cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 88   89   90   91   92 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 12 TAHUN DI KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS LASMIDAH NIM. E1012141030
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i4.2137

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendeketan kualitatif. Adapun yang menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah yang pertama karena masih adanya anak-anak usia sekolah yang tidak melanjukan sekolah dan masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas adalah ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai, sumberdaya yang kendala masih kekurangan tenaga pendidik dan tenaga pegawai di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Galing dan kurangnya dana, implementor belum tegas terhadap sanksi apa yang akan diberikan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan wajib belajar ini. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana menerima dan berusaha semaksimal mungkin agar implementasi kebijakan ini mampu untuk mencapai sasaran dan tujuan dari kebijakan. Komunikasi yang dilakukan antar organisasi kurang efektif sehingga implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Serta lingkungan ekonomi dan sosial yang kurang mendukung dan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun tersebut. Saran untuk penelitian ini adalah di harapkan agar masyarakat di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas lebih peduli akan pentingnya pendidikan bagi anak usia wajib belajar 12 tahun dan perlunya motivasi serta pemahaman baik dari pemerintah daerah, tenaga pengajar, maupun orang tua untuk memberikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting. Kata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Wajib belajar 12 Tahun.
PENGARUH KEBIJAKAN KUOTA 95% TERHADAP STANDAR PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK Haris Munandar E.01108109
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i1.108

Abstract

This research aims to examine and analyze the effect on the standard of education resources. The data was collected through questionnaires and conducted in 45 teachers at SMAN 3 Pontianak. Analysis of the data in this study using Pearson product moment test.To test the hypothesis of the study conducted by Pearson Product Moment correlation analysis. The analysis shows that the resource does not have a positive effect on educational standards. From the results of hypothesis testing showed that r count for 0.095 is smaller than the table r 0294. with N amounted to 45 respondents. Based on the count r 0.095 compared with a table of guidelines influence the interpretation of the strength is very low. From the calculation of the coefficient of determination obtained resource contribution to the standard of education 0.9%. Thus, there is no positive effect 95% quota Policy Toward Education Standards in Pontianak.Creatinga policyshould take into accountexisting resourcesbe itfinancial, authority, human resources, andthe potential that existsinthe currentoverallpolicythathas benefitsandpositiveimpactof educational standards. Keywords: educationalresources, standardizedprocesses, andEducationalStandards 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DI WILAYAH KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA HOSEA MASIUS NIM. E01111021
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i1.983

Abstract

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) di Wilayah Kecamatan Sungai Raya, dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan masih belum efektif. Belum efektifnya pendelegasian itu dikarenakan adanya keengganan Bupati dalam mendelegasikan kewenangan kepada BPMPT. Berdasarkan data, dari 190 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, yang telah didelegasikan hanya sebesar 80 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan atau 42 % saja, yaitu berdasarkan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian wewenang pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum efektifnya pendelegasian kewenangan Bupati Kepada BPMPT. Teori yang digunakan yaitu teori menurut Umam yaitu Rintangan Psychologis dan Rintangan Organisatoris. Jenis penelitian ini adalah eksploratif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keengganan pemimpin dalam mendelegasikan kewenangan kepada BPMPT ini disebabkan oleh faktor rintangan psychologis dan rintangan organisatoris. Pada Rintangan psychologis yaitu faktor yang mempengaruhi keengganan Bupati dalam mendelegasikan kewenangan yang berhubungan dari dalam diri seorang Bupati yang mengalami masalah pada adanya anggapan bahwa pemimpin sebagai manusia super dan penguasa, pemimpin ingin mendominasi birokrasi, pemimpin tidak bersedia menanggung resiko, dan pemimpin merasa takut apabila bawahannya tidak bisa melayani masyarakat dengan baik, sedangkan pada  rintangan organisatoris yaitu faktor yang mempengaruhi keengganan Bupati dalam mendelegasikan kewenangan yang berhubungan dengan instansi di pemerintahan yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang mengalami masalah pada sulitnya membuat batas tentang tanggung jawab dan pemimpin kurang mengetahui sampai dimana pendelegasian itu dilaksanakan. Saran-saran dari hasil penelitian ini pada rintangan psychologis yaitu, peneliti berharap pemimpin tidak merasa sebagai manusia super atau otoriter, pemimpin tidak berhasrat mendominasi semua aktivitas birokrasi pemerintahan, pemimpin harus bersedia menanggung resiko dan harus percaya kepada bawahan. Pada rintangan organisatoris yaitu, pemimpin perlu mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi agar tidak terjadinya tumpang tindih pelayanan dan harus adanya pembagian tugas yang jelas baik antar SKPD maupun dengan BPMPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kata-kata Kunci : Pendelegasian kewenangan, BPMPT, Bupati, Kecamatan Sungai Raya, Perizinan, Efektifitas.
EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR (PKA) RIKKY APRIADI SUKMAWAN NIM. E01105076
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i2.1874

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui pelaksanaan peraturan daerah Kalimantan Barat No.5 tahun 2002 tentang  pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PKA). Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) di Kota Pontianak tidak dapat melakukan penagihan aktif yaitu berupa melakukan penyitaan dan menerbitkan surat paksa terhadap wajib pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan di Atas Air. Peneliti menggunakan teori dari Samudra Wibawa  (1994:96) dengan dua aspek  yaitu: Kepatuhan dan Perspektif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini dari aspek Kepatuhan, Petugas Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kurang melakukan penagihan secara langsung/razia kepada wajib pajak yang belum melakukan regristrasi ulang kendaraanya dikarenakan berbagai faktor. Bagi wajib pajak kendaraan di atas air yang telat melakukan regristrasi ulang kendaraanya, Petugas Unit Pelayanan Pendapatan Daerah tidak memberikan surat teguran bagi wajib pajak, dari aspek Perpektif, Sarana dan prasaran yang dimiliki Unit Pelayanan Pendapat Daerah masih terbilang kurang, juga Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak kendaraannya  Saran dari hasil penelitian ini dari aspek Kepatuhan yaitu Diharapkan petugas pemungutan pajak kendaraan di atas air lebih ditingkatkan baik itu kualitas pelayanan, razia dan memberikan surat peringatan terhadap wajib pajak yang telat melakukan regristrasi ulang kendaraanya, dari aspek Perpektif yaituUntuk melakukan partisipasi masyarakat dalam bidang pajak kendaraaan di atas air sebaiknya penyuluhan terhadap masyarakat lebih ditingkatkan, baik penyuluhan langsung maupun melalui media masa ataupun elektronik. Kata-kata Kunci: Evaluasi, Pajak Kendaraan di Atas Air, Perspektif, Kepatuhan
PERILAKU PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN JASA SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP-RRI) KOTA PONTIANAK NOVIANTINI NIM. E21108057
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i1.587

Abstract

Penelitian ini berjudul “Perilaku pegawai dalam meningkatkan jasa siaran iklan pada LPP-RRI kota Pontianak”. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan jasa penyiaran, secara umum sudah cukup memadai. Meskipun mengalami kendala yang disebabkan oleh persoalan teknis dilapangan, hal tersebut bukan disebabkan karena ketidakmampuan petugas dalam mengoperasionalisasikan perangkat layanan, akan tetapi lebih dikarenakan adanya siaran langsung dilapangan maupun siaran langsung yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.Motivasi pegawai dalam penayangan siaran iklan secara umum cukup baik dan perhatian yang diberikan oleh pimpinan dinilai oleh pegawai juga cukup baik. Keikutsertaan pegawai dalam diklat maupun kursus-kursus dibidang penyiaran dan periklanan akan dapat lebih meningkatkan keterampilan bagi karyawan terutama dalam bidang periklanan. Penghargaan bagi karyawan agar dapat diberikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku , yaitu berdasarkan prestasi  kerja yang dicapai dan beban kerja yang diemban pegawai. Kata-kata Kunci: Perilaku, Pegawai, Penyiaran, Organisasi dan Motivasi
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK DAERAH DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAYONG UTARA ROMI SUPRATMAN NIM. E1011131031
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1611

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana impelementasi pensertifikatan tanah milik daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara dan untuk mengetahui proses-proses dalam pelaksanaannya.Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait sesuai topik penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data data yang berkaitan buku-buku sesuai topik penelitian, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dan dipaparkan secara diskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, implementasi pensertifikatan tanah milik daerah berdasarkan pada Perda Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dari keseluruhan bidang aset tanah Dinas Pendidikan yang berjumlah 170 persil, jumlah bidang yang telah memiliki sertifikat hanya berjumlah 35 persil. Dengan jumlah tersebut, pelaksanaan penrsetifikatan tanah milik daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara masih belum berjalan baik sesuai yang menjadi tujuan dari kebijakan. Kata-kata Kunci : Implementasi, Pensertifikatan, Tanah Milik Daerah
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) BAGI PRIA DI DESA SUNGAI NIPAH KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH Reginawati NIM. E1011151122; Sukamto *; Ida Rochmawati *
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v8i3.2482

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Dilihat dari identifikasinya adalah masih rendahnya kesertaan pria dalam penggunaan kontrasepsi vasektomi. Penelitian ini memfokuskan pada fakor-faktor yang mempengaruhi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria Di Desa Sungai Nipah Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yakni eksploratif. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari : Kantor Desa Sungai Nipah khususnya Kepala Desa dan Sekretaris Desa sungai nipah, Dinas kesehatan,Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana khususnya Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Siantan dan masyarakat yang ada di Desa Sungai Nipah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program KB pria terdiri dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sarannya sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi implementor untuk meningkatkan kualitas kerja agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Kata Kunci : Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria di Desa Sungai Nipah, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. This study aims to describe and analyze the factors that influence the Implementation of the Family Planning Program for Men in Sungai Nipah Village, Siantan District, Mempawah Regency. Judging from its identification is the low participation of men in the use of vasectomy contraception. This research focuses on the influencing factors. The formulation of the problem in this study is why the Implementation of the Family Planning Program for Men in Sungai Nipah Village, Siantan District, Mempawah Regency has not been running optimally. This study uses a qualitative approach to the type of research that is exploratory. The research subjects in this study consisted of: Sungai Nipah Village Office especially the Village Head and Sungai Nipah Village Secretary, the Health Office, Population Control, and Family Planning in particular the Head of Population and Family Planning Control, Family Planning Field Officer (PLKB) in Siantan District and the community is in Sungai Nipah Village. Data collection techniques carried out by using in-depth interviews, observation and documentation. The results showed that there were still obstacles in the implementation of male family planning programs consisting of 4 aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. His suggestion in connection with the results of this study is expected for the implementor to improve the quality of work so that what is the goal can be achieved. Keywords: Implementation of Family Planning Programs for Men in Sungai Nipah Village, Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.
ANALISIS SUMBER DAYA DAN STANDAR KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI TATA RUANG KAWASAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT Ibnureza Vairi E.01109033
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v2i3.244

Abstract

This articlewas writtenbased on, the absencedecisive actionby theexecutivein implementingSpatial LayoutPolicyofResettlementAreain the districtin WestPontianak, whichcausesirregularonthe region, considering the position of thePlan SettlementRegionhas beenset aslocal regulationson thePontianakcitynumber04/2002. Aims of this article, to analyse the resources and standard an existing policy the implementation Spatial LayoutPolicyofResettlementAreain the districtof WestPontianak. Method of processing dataused in the writingthisarticleisa qualitativedescriptiveanalysis. The locationof thisresearchis in the Districtof WestPontianak. Research subjects are Head Office of Cipta Karya and Housing, Head Office of BAPPEDA Pontianak City, subdistrict head of West Pontianak. The resultsofthe writing ofthisarticleis, there are inadequate implementation of policiesin human resourcesin thedivision ofmonitoringandfinancial resources. As well,unclearthe contentsof thestandardpolicy make difficult fortheexecutivein implementingthe policy. Recommendationsofthe writing ofthisarticleis, toneed forimproving human resourcesin thefieldmonitoringdivisionandoperationalizeResidential Information Center, as well as makingDetailedSpatialPlan(RDTR)in order tosimplifythe executivein implementing the policy. Keywords : Residential Area, Human Resources and Financial, Detailed plans of settlement Space
IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA SELEMAM KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT KABUPATEN NATUNA RISMAR HENDI NIM. E01111059
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1344

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mendiskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses Implementasi Program RS-RTLH (Rehaabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) di Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. Permasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya dana yang dialokasikan bagi masyarakat miskin dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, mekanisme penyaluran dana rehabilitasi rumah tidak layak huni yang cukup rumit.Peneliti menggunakan teori Purwanto dan Sulistyastuti yang menyebutkan terdapat enam faktor prose Implementasi  yakni Kualitas kebijakan, Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran), Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, Kapasitas implementor, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana kebijakan diimplementasikan. Penelitin ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil implementasi program rehabilitasi rumah tidk layak huni di desa selemam kabupaten natuna belum optimal. Hal ini ditunjukan dengan belum adanya tolak ukur yang pasti tentang kriteria rumah yang akan direhabilitasi, selain itu anggaran yang disediakan untuk merehabilitasi rumah masih sangat minim sehingga rehabilitasi rumah tidak layak huni tidak bisa dilakukan dengan optimal. Saran dari hasil penelitian ini Pemerintah Kabupaten Natuna (dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja) perlu memperjelas ketentuan mengenai kriteria rumah tidak layak huni sebagai sasaran pelaksanaan Program RS-RTLH dalam rangka menciptakan pelaksanaan program. Pemerintah Kabupaten Natuna perlu meningkatkan alokasi dana bantuan guna mendukung Pelaksanaan Program Rehablitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara optimal dalam rangka penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi Sosial, RTLH
EVALUASI KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG MANEN NIM. E1013141036
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2158

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai mengenai evaluasi kinerja pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bengkayang. Permasalahnya rendahnya peningkatan kinerja, melalui manajemen efisien baik mengenai sumber dan sistem kerja  serta pengembangan sumber daya aparatur belum  terlaksana secara kontinyu melalui pendidikan dan latihan, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis akuntabilitas, responsibilitas dan  responsivitas kinerja pada Bagian Umum Setda Kabupaten Bengkayang. Metode yang digunakan jenis penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif yakni proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kinerja aparatur pemerintah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang bila dilihat dari tugas dan fungsi  secara aktual yang dilaksanakannya sehari-hari dalam era otonomi sekarang ini masih rendah dan hanya sekedar ide belaka dan belum ditindaklanjuti secara nyata. Rendahnya kinerja aparatur Bagian Umum, dapat dilihat dari beberpa indikator antara lain: Akuntabilitas, Responsibilitas dan Responsivitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kejelasan status pembagian tugas pokok belum optimal, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan program. Kata-kata kunci:  Evaluasi, Kinerja, Aparatur, Bagian Umum

Page 90 of 132 | Total Record : 1314

 88   89   90   91   92 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue