMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT NIM. E21111032, MAHMUDIN
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i4.817

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih rendahnya partisipasi pria dalam peningkatan kesertaan KB pria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Adam Smith (dalam Islamy, 2001), yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, badan-badan pelaksana dan faktor lingkungan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pria  dalam peningkatan kesertaan KB pria masih rendah. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan khusus KB pria kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat khususnya PUS pria tidak memahami dan cenderung bersikap apatis terhadap program KB pria, mereka menganggap program KB hanyalah untuk para istri saja. Sebagai kepala rumah tangga, para suami takut kalau mereka ikut KB akan mengganggu aktifitas mereka dalam mencari nafkah keluarga. Kondisi sosial budaya masyarakat Pallima masih terbelakang, banyak  para istri tidak mengizinkan suaminya menggunakan kontrasepsi MOP karena takut suami selingkuh. Dari segi ekonomi masyarakat Pallima masih tergolong ekonomi menengah, walaupun masih ada masyarakat yang di katagorikan miskin. Untuk meningkatkan kesertaan KB pria di Kelurahan Pallima, perlu adanya sosialisasi khusus tentang program KB pria sehingga mereka mengetahui manfaat dan tujuan dari program KB pria tersebut. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015
KUALITAS PELAYANAN PETUGAS UNIT PELAYANAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NIM. E01109117, WULANDARI
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1796

Abstract

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Pelayanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat Khususnya di unit Pelayanan dalam meningkatkan pelayanan terbaik di perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun latar belakang skripsi ini berdasarkan atas permasalahan kurang maksimalnya pelayanan petugas di ruangan unit pelayanan perpustakaan, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia di perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat serta sanksi keterlambatan pengembalian buku oleh pemustaka belum dapat diterapkan secara baik. Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  deksriptif untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta di lapangan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori  Determinan kualitas jasa layanan menurut kotler  Keandalan yaitu Kemampuan pustakawan untuk memberikan layanan sesuai yang dijanjikan dengan akurat, cepat dan memuaskan, Jaminan / kepastian bagaimana pustakawan dapat menunjukan kemampuan, kesopanan sifat yang dapat dipercaya oleh pemustaka sehingga pemustaka dapat akan merasa nyaman dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Fasilitas fisik dan peralatan, kepedulian terhadap keluhan pelanggan serta Daya  tanggap. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Perpustakaan khususnya di Unit Pelayanan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat perlu ditingkatkan lagi guna menjadikan perpustakaan yang nyaman dan baik kualitasnya terhadap pemustaka. Kata-kata kunci : Kualitas Pelayanan, Pelayanan, Perpustakaan, Pemustaka
PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LANDAK Intan, Intan
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2706

Abstract

Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  Pembinaan Aparatur  Sipil Negara  yang dilakukan  oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak. Adapun metode yang digunakan  dalam penelitian  ini adalah   metode   kualitatif  dan  jenis   penelitiannya   deskriptif.   Penelitian   ini   menggunakan   teori pembinaan  oleh  Matutina  (2011 :51)  yang  terdiri  dari  :  1)  Peningkatan  Etos  Kerja,  keslmpulannya adalah memberikan  dasar untuk memotivasi  pegawai untuk bekerja  lebih giat, semangat  serta penuh tanggung   jawab,   maka   diberikan   pembinaan   yaitu   pembinaan  karir, pembinaan   disiplin,  serta pembinaan  pendidikan dan  pelatihan,  dalam  meningkatankan etos kerja yang  sudah  berjalan cukup baik. 2) Disiplin Waktu,  kesimpulannya adalah ketepatan  penggunaan waktu  dalam  peraturan  yang telah ditetapkan Pemerintah  Daerah Kabupaten  Landak untuk jam operasional  masuk kantor, istirahat dan pulang  kantor  yang  harus  di taati  pegawai.  3) Disiplin  terhadap  Peraturan  dan prosedur  kerja, kesimpulannya  adalah  sikap  atau tingkah   laku  yang  menunjukkan  ketaatan  dalam  melak.sanakan perintah dari atasan dan peraturan, tata tertib yang telah di tetapkan  baik tertulis maupun yang tidak tertulis.  Adapun  saran yang direkomendasikan oleh pene[iti  adalah  :  pertama,  dalam  meningkatk,an etos kerja ASN perlu adanya kegiatan  dalam memberikan  pembinaan karir, pembinaan  disiplin serta pembinaan pendidikan dan pelatihan, kedua, perlu adanya ketegasan dari atasan dalam mendisiplinkan  ASN yang diterapkan dengan SOP. Kata kunci: Pembinaan,  ASN,  Satpol PP,  Kabupaten Landak
Pembinaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Di Kepolisian Resort Kota Pontianak Nim. E21109018, DERECK KENNETH UNIMLORA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i4.441

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya citra negatif dari oknum anggota kepolisian yang melakukan tindakan indisipliner. Disamping itu, lemahnya sanksi hukuman disiplin bagi oknum anggota polri yang melakukan tindakan indisipliner seperti insubordinasi, tidak mematuhi sumpah janji anggota kepolisian. Permasalahan lainnya menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari Pimpinan Propost Pengaduan Masyarakat terhadap anggota polri yang bertugas dijajaran sektor maupun resort. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Pembinaan Disiplin anggota Polri di Polresta Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketanggapsegeraan (responsiveness) atasan dalam penegakan disiplin anggota Polri di Kepoisian Resort Kota Pontianak cukup optimal. Adapun berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa atasan yang menghukum (ankum) dilakukan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis serta pembinaan fisik, upaya ini dilakukan terhadap oknum kepolisian yang tidak lengkap atributnya seperti tidak membawa kartu tanda anggota (KTA), KTP, SIM dan lain-lain.  Dalam penegakan disiplin anggota polri di Kepoisian Resort Kota Pontianak sudah terpublikasi dengan baik. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proses penindakan disiplin di tubuh kepolisian tidak ada yang ditutup-tutupi, namun memang sebagian kasus tidak terpublikasi melalui media. Hal ini dikarenakan ada beberapa pelanggaran disiplin ringan yang diselesaikan secara internal oleh ankum atau Propam diantaranya pemberian sanksi tertulis, lisan maupun pembinaan fisik. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam penindakan disiplin anggota kepolisian sudah cukup terpublikasi dengan baik. Namun penindakannya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Pertanggung jawaban dalam penegakan disiplin anggota Polri di Kepolisian Resort Kota Pontianak dilakukan oleh Seksi Propam yang dikoordinasikan langsung Kepada Kapolres, Kapolda dan Kapolri atas adanya sejumlah laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Menyikapi fenomena yang ada saran yang direkomendasikan bahwa agar pertanggungjawaban penindakan disiplin dinilai baik oleh publik, langkah yang seharusnya ditempuh Propam Polri terhadap anggota polri yang melakukan tindakan indisipliner yakni dengan cara : Memaksimalkan Mentalitas Kinerja Propam Polri dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri, Memahami Produk Hukum dan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Profesional dan Akuntabel, dan Inisiatif Propam Polri Dalam Melakukan Penyidikan dan menerima Laporan Pengadauan dari masyarakat.Kata kunci : Pembinaan Disiplin, Anggota Kepolisian
PELAYANAN PRIMA IZIN KUNJUNGAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI KANTOR KELAS II IMIGRASI KOTA SINGKAWANG NIM. E21111061, DENI HENDRO PRASETYO1
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i2.1510

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah karena penulis ingin mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi kelas II Kota Singkawang dalam memberikan pelayanan kepada warga negara asing yang datang berkunjung dalam tujuan wisata maupun kerja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelayanan prima izin kunjungan bagi warga negara asing di kantor imigrasi kota singkawang”. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa Para pegawai di Kantor Imigrasi Kota Singkawang senantiasa memberikan perhatian yang optimal kepada WNA. Hal ini terlihat dari pegawai  Kantor Imigrasi Kota Singkawang yang menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan dan keinginan WNA dengan menyapa mereka dengan hangat dan menanyakan keperluan mereka, serta memberikan pelayanan sesuai prosedur yang ada. Kepedulian pegawai Kantor Imigrasi Kota Singkawang dengan kebutuhan dan keinginan WNA juga cukup baik. Hal ini tercermin dari komitmen merka memberikan pelayanan yang ramah terhadap seluruh pengunjung sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka juga memberikan prosedur pelayanan yang transparan tanpa ada diskriminasi terhadap WNA. Pegawai Kantor Imigrasi Kota Singkawang juga menunjukkan respon yang positif dalam menerima kritik dan saran dari WNA. Mereka senantiasa medengarkan saran dan kritik dari WNA dengan sabar dan seksama. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu diharapkan Kantor Imigrasi Kota Singkawang  dapat meningkatkan pelayanan terhadap kunjungan warga negara asing. Hal ini diantaranya dapat ditingkatkan dengan memberikan respon yang cepat terhadap kritik dan masukan yang diberikan oleh WNA. Para pegawai diharapkan juga dapat terus meningkatkan kompetensinya, sehingga pelayanan keimigrasian kepada WNA akan terus meningkat kualitasnya. Kata-kata Kunci : Pelayanan, Izin Kunjungan, Kantor Imigrasi Kelas II Kota Singkawang
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN KUBU RAYA NIM: E101112047, MICHAEL RYAN B. S. SIANIPAR
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i1.2322

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan permasalahan  implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis yang belum optimal karena tidak konsistennya pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Kubu Raya terhadap gelandangan dan pengemis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis meliputi reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Lokasi penelitian di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Subjek penelitian adalah Bidang penegakan peraturan perundang undangan daerah Satpol PP, Kabid sosial Dinsos Kubu Raya, dua orang masyarakat, dan dua orang gepeng di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:89) yang dilihat dari tiga aspek yaitu interpretasi, organisasi dan aplikasi.Hasil Penelitian menunjukkan Aspek interpretasi Perda sudah dipahami oleh implementor kebijakan, Namun sosialisasi yang dilakukan masih sangat kurang. Pada aspek organisasi lemahnya koordinasi para implementor kebijakan, belum ada SOP khusus yang mengatur penertiban gepeng serta minimnya sumberdaya keuangan serta peralatan satpol PP Kubu Raya. Pada aspek aplikasi tidak tegasnya sanksi yang diberikan Satpol PP Kabupaten Kubu Raya kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia. Serta belum adanya pelaksanaan yang bersifat dinamis. Kata kunci : Implementasi, Satpol PP, Gelandangan dan Pengemis.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIKOTA PONTIANAK E.01105123, Markalosenius
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.206

Abstract

The title in this research is “the implementation of incomes tax of territory office to improves the collected taxes of earth and construction in pontianak city”. The writer in this thesis have a meaning to express the implementation of taxes by doing of territory office in pontianak city to improves the collected of the taxes in the earth and construction. Still remained to much people is not aware to play a taxes. There are four kinds to implementation the collected of taxes to used. First communication, it is one of programme will be a good to implement if clear to be the implement. The thing have a process to given an information, to got clear information and to given consistent of the information. The second is resources, in here there are four component are total of fulfilment staff and quality of quantity, to get an information to take a decision or arbitrariness to uses enough in the implementation as a responsibility of a task and need a facilities in the implementation. The third is authorizing signature, attitude and commitment of the implementation as a special programme of them to be programme implementation. The fourth is structure of bureaucracy is that sop (standar operating procedures) to put in order method in the programme implementation. Key words: The implementation of taxes, collected the taxes, taxes of earth and construction.

Page 82 of 132 | Total Record : 1314

 80   81   82   83   84 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue