cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 87   88   89   90   91 
PENGINTEGRASIAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) IYANSEP NIM. E21110050
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.557

Abstract

Artikel ini merupakan salah satu bagian dari skripsi penulis yang berjudul Pengintegrasian Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Adapun yang menjadi permasalahan yaitu Masalah Pendataan, Masalah Koordinasi dan Masalah pembagian tugas. Selain itu, penulis menggunakan model George C Edwards III (dalam Agustino, 2006:150) yang mengemukakan bahwa ada empat faktor yang  mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan Program BLSM yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif.Kesimpulan dari hasil  penelitian ini adalah Kurang Efektifnya Pengintegrasian Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar penerima BLSM adapun yang terdaftar sebanyak 1.164 orang yaitu dilihat dari: Komunikasi dalam implementasi program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kelurahan Batu Layang sangat disayangkan tidak berjalan dengan efektif, efisien dan tidak tepat sasaran. Kemampuan sumber daya dilihat dari jumlah staf secara umum belum tersedia dengan maksimal. Kecenderungan sikap implementor dan target group  sudah dapat dikatakan cukup baik, terlihat dari dukungan kepala Kelurahan dan staf-staf beserta masyarakat di Kelurahan Batu Layang untuk membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dengan efektif dan efisien. Pembagian tugas dalam struktur birokrasi Kelurahan Batu Layang sudah cukup jelas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rekomendasinya adalah Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, perlu membangun koordinasi yang baik dengan menjalin kerjasama. Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, perlu mengusulkan penambahan anggaran karena untuk memenuhi semua sumber daya diperlukan anggaran yang cukup dan penambahan jumlah staf. Selain itu juga, perlu adanya penambahan fasilitas. Sikap harapan dan dukungan dari pada implementor dan target sasaran perlu ditingkatkan lagi. Dan Pembagian tugas kepada pihak Kelurahan Batu Layang harus jelas dan tegas karena Kelurahan Batu Layang memiliki perangkat RT dan RW yang dapat melakukan kerjasama pendataan dilapangan. Kata-kata Kunci: Pengintegrasian, Program, BLSM
KINERJA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA PONTIANAK ABDUL HADI NIM. E1011131106
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1586

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja KPA Kota Pontianak dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Permasalahan yang diangkat adalah kasus penularan HIV/AIDS di Kota Pontianak dan masih ada yang tertular setiap tahunnya. Penulis menggunakan indikator kinerja dari Moeheriono yaitu: Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari tiga indikator yang digunakan, kinerja KPA Kota Pontianak dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak sudah cukup baik namun perlu adanya peningkatan. Ditinjau dari responsivitas dapat dikatakan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cepat dari KPA Kota Pontianak terhadap keluhan ODHA dan masyarakat walaupun belum maksimal. Ditinjau dari responsibilitas dapat dikatakan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya upaya KPA Kota Pontianak senantiasa melaksanakan tugasnya dengan selalu berorientasi pada petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Ditinjau dari akuntabilitas dapat dikatakan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya pertemuan dengan ODHA dan masyarakat terkait pekembangan kegiatan HIV/AIDS, serta adanya transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana. Kata-kata Kunci: Kinerja Organisasi, HIV/AIDS, Kota Pontianak
IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BERAS SEJAHTERA DI KELURAHAN SIANTAN HULU KOTA PONTIANAK ARNOLD CARLUBI PALESA NIM: E1011141082; Dedi Kusnadi *; H Arifn *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2470

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak mengenai implementasi distribusi beras sejahtera. Permasalahan yang terjadi cukup menarik untuk diteliti, dimana Rastra yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran karena tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang masuk dalam kriteria keluarga miskin, tidak tepat jumlah karena tidak sesuai pedoman yang ditetapkan yaitu 10kg/RTS/bulan dan tidak tepat kualitas, beras yang dibagikan pemerintah tidak layak konsumsi dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang semestinya beras yang diterima adalah beras jenis medium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi distribusi beras sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu Kota, dengan menggunakan metode penelian kualitatif fenomenologi, yaitu hanya menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa. Penelitian dilakukan, melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis yang peneliti lakukan dapat dilihat bahwa Implementasi Distribusi Beras Sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak dinilai dari aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi dinilai belum optimal. Hal yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalah pemerintah setempat harus lebih memperhatikan permasalah yang terjadi dalam implementasi distribusi beras sejahtera di Kelurahan Siantan Hulu Kota Pontianak dan lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai program bantuan beras tersebut. Kata kunci : Implementasi, Distribusi, Beras Sejahtera THE IMPLEMENTATION OF THE SUBSIDIZED RICE BERAS SEJAHTERA DISTRIBUTION IN THE URBAN VILLAGE OFFICE OF SIANTAN HULU PONTIANAK By: ARNOLD CARLUBI PALESA1* NIM: E1011141082 Dr. Dedi Kusnadi, M.Si 2 , Dr. H. Arifn, M.AB 2 *Email: Carlubipalesa@gmail.com 1. College Student of Public Administration Study Program at The Faculty of Social and Political Sciences at Tanjungpura University, Pontianak. 2. Lecturer of Public Administration Study Program at The Faculty of Social and Political Sciences at Tanjungpura University, Pontianak. ABSTRACT This research was conducted in the Urban Village Office of Siantan Hulu Pontianak. The researcher focused on implemening the distribution of “Beras Sejahtera” (Rastra), subsidized rice for the poor. The difficulties that occur were appealing to be investigated because the Rastra given to the community was considered not on target and did not reach all levels of society that fall with in the criteria of poor families. In addition, the Rastra did not fit the estabilished guidelines of which 10 kg per month for each household. Furthhermore, the quality of rice distributed by the government to the poor was not proper for consumption and was not in accordance with established medium type rice standards. This study aimed to determine the implementation of the distribution of “Beras Sejahtera” in the Urban Village Office of Siantan Hulu by using qualitative phenomenological research methods. This method explored and interpreted the meaning of events. The study was conducted through interview techniques, observation, and documentation. From the research findings, it can be perceived that the aspects of organization, interpretation, and application are not yet optimal in the implementation of the Prosperous Rice Distribution in the Siantan Hulu Urban Village Office, Pontianak. The researcher recommends that the local government pay more attention to the problems that occur in the Implementation of the Distribution of “Beras Sejahtera” in the community and be more active in providing information about the rice assistance program. Keywords : Implementation, Distribution, Subsidized Rice of “Beras Sejahtera”
PELAKSANAAN DISTRIBUSI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN BANSIR DARAT Sri Wahyuni E.21109077
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.232

Abstract

The problem in this study is the distribution of Raskin in the Village Bansir Land , District East Pontianak , Pontianak not on target . Besides, the data RTS PM needs to be reviewed because it does not correspond to the expected allotment policy Raskin program . Another problem is the program Raskin less professional and more dominant element of nepotism in its implementation . The results showed that the implementation of the program in the Village Bansir Army Raskin is not maximized , it is based on field research findings which found irregularities in their distribution . Deviations in question is related to the determination of Target Households Beneficiaries there are still poor families who have not been recorded and registered as Beneficiaries Target Households and families otherwise there among the better but listed as Target Households Beneficiaries . Responding to a phenomenon that there would have to be raised synergistic coordination of policy makers and program implementers Raskin to avoid deviations that can harm the Target Households with reference to the 6 Right , namely the right target , the right amount , the right price , the right time , the right administration and right quality , so that the basic purpose of the program can be achieved with good Raskin . Furthermore, the Raskin program execution at the point or distribution point should be no supervision of the competent authorities in order to ensure that the delivery of aid to the poor rice Target Households Beneficiaries actually refers to the 6 Right Keywords :Distribution, Rice Poor, and Poor Families.
EVALUASI PROGRAM PERBAIKAN GIZI BALITA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI PUSKESMAS KAMPUNG DALAM RIDWAN NIM. E21109012
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1240

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi buruk pada Balita di Puskesmas Kampung Dalam Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian adalah : 1) masih ada kasus gizi buruk di Puskesmas Kampung Dalam. 2) Kurangnya jumlah petugas yang menangani permasalahan gizi buruk di Puskesmas Kampung Dalam Bugis dan 3) Sarana pendukung dalam pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat di Puskesmas Kampung Dalam kurang memadai. Dalam mengkaji Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi buruk pada Balita di Puskesmas Kampung Dalam penulis merujuk pada Teori Ali Mantra (1997) yang menyatakan bahwa dalam mengkaji evaluasi program perbaikan gizi masyarakat dapat dikaji melalui aspek perencanaan dan pelaksanaan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif kualitatif. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Temuan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat dari aspek input yang terdiri dari tenaga, biaya dan fasilitas masih kurang maksimal. Begitu juga dari aspek output yang terdiri dari ketepatan sasaran dan cakupan program dikaregorikan masih kurang maksimal. Saran yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Pontianak agar anggaran alokasi dana untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat di berikan sesuai kebutuhan masing-masing puskesmas dan pemberian dana ini diharapkan tidak tertunda lagi agar pelaksanaan pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kata-kata kunci : evaluasi Program, gizi masyarakat
ANALISIS KEPEMIMPINAN CAMAT (Studi Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Pontianak Tenggara) CHARLES ARMANDO EFRAIM NIM. E101114105
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Kepemimpinan Camat di Kantor Kecamatan Pontianak tenggara Kota Pontianak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan dari fenomena-fenomena yang ada mengenai Kepemimpinan Camat di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Kepemimpinan Camat di Kecamatan Pontianak tenggara Kota Pontianak dinilai belum optimal terlihat dari menurunnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan kurang optimalnya pembinaan pegawai, sehingga di anggap perlu untuk melakukan penelitian agar mampu menggambarkan lebih dalam tentang Kepemimpinan Camat demi meningkatnya kualitas pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data Wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Camat Pontianak Tenggara belum menerapkan dengan optimal kepemimpinan pendukung dan  berorientsi pada prestasi, sedangkan kepemimpinan pengarah dan partisipatif sudah cukup baik di terapkan. Dari hasil pengamatan,  pemimpin jarang terlihat dikantor dengan alasan kesibukan diuar. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan penulis kepada Pemimpin di Kecamatan Pontianak Tenggara adalah sebagai berikut : 1) Perlu untuk melakukan evaluasi kinerja secara berkala. 2) melakukan evaluasi kinerja pemimpin. 3) membangun kedekatan personal, memberikan motivasi dan menyusun program pembinaan khsusus bagi pegawai agar kualitas Pegawai dapat meningkat demi pelayanan public yang prima. Kata-kata Kunci : Kepemimpinan, Kinerja Pegawai
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU OLEH PAKEM PONTIANAK TIMUR Budi Kurniawan E.01106093
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i1.112

Abstract

Integrated Poverty Reduction Program between the public through public institutions of private and government institutions both atvillage and town level city. One of the government's policies and strategies in tackling povertyPontianak city is to run a PAKET Program through a partnership between the public and theprivate sector, giving rise to the city government coherence in these three elements in povertyalleviation through community empowerment. presence of several problems in the implementationof the Urban Poverty Program implementation especially in villages which are still less activeSaigon for example in the preparation of budget proposals PAKET late because no one elementpresence PAKET organizations themselves, as well as the disbursement schedule is notappropriate use of funding mechanisms so that program can not function properly.Key Words: Integrated Poverty Reduction Program, PAKEM organitations, ImplementationProcedures.
MANAJEMEN OPERASIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TERHADAP PENCEGAHAN KEBAKARAN PEMUKIMAN PENDUDUK DI KOTA PONTIANAK DELLA HARLINDA NIM. E01112044
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.990

Abstract

Bencana kebakaran merupakan salah satu konsekuensi dari meningkatnya perumahan atau pemukiman padat penduduk yang kurang memperhatikan ketentuan dan persyaratan keamanan terhadap bahaya kebakaran. Tingginya angka kejadian kebakaran pemukiman penduduk di Kota Pontianak berada di Kecamatan Pontianak Utara. Belum optimalnya pelaksanaan pencegahan oleh BPBD Kota Pontianak dikarenakan kurangnya perencanaan sampai dengan pengawasan yang dilakukan pada daerah rawan bencana dengan melibatkan masyarakat Kecamatan Pontianak Utara. Dalam menganalisis permasalahan ini, peneliti menggunakan teori George R Terry dimana Manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan pelaksanaan pencegahan kebakaran pemukiman yang dilakukan oleh BPBD Kota Pontianak yakni rencana program pelatihan tim reaksi cepat maupun tim relawan (2) Pengorganisasian dari struktur organisasi BPBD Kota Pontianak dapat dikatakan kurang cukup namun dalam pelaksanaannya ada dukungan dari beberapa relawan (3) Pelaksanaan kegiatan pencegahan dalam bentuk sosialisasi dengan masyarakat khususnya di kecamatan Pontianak Utara tidak berjalan dengan baik. Hanya sebagian masyarakat yang ikut serta yaitu tokoh masyarakatnya saja. (4) Pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan pencegahan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Saran peneliti untuk penelitian ini adalah (1) Rencana kegiatan sosialisasi dengan menyesuaikan kondisi dan keadaan di lapangan agar masyarakat yang hadir dapat lebih maksimal. (2) BPBD Kota Pontianak perlu memiliki tim yang lebih besar untuk melaksanakan kegiatan pencegahan (3) Diharapkan pemerintah Kota Pontianak dapat mempertimbangkan penyediaan pendanaan terhadap sarana yang ada sehingga pelatihan yang dilakukan dapat menjadi lancar dan efektif. (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus memperhatikan lebih intensif lagi, mengawasi secara langsung maupun tidak langsung. Kata-Kata Kunci:  Operasional, Pelaksanaan Pencegahan, Kebakaran Pemukiman Penduduk, Masyarakat.
IMPLEMENTASI PELAYANAN AIR MINUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA Supartagus E.21109058
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i2.163

Abstract

The problem in this study were 1) the quality of water flowing to the customer is still not entirely good or contained residues (waste) water treatment flow to customers, 2) during the dry season, water services are often substandard, so that customers receive water service of PDAM Tirta Equator .. The results showed that (1) water services by the Regional Water Company (PDAM) Tirta Equatorial Pontianak still felt less than optimal, (2) the availability of water does not last all year, because it depends on the supply of the season, (3) the quality of treated water , residue processing, raw material availability and utilization of services less Informatics going well. Fenomayan addressing any author gives fekomendasi that communication can take place in both directions, the PDAM Tirta Equatorial Pontianak should improve the transmission of each policy, the potential use of the media (internet) and carried out in a programmed, in addition should also take advantage of PDAM Tirta Equatorial cheap communication media such as internet to deliver the policy.Keywords: Implementation, Services, Drinking Water
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha Laundry di Kota Pontianak ANGGI PERTIWI NIM. E01112026
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1231

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha Laundry di Kota Pontianak. Permasalahan yang terjadi yaitu masih terdapat pengelola dan/atau pemilik kegiatan usaha laundry yang membuang limbah cair ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu serta kurangnya pemahaman tentang IPAL. Fenomena ini diindikasikan mengenai lemahnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai implementor kebijakan. Penelitian ini mengunakan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn yaitu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukan ada tiga variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Oleh Pengelola Usaha Laundry di Kota Pontianak yaitu sumber daya manusia terkait jumlah pegawai pengawas Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang belum memadai, hal tersebut mengakibatkan sumber daya waktu untuk melakukan pengawasan maksimal dua kali dalam setahun, selanjutnya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana mengalami kendala pada penyampaian informasi antara pelaksana kebijakan dengan target group, kemudian kondisi lingkungan ekonomi yaitu keterbatasan dana para pengelola usaha laundry untuk pengadaan IPAL, selain itu keluhan dari usaha laundry yang memiliki IPAL ialah biaya perawatan IPAL. Saran untuk penelitian ini adalah terkait sumber daya sebaiknya ada penambahan pengawai pengawas di Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak khususnya PPNS, terkait komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana adalah sebaiknya pembinaan dan sosialisasi perlu terus dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak agar seluruh pengelola usaha laundry sadar terhadap dampak limbah laundry bagi lingkungan, makhluk hidup dan kesehatan. Kemudian mengenai lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah sebaiknya pembiayaan operasional IPAL perlu direncanakan dan dianggarkan oleh pengelola usaha laundry serta dibuatnya Peraturan Walikota terkait turunan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.  Kata-kata Kunci: Implementasi, Laundry, Limbah, Pencemaran dan IPAL.

Page 89 of 132 | Total Record : 1314

 87   88   89   90   91 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue